Filep Wamafma: Beri Kewenangan Luas Kepada Pemprov dan Rakyat Papua Mengatur Daerahnya Sendiri

Filep Wamafma: Beri Kewenangan Luas Kepada Pemprov dan Rakyat Papua Mengatur Daerahnya Sendiri

Jakarta, PWI KOTA BANDUNG — Ketua Panitia Khusus Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan pemerintah pusat jangan cuci tangan atas kesalahannya sendiri dalam hal otonomi khusus (Otsus). Menurutnya hingga hari ini rakyat Papua tidak percaya lagi kepada pemerintah soal Otsus Papua.

“Kami sudah menerima dari stakeholder. Intinya Otsus tidak bisa dijadikan pembenaran, saya bilang pemerintah daerah tidak salah, rakyat Papua tidak salah, saya harus membela rakyat dan pemerintah karena Undang-undang yang membuat negara RI, penyelenggara negara, kementerian terkait sebagai penyelenggara UU Otsus, jika menyalahkan daerah jelas sangat keliru,” ungkap Filep dalam Forum Webinar yang diadakan PWI Pusat, Rabu (22/07/2020).

Dalam webinar yang mengambil tema ‘Menyikapi Berakhirnya Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021’ itu, Filep mengakui jika pemerintah ingin Otsus jilid dua atau jilid tiga yang harus diperhatikan, beri kewenangan luas kepada Pemprov dan rakyat Papua mengatur daerahnya sendiri.

“Pemerintah pusat saya ingatkan kesalahan bukan di daerah, pemerintah daerah merasa kehilangan roh, karena sistem peraturan daerah khusus tidak ada mekanismenya,” tutur Filep.

Sementara itu, Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mengakui bahwa dalam 20 tahun sejak Otsus diberlakukan, belum banyak yang diselesaikan dalam Otsus tersebut.

“Saya tidak bicara masalah uang, yang menjadi sorotan adalah, pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menjalankan Otsus. Jika pemerintah pusat tidak memberikan, buat apa dilanjutkan, jika mau direvisi beri ruang seluas-luasnya kepada orang papua, karena kami yang tahu persoalan di Papua,” tandas Ricky Ham Pagawak.

Sedangkan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap mengaku regulasi yang ada dalam Otsus UU no 21 tahun 2021 lebih ke arah kebijakan, implemantasinya UU Pemerintahan sedangkan regulasi ditingkat provinsi masih sangat minim hanya satu Perda yang disetujui selama 20 tahun Otsus.

“Keberpihakan kepada orang asli Papua tidak terlihat di Otsus ini, yang terlihat hanya nilai uang saja dan tidak diimbangi oleh regulasi keberpihakan kepada masyarakat Papua untuk mengolah sendiri tanah Papua,” jelas Herry Ario Naap.

Jika nantinya Otsus dilanjutkan, yang harus diperhatikan grand design, harus jelas seperti pendidikan yang layak.

“Masalah pendidikan harus merata plus tenaga pengajar yang mumpuni, bangun rumah sakit serta tersedianya tenaga kesehatan. Kami menolak Otsus jika tidak berpihak kepada masyarakat Papua untuk mengola sendiri daerahnya. Jika regulasi kewenangan diberikan kepada orang Papua, maka kami bisa lanjutkan itu Otsus,” tandas Herry Naap.

Dalam sambutan pembukaan Webinar PWI Pusat tersebut, Menkopolhukam yang diwakili Deputy VII Bidang Koor. Kominfotur, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, mengatakan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

“Integrasi bangsa dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus,” jelas Rus Nurhadi.

Otsus dikatakan Rus Nurhadi adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua.

“Tahun 2021 bukan kekhususan Papua yang berakhir, melainkan dana Otsus. Mengenai kelanjutan kementerian terkait sedang melakukan evaluasi dan pengkajian di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius untuk membangun Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Papua, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Muhamad Musa’ad, M.Si mengatakan bahwa selama berlangsungnya otonomi khusus mulai 2002 berdampak bagi masyarakat Papua.

“Beberapa indikator pembangunan otonomi khusus memberi perubahan pembangunan di Papua. Seperti  ada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Papua meski masih tergantung pada tambang berdasarkan data, bahwa pembangunan di Papua sedang terjadi tetapi pada saat bersamaan masih ada masyarakat kita yang masih hidup dalam ketidakberdayaan, artinya kita perlu energi yang besar untuk percepatan pembangunan,” katanya.

Namun demikian, diakui Muhamad Musa’ad ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengimplemantasikannya, kita tahu undang-undang dirancang dalam satu Papua, sekarang sudah ada dua propinsi, UU ini harus diubah demi kepentingan masyarakat Papua.

“Ada banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron dan terkadang kontradiktif dengan undang-undang Otsus. Sudah pasti UU Otsus yg dikalahkan oleh UU lain, UU Otsus Provinsi Papua harus diberi kewenangan khusus, juga harus diperjelas. karen ada kewenangan pusat,” selorohnya.

Diskusi webinar yang pertamakalinya diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini diikuti oleh seluruh Ketua PWI masing-masing provinsi dan Wakil Ketua DPR RI, Dr. H.M Azis Syamsuddin serta Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi yang didampingi oleh Wasekjen PWI Pusat, Pro Suprapto, Wakil Bendahara PWI Pusat, Dar Edi Yoga serta masyarakat yang konsern dengan Otsus Papua. **

2 Anggota IKWI/PWI Jabar Raih Lomba Karya Tulis Nasional

2 Anggota IKWI/PWI Jabar Raih Lomba Karya Tulis Nasional

JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG — Dua Anggota Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) / PWI Jawa Barat, raih Juara 1 & Juara 2 Lomba karya tulis nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) IKWI ke 59 yang diadakan oleh IKWI Pusat.

Juara 1 diraih oleh Hj. Pipih Fakhriyah Yasin (Ketua IKWI Cianjur) mewakili Kabupaten Cianjur dengan judul tulisan “Mengais Rezeki pada Masa Pandemi”, Juara II diraih oleh Hj. Anna Gardina Sari (Wakil Ketu IKWI Jabar) mewakili IKWI Jawa Barat dengan judul tulisan “Tetap aktif & Kreatif Dimasa Pandemi Vovid-19”.

Peserta diikuti oleh 16 provinsi dari 22 provinsi, adapun pemenang selengkapnya:
Juara 1 : Pipih Fakhriyah Yasin, IKWI Cianjur-Jabar (587), judul: Mengais Rezeki pada Masa Pandemi; Juara 2 : Anna Gardina Sari, IKWI Jabar (560), judul: Tetap Aktif dan Kreatif Selama Pandemi Covid 19; Juara 3 : Agnes Dhamayanti, IKWI Kepri (525), judul: Masakan Rumah Jadi Modal Bisnis.

Juara Harapan Harapan 1 : Ika Rahmawati, IKWI Tabalong-Kalsel (335), judul : Melawan Pandemi dengan Acan; Harapan 2 : Dewi Marni , IKWI Yogyakarta (325), judul : Tetap Produktif Ditengah Pandemi, Menjual Bawang Goreng dan Nasi Goreng; Harapan 3 : Tus Eriza Edrie, IKWI Sumbar (292 ), judul : Jangan Menyerah Terhadap Corona.

Pengumuman pemenang lomba karya tulis disampaikan oleh Ketua Umum IKWI Pusat Indah Kirana Atal di ruang rapat pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat pada Sabtu, 18 Juli 2020, sekaligus memeriahkan HUT IKWI ke 59 yang digelar secara virtual via zoom dan diikuti oleh 300 peserta dari jajaran pengurus dan anggota IKWI di 22 provinsi.

Dalam acara tersebut hadir antara lain Pembina IKWI Pusat yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Penasehat IKWI Pusat Aas Tarman Azam.

Indah Kirana Atal menyampaikan IKWI Pusat tengah mempersiapkan pembentukan koperasi berskala nasional. Pendirian koperasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menggairahkan roda organisasi yang anggotanya tersebar di 22 provinsi.

HUT Ke-59, IKWI Siap Dirikan Koperasi Sembako dan Simpan-Pinjam

HUT Ke-59, IKWI Siap Dirikan Koperasi Sembako dan Simpan-Pinjam

JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG– Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Pusat tengah menyiapkan pembentukan koperasi berskala nasional. Pendirian koperasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menggairahkan gerak roda organisasi yang anggotanya tersebar di 22 provinsi itu.

Ketua Umum IKWI Pusat Indah Kirana mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada syukuran memperingati Hari Ulang Tahun ke-59 IKWI di Ruang Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (19/07/2020).

Acara tersebut digelar secara virtual via zoom dan diikuti sekira 300 peserta dari jajaran pengurus dan anggota IKWI di 22 provinsi di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Hadir dalam acara tersebut antara lain Pembina IKWI Pusat yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Penasihat IKWI Pusat Aas Tarman Azam, Ketua PWI Peduli M Nasir, dan Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari.

“PP IKWI akan mengurus pendirian Koperasi IKWI berskala nasional. Pertama, mendaftar ke Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, menyiapkan Koperasi IKWI berbasis teknologi sehingga dapat melayani anggotanya secara online,” kata Indah yang tidak lain juga istri Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.

Indah mengatakan salah satu unit usaha Koperasi IKWI ialah penjualan sembilan bahan pokok (sembako) dengan harga yang kompetitif. Untuk itu, Koperasi IKWI akan menjalin kemitraan dengan dunia usaha, khususnya BUMN, termasuk Bulog. Unit usaha lainnya ialah simpan pinjam. Menurut Indah, usaha simpan-pinjam sesungguhnya telah berjalan, namun masih terbatas untuk pengurus.

“Ibu-ibu yang terdaftar sebagai anggota IKWI, nanti otomatis terdaftar sebagai anggota koperasi unit usaha simpan pinjam. Artinya, koperasi simpan pinjam akan lebih terbuka, bukan hanya sebatas pengurus aktif saja,” jelas Indah.

Menebar Manfaat dan Menyejahterakan Anggota

Dalam sambutannya, Indah mengingatkan kelahiran IKWI pada 19 Juli 1961 didorong oleh semangat menjalin hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan di lingkungan keluarga pers, khususnya wartawan.

IKWI juga lahir untuk memberikan penguatan dukungan para istri wartawan terhadap para suami dalam menjalankan profesi sebagai wartawan. Meski telah menempuh perjalanan panjang sejak berdirinya pada 59 tahun silam, sebagai organisasi, perkembangan IKWI masih tertinggal jauh dari PWI.

Hal itu terutama dari sisi jumlah anggota dan sebaran daerahnya. PWI menjangkau hingga 34 provinsi ditambah satu cabang istimewa, yakni Solo sebagai tempat kelahiran organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia itu. Jumlah anggota PWI mencapai puluhan ribu.

PWI juga telah menjalin kerja sama dengan asosiasi wartawan negara-negara ASEAN dalam wadah Confederation of ASEAN Journalist (CAJ).

Indah memaparkan saat ini jumlah anggota IKWI yang terdaftar 728 orang dari 22 provinsi.

“Dengan usianya yang sudah 59 tahun, jumlah anggota tersebut masih sedikit, belum sampai 1.000,” ujar Indah.

Dia berharap pendirian Koperasi IKWI dapat menjadi daya tarik bagi para ibu keluarga wartawan pada khususnya dan pers pada umumnya untuk bergabung ke IKWI. Kehadiran Koperasi IKWI diharapkan juga dapat menyejahterakan para anggotanya dan menggairahkan gerak roda organisasi.

“Ketertarikan seseorang menjadi anggota terletak pada manfaat yang didapatkan. Kalau manfaatnya jelas, misalnya, mengapa wartawan berlomba menjadi anggota PWI? Karena mereka merasa terlindungi dan mendapat support pada saat menemui masalah, sehingga wartawan akan tertarik menjadi anggota PWI. Itu adalah contoh yang paling sederhana,” jelasnya.

Indah berharap kehadiran Koperasi IKWI yang unit usahanya bersentuhan langsung dengan para ibu dapat memantik minat para istri wartawan bergabung dalam IKWI.

“Biasanya ibu-ibu akan mengejar kalau ada selisih harga ketika berbelanja sembako atau bisa mendapatkan pinjaman dengan cara mudah dan lunak berbasis kekeluargaan,” pungkasnya.

Bulog Gandeng PWI Peduli Stabilkan Harga Pangan Pokok di Pasaran

Bulog Gandeng PWI Peduli Stabilkan Harga Pangan Pokok di Pasaran

JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG — Di tengah pandemi Covid-19, Perum Bulog telah melaksanakan mandat pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat terdampak virus korona jenis baru itu.  Yang menggembirakan, pendistribusian beras bantuan itu mampu menstabilkan harga pangan pokok itu di pasaran. 

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengemukakan hal itu saat kunjungan silaturahim ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2020). Awaludin yang didampingi tim Humas Perum Bulog dan stafnya itu diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wasekjen Suprapto, Ketua PWI Peduli M Nasir, Ketua Bidang Publikasi dan Informasi PWI Peduli Nurcholis MA Basyari, dan sejumlah pengurus PWI Pusat/PWI Peduli lainnya. 

Selain berdiskusi, dalam kunjungan silaturahim tersebut, Awaludin secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari. Paket berupa beras, minyak tanah, telur, dan bahan pangan lainnya itu akan disalurkan oleh PWI Peduli kepada korban terdampak Covid-19. Total bantuan tersebut senilai Rp20 juta. Prioritas penerima terutama kalangan keluarga wartawan yang perekonomian keluarganya terdampak oleh mewabahnya virus korona jenis baru itu yang kini telah menjangkau 215 negara menurut catatan situs www.waldometers.

“Saat pandemi korona ini, keberadaan dan kiprah Bulog makin terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Ini juga berkat dukungan pemberitaan yang luas dari rekan-rekan wartawan. Di wilayah DKI Jakarta, misalnya, kita dalam waktu singkat dapat mendistribusikan beras bantuan presiden yang ditugaskan oleh Bapak Presiden dua pekan sebelum dan dua pekan setelah Lebaran (Idhul Fitri 1441 H),” kata Awaludin. 

Menurut Awaludin, pendistribusian beras oleh Bulog itu terbukti dapat mengurangi tekanan terhadap pasar sehingga tidak bergejolak. Hal itu tampak dari stabilnya stok dan harga  pangan, khususnya beras, pada masa menjelang dan setelah Idhul Fitri 1441 H pada akhir Mei silam. Bersamaan dengan itu, sejumlah wilayah sedang gencar-gencarnya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Biasanya, pada masa-masa menjelang dan setelah Lebaran terjadi gejolak pasar yang ditandai dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. 

“Alhamdulillah, kali ini distribusi pangan lancar-lancar  saja dan stok tetap terjaga,” kata Awaludin
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyatakan pihakya sangat mengapresiasi kepedulian Bulog untuk berbagi kepada para korban terdampak Covid-19, terutama dari kalangan keluarga wartawan. Kepedulian itu, menurut Atal, patut diapresiasi di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. 

“Bantuan Bulog ini sangat berarti wartawan dan keluarga wartawan yang terdampak Covid-19. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir,” ujar Atal.

Posisi Strategis Wartawan dan Media Jurnalistik
Awaludin mengakui wartawan dan media jurnalistik tempat mereka bekerja punya posisi strategis dalam menenangkan masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang tak berdasar. Menurut dia, dalam banyak kasus, kepanikan masyarakat dalam menyikapi suatu keadaan, seperti stok pangan, lebih banyak dipicu oleh faktor psikologis ketimbang kondisi pasar atau kenyataan di lapangan. 

“Misalkan ketika diberitakan stok pangan “tinggal” sekian. Masyarakat panik sehingga terjadi gejolak pasar. Padahal, sesungguhnya yang terjadi selama ini ialah bahwa berkurangnya stok pangan di pasar masih tergolong aman dan dan kenaikan harga yang terjadi itu lantaran mengikuti hukum pasar. Kepanikan itu yang sesungguhnya memicu gejolak pasar. Belum lagi jika ada oknum tertentu yang memainkan kondisi psikologis masyarakat itu,” ujar Awaludin. 

Dia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi peristiwa semacam itu karena sesaui dengan mandat yang dituagaskan pemerintah, Bulog mati-matian menjaga distribusi, kualitas, dan stok pangan, khususnya beras, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangannya, harga pangan pokok sesungguhnya dapat dikendalikan. Pertama, konsumsi pangan, khususnya beras, oleh masyarakat relatif flat alias stabil. Kedua, masa panen dan jumlah produksinya dapat diprediksi. Dengan begitu, pengaturan distribusi dan stok dapat dilakukan secara baik sehingga dapat mengurangi gejolak pasar dan kepanikan masyarakat yang dilandasi aksi-aksi spekulatif. 

Sementara itu, Atal Depari mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan stok dan harga pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat tanpa terjadi kepanikan dan gejolak pasar seperti yang terjadi bagai siklus rutin pada periode tertentu selama ini. Menurut Atal, gejolak seperti itu bukan hanya merugikan masyarakat selaku konsumen melainkan juga para petani sebagai produsen pangan. 

“Saya kira, Bulog perlu diberikan mandat dan kesempatan untuk juga mengelola sektor pertanian sebagai corporate farming selaku BUMN. Bulog perlu didukung instrumen yang memadai agar mampu menjalankan mandat pemerintah untuk mengamankan sektor hulu-hilir pangan, khususnya beras atau padi, jagung, dan kedelai (pajale),” kata Atal.