Seluruh portal tersebut ditargetkan aktif dan diluncurkan secara serentak pada 1 Oktober 2026.

Persiapan menuju peluncuran tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, serta sejumlah pengurus PWI Pusat.

Pengurus PWI daerah yang ditunjuk sebagai pengelola portal juga mengikuti rapat secara daring.

38 Portal PWI Daerah Masuk Tahap Aktivasi

Konsolidasi tersebut mencakup kesiapan jaringan website, aktivasi portal daerah, pengelolaan konten, produksi berita, serta pola koordinasi pemberitaan antara PWI Pusat dan PWI daerah.

Akhmad Munir mengatakan, persiapan jaringan website PWI telah memasuki tahap akhir.

Sebanyak 38 portal daerah telah disiapkan dan selanjutnya diarahkan untuk mulai aktif serta mengisi konten secara rutin menjelang peluncuran.

“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026,” kata Munir.

Menurut dia, keberadaan portal daerah tersebut diarahkan untuk membangun jaringan informasi PWI yang terhubung dari tingkat pusat hingga daerah.

Melalui jaringan tersebut, kegiatan organisasi, informasi jurnalistik, program peningkatan kompetensi wartawan, serta berbagai informasi dari daerah dapat memiliki ruang distribusi melalui ekosistem digital PWI.

PWI Daerah Diminta Mulai Produksi Konten

Menjelang peluncuran, masing-masing PWI daerah diminta segera mengaktifkan portal dan menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website.

PWI daerah juga didorong mulai membangun ritme produksi berita secara rutin sebelum peluncuran resmi.

“Jangan menunggu 1 Oktober. Saat grand launching nanti, seluruh mesin harus sudah hidup dan 38 portal daerah sudah bergerak bersama,” ujar Munir.

Langkah tersebut membuat peluncuran 1 Oktober tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum dimulainya aktivitas jaringan portal daerah secara serentak.

Konten Pusat dan Daerah Akan Saling Terhubung

PWI Pusat juga menyiapkan pola koordinasi konten antara portal daerah dan jaringan pusat.

Pengelola portal daerah dapat berkoordinasi dengan tim PWI Pusat untuk mendistribusikan informasi yang dinilai relevan melalui jaringan PWI.

Sebaliknya, informasi dari PWI Pusat diharapkan dapat menjangkau pembaca di daerah melalui portal masing-masing wilayah.

Dengan pola tersebut, portal daerah tidak hanya berfungsi sebagai kanal publikasi kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi informasi yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia.

Transformasi Digital Tidak Hanya Soal Website

Akhmad Munir menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital perlu berjalan bersama peningkatan kualitas konten dan profesionalisme wartawan.

“Transformasi digital bagi PWI bukan sekadar menghadirkan website. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini kita gunakan untuk memperkuat profesionalisme wartawan, memperluas distribusi informasi yang berkualitas, dan membangun kolaborasi antara PWI Pusat dan PWI Daerah,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah PWI Pusat sebelumnya yang menjadikan pengembangan website dan kanal digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola komunikasi organisasi.

PWI sebelumnya juga telah membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap website serta mengembangkan podcast sebagai kanal digital organisasi.

PWI Channel Jadi Bagian dari Ekosistem Digital

Konsolidasi 38 portal daerah menjadi kelanjutan dari pengembangan kanal digital PWI Pusat.

Sebelumnya, PWI meluncurkan PWI Channel, sebuah kanal siniar yang membahas dunia pers, komunikasi publik, perkembangan teknologi informasi, serta isu strategis lainnya.

PWI Channel juga telah menghadirkan sejumlah narasumber.

Pada September 2026, misalnya, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) M. Qodari menjadi narasumber dalam salah satu episode PWI Channel yang membahas sinergi media dan penguatan ekosistem informasi nasional.

Kehadiran podcast dan portal daerah diarahkan untuk melengkapi kanal komunikasi PWI.

Portal daerah menjadi ruang publikasi informasi dan berita dari berbagai wilayah, sedangkan PWI Channel memperluas format komunikasi melalui audio visual dan diskusi dengan narasumber.

Peluncuran Ditargetkan Serentak 1 Oktober

Dengan persiapan yang memasuki tahap akhir, PWI Pusat menargetkan 38 portal daerah siap bergerak bersama pada 1 Oktober 2026.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital PWI yang sebelumnya telah mencakup pembaruan website PWI Pusat dan pengembangan kanal podcast.

PWI pada akhir 2025 juga menyebut pembangunan website baru sebagai bagian dari penataan sistem digital organisasi.

Bagi PWI, jaringan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan informasi antara pusat dan daerah sekaligus menyediakan kanal digital yang lebih terstruktur untuk publikasi kegiatan organisasi dan informasi jurnalistik dari berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan PWI dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan membahas penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus wacana perubahan tata kelola peringatan nasional insan pers tersebut.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, PWI tetap menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 dengan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi dan elemen pers lainnya.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” ujar Munir.

Menurutnya, keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dapat diwujudkan melalui kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN 2027.

PWI Jelaskan Sejarah HPN

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi kepada Dewan Pers. Dokumen itu memuat penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

Munir menjelaskan, sejarah HPN tidak dapat dipisahkan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari memiliki kaitan historis dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional kemudian dibahas dalam Kongres PWI di Padang pada 1978.

Selanjutnya, penetapan tersebut memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.

Selama sekitar empat dekade, PWI menyebut penyelenggaraan HPN dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi hingga masyarakat.

Menurut PWI, praktik tersebut telah membentuk kontinuitas kelembagaan dalam penyelenggaraan HPN yang perlu menjadi pertimbangan apabila tata kelolanya hendak diperbarui.

PWI Terbuka pada Pembaruan Regulasi

PWI juga menyatakan memahami adanya pandangan mengenai perlunya pembaruan regulasi HPN.

Keppres Nomor 5 Tahun 1985 lahir sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku dan tidak mengatur secara eksplisit pihak yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN.

Namun, PWI berpandangan kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah praktik penyelenggaraan HPN secara sepihak.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI menilai hubungan antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers idealnya dibangun dalam semangat kemitraan untuk memperkuat kehidupan pers nasional.

Karena itu, rencana memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dalam HPN dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan, bukan justru menjadi sumber pertentangan antarlembaga pers.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Sejumlah anggota Dewan Pers juga menyampaikan pandangan agar HPN 2027, apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI, dapat dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI.

Munir menegaskan bahwa mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI dalam HPN tidak berarti menjadikan kegiatan tersebut eksklusif.

Menurutnya, HPN justru harus menjadi momentum yang mempertemukan seluruh elemen pers nasional.

“HPN adalah milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers,” tegasnya.

PWI pun menyatakan siap memperluas ruang kolaborasi dalam HPN 2027, termasuk dalam penyusunan agenda, kepanitiaan serta berbagai kegiatan yang akan digelar.

HPN 2027 Jadi Momentum Persatuan Pers

Pertemuan PWI dan Dewan Pers di Jakarta diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih terbuka.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus menghilangkan kontinuitas sejarah penyelenggaraan HPN yang selama ini dijalankan PWI.

PWI selanjutnya akan mempersiapkan HPN 2027 dengan semangat mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“Sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” kata Munir.

Dengan semangat tersebut, HPN 2027 di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi peringatan Hari Pers Nasional, tetapi juga ruang kolaborasi seluruh insan pers untuk memperkuat profesionalisme, persatuan dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Menurutnya, modal ventura tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan rintisan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, komunitas modal ventura, hingga perusahaan pasangan usaha.

“OJK sebagai regulator tentu punya otoritas dalam mendukung, men-support keberadaan Amvesindo (Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia) atau komunitas modal ventura ini agar bisa bersama-sama untuk bisa menjadi bagian yang turut menjadi ekosistem ekonomi di Indonesia,” kata Akhmad Munir.

Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow Jurnalistik bertema “Saatnya Perkuat Modal Ventura” yang digelar di Kantor PWI Pusat Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan penguatan industri modal ventura menjadi semakin penting di tengah kebutuhan startup dan UMKM terhadap akses permodalan.

Selain dukungan finansial, ekosistem modal ventura juga perlu diperkuat melalui jaringan usaha, tata kelola yang baik, serta pendampingan yang berkelanjutan.

“Banyak startup-startup kita, terutama dalam bagaimana membangun modal ventura sering kali kendalanya eksistensi terhadap permodalan, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, sekaligus juga bagaimana modal ventura ini bisa memperkuat jaringannya, kemudian memperkuat tata kelolanya dan memperkuat ekosistem bisnisnya. Oleh karena itu, butuh support dari OJK,” ujarnya.

OJK Pastikan PMV Berizin Berada dalam Pengawasan

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Aulia Fadly menegaskan bahwa perusahaan modal ventura (PMV) yang telah memperoleh izin dan terdaftar berada dalam domain pengawasan OJK.

“Kalau yang legal, yang sudah memiliki izin dan terdaftar, itu menjadi domain kami untuk melakukan review dan pengawasan,” kata Aulia.

Menurut Aulia, pengawasan OJK terhadap perusahaan modal ventura telah dilakukan sejak tahap awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama.

Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, serta penelusuran latar belakang untuk menilai integritas dan kompetensi pengurus maupun pemegang saham pengendali.

Aulia menjelaskan, OJK juga telah menyiapkan regulasi dan mekanisme mitigasi untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan dalam industri modal ventura.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan aturan di lapangan tetap menghadapi tantangan ketika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum.

“Kalau peraturannya sudah kita buat, langkah-langkah mitigasinya sudah kita buat, tapi ada penyimpangan di jalan yang disebabkan oleh oknum, ini memang menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan ekonomi makro sekaligus Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, menilai penguatan pengawasan juga perlu memperhatikan posisi perusahaan pasangan usaha (PPU).

Menurut Suhartoko, PPU berpotensi berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan modal ventura yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

“Jadi walaupun PMV itu selalu sudah memberitahukan risikonya, di sini PPU kita pada posisi yang lemah, maka pendampingan PPU-nya saya kira dari OJK harus menjadi lebih kuat,” kata Suhartoko.

Ia menilai pendampingan terhadap PPU penting untuk memastikan perusahaan penerima investasi memiliki perlindungan yang memadai dalam menjalankan hubungan bisnis dengan investor.

Penguatan pendampingan juga dinilai dapat membantu menciptakan hubungan investasi yang lebih sehat antara PMV dan PPU serta mendukung keberlanjutan perusahaan penerima investasi.

Pengawasan terhadap industri modal ventura tidak berhenti setelah perusahaan mendapatkan izin. Dalam ketentuan pengawasan sektor PVML, OJK menjalankan pengawasan langsung dan tidak langsung, pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta dapat menetapkan status pengawasan intensif maupun khusus.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK juga mencatat pemberian sanksi administratif kepada perusahaan modal ventura sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri dilakukan secara berkelanjutan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Talkshow tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat Sumber Rajasa Ginting, Ketua Umum IKWI Indah Kirana, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

#HUMAS
#PWIPUSAT

Kegiatan berskala nasional ini menjadi agenda strategis yang diproyeksikan sebagai festival tahunan PWI sekaligus menandai dimulainya rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

Penyelenggaraan PWI Fest 2026 merupakan langkah organisasi dalam merespons perubahan besar industri media akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Melalui kegiatan ini, PWI ingin memperkuat kapasitas insan pers sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat.

Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya, mengatakan festival ini mengusung dua tujuan utama, yakni meningkatkan kompetensi pekerja media dalam menghadapi transformasi digital serta menghadirkan ruang interaksi yang lebih luas antara insan pers dan masyarakat.

Menurutnya, PWI Fest akan menghadirkan workshop bersama narasumber dari berbagai platform digital global, seperti TikTok, Meta, dan Google, yang akan membahas perkembangan jurnalisme digital dan pemanfaatan AI dalam industri media.

“Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform-platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kita juga menggelar UMKM Festival. PWI Fest 2026 selain sebagai ajang untuk meng-upgrade kemampuan pekerja pers menyikapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga sebagai arena untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujar Auri Jaya.

PWI Fest 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menyasar kalangan jurnalis, editor, content creator, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.

Workshop Jurnalisme Digital dan AI dijadwalkan diikuti sekitar 250 hingga 500 wartawan, editor, dan content creator dengan materi meliputi Mobile Journalism (MoJo), Open Source Intelligence (OSINT), verifikasi data digital, serta keamanan siber bagi jurnalis.

Selain pelatihan, pengunjung juga akan disuguhkan UMKM Festival, kompetisi e-sports, serta panggung hiburan rakyat yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara PWI, pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan berbagai platform digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah industri media secara fundamental sehingga insan pers dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi.

Menurutnya, PWI Fest menjadi salah satu langkah konkret agar wartawan Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret untuk memastikan pekerja pers kita memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat agar mampu memimpin di era transformasi AI,” tegas Akhmad Munir.

Akhmad Munir menambahkan bahwa transformasi teknologi tidak boleh menjauhkan pers dari masyarakat.

Karena itu, PWI Fest dirancang bukan hanya sebagai forum pelatihan dan diskusi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen bangsa.

“Namun, transformasi teknologi tidak boleh mencabut pers dari akarnya. Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kita desain sebagai ruang diskusi akademik atau pelatihan redaksi, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini adalah bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan platform global dalam membangun industri media Indonesia yang independen, adidaya secara ekonomi, serta terus bermanfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan PWI Fest 2026, PWI berharap tercipta ruang kolaborasi yang mampu memperkuat kompetensi insan pers, mendorong inovasi di era digital, sekaligus mempererat hubungan antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjelang peringatan Hari Pers Nasional 2027 di Provinsi Lampung.

PWI menyesalkan adanya pernyataan yang dianggap merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
​

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tugas wartawan di lapangan adalah amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, meski narasumber memiliki hak untuk menjawab atau menolak pertanyaan, cara penyampaian yang merendahkan martabat profesi pers tidak dapat dibenarkan.

​”Siapa pun, termasuk advokat, harus menjaga etika komunikasi. Kami tidak mempersoalkan hak membela klien, namun pembelaan tersebut jangan sampai mencederai atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

​PWI Pusat memandang bahwa advokat dan wartawan adalah dua pilar strategis dalam negara demokrasi.

Sinergi antara keduanya seharusnya dilandasi rasa saling menghormati, bukan dengan tindakan verbal yang menyudutkan salah satu pihak.

​Atas dasar itu, PWI mendesak Hotman Paris untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Langkah ini dianggap perlu untuk meredam ketegangan serta menjaga hubungan profesional antar profesi agar tetap harmonis.

​Lebih jauh, Akhmad Munir mengingatkan kepada seluruh jurnalis Indonesia agar tidak surut semangat dalam meliput.

Ia menegaskan bahwa organisasi akan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan moral bagi wartawan yang mengalami intimidasi saat bertugas.

​”Pers yang merdeka adalah pers yang bekerja tanpa rasa takut. Kami akan terus berdiri di garis depan membela kehormatan profesi wartawan dari setiap tindakan yang merendahkan martabat,” tegas Munir.

​PWI juga mengajak seluruh pihak, baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menciptakan budaya komunikasi yang beretika.

Penghormatan terhadap wartawan adalah cerminan dari penghormatan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu.

Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.

Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

Keputusan Menkumham ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat.

Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.

“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid.

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch Bangun dkk.

Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif agar para wartawan bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.