“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid.

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch Bangun dkk.

Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif agar para wartawan bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dalam kunjungannya, Totok diterima langsung Atal S Depari oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat, H Mirza Zulhadi serta jajaran PWI pusat lainnya.

Nampak dalam pertemuan itu dipenuhi canda tawa serta berbagi kisah masa lalunya, dengan rekan-rekan wartawan.

Pertemuan ini menjadi momen reuni bagi kedua belah pihak, selain membahas isu-isu terkini di dunia jurnalistik dan pemilu, Totok juga dapat bernostalgia saat menjadi wartawan dan anggota PWI Malang Provinsi Jawa Timur, sebelum meniti karir di Bawaslu RI.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Atal S menyampaikan rasa bangga atas kunjungan Totok ke PWI Pusat yang tidak melupakan profesinya dulu sebagai wartawan maupun anggota PWI.

Ia pun mengaku bangga dan mengapresiasi perannya saat ini sebagai pucuk pimpinan di Bawaslu RI.

“Kami sangat menghargai peran penting Bawaslu dalam menjaga jalannya demokrasi di negeri ini. Semoga sinergi dan silaturrahmi antara Bawaslu dan PWI, dapat terus terjalin secara harmonis demi tegaknya demokrasi yang berintegritas dan bermartabat,” ucap Atal.

Menurut Atal, media memiliki peran strategis dalam mencerahkan masyarakat tentang berbagai isu yang terjadi di lingkungan.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PWI pun akan memberikan dukungan penuh dalam akses informasi pemilu dan proses pengawasannya.

“Jalinan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan PWI akan sangat berarti dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang,”ucapnya.

Anggota Bawaslu RI Totok pun mengungkapkan kegembiraannya dapat bersilaturrahmi setelah sekian lama baru bisa berkunjung ke kantor PWI.

“Hadir di PWI ini seperti kembali ke rumah sendiri. Saya sangat senang dapat berbagi pengalaman dan kenangan bersama PWI,” ujarnya dengan senyum dan penuh canda tawa.

Totok pun mengingatkan kembali bahwa peran penting jurnalis dalam menyampaikan informasi yang objektif dan akurat hal yang mutlak dilakukan. Dan kondisi itu tidak bisa ditawar tawar lagi.

“Bekerja sebagai wartawan telah memberikan bekal berharga dan pengalaman bagi saya dalam menjalani tugas di Bawaslu saat ini. Semua ini tidak terlepas status saya yang sebelumnya pernah menjadi wartawan,”ucapnya.

Di akhir pertemuannya, Totok berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antara lembaga-lembaga lain dan dunia jurnalistik dalam membangun demokrasi yang kuat di Indonesia.

Totok pun dengan tulus menyatakan kesediaannya untuk bersinergi dengan PWI dan pers sebagai “rumah besarnya” dalam perjuangan untuk memperkuat demokrasi, serta mendorong pemberitaan yang berkualitas di Indonesia.

“Mari kita bersama-sama menjaga kebebasan pers dan mendukung tumbuhnya ruang bagi keterbukaan informasi. Bersama-sama kita bisa memperkuat demokrasi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia,” tutup Totok dengan semangat.

Kunjungan Totok ke PWI Pusat ini berhasil menciptakan momentum positif bagi dunia pers dan pengawasan pemilu di Indonesia.

Semoga sinergi yang terjalin akan terus berdampak positif bagi kemajuan demokrasi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Kongres lima tahunan ini akan diselenggarakan 25-26 September di Hotel EL, diikuti ratusan peserta dari 38 PWI Provinsi dan cabang khusus Solo, di luar peninjau dan para penggembira.

Ketua Umum PWI Pusat yang sekaligus Penanggung Jawab Kongres Atal Sembiring Depari mengharapkan Kongres XXV 2023 berjalan baik dan sukses.

“Melihat semangat panitia serta kesiapan PWI Pusat dan PWI Jawa Barat sebagai tuan rumah, saya optimistis Kongres ini bisa berjalan dengan baik dan sukses.” kata Atal S. Depari di Sekretariat PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Atal S.Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat/Wakil Penanggung Jawab Mirza Zulhadi dan Ketua Panpel Marthen Selamet Susanto pada kesempatan ini mengurai harapannya jika Kongres XXV PWI Tahun 2023 ini akan dibuka resmi oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami akan segera berkirim surat kepada Presiden, meminta waktu untuk audiensi juga,” ujar Atal.

Ketika Kongres XXIV di Solo, Presiden Jokowi berkenan membuka resmi kongres di The Sunan Hotel, Solo, di mana Atal S.Depari terpilih memimpin kepengurusan PWI Pusat periode 2018-2023.

Ketua Panitia Kongres XXV PWI, Marthen Selamet Susanto menjelaskan tema dari Kongres XXV PWI Tahun 2023 ini Yakni, “Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman.”

“Kami akan segera mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan kongres serta penjelasan terkait proses pendaftaran peserta hingga teknis acara yang akan di laksanakan pada sejumlah venue serta rangkaian acara kongres,” papar Marthen Selamet.

“Persiapan sudah dimulai dengan melakukan rapat koordinasi gabungan panitia pusat dan lokal. Panitia segera akan memberitahukan lewat surat ke 39 cabang daerah PWI Peserta Kongres” ujar Marthen.

Adapun informasi awal untuk syarat peserta dan peninjau pada Kongres XXV PWI adalah sebagai berikut :

1. Peserta Kongres dari 34 Provinsi dan Cabang Khusus Solo terdiri dari 3 (tiga) orang: Ketua, Sekretaris, dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi. Untuk 4 Provinsi baru di Papua, hanya Pelaksana Tugas (Plt) ketua yang menjadi peserta.

2. Panitia Kongres akan menanggung tiket, penginapan di El Hotel, dan konsumsi untuk tiga orang. Peserta check in 24 September – check out 27 September 2023. Setiap PWI Provinsi mendapat 2 kamar.

3. Tiket direimburse dengan ketentuan melampirkan: kwitansi, copy e-ticket, dan boarding pass.

a. Untuk harga tiket, panitia hanya menanggung sebesar pagu yang sudah ditetapkan.
b. Panitia menyediakan transportasi bus dari Bandara Soeta menuju El Hotel pada tanggal 24 September 2023, dengan dua kali keberangkatan yaitu pukul 10.00 dan 16.00 WIB.
c. Untuk peserta yang menggunakan angkutan umum ke Bandung, panitia menyediakan penjemputan dari terminal, stasiun, dan bandara menuju El Hotel.

4. Peninjau resmi dari masing-masing provinsi berjumlah 5 (lima) orang. Untuk Peninjau, panitia tidak menanggung tiket, akomodasi, konsumsi, dll.

“Kami mengharapkan PWI Provinsi menginformasikan nama-nama peserta dan peninjau kongres dengan mengisi formulir dan foto copy kartu anggota PWI paling lambat 15 September 2023,” terang Marthen Selamet Susanto.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari selaku penanggung jawab HPN 2023 bersama Ketua Panitia Pelaksananya, Mirza Zulhadi, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para mitra sponsor yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian HPN 2023 dari tanggal 7-12 Februari 2023.

“Saya bangga dan sangat berterima kasih kepada para mitra sposor yang telah memberikan dukungan yang begitu maksimal pada perhelatan HPN 2023,” kata Atal S. Depari.

Atal S. Depari menguraikan peran besar Pemerintah Provinsi Sumut yang menjadikan HPN kali ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan meriah, dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL, Ketua MPR RI, dan pejabat tinggi negara lainnya serta para duta besar negara sahabat.

“Atas nama Panitia Pusat HPN 2023 dan juga secara pribadi saya memberi apresiasi yang tinggi untuk Gubernur dan tentu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, PWI Pusat, Dewan Pers , serta organisasi Konstituen Dewan Pers, PWI Sumut, PWI daerah se-Indonesia, dan tentunya insan pers di seluruh Tanah Air serta masyarakat umum atas terlaksananya Hari Pers Nasional 2023 yang telah berjalan dengan lancar dan sukses,” ucap Atal S. Depari.

Atal juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada para sponsor yang selalu mendukung Hari Pers Nasional dari tahun ke tahun, juga para donatur, dan semua pihak lainnya yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga kegiatan HPN bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Berikut ini daftar mitra sponsor yang telah mendukung dan partisipasi dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional 2023 Sumatera Utara:

1. PT Astra International Tbk

2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS)

3. PT Agincourt Resources

4. PT Artha Graha Group (Artha Graha Network, Artha Graha Peduli, Gulavit)

5. Djarum Foundation

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero)

7. PT Bank Central Asia Tbk

8. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

9. PT Freeport Indonesia

10. PT PLN (Persero)

11. Indika Foundation

12. Triputra Group

13. PT Pertamina (Persero)

14. MNC Group

15. PT Gajah Tunggal Tbk

16. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

17. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

18. Bank Indonesia

19. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

20. PT Sugar Group Companies

21. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

22. Perum BULOG

23. PT Bukit Asam Tbk

24. MIND ID

25. Sinar Mas Land

26. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

27. PT Telekomunikasi Selular

28. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

29. PT Jasa Raharja (Persero)

30. Harian Kompas

31. PT Asuransi Kredit Indonesia

32. Kementerian Pertanian RI

33. PT Mahkota Group Tbk

34. PT Pupuk Indonesia (Persero)

35. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

36. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

37. Juragan99

38. PT Jaminan Kredit Indonesia

39. PT Indofood Sukses Makmur Tbk

40. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

41. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

42. PT Pos Indonesia (Persero)

43. PT Angkasa Pura I

44. PT Angkasa Pura II

45. BPJS Ketenagakerjaan

46. BPJS Kesehatan

47. PT Phapros Tbk

48. PT Aneka Tambang Tbk

49. PT Perkebunan Nusantara II

50. PT Perkebunan Nusantara IV

51. PT Bio Farma (Persero)

52. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

53. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

54. Pemerintah Kabupaten Kendal

55. PT Nestle Indonesia

Usai acara pelantikan kepengurusan PWI Sumbar periode 2022 – 2027, Ketua PWI Pusat, Atal S Depari berharap agar Basril Basyar, yang akrab disapa BB, dapat membawa perubahan bagi PWI Sumbar ke depannya.

“Kita melihat proses dan dinamika yang berjalan di Sumbar mulai dari Konferensi Provinsi hingga pelantikan saat ini. Memang ada jeda waktu enam bulan namun semua bisa kembali bersama pada hari ini,” kata Atal S Depari.

Ketua Umum PWI Pusat mengatakan setelah dilantik Basril Basyar sebagai Ketua PWI Sumbar serta pengurus lainnya agar dapat bersatu kembali.

“Mari bersama-sama kembali bangun PWI agar tetap berjaya. Adanya riak dan berbeda pandangan dalam organisasi itu hal biasa,” kata Atal.

Atal mengatakan Sumbar merupakan gudangnya wartawan dan setiap persoalan di sini tentu dapat diselesaikan dengan mufakat dan musyawarah secara sebai-baiknya.

“Kita ingin PWI Sumbar ini bekerja dan berkarya lebih baik ke depannya,” kata dia.

Menanggapi terkait pelantikan Basril Basyar, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Fachry Mohamad mengatakan bahwa semua proses terkait Konferensi Provinsi PWI Sumatera Barat dan hasil pemilihan yang dilakukan seluruh anggota biasa PWI dari 19 kabupaten dan kota se Sumatera Barat pada Juli 2022 lalu sudah selesai.

“Secara lembaga hasil pemilihan Calon Ketua PWI Sumatera Barat juga sudah ada dan telah diputuskan melalui rapat pengurus lengkap PWI Pusat,” kata Fachry.

Sementara itu Ketua PWI Sumbar Basril Basyar mengucapkan terima kasih semua pihak yang berupaya membawa PWI Sumbar lebih baik untuk masa mendatang.

“Kemarin ada riak itu biasa dalam organisasi, semua itu ada hikmahnya. Biduak lalu kiambang batauik. Mari kita bersama-sama membangun PWI lebih baik lagi. Yang lalu biarlah berlalu, mari kita bersama-sama menatap ke depan,” kata dia.

Pemred Mingguan Rakyat Sumbar ini mengatakan akan berupaya untuk membuat PWI lebih banyak lagi berkarya dan berperan dalam pembangunan daerah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus dan meminta PWI Sumbar mampu mengajak wartawan di Sumatera Barat dalam menjalankan kode etik jurnalistik.

“Kita juga meminta agar wartawan dapat terlibat membantu pemerintahan dalam melakukan pembangunan ke depan,” kata dia.

Pelantikan Pengurus PWI Sumbar itu dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Fachry Mohamad, Ketua Bidang Organisasi, Zulkifli Gani Ottoh dan Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Oktafriadi serta mantan Plt. Ketua PWI, Suprapto.

Selain itu hadir Ketua PWI Riau, Ketua PWI Sumut, Ketua PWI kabupaten/kota se-Sumbar serta puluhan wartawan di Sumatera Barat.

Basril Basyar terpilih sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2022-2027 setelah meraih suara terbanyak pada pemungutan suara pada Konferensi Provinsi (Konferprov) XII yang dilaksanakan pada 23 Juli 2022 di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Basril berhasil mengalahkan perolehan suara petahana Heranof Firdaus. Dari 179 orang anggota PWI menyalurkan hak suara, Basril Basyar berhasil mendulang 123 suara, sedang Heranof meraih 51 dan lima suara dinyatakan hangus.

Sementara itu, Zul Effendi terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dengan perolehan suara 104. Ia mengalahkan tiga calon lainnya yakni Zulnadi 29 suara, Gusfen Khairul 32 suara dan M. Khudri tiga suara serta sembilan suara dinyatakan hangus.

DPR akhirnya mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Upaya dekolonisasi pun melahirkan fakta rekolonisasi.

Upaya DPR memperbarui KUHP lama awalnya disambut hangat berbagai kalangan.

KUHP warisan Belanda yang otoriter dan tidak demokratis memang perlu dirombak.

Perombakan itu, katakanlah, merupakan upaya bersama untuk melakukan dekolonialisasi atas hukum pidana di Indonesia.

KUHP yang baru disahkan DPR itu ternyata, justru memperkuat kembali pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi dalam KUHP lama.

Padahal sebagian dari pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi itu sesungguhnya sudah berhasil dijinakkan melalui serangkaian proses amandemen yang didorong kelompok demokrasi selama era reformasi pasca-1998.

Pasal-pasal otoriter dan anti demokrasi itu ibarat tumor jinak yang kembali ganas mengancam kesehatan demokrasi dan keselamatan kita semua.

Tengah ditunggu apakah Presiden kelak akan menandatangani KUHP baru tersebut atau tidak.

Namun, tanpa tanda tangan Presiden pun, KUHP baru itu akan tetap berlaku. Dan, PWI Pusat menyayangkan KUHP baru itu disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat sipil dan pers.

Masyarakat sipil dan pers benar diundang untuk memberikan masukan dan kritik.

Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini hanya formalitas. Hanya menjadi legitimasi bagi DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan KUHP tersebut.

Faktanya, keberatan dan kritik masyarakat tidak benar-benar didengarkan dan digunakan untuk memperbaiki RKUHP.

KUHP baru jelas telah mengesampingkan pelembagaan kemerdekaan pers dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Terdapat banyak pasal KUHP baru yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers.

Lebih dari itu, PWI melihat KUHP baru memberi ancaman terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan berkeyakinan, serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berikut pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru:

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah.

4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Diperlukan telaah mendalam atas pasal-pasal bermasalah tersebut, sekaligus merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempermasalahkannya.

PWI Pusat akan bekerja-sama dengan kalangan masyarakat sipil dan perguruan tinggi untuk penyikapan lebih lanjut.

Ada dua hal penting yang akan ditekankan di sini: 1) penegasan dan penguatan prinsip bahwa UU Pers No 40 Tahun 1999 bersifat lex specialis derogat legi generali; 2) penjajakan atas opsi mengajukan judicial review atas KUHP baru.

Dalam konteks lain, PWI Pusat juga tengah mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang Publishers Right.

Sebagaimana diketahui, pengesahan Publishers Right merupakan janji Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 9 Februari 2022.

Dihadapan komunitas pers nasional, Presiden saat itu menyatakan komitmennya untuk mendukung pers nasional menghadapi tekanan disrupsi digital.

Publishers Right sangat penting untuk membangun daya tawar pers nasional menghadapi monopoli platform global, serta untuk menyehatkan ekosistem media nasional.

Seyogyanya pada puncak HPN tahun 2023 di Sumatera Utara nanti, Presiden Joko Widodo telah membawa kabar gembira untuk komunitas pers nasional, terkait dengan hal ini.

PWI Pusat menyampaikan terima kasih kepada pers nasional yang selama tahun 2022 telah membantu saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang mengalami musibah: gempa bumi di Sukabumi Jawa Barat, gunung meletus di Lumajang, Jawa Timur, tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan lain-lain.

Bantuan utama yang diberikan pers dalam hal ini tentu saja adalah pemberitaan yang terus-menerus, komprehensif, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, mendorong semua pihak untuk memberikan solidaritas sosial, serta mengingatkan pemerintah akan penanganan-penanganan yang dibutuhkan.

Semoga pada tahun 2023 nanti, Pers Indonesia akan tetap berkontribusi positif sebagai pendorong solidaritas sosial dan perekat persatuan bangsa Indonesia.

Tahun Politik

Tahun 2023 bisa dipastikan kita akan memasuki tahun politik yang semakin semarak dan berjalan penuh dinamika.

Kontestasi politik menjelang Pilpres 2024 pun sudah bisa kita rasakan sejak tahun 2022.

Namun, kontestasi tersebut akan semakin menghangat tahun 2022.

Proses kandidasi capres-cawapres akan mengerucut pada tokoh nasional tertentu dan partai-partai politik akan semakin jelas arah koalisi dan perkubuannya.

Dalam konteks ini, menjaga kemandirian pers dan profesionalisme media adalah misi penting yang mesti dijalankan dan dikuatkan bersama-sama.

Meskipun kita sedang menghadapi semakin kuatnya peran politik media sosial, fakta menunjukkan, media massa konvensional masih menjadi faktor penentu wacana dan opini publik.

Wacana politik elektoral yang terbentuk melalui pemberitaan media masih sangat diperhitungkan para kandidat yang ingin menjaring opini dan dukungan masyarakat.

Pada tahun-tahun politik menjelang pemilu seperti saat, semua kelompok politik akan berkepentingan terhadap arah pemberitaan media.

Mereka tak pelak lagi akan berusaha mempengaruhi sikap media dan wartawan.

Hal ini terjadi baik dalam konteks pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam konteks inilah, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggotanya maupun seluruh komponen pers nasional agar terus menjaga independensi dan profesioalisme.

Segenap unsur pers harus menghindari posisi menjadi bagian dari kubu-kubu politik yang saling berhadapan dalam Pemilu.

Para wartawan tidak boleh menjadi tim sukses atau bahkan menjadi kandidat eksekutif atau legislatif.

Jika menjadi kandidat atau tim sukses kandidat, aturannya sudah sangat jelas: mundur dari profesi wartawan, paling tidak mengajukan cuti.

Harkat dan martabat wartawan harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap wartawan dan media harus terus dirawat dan dipertahankan.

Selebihnya, mari berkontribusi pada pesta demokrasi lima tahunan itu dengan menghadirkan pemberitaan yang senantiasa berimbang, berdasarkan fakta, proporsional, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Suhu politik boleh menghangat, pertarungan antar kandidat dalam pemilu boleh memanas, tetapi pemberitaan media massa harus senantiasa teduh dan mencerahkan masyarakat.

Para wartawan harus berada digaris depan dalam upaya mempertahankan ruang publik yang beretika dan bermartabat.

Hampir bisa dipastikan, perbincangan politik di media sosial akan berjalan dengan tajam, keras bahkan konfliktual.

Dalam hal ini, sudah semestinya media massa konvensional menjadi sumber informasi dan diskusi publik yang lebih baik dan beradab.

Hal inilah sumbangsih yang diharapkan semua pihak dapat diperankan dengan baik oleh komunitas pers nasional.

KEPADA SEGENAP WARGA BANGSA, KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2023.

SEMOGA PERS INDONESIA AKAN LEBIH BAIK DAN KONTRIBUTIF DALAM MENGAWAL PERJALANAN BANGSA INDONESIA MENUJU MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK.

Jakarta, 27 Desember 2023

Atal S Depari

Ketua Umum PWI PUsat

Pasalnya, Bali paling terdampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi anjlok hingga dalam posisi minus.

“Ya, selain untuk meningkatkan kualitas SDM para wartawan di negara ASEAN termasuk kualitas informasi yang disampaikan, juga turut membantu mempromosikan pariwisata Bali yang amat terpuruk,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Usman Kansong pada acara jamuan makan malam yang difasilitasi di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (13/10).

Lanjut Usman, melalui acara ini sekaligus mempromosikan DTW Tanah Lot dan obyek wisata lainnya seperti Bedugul dan Danau Beratan.

“Khususnya obyek wisata yang ada di Tabanan dan Bali pada umumnya. Kita tahu Bali mengandalkan pariwisata. Nah ketika terpuruk, di sinilah kepedulian kita membantu Bali,” sambungnya.

Ke depan, kata Usman, penyelenggaraan bisa dilaksanakan di kabupaten lainnya di Bali sehingga pariwisata Bali kembali menggeliat.

Bali Declaration atau Deklarasi Bali yang dihasilkan oleh penyelenggaraan CAJ ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi, kerja sama dan meningkatkan kualitas jurnalisme di negara-negara ASEAN.

“Bagimana kita ciptakan good jurnalism di tengah serbuan teknologi dan disrupsi digital,” jelas mantan wartawan ini.

Usman mengatakan, teknologi digital memunculkan disinformasi, hoax, misinformasi dan malinformasi sehingga peran wartawan ini masih dipercaya oleh publik untuk menyebarkan informasi yang akurat melalui mekanisme jurnalistik yang benar, mekanisme cek dan ricek serta mekanisme verifikasi yang tidak dilakukan oleh media sosial.

“Pada intinya penyelengaraan CAJ berdampak positif untuk jurnalism dan  tourism,” pungkasnya.

Ketua PWI Pusat Atal S. Depari mengaku bangga kembali bisa secara langsung menikmati keindahan pesona wisata Pulau Bali setelah sempat terdampak pandemi Covid-19.

“Saya yakin semua rindu dengan Bali. Semua ingin lihat Bali apa sudah pulih. Ternyata Bali sudah dikunjungi banyak wisatawan. Tadi siang kami juga mengunjungi obyek wisata Bedugul. Semoga Bali segera pulih dan bangkit. Bali luar biasa,” ujar Atal yang ditetapkan  sebagai President CAJ dua tahun ke depan saat General Essembly CAJ di hotel Eden Kuta, 12 Oktober 2022.

Atal berharap Bali akan kembali seperti semula menjadi obyek wisata paling utama di dunia.

“Karena apa pun Bali ini, kalau surut semuanya akan surut. Indikatornya di situ,” tambah Atal yang mengaku sudah sering ke Bali.

Lanjut Atal, General Assembly CAJ ini sangat penting karena menentukan arah organisasi. Selama 3 tahun CAJ vakum dalam melaksanakan kegiatan.

“Semoga pelaksanaan di Bali memberi vibrasi dan motivasi positif bagi CAJ ke depannya,” ujar Atal didampingi Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra, seraya mengatakan salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pertukaran wartawan ASEAN untuk pengembangan SDM.

Para delegasi peserta Konfederasi Wartawan ASEAN atau The 20th General Essembly Confederation of Asean Journalist (CAJ) berkesempatan menikmati keindahan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, dan Desa Wisata Panglipuran serta Kintami di Kabupaten Bangli.

Untuk itu, Ketua PWI Bali IGMB Dwikora Putra menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kemeninfo RI dan Pemkab Tabanan serta Pemkab Tabanan selama delegasi CAJ mengunjungi obyek-obyek wisata di Tabanan dan Bangli.

“Bahkan ketika mengunjungi Danau Beratan, kami didampingi Kadis Pariwisata Tabanan dan Kadis Pariwisata Bangli. Ini luar biasa perhatian Pemda Tabanan dan Pemda Bangli,” paparnya.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menyambut baik delegasi peserta CAJ  berkunjung ke Tabanan.

“Semoga tali silaturahmi ini berlanjut di masa yang akan datang. Kami apresiasi dan sambut dengan baik,” ucapnya.

Bupati Sanjaya mengatakan, Kabupaten Tabanan tidak memiliki hasil bumi tambang. Yang dijual hanya keramahtamahan masyarakat serta menjual jasa.

“Masyarakat kami agraris menyambut tamunya seperti raja. Terbukti malam ini disambut dengan Tari Bungan Sandat, tarian kebesaran atau maskot Tabanan. Bunga yang harum baunya. Semakin lama semakin harum baunya. Semakin lama, Tabanan semakin lama namanya dikenal dunia,” ucapnya.

Melalui delegasi CAJ ini, Bupati Sanjaya berharap obyek wisata yang ada di Tabanan bisa diinformasikan ke seluruh negara ASEAN dan dunia pada umumnya.

“Satu lagi, kami punya Jatiluwih yang merupakan Heritage UNESCO, sawah yang dilindungi oleh dunia. Kami welcome akan menjamu di Jati Luwih jika ada pertemuan tahun depan di Bali,” pungkasnya.

Kegiatan General Assembly CAJ inj teelaksana berkat dukungan dari Bank Indonesia, Pertamina, Artha Graha Peduli, Artha Graha Network, BTN, PLN, PT Inalum/MIND ID dan Bank Mandiri sehingga par delegasi dapat pula menikmati keindahan alam dan kesenia khas Bali.

Selama masa Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara fisik mengingat perkembangan situasi pandemi COVID-19 semakin membaik.

Selama beberapa dekade terakhir, dinamika di kawasan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi. Banyak isu-isu di kawasan yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Peran wartawan dalam penyampaian pesan kepada masyarakat ASEAN pun menjadi salah satu hal penting, terlebih Indonesia akan menjadi President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) periode 2022 – 2024 yang dalam hal ini akan dijabat oleh Atal S Depari selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Indonesia secara resmi akan menerima jabatan tersebut dari Thailand dalam Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN atau General Assembly Confederation of ASEAN Journalist yang akan berlangsung di Bali dari 12-14 Oktober mendatang. Posisi Indonesia sendiri sebelumnya adalah Vice President CAJ.

“Dalam aturan CAJ, setelah dua tahun Thailand menjabat sebagai President CAJ maka Vice President CAJ yang saat ini dijabat oleh Indonesia otomatis menjadi President CAJ,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari ketika baru mendarat di Bali, Senin (10/10).

Ditambahkannya, Kamboja akan menjadi President CAJ berikutnya untuk menggantikan Indonesia karena posisi Vice President CAJ periode 2022 – 2024 dijabat oleh Kamboja.

Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) atau Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan di Jakarta tanggal 11 Maret 1975 oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).

“Untuk itu, melalui kiprah para wartawan serta medianya di wilayah ini perlu dijalin kerjasama, konsultasi serta diwujudkan saling pengertian dan saling memahami antara warga atau masyarakat Asia Tenggara,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Dijelaskannya, pada awalnya pendiri CAJ hanya terdiri atas PWI (Indonesia), NUJM (Malaysia), NPC (Filipina), SNUJ (Singapura) dan CTJ (Thailand), namun kemudian menyusul VJA (Vietnam) dan LJA (Laos) pada bulan Maret 1996. Dan seiring berjalannya waktu, organisasi wartawan Myanmar dan Kamboja turut bergabung dalam wadah ini.

“Dengan diselenggarakannya kegiatan General Assembly CAJ di Bali ini diharapkan dapat ikut mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN sehingga dapat melakukan desiminasi pemberitaan di kawasan anggota negara ASEAN dan memajukan kehidupan jurnalisme serta meningkatkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab,” harap Atal S Depari didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.

Disamping itu, tambah Atal, melalui CAJ kita dapat mempererat hubungan internal para wartawan ASEAN dan antara wartawan ASEAN dengan organisasi wartawan di seluruh dunia.

“Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antarwarga ASEAN demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ASEAN sehingga terjalin saling pengertian dan penghargaan yang lebih baik oleh masyarakat dunia,” ujar Ketua Umum PWI Pusat.

Acara dalam rangkaian HUT Ke-61 IKWI mengambil tema “Sehat Kelola Dana dengan Fasilitas Pinjol dan Uang Digital”.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari mengatakan, pemahaman mengenai Pinjol penting karena banyak anggota masyarakat yang akhirnya menemui masalah.

Bisnis.com mengabarkan, per Oktober 2021, terdapat data 19.711 kasus Pinjol. Ini, kata Atal, adalah data dari OJK selama kurun waktu tahun 2019-2021.

“Saya percaya pemateri akan memberikan wawasan yang luas untuk meningkatkan kewaspadaan bagi seluruh peserta dalam memanfaatkan inovasi teknologi di bidang keuangan, khususnya mengenai pinjaman pembiayaan online, atau sering kita sebut Pinjol,” ujar Atal saat membuka Webinar.

Lanjutnya, banyak kegiatan IKWI, seperti mengadakan bakti sosial dan program menambah wawasan anggota, yang sangat bagus.

Semua program ini, selain penting untuk memupuk silaturahmi antaranggota, juga dapat menambah ilmu untuk kita semua.

Selain diskusi Pijnol, HUT IKWI kali ini juga diisi Lomba Penulisan dengan Tema sama dengan webinar “Sehat Kelola Dana dengan Fasilitas Pinjol dan Uang Digital”. Peserta lomba terbuka bagi semua wartawan dan wartawati dari semua organisasi pers.

Ketum PWI Pusat ini mengucapkan terima kasih kepada semua undangan. Kepada para mitra PWI dan IKWI yang ikut berpartisiapasi pada acara ini, di antaranya OJK, Astra Financial, Maucash, Astrapay, Bank BJB, Pertamina, ALAMI Group, dan JNE.

“Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga kerja sama ini tetap terjalin di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Adapun nara sumber dan Keynote Speech Webinat ini, yaitu: Friderica Widyasari Dewi, yang akrab dipanggil Ibu Kiki, Anggota Dewan Komisioner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Rina

Apriana, Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia), Alvin Kosasih, Head of Partnership Astrapay.

Selain itu, Lalavenya Sara, Head of Customer Relationship Management (CRM) Maucash, Muhammad Tiarso, CFP, WMI, Head of Funding ALAMI Group, Grace Citra Dewi, Konsultan World Bank, CEO Didiq & Tekfinra, serta dari OJK, Astra International, yang hadir di studio.

Hadir dalam Webinar Virtual yakni Ketum IKWI, Indah Kirana Depari, Sekjen IKWI, Sekjen Yani Roosdiana Zuhaldi, Sekjen PWI Pusat, Pengurus/anggota PWI, IKWI Seluruh Indonesia, Kowani dan seluruh anggotanya, serta Komunitas UMKM dan masyarakat umum.

Grace Citra Dewi mengatakan, bahwa di Indonesia, riset menunjukkan banyak hal bisa ditingkatkan (gender, education), juga segmen yang belum terlayani juga besar (contoh mereka-mereka yang masih meminjam secara informal)

”Jika sebelum adanya fintech pemulihan ekonomi, model-model bottom-up, pengembangan masyarakat, dilayani perbankan (rural bank, commercial bank), mengingat tingkat risiko yang variatif, keperluan financing bisa di serve fintech lending,” terangnya lewat makalahnya bertema “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Fintech (Lending)”.

Pelibatan masyarakat secara kolaboratif dan partisipatif, secara intensional (by design), dalam pekerjaan pembangunan ekonomi, bersama pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun komunitas, industri, dan pasar.

Terkait maraknya pinjol ilegal, Ketua Klaster Pendanaan Multiguna AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia), Rina Apriana, mengingatkan kalau mendapat penawaran yang bombastis dipastikan itu pinjol yang ilegal.

“Kami mengikuti aturan-aturan yang dibuat OJK menjangkau customer secara langsung yang belum pernah menjadi customer kita. Kita harus hati-hati jika menerima penawaran seperti itu. Dipastikan itu bisa jadi illegal karena tidak ada yang mengatur, itu yang pertama,” katanya.

Bagaimana caranya megecek apakah legal atau tidak? Dia menjelaskan untuk membuka websitenya OJK. “Kami cukup ketat dalam mengawasi anggota, secara regulator OJK juga mengawasi,” katanya.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, sudah terbukti ekonomi digital ini berkembang sangat pesat, seiring dengan pertumbuhan digitalisasi di Indonesia.

Sekarang semua kemudahan ditawarkan terhadap kebutuhan masyarakat melalui ekonomi digital ini.

Menjawab pertanyaan bila ada pinjol yang terdaftar di OJK tapi bunga yang besar dan diterima peminjam berkurang sampai 100 ribuan, Rina mengaku ada beberapa yang terjadi.

Untuk itu masyarakat yang mengalami untuk membuat pengaduan untuk segera diproses dan divalidasi.

“Kita akan melakukan tindakan terhadap member yang melanggar. Itu edukasi yang kita berikan kepada masyarakat, kita punya jalur pengaduan untuk dilakukan proses tindakan,” terangnya.

Muhammad Tiarso menjelaskan, ada dua fokus yang pertama dalam bisnis dan kedua untuk literasi ALAMI Institute.

“Kita ada unit yang memang khusus terkait teknologi fintech berbasis syariah. Konsisten pada kampus-kampus, sosial media kami terus melakukan itu,” jelasnya.

Terkait literasi kepada penggunaan teknologi kepada pelaku UMKM lewat edukasi memanfaatkan teknologi bisa lebih baik menjalankan bisnis, khususnya keuangan syariah.

“Kami ingin melakukan literasi kepada masyarakat Indonesia secara khususnya,” ujarnya.

Menurut Lalavenya Sara, salah satu ciri perusahaan itu resmi terdaftar di OJK sudah jelas perjanjiannya, perincian biaya, tanggal jatuh tempo.

“Kemudian jika ada denda keterlambatan di depan, itu juga salah satu ciri utama jika meminjam kepada pinjol yang memiliki izin resmi dan terdaftar di OJK, mengikuti ketentuan tersebut,” katanya.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat di kantor PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, , Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya, konferensi PWI Sumbar telah memilih Basril Basyar sebagai Ketua baru periode 2022 – 2027. Namun kemudian timbul persoalan karena ketua terpilih masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Andalas.

Hal itu dinilai Dewan Kehormatan melanggar Kode Perilaku Wartawan Pasal 16 Ayat 2 yang melarang ASN menjadi wartawan kecuali yang bekerja di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan jurnalistik yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara.

“Karena belum bisa dilantik maka sementara PWI Sumbar akan dipimpin Plt,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Menurutnya, PWI Pusat menunggu sampai pengunduran Basril Basyar sebagai ASN dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari instansi terkait.

Adapun batasan maksimalnya adalah enam bulan. Apabila sampai batas waktu tersebut status ASN belum bisa lepas maka akan diadakan konferensi ulang untuk memilih ketua baru.

Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang menegaskan langkah organisasi harus diambil demi menegakkan semua aturan yang ada di organisasi yakni Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Pada rapat tersebut juga diputuskan untuk pelaksanaan konferensi Jambi akan disupervisi secara langsung oleh pengurus PWI Pusat.

Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat sepakat untuk mengawal jalannya setiap konferensi di provinsi, termasuk Jambi agar tetap berpedoman pada PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

PD, PRT, KEJ dan KPW merupakan landasan hukum manajemen dan budaya organisasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan organisasi-manajemen secara integral dan menyeluruh, sebagai suatu upaya kolektif mewujudkan Tujuan dan Upaya PWI (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4).

Dewan Penasehat PWI Pusat berpandangan bahwa dalam menegakkan disiplin organisasi, Pengurus PWI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

“Lakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan elemen2 organisasi dalam menerapkan seluruh ketentuan hukum, etika, dan norma organisasi tersebut sehingga dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah dalam penyelenggaraan Konferensi Provinsi,” tegas Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Fachri Muhammad.

Sebagai organisasi profesi, masih kata Fachri, PWI mesti memelopori praktik demokrasi berbudaya yang dihidupkan oleh keseimbangan (harmoni) antara kecerdasan dan kearifan.

Karena itu, Fachri menegaskan, PWI tidak menolerir pragmatisme politik yang dicemari oleh cara-cara politicking dan apalagi politik transaksional.

“Senafas dengan hal tersebut, berlaku prinsip menyelesaikan semua masalah internal secara internal dengan asas musyawarah dan mufakat,” imbuhnya.