Pertama, Hendry bersama rekan-rekannya masih menguasai kantor PWI Pusat di lantai 4 Dewan Pers secara tidak sah. Seharusnya, kantor tersebut sudah dalam pengelolaan ketua pelaksana tugas Ketua Umum, Zulhamsyah Sekadang.

“Saat ini kami masih menghindari bentrok fisik lebih dahulu. Pada waktu yang tepat pasti kami ambil alih,” tutur Zulmansyah.

Selain itu, Hendry Ch Bangun juga masih menggunakan kop surat PWI Pusat, meskipun sudah diberhentikan karena kasus korupsi uang bantuan BUMN sebesar Rp6 miliar.

“Orang yang sudah dipecat keanggotaannya dari PWI tidak boleh memakai kop dan dokumen PWI. Itu ilegal,” kata Ketua Dewan Penasihat, Ilham Bintang.

Lebih lanjut, Hendry masih merasa dirinya memiliki kekuasaan di PWI, dan berupaya memecat seluruh Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat serta menggantikannya dengan yang lain. Pada Senin (5/8), Hendry bahkan mengumumkan penggantian seluruh anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat, meskipun dirinya sudah bukan anggota PWI lagi.

“Mana bisa orang yang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI punya hak mengatur dan bahkan memecat lagi para pengurus PWI yang sah. Di dalam konstitusi organisasi PWI, lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi sampai pemberhentian keanggotaan secara penuh adalah Dewan Kehormatan,” tambah Ilham Bintang.

Ilham Bintang, mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI selama dua periode, menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI adalah sah dan legal.

Keputusan tersebut diambil oleh Ketua Dewan Kehormatan yang namanya masih terdaftar di akta Dirjen AHU, dan Sekretaris Dewan Kehormatan yang resmi.

Selain itu, Pengurus PWI Provinsi PWI Jaya, tempat keanggotaan Hendry terdaftar, juga telah mencabut keanggotaannya.

Dengan pencabutan keanggotaannya, Hendry Ch Bangun sudah tidak memiliki nomor anggota PWI lagi.

“Hendry sudah bukan anggota PWI, apalagi sebagai pengurus,” tegas Ilham Bintang.

Mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum PWI setelah dipecat adalah pelanggaran hukum. Plt. Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah, telah mengirim surat ke berbagai mitra PWI agar untuk sementara tidak melakukan kerja sama dengan mantan Ketua Umum PWI yang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana Hendry Ch Bangun, meskipun sudah dipecat, masih terus berupaya mempertahankan kekuasaannya di PWI dengan cara-cara yang dinilai ilegal oleh pihak organisasi. Langkah-langkah hukum dan organisasi terus diambil untuk memastikan bahwa aturan PWI dijalankan dengan benar dan sah.

Banyak Ketua PWI Provinsi bertanya; Kapan KLB? Bisakah KLB menyelesaikan masalah PWI? Haruskah KLB diusulkan 2/3 PWI Provinsi?

Jawaban saya antara lain begini. Kongres Luar Biasa (KLB) di PWI adalah legal, sah, dan diatur jelas dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Dasar (PD) PWI. Isinya, “Organisasi dapat mengadakan KLB.”

Mengapa ada KLB? Dua penyebabnya. Diatur dalam dua pasal yang berbeda di Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, yakni pasal 10 ayat 7 dan pasal 28 ayat 1 dan 2.

Pasal 10 ayat 7 begini bunyinya: “Apabila Ketum berhalangan tetap, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dalam Rapat Pleno pengurus pusat.

Selanjutnya, Plt menyiapkan KLB untuk memilih Ketum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.”

Sedangkan pasal 28 ayat 1 berbunyi: “KLB diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi dengan alasan ketua umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.”

Ayat 2 berbunyi: “KLB hanya memilih Ketua Umum baru dan melanjutkan periode kepengurusan.”

Dari dua pasal itu, jelas KLB dapat dilaksanakan organisasi karena Ketum PWI berhalangan tetap dan/atau Ketum PWI menjadi terdakwa.

Bedanya adalah; KLB melalui PRT pasal 10 ayat 7 memilih Ketum PWI dan Ketua DK. Dua pejabat yang dipilih kembali dalam KLB. Sedangkan KLB melalui pasal 28, hanya seorang Ketum PWI saja yang dipilih kembali.

Beda lainnya adalah, KLB melalui PRT pasal 10 ayat 7 tidak memerlukan usulan 2/3 PWI Provinsi. Berapa pun PWI Provinsi ikut atau hadir, KLB boleh diselenggarakan. Sah.

Tetapi untuk lebih kuat legitimasinya, minimal 50 persen plus satu hadir di KLB. Sedangkan KLB melalui PRT pasal 28, jelas disebutkan harus diusulkan 2/3 PWI Provinsi.

Kondisi saat ini, PWI Pusat terbelah. Ada yang Pro-KLB, ada yang kontra-KLB dan ada yang tidak bersikap sama sekali atau kelompok netral.

Kelompok netral ini merasa kelompok pro-KLB maupun kontra-KLB adalah sahabat, sehingga lebih memilih diam dan tak ingin berkonflik.

Kelompok Pro-KLB, adalah DK PWI yang delapan orang, dipimpin Sasongko Tedjo sebagai Ketua dan Nurcholis MA Basyari sebagai Sekretaris.

DK berdelapan ini yang telah memutuskan pemberhentian penuh terhadap Hendry Ch Bangun (HCB) dari anggota PWI berdasarkan SK DK PWI Nomor: 50/SK-DK/PWI/VII/2024 yang kemudian diperkuat dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor: 01/BA.RPH/PWI.J/VII/2024.

Dengan demikian, HCB gugur sebagai anggota PWI, sekaligus tidak berwenang lagi menjadi Ketum PWI. Maka KLB harus segera diselenggarakan dengan alasan Ketum PWI Pusat berhalangan tetap.

Ikhwal pemberhentian HCB sebagai anggota PWI bukan mendadak dan tiba-tiba oleh DK PWI. Prosesnya panjang, berbulan-bulan.

Bermula dari akhir Desember 2023 lalu, dan pemicunya adalah uang cashback bantuan dana UKW (uji kompetensi wartawan) dari Forum Humas (FH) BUMN.

Ketum (waktu itu) HCB menyampaikan kepada DK PWI dalam rapat resmi, dana bantuan Rp6 miliar BUMN harus bayar cashback kepada orang BUMN.

Setelah ditelusuri, ternyata keterangan itu tidak benar. Cashback kepada staf BUMN hanya karangan saja, apalagi pihak FH BUMN kemudian secara resmi telah membantah pernyataan HCB dengan menyatakan tidak pernah meminta, apalagi menerima cashback.

Yang terbukti kemudian justru dana Rp1.080.000.000.- yang diambil sebagai cashback, dikembalikan ke rekening PWI oleh Sekjen PWI Pusat (waktu itu) Sayid Iskandarsyah dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp540 juta melalui transfer di Bank Mandiri. Lalu beberapa hari kemudian, pengembalian tahap kedua dengan jumlah sama Rp540 juta secara cash ke kantor PWI.

Pengembalian dana cashback ke kas organisasi itu merupakan salah satu dari tiga sanksi keputusan DK PWI Pusat yang telah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Dua sanksi lainnya, yaitu: memberi teguran keras kepada Ketum Hendry Ch Bangun dan merekomendasikan kepada Ketum memberhentikan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah; memberhentikan Wakil Bendahara Umum Mohammad Ihsan, dan memberhentikan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah dari jabatan masing-masing.

DK PWI yang delapan ini solid, kompak bersatu ingin KLB segera dilaksanakan setelah memberhentikan HCB sebagai anggota PWI.

Keputusan ini didukung pula oleh banyak senior PWI yang berada di Dewan Penasihat PWI seperti Ketua Penasihat Ilham Bintang, Wakil Ketua Timbo Siahaan, Sekretaris Wina Armada Sukardi, dan lain-lain.

Sebaliknya, pada kelompok HCB yang kontra-KLB menyatakan keputusan DK PWI Pusat tidak sah, dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Dalam Rapat Pleno Pengurus Harian pada 23 Juli 2024 yang melahirkan Surat Edaran PWI Pusat Nomor: 554/PWI-P/LXXVIII/2024 yang ditanda-tangani HCB sebagai Ketum dan Iqbal Irsyad sebagai Sekjen, terdapat enam keputusan.

Di antara keputusan itu adalah menyatakan Surat Keputusan DK PWI Nomor 50 dan 53 tanggal 16 Juli 2024 tentang sanksi pemberhentian penuh HCB sebagai anggota PWI tidak sah, dan dengan demikian dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Aneh. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah PWI 78 tahun, keputusan “mahkamah” DK PWI dibatalkan oleh “eksekutif” melalui Rapat Pengurus Harian yang dipimpin oleh seseorang yang sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.

Apalagi dalam PRT PWI pasal 21 ayat 2 tegas disebutkan keputusan Dewan Kehormatan adalah final. Tidak bisa banding dan harus dilaksanakan.

Jika pun ingin membela diri, bisa saja dilakukan yang terkena sanksi pada saat forum kongres reguler. Bukan pada saat KLB.

Kelompok kontra-KLB juga menggembar-gemborkan KLB harus berdasarkan usulan 2/3 provinsi. Kalau tanpa usulan 2/3 PWI Provinsi maka KLB tidak sah.

Padahal, ada pasal lain menyebutkan KLB tidak perlu ada usul dari PWI provinsi lagi jika Ketum PWI sudah berhalangan tetap. Sudah dinyatakan gugur sebagai anggota.

Itulah KLB amanah PRT pasal 10 ayat 7 yang dipakai DK PWI dan Plt Ketum PWI untuk menggelar KLB dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan.

Perseteruan dua kelompok ini semakin kuat manakala kelompok yang dijatuhi sanksi organisasi oleh DK PWI berdasarkan PD PRT PWI membawa masalah ini ke ranah hukum, di luar mekanisme organisasi.

Mantan Sekjen Sayid Iskandarsyah misalnya, menggugat perdata delapan pengurus DK PWI, termasuk Bendahara Umum Marthen Slamet Susanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdaftar dalam perkara Nomor: 395/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2024. Dalam gugatannya, Sayid Iskandarsyah sampai meminta ganti rugi sebesar Rp101 Miliar lebih. Wah.

Begitupun HCB yang sudah diberhentikan oleh DK PWI Pusat, telah melaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya dengan laporan Nomor: LP/B/2859/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.

Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan pidana ini pada 25 Juli 2024 lalu.

Maka, semua ini harus diselesaikan. Silaturahmi, mediasi, telah gagal. Sekarang penentunya ada di pengurus PWI Provinsi sebagai pemilik suara. Sebab itulah, KLB harus segera digelar. KLB adalah solusi!

(Oleh: Zulmansyah Sekedang – Plt. Ketua Umum PWI Pusat)

Raker selain mengenai evaluasi kinerja kepengurusan juga membahas proyeksi program ke depan.

Mengangkat tema ‘Peran dan Penguatan Lembaga PWI Kota Bandung dalam Menyongsong Tahun 2024’, Raker pun menghasilkan beberapa catatan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti salah satunya penguatan internal dan memperluas kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat yang diwakili Bidang Organisasi, Ahmad Syukri berharap agar program PWI Kota Bandung dapat inline atau sejalan dengan program PWI Jawa Barat.

“Ada 3 program yang menjadi konsen, diantaranya penguatan lembaga, membangun kemitraan serta peningkatan kesejahteraan anggota. Ketiga hal itu menjadi dasar program yang tentunya bila dilakukan dengan maksimal akan berimbas pada penguatan PWI secara lembaga. Dan ini harapannya bukan hanya berlaku di PWI Jabar tetapi seluruh Indonesia,” bebernya.

Sedangkan diungkapkan Ketua PWI Kota Bandung, Hardiyansyah bahwa dibutuhkan kekompakan dan soliditas segenap anggota PWI Kota Bandung.

Bahkan pada kesempatan itu, Andy sapaan akrabnya, mendorong agar dilakukan inovasi program dalam menyongsong 2024.

Sebab pada 2024, bukan hanya menghadapi tahun politik, tetapi PWI Kota Bandung pun harus mempersiapkan konferensi sebagai ajang pemilihan ketua baru.

“Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa PWI Kota Bandung adalah lembaga yang memang patut diperhitungkan. Disamping juga untuk tetap menjaga marwah lembaga,” harapnya.

Diketahui, periode kepengurusan dibawah kepemimpinan Andy berakhir pada Maret 2024. Namun demikian, pada saat raker berlangsung, ada desakan yang meminta agar Andy kembali maju dan memimpin PWI Kota Bandung untuk periode selanjutnya.

Kendati tidak secara tegas menjawab desakan tersebut, namun secara implisit Andy pun tak melontarkan penolakannya menyikapi desakan tersebut.

Disamping Raker PWI Kota Bandung juga dibahas terkait evaluasi kerja serta paparan progres dari Koperasi Jasa Pena Karya Balarea PWI Kota Bandung, PWI Peduli juga Manajemen Podcast Basa-basi yang dibentuk satu tahun silam.

Sementara itu, Ketua Panitia Raker, Zaenal Ihsan menjelaskan acara Raker merupakan acara utama yang dikemas melalui Safari Jurnalistik atau PWI Kota Bandung Goes to Bali.

Bahkan rombongan juga mengikutsertakan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Bandung yang ikut mengisi paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars PWI pada acara pembukaan raker.

“Perjalanan safari jurnalistik dan raker PWI Kota Bandung ke Bali ini diagendakan selama 1 minggu, sesuai rundown perjalanan dengan rute mengitari dan mengunjungi destinasi atau tempat-tempat wisata di pulau dewata,” terangnya.

Dikatakan Ihsan yang juga Sekretaris PWI Kota Bandung, wacana dan keinginan goes to Bali diakuinya memang sudah cukup lama, namun dapat terwujud pada tahun 2023 ini.

“Alhamdulillah, raker di Bali tahun ini akhirnya bisa terwujud. Tentu saja kebahagiaan ini tak lepas dari kepedulian ketua dalam merealisasikan aspirasi dari rekan-rekan anggota,” pungkasnya.

Pihak panitia juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas dukungan para sponsor diantaranya bank bjb, bjb syariah, PT. Pos, serta didukung Pemkot Bandung juga Perumda Tirtawening yang ikut mensukseskan acara.

Acara jalan santai yang berlangsung sejak pkl 07.30 WIB hingga menjelang pkl 12.00 WIB itu secara umum memuaskan ratusan peserta.

Hampir 200 item doorprize yang tersedia di bawa pulang para peserta, termasuk 2 hadiah utama berupa motor matic dan listrik.

Ini merupakan acara jalan santai yang kedua setelah 2019. Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dan Ketua IKWI Indah Kirana mengapresiasi kegiatan yang menghadirkan sekitar 700 peserta itu.

Atal Sembiring Depari dalam evaluasinya menyampaikan acara ini sebenarnya bisa dikemas lebih baik lagi, terutama dalam teknis pelaksanaan.

“Mestinya bisa lebih baik jika dipersiapkan lebih serius atau matang,” ujar Atal S.Depari yang saat ‘break’ pemberian doorprize sempat bergoyang bersama entertainer Max ‘King of Soul’ Bahajjaj dan para peserta.

Tubagus Adhi, ketua panitia pelaksana, menyampaikan permintaan maafnya atas ketidaksempurnaan pada acara jalan santai yang juga diikuti oleh jajaran pengurus harian PWI Pusat tersebut.

Di samping Ketua Umum Atal S. Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi, ikut juga meramaikan gerak jalan beberapa pengurus PWI Pusat seperti Sasongko Tedjo, Abdul Azis, M. Ihsan, Dar Edi Yoga, Soeprapto, Nurcholis Basyari, M.Nasir, dan Yusuf Susilo Hartono.

Tb Adhi yang juga Wakil Direktur Eksekutif Mappilu PWI dan Sekretaris Pantap Adinegoro 2023-2024, mengutarakan apresiasi dan rasa syukurnya kepada pengurus harian PWI Pusat, IKWI Pusat, dan jajaran panitia pelaksana (panpel) yang selama satu bulan terakhir bekerja keras memperjuangkan acara fun walk HUT ke 62 IKWI ini.

“Juga kepada mitra pendukung yang telah memberikan kontribusi baik materi maupun natura demi kelancaran acara ini,” ujar Tb Adhi.

Apresiasi dan terima kasih tak terhingga secara khusus disampaikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, yang bahkan memberikan kehormatan dengan menghadirkan Kapuspen Laksamana Muda TNI Julius Widjoyono untuk melepas resmi keberangkatan peserta dan turut membaur bersama mereka.

Juga kepada Perum Bulog, PT Bukit Pembangkit Innovative, PT Greentech Automotive Superbike, Entrasol, ForumTerkiniNews, PT Gajah Tunggal Tbk, Promedia, Ayo Jakarta, Bank CIMB Niaga, London School of Public Relations (LSPR), Polygon, Farah.id, JNE, SIMS, Sari Ater, para mitra dari berbagai salon kecantikan yang telah memberikan belasan voucher yang dibagikan kepada peserta sebagai doorprize, serta Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI), dan Pancoran Soccer Field (PSF).

Doorprize juga disumbangkan oleh perorangan seperti Ketua IKWI Indah Kirana, Sekretaris IKWI Yani Mirza, dan Rialini Nonnie Rering.

Hariyanto Arbi, legenda bulu tangkis dunia yang kini menjadi politikus, turut menyumbang dengan apparel Fly Power yang dimilikinya. Hariyanto Arbi bahkan hadir di acara pembukaan.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengumumkan pemenang anugerah jurnalistik tertinggi dan paling bergengsi di Indonesia ini, dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, 2021 malam.

Atal S. Depari memandang para peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 membuktikan bahwa banyak penulis yang menulis berkualitas.

“Karya-karya berkualitas yang bisa jadi juara. Jadi Anugerah Jurnalistik Adinegoro yang paling tinggi di pers nasional. Di Hari Pers Nasional selalu kita menyerahkan hadiah di depan presiden, cukup memberikan kan. Ada enam kategori,” ucap Atal S. Depari yang juga penanggung jawab HPN 2021. Proses penjurian berlangsung selama bulan Desember 2020 secara virtual mengingat situasi masih pandemi COVID-19.

Ada enam kategori yang dilombakan, yaitu liputan berkedalaman untuk media cetak; liputan berkedalaman untuk media siber; liputan berkedalaman untuk media televisi; liputan berkedalaman untuk media radio; berita foto untuk media cetak dan media siber; serta karikatur opini untuk media cetak dan media siber.

• Untuk Media Cetak dan Siber
Kategori Media Cetak dimenangi Devy Ernis bersama Aisha Saidra dan Dini Pramita dari Majalah Tempo bertajuk “Jalan Pedang Dai Kampung” yang diterbitkan 27 Juli 2020.

“Isu kekinian, dekat dengan kita, pemahaman pemahaman yang lebih baik mengenai masalah,” komentar Ketua Dewan Juri Media Cetak wartawan senior Maria D. Andriana. Dua juri lainnya, wartawan kawakan Asro Kamal Rokan dan Ahmed Kurnia S.

Kategori Media Siber dimenangi Jonathan Pandapotan Purba dan Windi Wicaksono dari Liputan6.com berjudul “Vaksinasi, Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19” yang diterbitkan 23 Oktober 2020.

Untuk pemenang kategori ini, Priyambodo RH selaku ketua dewan juri, memberi komentar singkatnya. “Reportase aktual, mendalam, multimedia-konvergensi,” ujarnya. Namun, ia juga memberi catatan penjurian, terutama yang membedakan antara konten web dan konten cetak.

“Konten cetak naratif dan santai, konten web harus langsung ke intinya,” jelas Priyambodo. Wartawan senior Antara ini mengingatkan, pembaca web selalu terburu-buru, berbeda dengan pembaca media cetak.

Dr.Artini dan Prof.Rajab Ritonga sebagai anggota Dewan Juri Media Siber sependapat. Secara umum karya Jonathan Pandapotan dan Windi tersebut berhasil menyampaikan pesan sesuai karakter media siber.

“Ada kebaharuan dan kekinian yang masih menjadi fenomena yang belum terselesaikan,” ujar Artini. Meski diakuinya, keterbatasan masih pada bahasa. “Media siber masih belum bisa lepas dari karakter media cetak,” katanya.

• Kategori Televisi dan Radio
Diraih Rivo Pahlevi Akbarsyah dan Eko Hamzah dari Trans 7, bertajuk “Bencana Alam di Tengah Pandemi” yang tayang pada 30 November 2020.

Dewan juri yang terdiri wartawan senior di bidang televisi (Nurjaman Mochtar, Imam Wahyudi, dan Immas Sunarya) sepakat bahwa topik yang dipilih Rivo bersama timnya betul-betul mempunyai nilai jurnalistik yang tinggi. Rivo seakan menyatu dengan venue dan suasana batin para korban bencana alam.

Ketiga juri memuji atmosfer venue tayangan itu terasa sangat kuat. Dari segi presentasi, meski di lokasi gelap dan sulit pun mampu disajikan prima. Begitu pula angle-angle gambarnya detail.

“Tidak ada rangkaian visual yang “jumping”. Pemilihan dan penempatan “sound bite” juga tepat. Saling mendukung antara script dan reportase lapangan. Salut buat editor, keren,” komentar tim juri Kategori Media Televisi.

Untuk kategori Radio dimenangkan Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin berjudul ” Nasalis Larvatus di Antara Konflik dan Kepunahan” yang disiarkan pada 30 November 2020. Tim juri kategori ini terdiri dari para tokoh radio, yaitu Errol Jonathans, Fachry Mohamad, dan Cahyono Adi.

“Peliputan bekantan ini sarat dengan informasi auditif yang dihimpun dari berbagai sumber dan investigasi lapangan,” komentar Ketua Dewan Juri Radio Errol Jonathans. “Efek theatre of mind bertambah kuat setelah tim produksi memasukkan beragam ambience, seperti suara bekantan, suara para narsumber utama, hingga deru mesin perahu klotok,” tambah Errol.

• Foto dan Karikatur
Oscar Motulo, Tagor Siagian, Reno Esnir – ketiganya fotografer andal di Indonesia – menjadi juri Kategori Foto Berita. Ketiganya memilih karya Totok Wijayanto dari Kompas bertajuk “Pemakaman Jenazah Korban Covid” sebagai pemenang kategori Foto Berita. Karya ini telah diterbitkan pada 28 Juli 2020.

“Tahun 2020 adalah tahun pandemi. Secara global Corona telah mencengkeram bahkan hingga di antartika. Foto pemakaman jenasah pasien Covid-19 yang dipetik malam 27 Juli 2020 ini adalah suatu imaji foto jurnalistik yang luar biasa,” komentar Oscar Motuloh, Ketua Dewan Juri Foto Berita.

Untuk Kategori Karikatur Opini, tim juri yang diketuai karikaturis senior Gatot Eko Cahyono memutuskan pemenangnya Muhammad Syaifuddin Ifoed dari Harian Indopos dengan tajuk “Dari Dulu Juga Sudah WFH” yang terbit 28 Maret 2020.

“Karya satir ini, tidak hanya bicara soal pandemi, tapi juga bicara persoalan kemiskinan yang melilit bangsa ini, yang belum juga bisa diberesin dari satu pesiden ke presiden berikutnya,” ujar anggota Dewan Juri Karikatur Opini, Yusuf Susilo Hartono.

Karya karikatur ini dalam penampilan visualnya, menurut Yusuf, sangat terasa kontrasnya. “Hasil permainan, dua bidang yang berlawanan,” sebutnya.

Anggota Dewan Juri Karikatur lain, Wina Armada – wartawan senior dan kolektor karya seni – menekankan bahwa kekuatan karikatur pemenang ini terletak pada tiga faktor utama. Pertama, mengandung ironi dengan humorostik tinggi, yakni antara kaum jelata dan kaum berpunya.

“Bagi kaum jelata sudah sejak awal selalu bekerja di rumah, dan bukan sejak adanya pandemi COVID-19. Anjuran untuk bekerja di rumah buat mereka menjadi sesuatu yang tak berarti apa-apa,” kata Wina.

Kedua, sebut Wina, karikatur ini mampu mengangkat tema yang sedang aktual di tengah masyarakat. “Dan ketiga, dari segi komposisi garis dan letak memiliki kekuatan menonjol,” urainya.

Keenam pemenang akan menerima hadiah @ Rp20 juta, trofi, dan piagam penghargaan dari PWI / Panitia HPN 2021 yang diserahkan di depan Presiden Joko Widodo pada acara puncak HPN 9 Februari 2021.

Juara 1 diraih oleh Hj. Pipih Fakhriyah Yasin (Ketua IKWI Cianjur) mewakili Kabupaten Cianjur dengan judul tulisan “Mengais Rezeki pada Masa Pandemi”, Juara II diraih oleh Hj. Anna Gardina Sari (Wakil Ketu IKWI Jabar) mewakili IKWI Jawa Barat dengan judul tulisan “Tetap aktif & Kreatif Dimasa Pandemi Vovid-19”.

Peserta diikuti oleh 16 provinsi dari 22 provinsi, adapun pemenang selengkapnya:
Juara 1 : Pipih Fakhriyah Yasin, IKWI Cianjur-Jabar (587), judul: Mengais Rezeki pada Masa Pandemi; Juara 2 : Anna Gardina Sari, IKWI Jabar (560), judul: Tetap Aktif dan Kreatif Selama Pandemi Covid 19; Juara 3 : Agnes Dhamayanti, IKWI Kepri (525), judul: Masakan Rumah Jadi Modal Bisnis.

Juara Harapan Harapan 1 : Ika Rahmawati, IKWI Tabalong-Kalsel (335), judul : Melawan Pandemi dengan Acan; Harapan 2 : Dewi Marni , IKWI Yogyakarta (325), judul : Tetap Produktif Ditengah Pandemi, Menjual Bawang Goreng dan Nasi Goreng; Harapan 3 : Tus Eriza Edrie, IKWI Sumbar (292 ), judul : Jangan Menyerah Terhadap Corona.

Pengumuman pemenang lomba karya tulis disampaikan oleh Ketua Umum IKWI Pusat Indah Kirana Atal di ruang rapat pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Juli 2020, sekaligus memeriahkan HUT IKWI ke 59 yang digelar secara virtual via zoom dan diikuti oleh 300 peserta dari jajaran pengurus dan anggota IKWI di 22 provinsi.

Dalam acara tersebut hadir antara lain Pembina IKWI Pusat yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Penasehat IKWI Pusat Aas Tarman Azam.

Indah Kirana Atal menyampaikan IKWI Pusat tengah mempersiapkan pembentukan koperasi berskala nasional. Pendirian koperasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menggairahkan roda organisasi yang anggotanya tersebar di 22 provinsi.

JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG – DPD RI menerima audiensi dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Ruang Ketua DPD RI (23/6). Dalam pertemuan tersebut, PWI menilai DPD RI sebagai sebuah lembaga parlemen yang layak disuarakan ke masyarakat. DPD RI saat ini dinilai sebagai corong aspirasi masyarakat yang terus berjuang untuk kepentingan daerah.

“Kami berharap ada sinergi dan kerja sama antara DPD RI dengan PWI. Dengan jaringan media di bawah PWI, program-program DPD RI dapat dipublikasikan secara serentak. Dengan misi DPD RI yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, kerja sama PWI dengan DPD RI akan sangat strategis,” ucap Ketua Umum PWI, Atal S. Depari.

Lanjutnya, DPD RI merupakan lembaga yang telah terbukti dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi daerah ke pusat. Menurut Atal, banyak kinerja positif DPD RI yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Bisa dari program kelembagaan ataupun program dari setiap Senator, Anggota DPD RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik wacana sinergi antara DPD RI dengan PWI. Menurutnya selama kepemimpinannya, DPD RI harus mampu menjadi lembaga yang dapat membawa aspirasi daerah ke pusat, sehingga kepentingan-kepentingan daerah dapat terwujud melalui DPD RI.

“Saya menyambut baik dengan rencana kerja sama ini. DPD RI sejak saya pimpin, saya punya prinsip, kita jangan bawa masalah pusat ke daerah. Saya minta setiap anggota DPD RI bawa masalah daerah ke pusat, untuk kita carikan jalan keluarnya. Ada beberapa aspirasi dan isu di daerah telah berhasil kami temukan jalan keluarnya bersama eksekutif,” ucap LaNyalla.

Senada, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berpendapat DPD RI masih memiliki kewenangan yang terbatas dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Posisi DPD RI di dalam sistem bikameral masih belum kuat . Namun, posisi DPD RI saat ini semakin menguat, dimana dulunya hanya sekedar menyampaikan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU), saat ini DPD RI sudah mulai dilibatkan dalam pembahasan RUU. DPD RI juga memiliki fungsi pengawasan yang menjadi kekuatan dalam kinerja DPD RI sebagai wakil daerah, oleh karena itu, DPD RI membutuhkan sinergitas untuk penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

“Meski secara kelembagaan belum sekuat DPR, tapi harapan daerah untuk penyaluran aspirasinya yang formal jalurnya ya ke DPD RI. Pengaduan dari manapun kita selalu terima, tidak melihat dia dari mana. Kita membutuhkan sinergitas untuk penguatan melalui pembangunan opini publik. Kita perlu mengkomunikasikan kinerja DPD. Banyak kerja-kerja DPD dalam 6 bulan ini yang konkrit yang harus dikomunikasikan,” kata Sultan.

Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari turut didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Wakil Ketua Bidang Kerja sama Antar Lembaga Abdul Aziz, Zulkifli Gani Ottoh Ketua Bidang Organisasi,Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Nurjaman Mochtar,Wakil Sekjen Marthen Selamet Susanto, Dar Edy Yoga Wakil Bendahara Umum dan Humas Mercys Charles Loho.

Perbuatan pemalsuan sertifikat UKW ini merupakan tindak pidana. Hal ini tidak boleh didiamkan. “Dewan Pers sebagai lembaga yang sah secara hukum mengeluarkan sertifikat UKW bagi wartawan diharapkan memproses secara hukum perbuatan ini,” kata  Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Sekjen Mirza Zulhadi, usai rapat pleno Pengurus PWI Pusat, di Kantor PWI Pusat,  Gedung Dewan Pers, Lt 4, Jalan Kebonsirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Dalam sertifikat itu, jelas Atal, sangat jelas terlihat palsunya, seperti tertera yang bertanda tangan Ketua Dewan Pers Pak Adi Prasetyo, padahal sejak 21 Mei 2019 Ketua Dewan Persnya sudah Pak Prof. M. Nuh. Jadi bukan Pak Adi Prasetyo lagi.

“Kami juga tidak pernah menandatangani sertifikat yang dimaksud,” tambah Atal S Depari.

Atal juga menjelaskan, hingga saat ini, baik PWI Pusat dan PWI Daerah, belum dan tidak pernah menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan secara virtual. Pasalnya, materi uji UKW ini belum memungkinkan untuk dilakukan secara virtual atau online.

“Jadi kami himbau juga kepada seluruh wartawan serta lembaga-lembaga mitra PWI, baik pusat dan daerah, jika mendapatkan adanya Informasi terkait Uji Kompetensi Wartawan secara virtual, yang mengatasnamakan PWI, sebaiknya dikonfirmasi dulu ke Pengurus PWI Pusat atau PWI Daerah. Atau bisa juga di konfirmasi kepada lembaga penguji lainnya,” terang Atal.

Sementara itu Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku mendukung langkah PWI yang disebut dalam kasus sertifikat UKW Palsu, kami juga sudah mempelajari sertifikat UKW palsu tersebut, bahkan pihaknya juga sudah mengklarifikasi ke mantan Ketua Dewan Pers Adi Prasetyo dan Pak Adi tidak pernah menanda tangani sertifikat UKW palsu tersebut.

“Dewan Pers juga sudah megeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers M.Nuh, dengan nomor 02/SE-DP/V/2020, tentang Uji Kompetensi Wartawan Online itu adalah kegiatan ilegal. Hingga saat ini belum ada payung hukum tentang UKW Online,” tegas Agung.

Dewan Pers juga menegaskan sesuai kesepakatan DP dengan konstituennya yang telah ditetapkan dalam peraturan Dewan Pers nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan bahwa UKW dilakukan secara langsung tatap muka dengan penguji dan wartawan sebagai peserta uji. *

“Sarana prasarana sudah mencukupi, ada 2000 pohon yang kita siapkan, lubang-lubang juga sudah kita kasih kompos, acara dimulai pukul 7.30 pagi,” jelas Dansektor 21 Citarum Harum Kol. Inf. Yusep Sudrajat kepada awak media, Jumat (21/02/2020).

Dalam kegiatan tersebut, selain penanaman 2000 pohon, Sektor 21 juga akan menggelar bedah buku berjudul Jejak Langkah Sektor 21 melawan perusakan ekosistem dengan Panelis dan pembicara diantaranya dari Dosen Unpad, KLH Cimahi dan Apindo, ujar Yusep yang didampingi Pasimin Log 21 Letda Inf Saniyo.

“Penanaman pohon ini, tidak hanya sekedar tanam. Namun ada yang unik. Setiap yang tanam, ada nama dan alamatnya, lalu untuk pemeliharaan kita punya gober, dari masyarakat, sama KLH ada 13 orang,” ungkap Yusep.

Kegiatan akan diikuti peserta yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya dari 10 Perguruan Tinggi, RT, RW, Pengusaha Cimahi, wartawan dan PWI Kota Bandung.