Penyegelan gedung terjadi 26 Mei lalu. Seluruh ruangannya tidak bisa digunakan bekerja karena selain dipasangin papan informasi penyegelan, akses masuk juga dipagari kawat berduri.

Rapat dengan Pengurus PWI Sulsel dipimpin Ketua PWI Pusat Atal Depari, didampingi Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, dan Ketua Dewan Panasehat Fachry Mohammad.

Hadir Pengurus PWI Pusat lainnya, DR Suprapto, Raja Pane, Mirza Suhadi, Abdul Azis, dan Zulkifli Gani Otto. Sedangkan Pengurus PWI Sulsel dipimpin Ketua Agus Alwi Hamu dengan beberapa pengurus jajarannya.

Agus Alwi Hamu menjelaskan duduk perkara penyegelan kantor PWI Sulsel dan upayanya untuk membuka dialog dengan Gubernur serta pihak DPRD Sulsel, setelah itu.

Namun, sejauh ini belum membuahkan hasil.

Berdasar SK Gubernur tahun 1997

Kantor PWI Sulsel di Jalan A. Pettarani 31, Makassar, memiliki riwayat panjang.

Kantor itu dibangun khusus oleh Pemprov untuk ditempati PWI Sulsel. Gedung berdiri di atas lahan milik Pemprov.

Bangunan dan lahan merupakan hasil Ruislag (tukar menukar) dengan gedung kantor Pemprov Sulsel di Jalan Penghibur No 1, Makassar, yang ditempati PWI Sulsel sejak 1968.

Dasar hukum kantor PWI Sulsel sekarang adalah SK Gubernur 371 tahun 1997 ditandatangani oleh Gubernur Sulsel Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status pinjam pakai.

Gedung Kantor PWI itulah yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas.

Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan kawan-kawan, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan Pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut.

“Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu PWI Pusat yang akan membuka dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di Pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat,” tegas Atal Depari.

Tidak perlu bereaksi berlebihan

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak.

“Kalau mau dibilang sakit, tentu sayalah yang paling sakit. Saya pemimpin organisasi ini di tingkat pusat. Semua aset PWI di mana pun di wilayah Indonesia adalah tanggung jawab saya. Saya sakit, sedih, tapi sudahlah. Tidak usah bereaksi berlebihan. PWI Pusat akan mengupayakan segel kantor segera dibuka supaya bisa digunakan kawan-kawan wartawan beraktifitas seperti semula. Mengenai adanya masalah yang terkait kalau ada, akan diselesaikan secara terpisah” jelas Atal.

Berikut lima point keputusan penting rapat PWI Pusat dengan PWI Sulsel.

1. SK Gubernur 371/1997 yang memberikan hak kepada PWI Sulsel untuk memanfaatkan gedung milik Pemprov di Jl Pettarani 31, Makassar, hingga sekarang masih berlaku. Itu dasar hukum yang menjadi pijakan PWI Pusat turun tangan mengambil alih masalah tersebut

2. Skema

Penyelesaiannya, PWI Pusat akan mengajukan kepada Pemprov Sulsel cq Kemendagri agar segel segera dibuka dan “trigger” atau pokok masalah yang ada diselesaikan secara terpisah.

Apabila masalahnya terkait dengan penyewaan beberapa ruangan kepada pihak ketiga, maka itu menjadi kewajiban pengurus PWI Sulsel menyetorkan hasil penyewaan ke kas daerah/ negara.

3. Ada beberapa versi menurut temuan BPK, entah mana jumlah yang benar klaimnya, tapi nanti setelah diverifikasi oleh para pihak berapa pun nilainya itulah yang disetorkan ke kas daerah/ negara.

4. Meskipun namanya Kantor PWI Sulsel dan berlokasi di Makassar, namun secara historis dan organisatoris gedung itu milik wartawan anggota PWI seluruh Indonesia.

Tidak boleh lantaran keteledoran pengurus PWI Sulsel atau entah satu dua oknum pengurus (tidak minta izin dan menyetorkan hasii penyewaan beberapa ruangan tanpa izin) kantor PWI yang menjadi korban dan seluruh wartawan anggota PWI merasakan kerugian.

5. Peristiwa ini bagi PWI Pusat sangat memperihatinkan, baru pertama kali terjadi dalam sejarah PWI yang berdiri sejak 9 Februari 1946. Gedung PWI Sulsel yang disegel atau dikorbankan itu adalah “warisan” tokoh-tokoh pers Sulsel yang pernah memperjuangkan keberadaan kantor tersebut.

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Indonesia mesti lebih memberdayakan kaum mudanya dalam menghadapi banyak persoalan besar menuju usia satu abad di tahun 2045.

Demikian disampaikan peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, dalam Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045” di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019) pagi.

Menurut Adriana, kebanyakan generasi muda terutama milenial yang lahir di atas tahun 1980, mempunyai ciri energik, dinamis, kreatif, dan selalu berpikir out of the box.

“Ide mereka kadang aneh, tapi kita senang juga. Walaupun ada ciri yang tidak baik dari generasi muda milenal terutama yang kadang ambigu, karena mereka multi talenta. Semua itu harus kita lihat untuk mengarahkan generasi muda Indonesia ke depan seperti apa,” ujar Adriana.

Dia menjelaskan sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Yang paling kentara adalah penguasaan teknologi modern.

“Teknologi sudah di depan kita. Tapi di sisi lain kita juga punya SDM yang jauh lebih buruk dari yang bisa kita bayangkan terutama di Papua. Kita harus pikirkan pelayanan publik sampai ke ke kampung-kampung,” jelasnya.

Tantangan lain adalah ketidakpastian juga ketidakteraturan dunia. Ia memberi contoh bagaimana Uni Eropa bisa membuat aturan amat rumit bagi produk sawit Indonesia, tapi perlakuan Uni Eropa berbeda kepada negara lain.

“Semua berkompetisi pada hal sama, maka itu keunikan produk diperlukan. Mutu produk dan pelayanan, harga, kemudian juga soal kebersihan harus diperhatikan,” jelas Adriana.

Adriana juga mengatakan betapa penting Indonesia membangun peradaban baru selain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pembangunan strategi peradaban baru dan penguasaan Iptek harus mengarah kepada pemenuhan kesejahteraan rakyat.

“Penguasaan Iptek juga harus memiliki etika. Spiritualitas itu kita dapatkan dari pelajaran budi pekerti dan pendidikan keluarga di rumah karena religius saja tidak cukup. Penting untuk menerima perbedaan orang lain, bukan sekadar toleransi tapi menerima perbedaan,” tegasnya.

Ia katakan, generasi muda Indonesia juga harus dilatih untuk lebih peka dalam menghadapi isu-isu straregis global yaitu toleransi, kesenjangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan narkoba.

“Peradaban yang lain menurut saya yang harus dibangun adalah menghamornisasikan nasionalisme kita dengan globalisme,” katanya. 

Dua hal lain yang tidak kalah penting dalam menyongsong Indonesia 2045 adalah mewujudkan sistem demokrasi yang memenuhi kebutuhan hak-hak asasi manusia paling dasar. Menurutnya, kalau itu bisa dilakukan, Indonesia akan lebih gemilang.

“Yang tak kalah penting adalah pemberdayaan perempuan secara lebih luas. Laki-laki dan perempuan punya peran penting yang bisa dikerjasamakan,” tutupnya. *red

JAKARTA, PWI Kota Bandung — Melanjutkan seminar jilid pertama yang terselenggara dengan baik pada Oktober lalu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melanjutkan seri diskusi yang amat penting yaitu Seminar 100 Tahun Indonesia Jilid II “Mimpi Tokoh Muda untuk Indonesia 2045”.

Seminar tersebut sedang berlangsung di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019) pagi.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, dalam pidato pembuka, menyatakan alasan mengapa PWI merasa penting untuk membuat serial seminar ini.

“Karena menyambut 100 tahun indonesia, di mana Indonesia akan mendapatkan bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif paling tinggi, antara usia 45-54 tahun,” ujar Atal.

Jika usia 100 tahun Indonesia itu tidak dipersiapkan matang, lanjut Atal, maka warga Indonesia yang tidak produktif akan jauh lebih besar dan itu berarti kemunduran bagi Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang makin maju.

“Periode 100 tahun ini tinggal 26 tahun lagi. Setiap periode kepemimpinan harus berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi ini,” tegasnya.

Menurut Atal, untuk seminar seri kedua hari ini terbilang agak unik dan spesial karena yang PWI hadirkan dalam seminar adalah tokoh-tokoh muda wanita pilihan.

“Insya Allah pemikirannya memberikan persepsi positif buat kita untuk hadapi 2045 mendatang. Dan di sini bukan hanya pembicaranya yang wanita tapi moderatornya juga wanita. Saya kira Anda sudah kenal semua Tina Talisa,” ucap Atal.

Para narasumber yang menjadi pembicara dalam agenda diskusi tersebut adalah Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim; Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; Bupati Jember, Faida, dan peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth.

“Saya senang betul karena saya sendiri yang laki-laki duduk di tengah mereka,” tambahnya disambut tawa para hadirin.

Lanjut Atal, ada alasan memilih tajuk serial seminar ini mengenai mimpi tokoh muda. Menurutnya, setiap bangsa di dunia harus selalu bermimpi.

“Bahkan, semua yang ada di dunia ini harus diawali dengan mimpi. Para tokoh muda ini harus bermimpi untuk Indonesia 2045,” tegas Atal lagi. *red

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, selaku pihak pertama dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, selaku pihak kedua. Surat perjanjian kerja sama HPN itu dibawa ke Jakarta oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalsel, Kurnadiansyah, sekaligus menjadi saksi penandatangan perjanjian HPN tersebut.

Turut hadir pada acara itu, Kepala Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Akhmad Zakhrani, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan Biro Humas Pemprov Kalsel. Sedang pihak pertama, Atal S Depari, didampingi Ketua Panitia Pelaksana HPN 2020, Auri Jaya dan Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat, M. Nasir.

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam semua proses penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan HPN 2020.

Kurnadiansyah berharap, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama HPN, kedua belah pihak dapat segera menindak lanjuti persiapan HPN dengan mitra-mitra terkait.

“Secara teknis pelaksanaannya, perlu dibicarakan bersama. Kami tunggu kapan panitia pusat bisa datang ke Kalsel,” kata Kurnadiansyah.

Atal juga menyatakan akan secepatnya melakukan periapan bersama tim panitia pusat dan daerah dalam mengkonkretkan berbagai kagiatan seperti konvensi, seminar, bakti sosial kesehatan dan lain-lainnya.

“Dalam waktu dekat, tim panitia akan melakukan koordinasi ke Kalsel. HPN pasti berlangsung di sana,” kata Atal optimis.

Sedang Auri Jaya mengatakan, dengan segera menyiapkan tim panitia yang akan berangkat ke Kalsel. (Ris)