Ketiga program tersebut yakni ASEAN Student Experiential Mobility Programme (ASEMO) 2026 di Malaysia yang diikuti sembilan mahasiswa, Student Exchange selama satu semester di Universiti Utara Malaysia (UUM) oleh tiga mahasiswa, serta International Festival of Youth di Rusia yang diikuti dua mahasiswa.

Wakil Rektor III USB YPKP Bandung, Dr. Nurhaeni Sikki, S.AP., M.AP., mengatakan kesempatan tersebut menjadi bagian dari strategi kampus dalam membekali mahasiswa dengan pengalaman akademik dan sosial di lingkungan internasional.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nurhaeni, mahasiswa yang dikirim mengikuti program internasional tidak hanya membawa nama almamater, tetapi juga membawa nama Indonesia.

Sembilan Mahasiswa Ikuti ASEMO 2026

Salah satu program yang diikuti mahasiswa USB YPKP adalah ASEAN Student Experiential Mobility Programme (ASEMO) 2026 yang diprakarsai Universiti Utara Malaysia.

Program tersebut mempertemukan mahasiswa dari delapan negara ASEAN, yakni Malaysia, Indonesia, Kamboja, Filipina, Vietnam, Myanmar, Thailand dan Brunei Darussalam.

USB YPKP mengirim sembilan mahasiswa dalam program yang berlangsung selama dua pekan tersebut.

Kesempatan mengikuti ASEMO diperoleh melalui kerja sama yang telah dibangun USB YPKP dengan UUM. Menurut Nurhaeni, mahasiswa tidak dikenakan biaya program dan hanya perlu menanggung kebutuhan perjalanan udara.

“Kita hanya menyampaikan ke mahasiswa untuk menanggung biaya pesawat. Programnya sendiri itu gratis karena USB sudah menjalin kerja sama dengan UUM,” ujar Nurhaeni.

Selama mengikuti ASEMO, mahasiswa mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan, lintas budaya, pengabdian masyarakat internasional serta proyek kolaboratif bersama peserta dari negara lain.

Sembilan mahasiswa USB YPKP yang menjadi delegasi ASEMO 2026 yakni Errvynno Marchiani, Fadiah Nurul Aidah, Sabila Fariha Anjainah, Rinjelia Pebriani, Erlangga Yuda Pratama, Anita Salvadina, Syukur Al Ghifari, Siti Arba Sopianti dan M Sauzan Rizki A.

Para peserta berasal dari sejumlah fakultas dan program studi, termasuk bidang ekonomi, teknik serta ilmu sosial dan politik.

Nurhaeni mengatakan proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan bahasa Inggris.

“Kami tidak sembarangan mengirim mahasiswa. Standar IPK harus di atas 3,00 dan kemampuan Bahasa Inggris yang baik. Ini bukan hanya membawa nama kampus, tapi juga nama Indonesia,” tegasnya.

Setelah menyelesaikan program, peserta mendapatkan sertifikat resmi yang dapat menjadi bagian dari rekam pengalaman akademik dan profesional mereka.

Tiga Mahasiswa Kuliah Satu Semester di Malaysia

Selain ASEMO, USB YPKP juga memberikan kesempatan kepada tiga mahasiswa untuk mengikuti program Student Exchange selama satu semester di Malaysia.

Ketiganya adalah Siti Nur Aisyah dari S1 Administrasi Bisnis, Andika Saputra dari S1 Manajemen dan Salman Hidayatullah dari S1 Manajemen.

Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra, mahasiswa USB tidak dikenakan biaya pendidikan atau tuition fee selama mengikuti program di kampus tujuan.

“Mereka tidak bayar biaya pendidikan di sana. Mereka hanya menyiapkan biaya pesawat dan keperluan visa. Bahkan, Yayasan dan lembaga turut membantu 50 persen dari biaya keberangkatan,” jelas Nurhaeni.

Para mahasiswa akan menjalani pendidikan selama enam bulan sambil beradaptasi dengan sistem akademik dan lingkungan budaya yang berbeda.

Program tersebut diharapkan menjadi pengalaman yang dapat mendorong lebih banyak mahasiswa USB YPKP untuk berani mengikuti program internasional.

Dua Mahasiswa USB Tembus Festival Pemuda di Rusia

Kesempatan internasional lainnya datang melalui International Festival of Youth di Rusia.

Dua mahasiswa USB YPKP yang lolos mengikuti ajang tersebut adalah Sonya Edhie Peath Fourjune dari S1 Ilmu Komunikasi dan Maylani Putri Dewanti dari S1 Manajemen.

Festival tersebut menjadi ruang bagi pemuda dari berbagai negara untuk bertemu, bertukar gagasan dan membangun jejaring internasional.

Nurhaeni mengatakan proses seleksi untuk mengikuti kegiatan tersebut cukup ketat karena harus bersaing dengan mahasiswa berprestasi lainnya.

Bagi USB YPKP, keberhasilan dua mahasiswa lolos menjadi salah satu indikator bahwa mahasiswa dari Bandung memiliki peluang untuk berkompetisi di forum internasional.

Internasionalisasi Jadi Strategi Kampus

Menurut Nurhaeni, program internasional tidak hanya diarahkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Internasionalisasi juga menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu institusi.

Ia menyebut Program Studi Akuntansi dan Manajemen USB YPKP baru saja meraih akreditasi Unggul.

“Prodi Akuntansi dan Manajemen baru saja meraih akreditasi Unggul. Tapi unggul bukan berarti kami berhenti. Justru dengan unggul ini, kami harus mengisi dengan program-program internasional, karena itulah yang dibutuhkan dalam akreditasi internasional,” katanya.

Pengembangan program internasional tersebut mendapat dukungan dari Yayasan, Rektor, jajaran wakil rektor, dekan hingga koordinator program studi.

USB YPKP juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Korea Selatan melalui Busan Indonesia Center.

Selain itu, kampus menyiapkan rencana pengembangan kelas internasional dan asrama atau dormitory untuk membuka peluang mahasiswa asing menempuh pendidikan di Bandung.

“Membangun fasilitas untuk mahasiswa asing itu sangat penting. Kita sudah punya tanahnya, tinggal menunggu investor atau hibah untuk membangunnya. Harapannya ke depan, mereka tidak hanya datang untuk beasiswa, tapi juga kuliah dengan biaya mandiri,” ungkap Nurhaeni.

USB YPKP dan Pokja PWI Bandung Perkuat Kerja Sama

Dalam kesempatan yang sama, USB YPKP Bandung juga memperkuat kerja sama dengan Pokja PWI Kota Bandung.

Dr. Nurhaeni Sikki mewakili USB YPKP menandatangani Implementation Arrangement bersama Pokja PWI Kota Bandung yang ditandatangani Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan.

Kesepakatan tersebut berkaitan dengan peningkatan implementasi kerja sama akademik yang selama ini telah berjalan antara kedua pihak.

Kolaborasi USB YPKP dan Pokja PWI Kota Bandung kini telah memasuki tahun kedelapan.

Melalui Implementation Arrangement tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat kolaborasi akademik dan memperluas implementasi kerja sama yang telah terbangun.

Dengan berbagai program internasional serta penguatan jejaring kelembagaan, USB YPKP Bandung menegaskan langkahnya untuk tidak hanya mencetak lulusan berkompeten, tetapi juga menyiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dan berkompetisi di lingkungan global.

Komitmen tersebut disampaikan PWI dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan membahas penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus wacana perubahan tata kelola peringatan nasional insan pers tersebut.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, PWI tetap menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 dengan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi dan elemen pers lainnya.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” ujar Munir.

Menurutnya, keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dapat diwujudkan melalui kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN 2027.

PWI Jelaskan Sejarah HPN

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi kepada Dewan Pers. Dokumen itu memuat penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

Munir menjelaskan, sejarah HPN tidak dapat dipisahkan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari memiliki kaitan historis dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional kemudian dibahas dalam Kongres PWI di Padang pada 1978.

Selanjutnya, penetapan tersebut memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.

Selama sekitar empat dekade, PWI menyebut penyelenggaraan HPN dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi hingga masyarakat.

Menurut PWI, praktik tersebut telah membentuk kontinuitas kelembagaan dalam penyelenggaraan HPN yang perlu menjadi pertimbangan apabila tata kelolanya hendak diperbarui.

PWI Terbuka pada Pembaruan Regulasi

PWI juga menyatakan memahami adanya pandangan mengenai perlunya pembaruan regulasi HPN.

Keppres Nomor 5 Tahun 1985 lahir sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku dan tidak mengatur secara eksplisit pihak yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN.

Namun, PWI berpandangan kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah praktik penyelenggaraan HPN secara sepihak.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI menilai hubungan antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers idealnya dibangun dalam semangat kemitraan untuk memperkuat kehidupan pers nasional.

Karena itu, rencana memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dalam HPN dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan, bukan justru menjadi sumber pertentangan antarlembaga pers.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Sejumlah anggota Dewan Pers juga menyampaikan pandangan agar HPN 2027, apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI, dapat dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI.

Munir menegaskan bahwa mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI dalam HPN tidak berarti menjadikan kegiatan tersebut eksklusif.

Menurutnya, HPN justru harus menjadi momentum yang mempertemukan seluruh elemen pers nasional.

“HPN adalah milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers,” tegasnya.

PWI pun menyatakan siap memperluas ruang kolaborasi dalam HPN 2027, termasuk dalam penyusunan agenda, kepanitiaan serta berbagai kegiatan yang akan digelar.

HPN 2027 Jadi Momentum Persatuan Pers

Pertemuan PWI dan Dewan Pers di Jakarta diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih terbuka.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus menghilangkan kontinuitas sejarah penyelenggaraan HPN yang selama ini dijalankan PWI.

PWI selanjutnya akan mempersiapkan HPN 2027 dengan semangat mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“Sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” kata Munir.

Dengan semangat tersebut, HPN 2027 di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi peringatan Hari Pers Nasional, tetapi juga ruang kolaborasi seluruh insan pers untuk memperkuat profesionalisme, persatuan dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Ketua PWI Jawa Barat Terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan profesionalitas wartawan dan berpotensi mencederai citra pers di tengah masyarakat.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang wartawan,” ujar Tantan.

Menurutnya, pekerjaan jurnalistik memiliki koridor etik dan hukum yang wajib dipatuhi. Kebebasan pers tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan intimidasi, ancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan.

Tantan mengingatkan, wartawan selain dituntut memiliki kemampuan jurnalistik juga harus memahami serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Wartawan bukan profesi yang bebas melakukan apa saja atas nama kebebasan pers. Ada Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati, ada Undang-Undang Pers yang menjadi payung hukum, dan ada aturan hukum lainnya yang tetap berlaku bagi setiap warga negara,” katanya.

Kartu Pers Bukan Kekebalan Hukum

Tantan menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Namun, jaminan tersebut sekaligus disertai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Ia menilai identitas sebagai wartawan, kartu pers maupun atribut media tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau seseorang menggunakan identitas wartawan untuk mengintimidasi, mengancam, memaksa, atau melakukan tindakan kekerasan, itu bukan kegiatan jurnalistik. Jangan berlindung di balik profesi wartawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.

Karena itu, apabila dalam peristiwa di SDN 2 Sukaraja ditemukan dugaan tindak pidana, Tantan meminta persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai profesi wartawan dijadikan tameng. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, tentu harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. UU Pers bukan kartu bebas hukum,” ucap Tantan.

Persoalan Jurnalistik Punya Mekanisme

Tantan juga mengingatkan wartawan agar menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik melalui mekanisme yang telah tersedia.

Menurutnya, ketika terdapat sengketa atau keberatan terhadap pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi maupun mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada persoalan dengan narasumber atau pihak tertentu, gunakan mekanisme jurnalistik. Ada hak jawab, hak koreksi, ada mekanisme pengaduan ke Dewan Pers. Bukan dengan cara mengamuk, mengintimidasi atau melakukan kekerasan,” ujarnya.

Ia menilai tindakan oknum yang mengaku wartawan juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada insan pers secara keseluruhan.

Tantan khawatir perilaku satu orang kemudian dianggap sebagai gambaran seluruh wartawan, padahal banyak jurnalis menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpegang pada kepentingan publik.

“Yang kami khawatirkan adalah perilaku satu oknum kemudian digeneralisasi menjadi wajah seluruh wartawan. Ini yang harus kita cegah,” katanya.

PWI Jabar Dukung Penegakan Hukum

PWI Jawa Barat, lanjut Tantan, mendukung aparat penegak hukum apabila dari peristiwa tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, tanpa memberikan perlakuan khusus berdasarkan pengakuan seseorang sebagai wartawan.

“Kami mendukung aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara profesional dan sesuai ketentuan. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan mengaku sebagai wartawan,” tuturnya.

Tantan sekaligus mengimbau wartawan di Jawa Barat untuk menjaga kehormatan profesi dengan bekerja secara profesional, independen dan tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, sikap kritis dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik harus tetap dibarengi etika serta kepatuhan terhadap hukum.

“Jangan rusak profesi yang dibangun dengan integritas oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Wartawan harus kritis, tetapi bukan berarti boleh arogan. Wartawan harus berani, tetapi keberanian itu harus tetap berada dalam koridor etika dan hukum,” katanya.

Tantan menegaskan PWI Jawa Barat tidak akan membenarkan tindakan apa pun yang dapat mencoreng kehormatan profesi kewartawanan.

“Pesannya jelas, wartawan bukan preman. Kartu pers bukan kartu bebas hukum. Dan kebebasan pers bukan izin untuk melakukan intimidasi,” pungkasnya.

Menurutnya, modal ventura tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan rintisan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, komunitas modal ventura, hingga perusahaan pasangan usaha.

“OJK sebagai regulator tentu punya otoritas dalam mendukung, men-support keberadaan Amvesindo (Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia) atau komunitas modal ventura ini agar bisa bersama-sama untuk bisa menjadi bagian yang turut menjadi ekosistem ekonomi di Indonesia,” kata Akhmad Munir.

Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow Jurnalistik bertema “Saatnya Perkuat Modal Ventura” yang digelar di Kantor PWI Pusat Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan penguatan industri modal ventura menjadi semakin penting di tengah kebutuhan startup dan UMKM terhadap akses permodalan.

Selain dukungan finansial, ekosistem modal ventura juga perlu diperkuat melalui jaringan usaha, tata kelola yang baik, serta pendampingan yang berkelanjutan.

“Banyak startup-startup kita, terutama dalam bagaimana membangun modal ventura sering kali kendalanya eksistensi terhadap permodalan, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, sekaligus juga bagaimana modal ventura ini bisa memperkuat jaringannya, kemudian memperkuat tata kelolanya dan memperkuat ekosistem bisnisnya. Oleh karena itu, butuh support dari OJK,” ujarnya.

OJK Pastikan PMV Berizin Berada dalam Pengawasan

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Aulia Fadly menegaskan bahwa perusahaan modal ventura (PMV) yang telah memperoleh izin dan terdaftar berada dalam domain pengawasan OJK.

“Kalau yang legal, yang sudah memiliki izin dan terdaftar, itu menjadi domain kami untuk melakukan review dan pengawasan,” kata Aulia.

Menurut Aulia, pengawasan OJK terhadap perusahaan modal ventura telah dilakukan sejak tahap awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama.

Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, serta penelusuran latar belakang untuk menilai integritas dan kompetensi pengurus maupun pemegang saham pengendali.

Aulia menjelaskan, OJK juga telah menyiapkan regulasi dan mekanisme mitigasi untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan dalam industri modal ventura.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan aturan di lapangan tetap menghadapi tantangan ketika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum.

“Kalau peraturannya sudah kita buat, langkah-langkah mitigasinya sudah kita buat, tapi ada penyimpangan di jalan yang disebabkan oleh oknum, ini memang menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan ekonomi makro sekaligus Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, menilai penguatan pengawasan juga perlu memperhatikan posisi perusahaan pasangan usaha (PPU).

Menurut Suhartoko, PPU berpotensi berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan modal ventura yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

“Jadi walaupun PMV itu selalu sudah memberitahukan risikonya, di sini PPU kita pada posisi yang lemah, maka pendampingan PPU-nya saya kira dari OJK harus menjadi lebih kuat,” kata Suhartoko.

Ia menilai pendampingan terhadap PPU penting untuk memastikan perusahaan penerima investasi memiliki perlindungan yang memadai dalam menjalankan hubungan bisnis dengan investor.

Penguatan pendampingan juga dinilai dapat membantu menciptakan hubungan investasi yang lebih sehat antara PMV dan PPU serta mendukung keberlanjutan perusahaan penerima investasi.

Pengawasan terhadap industri modal ventura tidak berhenti setelah perusahaan mendapatkan izin. Dalam ketentuan pengawasan sektor PVML, OJK menjalankan pengawasan langsung dan tidak langsung, pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta dapat menetapkan status pengawasan intensif maupun khusus.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK juga mencatat pemberian sanksi administratif kepada perusahaan modal ventura sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri dilakukan secara berkelanjutan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Talkshow tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat Sumber Rajasa Ginting, Ketua Umum IKWI Indah Kirana, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

#HUMAS
#PWIPUSAT

Kunjungan tersebut diterima Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri bersama jajaran pengurus serta panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat.

Pertemuan membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kemitraan antara kepolisian dan insan pers, upaya melawan penyebaran hoaks, peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga persiapan Konferprov PWI Jawa Barat.

Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri menyampaikan apresiasi atas hubungan kemitraan yang selama ini terjalin dengan Polda Jawa Barat. Menurutnya, sinergi tersebut perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.

“Jawa Barat merupakan produsen hoaks terbesar, PWI Jawa Barat terus memeranginya. Kemitraan dengan Polda Jabar sangat strategis sehingga upaya kami semakin masif,” ujar Ahmad Syukri.

Selain persoalan hoaks, PWI Jawa Barat juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Polda Jawa Barat dalam penyelenggaraan UKW.

Menurut Ahmad Syukri, peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan ekosistem media. Ia menyebut dukungan Polri terhadap peningkatan kompetensi wartawan sebelumnya juga telah dibahas dalam pertemuan pimpinan Polri dengan PWI Pusat pada rangkaian Hari Pers Nasional 2026 di Banten.

“Polri mendukung pelaksanaan UKW untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Kerja sama penyelenggaraan UKW sudah dilaksanakan di Polda Metro Jaya,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan menyampaikan salam dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto kepada jajaran PWI Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa Polda Jawa Barat berharap hubungan strategis dengan PWI dan para wartawan di Jawa Barat dapat terus diperkuat.

“Salam dari Bapak Kapolda Jabar. Beliau menitipkan pesan agar mempererat kemitraan strategis antara Polda Jabar dan anggota PWI seluruh Jabar,” ujar Hendra.

Hendra juga menyambut positif rencana pelaksanaan Konferprov PWI Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung.

Menurutnya, Polda Jawa Barat mendukung pelaksanaan forum organisasi tersebut dan berharap prosesnya berjalan aman, lancar, serta menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin baik.

“PWI mitra kami, jelas kami mendukung pelaksanaan Konferprov. Semoga nantinya terpilih ketua yang amanah dan terbentuk kepengurusan yang bisa membawa Jawa Barat lebih baik lagi, terutama dalam pembangunan informasi,” katanya.

Hendra menegaskan dukungan tersebut tidak bergantung pada siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat. Ia berharap kepengurusan baru tetap melanjutkan kemitraan yang telah dibangun dengan Polda Jawa Barat.

“Siapa pun nanti yang terpilih, kami berharap bisa melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Polda Jawa Barat. Kami sangat mendukung penyelenggaraan Konferprov PWI Jawa Barat. Kedatangan saya menjadi bukti dukungan tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme wartawan di tengah perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat membuat perusahaan media dan wartawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan platform digital.

“Di era digital seperti sekarang, kompetensi wartawan sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ia mengatakan media saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan berita melalui platform konvensional, tetapi juga mampu memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari distribusi informasi kepada masyarakat.

“Sekarang perusahaan media dituntut harus memiliki media sosial, karena memang informasi lewat media sosial lebih cepat diterima masyarakat,” katanya.

Namun, Hendra mengingatkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus tetap dibarengi dengan profesionalisme dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kalau media tidak berubah, ya ketinggalan. Dalam perubahan itu, profesionalisme menjadi harga mati,” imbuhnya.

Terkait persoalan hoaks, Hendra menyatakan Polda Jawa Barat mendukung langkah PWI dalam meningkatkan literasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Masyarakat perlu terus diliterasi dalam melawan hoaks ini. Kami mendukung PWI dan siap bekerja sama,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Konferprov PWI Jawa Barat, Zaenal Ihsan, menyampaikan bahwa Konferprov PWI Jawa Barat akan berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Konferprov tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi untuk mengakhiri masa kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2021–2026 sekaligus memilih Ketua PWI Jawa Barat untuk periode berikutnya.

“Mengakhiri masa kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2021–2026, kami menyelenggarakan Konferprov yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua PWI Jawa Barat,” ujar Ihsan.

Ia berharap dukungan Polda Jawa Barat dapat turut memastikan seluruh rangkaian Konferprov berjalan aman dan lancar.

“Kami berharap Polda Jabar mendukung kegiatan ini. Kelancaran dan kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan pihak kepolisian,” katanya.

Pertemuan PWI Jawa Barat dan Polda Jawa Barat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara institusi kepolisian dan organisasi profesi wartawan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, meningkatkan kompetensi jurnalistik, serta bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat bagi masyarakat Jawa Barat.

Kegiatan berskala nasional ini menjadi agenda strategis yang diproyeksikan sebagai festival tahunan PWI sekaligus menandai dimulainya rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

Penyelenggaraan PWI Fest 2026 merupakan langkah organisasi dalam merespons perubahan besar industri media akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Melalui kegiatan ini, PWI ingin memperkuat kapasitas insan pers sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat.

Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya, mengatakan festival ini mengusung dua tujuan utama, yakni meningkatkan kompetensi pekerja media dalam menghadapi transformasi digital serta menghadirkan ruang interaksi yang lebih luas antara insan pers dan masyarakat.

Menurutnya, PWI Fest akan menghadirkan workshop bersama narasumber dari berbagai platform digital global, seperti TikTok, Meta, dan Google, yang akan membahas perkembangan jurnalisme digital dan pemanfaatan AI dalam industri media.

“Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform-platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kita juga menggelar UMKM Festival. PWI Fest 2026 selain sebagai ajang untuk meng-upgrade kemampuan pekerja pers menyikapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga sebagai arena untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujar Auri Jaya.

PWI Fest 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menyasar kalangan jurnalis, editor, content creator, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.

Workshop Jurnalisme Digital dan AI dijadwalkan diikuti sekitar 250 hingga 500 wartawan, editor, dan content creator dengan materi meliputi Mobile Journalism (MoJo), Open Source Intelligence (OSINT), verifikasi data digital, serta keamanan siber bagi jurnalis.

Selain pelatihan, pengunjung juga akan disuguhkan UMKM Festival, kompetisi e-sports, serta panggung hiburan rakyat yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara PWI, pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan berbagai platform digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah industri media secara fundamental sehingga insan pers dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi.

Menurutnya, PWI Fest menjadi salah satu langkah konkret agar wartawan Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret untuk memastikan pekerja pers kita memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat agar mampu memimpin di era transformasi AI,” tegas Akhmad Munir.

Akhmad Munir menambahkan bahwa transformasi teknologi tidak boleh menjauhkan pers dari masyarakat.

Karena itu, PWI Fest dirancang bukan hanya sebagai forum pelatihan dan diskusi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen bangsa.

“Namun, transformasi teknologi tidak boleh mencabut pers dari akarnya. Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kita desain sebagai ruang diskusi akademik atau pelatihan redaksi, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini adalah bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan platform global dalam membangun industri media Indonesia yang independen, adidaya secara ekonomi, serta terus bermanfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan PWI Fest 2026, PWI berharap tercipta ruang kolaborasi yang mampu memperkuat kompetensi insan pers, mendorong inovasi di era digital, sekaligus mempererat hubungan antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjelang peringatan Hari Pers Nasional 2027 di Provinsi Lampung.

Konferprov PWI Jawa Barat sendiri dijadwalkan berlangsung pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Steering Committee dipimpin Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.

Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

Dengan demikian, pelaksanaan konferensi tetap berada dalam koridor ketentuan organisasi.

“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakan sosialisasi lanjutan yang akan membahas lebih rinci seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov.

Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya penyelenggaraan dengan seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan, termasuk dukungan dari berbagai pihak, kebutuhan anggaran berhasil ditekan hingga sekitar Rp450 juta.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PWI kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.

Sebagai bagian dari efisiensi penyelenggaraan, panitia akan menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI.

Dalam mekanisme tersebut, untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri pun menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan merupakan keputusan baru yang dibuat panitia.

Karenanya, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat segera melakukan rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan hadir mewakili anggotanya pada Konferprov.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov yang akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Jawa Barat serta Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dimulai pada 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya diberikan masa perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026, sebelum seluruh dokumen bakal calon tersebut dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh PWI Pusat, maka para bakal calon baik Ketua PWI Jawa Barat maupun bakal calon Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026, sehingga seluruh calon memiliki kesempatan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai kabupaten/kota.

Selain tahapan pencalonan, panitia juga menaruh perhatian terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi terhadap data anggota masing-masing agar hak pilih seluruh anggota dapat terakomodasi.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi sehingga seluruh anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Konferprov.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Kebutuhan Teknis Konferprov Sudah Dipersiapkan

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, hingga sistem publikasi dan pelayanan peserta selama pelaksanaan Konferprov.

Menurut Roberto, panitia juga telah menyiapkan petugas di sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, administrasi peserta, serta kebutuhan koordinasi dengan PWI kabupaten/kota.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik. Persiapan akomodasi, ruang sidang, publikasi, serta pelayanan peserta terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Panitia juga akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai seluruh tahapan Konferprov kepada anggota PWI di seluruh Jawa Barat.

Melalui Sosialisasi Tahap I ini, Steering Committee dan Organizing Committee berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data anggota, proses pencalonan, hingga pelaksanaan konferensi.

Ditambahkannya, Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat persatuan insan pers, sekaligus melahirkan kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas, demokratis, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di masa depan.

PWI menyesalkan adanya pernyataan yang dianggap merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
​

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tugas wartawan di lapangan adalah amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, meski narasumber memiliki hak untuk menjawab atau menolak pertanyaan, cara penyampaian yang merendahkan martabat profesi pers tidak dapat dibenarkan.

​”Siapa pun, termasuk advokat, harus menjaga etika komunikasi. Kami tidak mempersoalkan hak membela klien, namun pembelaan tersebut jangan sampai mencederai atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

​PWI Pusat memandang bahwa advokat dan wartawan adalah dua pilar strategis dalam negara demokrasi.

Sinergi antara keduanya seharusnya dilandasi rasa saling menghormati, bukan dengan tindakan verbal yang menyudutkan salah satu pihak.

​Atas dasar itu, PWI mendesak Hotman Paris untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Langkah ini dianggap perlu untuk meredam ketegangan serta menjaga hubungan profesional antar profesi agar tetap harmonis.

​Lebih jauh, Akhmad Munir mengingatkan kepada seluruh jurnalis Indonesia agar tidak surut semangat dalam meliput.

Ia menegaskan bahwa organisasi akan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan moral bagi wartawan yang mengalami intimidasi saat bertugas.

​”Pers yang merdeka adalah pers yang bekerja tanpa rasa takut. Kami akan terus berdiri di garis depan membela kehormatan profesi wartawan dari setiap tindakan yang merendahkan martabat,” tegas Munir.

​PWI juga mengajak seluruh pihak, baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menciptakan budaya komunikasi yang beretika.

Penghormatan terhadap wartawan adalah cerminan dari penghormatan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Menyadari hal tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan audiensi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang edukasi dan literasi guna memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

​Audiensi yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026 ini dihadiri oleh jajaran petinggi kedua organisasi.

Dari pihak AFPI, hadir Ketua Umum Entjik S. Djafar dan Ketua Bidang Humas Kuseryansyah.

Sementara dari PWI, dihadiri oleh Ketua Umum Ahkmad Munir, Bendahara Sumber Rajasa Ginting, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Hukum Jimmy Endey, Ketua Bidang Daerah Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Otto, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Amy Atmanto, Wabendum Badar Subur serta Kepala Sekretariat Wachyono.

​Dalam pertemuan tersebut, AFPI memaparkan sejumlah tantangan nyata yang dihadapi industri Pinjaman Daring (Pindar) saat ini.

Tantangan tersebut mulai dari isu reputasi, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai layanan fintech lending, maraknya pinjaman online ilegal, hingga dinamika regulasi dan persaingan usaha.

Media Sebagai Mitra Strategis Edukasi

​Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa media memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan digital.

​”Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujar Entjik.

​Bagi AFPI, peningkatan literasi ini bukan hanya untuk memperkenalkan manfaat layanan pendanaan digital, tetapi juga membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban pengguna, prinsip peminjaman yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga kesehatan finansial.

Optimalisasi Lewat Program “Safari Jurnalistik”

​Sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia yang menaungi lebih dari 40.000 anggota, PWI menyambut baik kolaborasi ini.

PWI yang aktif menyelenggarakan pendidikan, pelatihan jurnalistik, serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menilai bahwa kompetensi jurnalis sangat memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.

​Ketua Umum PWI, Achmad Munir, menegaskan, media bertanggung jawab menghadirkan informasi yang edukatif, termasuk terkait isu keuangan yang kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

​Salah satu langkah konkret yang diperkenalkan PWI dalam pertemuan ini adalah program Safari Jurnalistik, sebuah kegiatan edukasi dan literasi yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas jurnalis.

Melalui kolaborasi dengan AFPI, program Safari Jurnalistik ini berpotensi menjadi sarana efektif untuk memperluas pemahaman mengenai industri Pindar kepada insan pers di seluruh daerah.

​Rencana Penandatanganan MoU

​Sebagai bentuk komitmen nyata, AFPI dan PWI berencana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama program edukasi dan literasi di masa mendatang.

Kolaborasi kuat antara industri dan media ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi keuangan nasional.

Melalui informasi yang kredibel dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital, terhindar dari praktik ilegal, serta lebih cakap dalam mengambil keputusan finansial demi meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

Komitmen tersebut terungkap dalam audiensi jajaran PWI Jawa Barat dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang berlangsung di Pendopo Kota Bandung, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Farhan menegaskan kesiapan Kota Bandung menjadi tuan rumah agenda lima tahunan organisasi wartawan terbesar di Jawa Barat itu.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi mengenai persiapan Kota Bandung untuk menjadi tuan rumah Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat. Rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus,” ujar Farhan.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Konprov diperkirakan berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026.

Berbagai persiapan teknis akan dikoordinasikan secara intensif antara panitia pelaksana dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.

Menurut Farhan, kehadiran Konprov PWI Jabar di Kota Bandung menjadi momentum penting bagi penguatan ekosistem media dan peningkatan kualitas jurnalistik di Jawa Barat.

Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, kepemimpinan, dan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri A., menjelaskan bahwa Konprov memiliki tiga agenda utama, yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus, penyusunan program kerja organisasi, serta pemilihan Ketua PWI Jawa Barat periode berikutnya.

“Ini adalah hajatan lima tahun sekali. Agenda utamanya memilih ketua, menyusun program kerja, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami merancang pelaksanaannya pada 12–13 Agustus 2026. Insyaallah tempatnya di Hotel Horison apabila tidak ada perubahan. Peserta yang hadir diperkirakan sekitar 1.500 hingga 2.000 anggota PWI se-Jawa Barat,” kata Ahmad Syukri.

Ia mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkot Bandung, khususnya Wali Kota Bandung yang sejak awal menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Konprov.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Pemkot Bandung. Bahkan jauh-jauh hari Pak Wali sudah mendeklarasikan dukungan agar Konprov dilaksanakan di Kota Bandung. Mudah-mudahan kegiatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi jurnalistik di Kota Bandung dan Jawa Barat,” ujarnya.

Selain menggelar Konprov, PWI Jawa Barat juga akan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 24–25 Juni 2026 di Kota Bandung.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi insan pers di Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Panitia Konprov PWI Jawa Barat 2026, Roberto Purba, menilai dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan eratnya hubungan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan industri media.

Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah sekaligus menciptakan iklim jurnalistik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

“Ini menjadi bukti bahwa hubungan antara industri media dan Pemerintah Kota Bandung terjalin sangat baik. Apa pun yang kita lakukan pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga memiliki tekad untuk terus memperbaiki kualitas jurnalisme agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kota Bandung,” ungkap Roberto.

Roberto menambahkan, secara administratif maupun organisasi, seluruh persiapan pelaksanaan Konprov PWI Jawa Barat 2026 berjalan sesuai rencana.

Saat ini tercatat sekitar 900 anggota PWI di Jawa Barat yang memiliki hak pilih dan akan berpartisipasi dalam proses pemilihan Ketua PWI Jawa Barat yang akan menjadi salah satu agenda utama dalam konferensi tersebut.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan mengapresiasi komitmen serta dukungan Pemkot Bandung atas rencana pelaksanaan Konprov PWI Jabar yang akan digelar di Kota Bandung.

“Dengan Kota Bandung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konprov PWI Jabar, tentunya kami juga akan mencoba hadirkan pengemasan acara dalam memperkaya literasi kejurnalistikan. Do’akan saja semoga acaranya berlangsung lancar,” tambah Ihsan yang juga sebagai Sekretaris Panitia Konprov PWI Jabar.