Catatan Akhir Tahun 2019 PWI: Tegakkan Independensi dan Profesionalisme Pers

Catatan Akhir Tahun 2019 PWI: Tegakkan Independensi dan Profesionalisme Pers

DENGAN beberapa catatan tentang kelemahan yang perlu diperbaiki, Pemilu 2019 telah berjalan lancar. Meski terjadi beberapa hambatan di sejumlah tempat, secara umum penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang untuk pertama kali berlangsung secara serentak, berjalan sesuai jadwal. Kalangan dunia internasional pun mengakui keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu secara serentak hanya dalam satu hari itu.

Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen atau sekitar 3,5 persen di atas target yang ditetapkan, yakni 77,5 persen.  Ini di atas partisipasi Pemilu sebelumnya pada 2014, tingkat partisipasi pemilih 70 persen untuk Pilpres dan 75 persen untuk Pileg. Tingginya tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator Pemilu berjalan sukses dan proses demokrasi berjalan lancer.  

Dalam pandangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terlepas dari peran pers nasional.  Pers indonesia secara umum mampu menetralisir epidemi hoaks politik yang melanda masyarakat. Bahkan sejumlah media arus utama online menyediakan rubrik khusus untuk mengecek apakah sebuah informasi itu hoaks atau sesuai fakta. Selain itu, pers lebih fokus ke pemberitaan tentang visi misi dan program para kandidat, baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif.

Meski demikian, harus diakui pesta demokrasi lima tahunan itu juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Keterbelahan sebagian pemilih karena hanya dua pasang calon, sedikit banyak berdampak pada dunia pers. Independensi media banyak dipersoalkan publik. Beberapa media cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Berita-berita atau informasi yang disuguhkan cenderung membangun citra positif kandidat tertentu dan cenderung merugikan atau membangun citra negatif candidat lainnya.

Di samping itu, profesionalisme pers juga mendapat perhatian serius. Beberapa media kurang hati-hati pada informasi yang berbau hoaks. Bukannya menghindar, alih alih justru turut menyebarluaskannya. Termasuk media arus utama sering kali tidak melakukan tiga prinsip utama jurnalistik, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. Informasi yang bernada hoaks langsung disiarkan di media berbasis jurnalistik secara ramai-ramai. Contohnya kasus Ratna Sarumpaet, belakangan diketahui adalah hoax.

Tahun 2020 adalah juga tahun politik. Akan diselenggarakan 270 pilkada di seluruh Indonesia. Diharapkan kelemahan-kelemahan sebagaimana disebutkan di atas tidak terulang. Media tidak boleh partisan. Media jangan ikut menyebarkan hoaks. Media harus kembali kepada jatidirinya dan tetap menjaga independensi news room dan bekerja secara profesional  dengan melakukan uji informasi melalui konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi.

Wartawan juga jangan sampai ikut-ikutan menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis. Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga indepedensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020.

Kekerasan Terhadap Wartawan

Terkait kekerasan terhadap wartawan, baik yang dilakukan oleh aparat negara, organisasi massa, maupun warga masyarakat, juga masih saja terjadi. Kekerasan tersebut tidak hanya berupa fisik seperti penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror. Sekadar contoh, seorang wartawan di Aceh rumahnya dibakar orang tak dikenal, sebagian kantor PWI Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, juga sempat dibakar, dan kantor redaksi sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, diserbu simpatisan partai politik tertentu.

Penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan wartawan juga belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers nomor 2/DP/MOU/2/2017-II-2017 yang ditandatangani pada 9 Februari 2017.

Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf C UU Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Pertimbangan atas pengaduan  masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dengan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam MoU Kapolri dan Ketua Dewan Pers di antaranya disebutkan,  apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan Pers maka penyelesaiannya mendahulukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain. Di samping itu, apabila Polri  menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan Pers dalam proses penyelidikan dan penyidik berkonsultasi dengan Dewan Pers

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa pers tidak semuanya diproses sesuai UU Pers dan MoU tersebut. Di sejumlah daerah, polisi  sebagai penerima pengaduan  masyarakat atas pemberitaan, langsung memproses menggunakan UU non Pers, misalnya UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Sekadar contoh adalah kasus yang terjadi pada Januari 2019. Koran Jawa Post dilaporkan pimpinan klub sepak bola di Surabaya atas dugaan fitnah dan pecemaran nama baik sebagaimana diatur pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena membuat berita yang dianggap merugikannya.

Selain itu, PWI mengimbau agar perusahaan pers tetap memperhatikan kesejahteraan wartawan. Meskipun secara bisnis hampir sebagian besar revenue industri pers dalam posisi menurun drastis, hak-hak karyawan (wartawan) sebagai pekerja secara normatif harus tetap dipenuhi.

PWI akan terus meningkatkan profesionalisme wartawan anggotanya dengan pelatihan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pelatihan kompetensi teknis wartawan pada era konvergensi media.  

Selamat tahun baru dan semoga 2020 akan lebih baik.

Jakarta, 29 Desember 2019

Persatuan Wartawan Indonesia

Atal S Depari, Ketua Umum

Mirza Zulhadi, Sekjen

Berikut ini 10 Bupati/Walikota Calon Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

Berikut ini 10 Bupati/Walikota Calon Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Setelah melalui perdebatan panjang, di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jl. Kebon Sirih no 34 Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019), akhirnya Dewan Juri berhasil memilih 10 Bupati/Walikota Calon Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Februari 2020.

Dewan Juri terdiri dari Nungki Kusumastuti, yang kita kenal sebagai penari, artis film, Dosen Institut Kesenian Jakarta, selaku ketua merangkap anggota. Ninok Leksono (Kompas/Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Agus Dermawan T (pengamat seni-budaya, penulis buku),  Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (pelukis, wartawan senior, Pengurus PWI Pusat), sebagai anggota.

Suasana penjurian di PWI Pusat. (Foto: Wina)

Menurut Yusuf Susilo Hartono, acara ini digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Ke-10 Bupati/Walikota  ini dipilih dari 19 Bupati dan 11 Walikota dari 18 provinsi yang mengirim proposal. ” Penilaiannya menitik beratkan pada aspek bentuk dan isi proposal.  Meliputi tata visual dan bahasa. Juga teknik penyajian, yang terdiri dari pilihan judul/program, profil daerah dan bupati/walikota, pemanfaatan media massa/sosial, landasan peraturan daerah, kebijakan program dan strategi inovasi, serta aspek pendukung berupa SDM, anggaran, hingga infra struktur,” tandasnya.

Adapun ke 10- Bupati/Walikota tersebut, mewakili tiga kategori : daerah/ kota yang ada di dalam/dekat wilayah ibu kota Negara RI; daerah/ kota yang berada/dekat ibu kota provinsi; dan daerah/kota yang jauh dari ibu kota provinsi.

Ke-10 Bupati/Walikota tersebut,  masing-masing  Walikota Tangsel, Banten, Airin Rachmi Diany; Walikota Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina ; Walikota  Ambon, Maluku, Richard Louhenapessy; Bupati  Tubaba, Lampung, Umar Ahmad; Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Danny Missy; Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Soekirman; Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan Hj. Indah Putri Indriani; Bupati Gunung Kidul, DI Yogyakarta Hj. Badingah;  Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan Anang Syakhfiani; dan Walikota  Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, AS Tamrin.

Menurut Yusuf, mereka akan diundang ke Jakarta, tanggal 8-9 Januari 2020, untuk presentasi di depan Dewan Juri dan tanya jawab pendalaman proposal. Sebagai babak akhir, sebelum menerima penghargaan ini pada acara puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Februari 2020. (*)

Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II: Bukan Sekadar Toleransi Tapi Menerima Perbedaan

Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II: Bukan Sekadar Toleransi Tapi Menerima Perbedaan

Penguasaan Iptek juga harus memiliki etika. Spiritualitas itu kita dapatkan dari pelajaran budi pekerti dan pendidikan keluarga di rumah karena religius saja tidak cukup.

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Indonesia mesti lebih memberdayakan kaum mudanya dalam menghadapi banyak persoalan besar menuju usia satu abad di tahun 2045.

Demikian disampaikan peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, dalam Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019) pagi.

Menurut Adriana, kebanyakan generasi muda terutama milenial yang lahir di atas tahun 1980, mempunyai ciri energik, dinamis, kreatif, dan selalu berpikir out of the box.

“Ide mereka kadang aneh, tapi kita senang juga. Walaupun ada ciri yang tidak baik dari generasi muda milenal terutama yang kadang ambigu, karena mereka multi talenta. Semua itu harus kita lihat untuk mengarahkan generasi muda Indonesia ke depan seperti apa,” ujar Adriana.

Dia menjelaskan sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Yang paling kentara adalah penguasaan teknologi modern.

“Teknologi sudah di depan kita. Tapi di sisi lain kita juga punya SDM yang jauh lebih buruk dari yang bisa kita bayangkan terutama di Papua. Kita harus pikirkan pelayanan publik sampai ke ke kampung-kampung,” jelasnya.

Tantangan lain adalah ketidakpastian juga ketidakteraturan dunia. Ia memberi contoh bagaimana Uni Eropa bisa membuat aturan amat rumit bagi produk sawit Indonesia, tapi perlakuan Uni Eropa berbeda kepada negara lain.

“Semua berkompetisi pada hal sama, maka itu keunikan produk diperlukan. Mutu produk dan pelayanan, harga, kemudian juga soal kebersihan harus diperhatikan,” jelas Adriana.

Adriana juga mengatakan betapa penting Indonesia membangun peradaban baru selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pembangunan strategi peradaban baru dan penguasaan Iptek harus mengarah kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat.

“Penguasaan Iptek juga harus memiliki etika. Spiritualitas itu kita dapatkan dari pelajaran budi pekerti dan pendidikan keluarga di rumah karena religius saja tidak cukup. Penting untuk menerima perbedaan orang lain, bukan sekadar toleransi tapi menerima perbedaan,” tegasnya.

Ia katakan, generasi muda Indonesia juga harus dilatih untuk lebih peka dalam menghadapi isu-isu straregis global yaitu toleransi, kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan narkoba.

“Peradaban yang lain menurut saya yang harus dibangun adalah menghamornisasikan nasionalisme kita dengan globalisme,” katanya. 

Dua hal lain yang tidak kalah penting dalam menyongsong Indonesia 2045 adalah mewujudkan sistem demokrasi yang memenuhi kebutuhan hak-hak asasi manusia paling dasar. Menurutnya, kalau itu bisa dilakukan, Indonesia akan lebih gemilang.

“Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan perempuan secara lebih luas. Laki-laki dan perempuan punya peran penting yang bisa dikerjasamakan,” tutupnya. *red

Atal S. Depari: Para Tokoh Muda Harus Bermimpi untuk Indonesia 2045

Atal S. Depari: Para Tokoh Muda Harus Bermimpi untuk Indonesia 2045

“Karena menyambut 100 tahun indonesia, di mana Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif paling tinggi, antara usia 45-54 tahun,” ujar Atal.

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Melanjutkan seminar jilid pertama yang terselenggara dengan baik pada Oktober lalu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melanjutkan seri diskusi yang amat penting yaitu Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045”.

Seminar tersebut sedang berlangsung di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019) pagi.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, dalam pidato pembuka, menyatakan alasan mengapa PWI merasa penting untuk membuat serial seminar ini.

“Karena menyambut 100 tahun indonesia, di mana Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif paling tinggi, antara usia 45-54 tahun,” ujar Atal.

Jika usia 100 tahun Indonesia itu tidak dipersiapkan matang, lanjut Atal, maka warga Indonesia yang tidak produktif akan jauh lebih besar dan itu berarti kemunduran bagi Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang makin maju.

“Periode 100 tahun ini tinggal 26 tahun lagi. Setiap periode kepemimpinan harus berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi ini,” tegasnya.

Menurut Atal, untuk seminar seri kedua hari ini terbilang agak unik dan spesial karena yang PWI hadirkan dalam seminar adalah tokoh-tokoh muda wanita pilihan.

“Insya Allah pemikirannya memberikan persepsi positif buat kita untuk hadapi 2045 mendatang. Dan di sini bukan hanya pembicaranya yang wanita tapi moderatornya juga wanita. Saya kira Anda sudah kenal semua Tina Talisa,” ucap Atal.

Para narasumber yang menjadi pembicara dalam agenda diskusi tersebut adalah Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim; Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; Bupati Jember, Faida, dan peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

“Saya senang betul karena saya sendiri yang laki-laki duduk di tengah mereka,” tambahnya disambut tawa para hadirin.

Lanjut Atal, ada alasan memilih tajuk serial seminar ini mengenai mimpi tokoh muda. Menurutnya, setiap bangsa di dunia harus selalu bermimpi.

“Bahkan, semua yang ada di dunia ini harus diawali dengan mimpi. Para tokoh muda ini harus bermimpi untuk Indonesia 2045,” tegas Atal lagi. *red

PWI Pusat Lanjutkan Serial Seminar 100 Tahun Indonesia: Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045

PWI Pusat Lanjutkan Serial Seminar 100 Tahun Indonesia: Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045

Dan Indonesia 100 tahun, yang akan kita temui dalam 26 tahun ke depan di tahun 2045, adalah saat di mana seharusnya seluruh cita-cita dasar kebangsaan yang dicanangkan para pendiri bangsa sudah terwujud.

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Menciptakan regenerasi kepemimpinan nasional Indonesia yang mumpuni dan berintegritas membutuhkan kesatuan cita-cita seluruh elemen bangsa.

Semua dimulai dengan persatuan pikiran, pengolahan, dan tindakan. Tujuan utamanya terpusat pada pemulihan keseluruhan lndonesia untuk mencapai kesejahteran dan kemakmuran bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, jiwa Proklamasi dan UUD 1945.

Dan Indonesia 100 tahun, yang akan kita temui dalam 26 tahun ke depan di tahun 2045, adalah saat di mana seharusnya seluruh cita-cita dasar kebangsaan yang dicanangkan para pendiri bangsa sudah terwujud.

Namun, seperti dikatakan di atas, semua tujuan besar dalam hidup bernegara dan berbangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 itu tidak akan tercapai bila tidak ada kontinuitas kepemimpinan yang bisa menyatukan cita-cita dan gerak seluruh rakyatnya.

Sebetulnya semua potensi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sudah terlihat saat ini. Indonesia akan mendapatkan bonus demografl dengan jumlah penduduk usia produktif paling tinggi (antara usia 45-54 tahun), di mana usia tersebut adalah usia emas atau matang.

Sayangnya, potensi tersebut ini hanya terjadi sekali saja dalam siklus jumlah penduduk suatu negara. Jika kondisi ini dikelola dengan baik, maka dapat menjadi sebuah berkah untuk Indonesia. Namun. jika dikelola dengan buruk. maka bonus tersebut akan terlewati dengan sia sia.

Pertanyaan penting untuk dijawab, apa saja tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan strategi apa yang harus disiapkan untuk Indonesia Emas 2045?

Melanjutkan seminar jilid pertama yang terselenggara dengan baik pada Oktober lalu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melanjutkan seri diskusi yang amat penting yaitu Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045”.

Seminar tersebut akan diselenggarakan pada Rabu 18 Desember 2019, di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat.

Tujuan utama dari seri diskusi itu adalah mengetahui kondisi kekinian mengenai permasalahan dalam kepemimpinan bangsa saat ini serta dapat menentukan langkah untuk memperbaiki masalah yang akan kita hadapi bersama. Terutama memberikan gambaran kondisi umum pembangunan intelektualilas Iintas generasi selama ini.

Selain itu, diskusi tersebut diharapkan bisa memberi gambaran isu kekinian dan perkembangan program pemerintah, juga gambaran rodmap Indonesia Emas 2045. Tak ketinggalan, tentu untuk mendapatkan jawaban untuk kendala dan tantangan situasi politik dan ekonomi selama ini.

Menariknya, dalam serial diskusi ini, PWI Pusat konsisten menggali pemikiran orisinil dari putra-putri terbaik daerah yang masih aktif menjabat pimpinan daerah.

Peran para tokoh dan kepala daerah tentu seharusnya tidak dikecualikan dalam upaya mempersiapkan generasi Indonesia Emas. Dari mereka juga diharapkan ada langkah-langkah strategis dalam menyiasati bonus demografi, dengan warna tersendiri sesuai kekhasan daerah masing-masing seiring perkembangan teknologi digital.

Para narasumber yang sudah dipastikan menjadi pembicara dalam agenda diskusi tersebut adalah Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim; Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; dan Bupati Jember, Faida.

Dari parlemen, Anggota Komisi III DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, direncanakan turut hadir. Untuk kalangan akademisi yang akan menyampaikan pandangannya adalah peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

Sedangkan diskusi akan semakin menarik karena yang akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut adalah presenter kondang, Tina Talisa.

Peserta yang akan hadir dalam diskusi tersebut antara lain dari pengurus PWI Pusat, Tokoh Pers, Wartawan, Organisasi Pemuda, Partai Politik, Mahasiswa, Pengusaha, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, dan masyarakat umum. *red