Hal itu disampaikan Uum Sumiati di Chanel Youtube Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, yang diupload pada Jumat (3/1/2025) petang.

DP3A kata Umi, adalah salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menangani dan menindaklanjuti aduan terjadinya tindak kekerasan pada anak, merupakan salah satu tugas perlindungan khusus anak dari DP3A Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA).

Adapun layanan UPTD PPA DP3A Kota Bandung meliputi: layanan pengaduan, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan sementara korban, layanan mediasi layanan pendampingan korban tindak kekerasan, khususnya pada perempuan dan anak.

Bagi warga yang ingin melaporkan, kata Uum, DP3A Kota Bandung menyediakan beragam jalur aduan.

Mulai dari Chat WhatsApp (0813-3330-1219), melalui Aplikasi SAPA 129, aplikasi Senandung Perdana dan atau bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA DP3A Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Tera, Bandung.

Ditambahkan Uum, selain melayani dan menindaklanjuti aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3A juga memiliki tugas yang tak kalah penting berkaitan dengan perlindungan anak yakni mewujudkan pemenuhan hak anak.

Menurut Uum, pemenuhan hak anak menjadi suatu hal yang harus bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota.

“Ujungnya adalah bagaimana suatu daerah dapat mewujudkan pemenuhan hak anak melalui kota layak anak,” ujarnya.

Sedangkan untuk mewujudkan kota layak anak, sambungnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam hal pembentukan kelembagaan maupun regulasi. Salah satu cluster dalam mewujudkan hak anak, dengan memastikan bahwa semua anak di Kota Bandung itu terdata dan memiliki akta kelahiran.

Uum mengatakan, berdasarkan data 5 tahun terakhir, pada tahun 2022 lalu tren angka laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung ini selalu naik dan tertinggi di Jawa Barat.

“Tetapi di tahun 2023, dari sisi jumlah kasus yang muncul itu kalau digabungkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan. Meskipun penurunan itu baru terjadi pada kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pada kasus KDRT,” ungkapnya.

Namun, lanjut Uum, tren kasus kekerasan terhadap anak masih naik di tahun 2023. “Bahkan di 2024 hampir 40 kasus turun juga di kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 tren nya masih naik,” jelasnya.

Untuk angka penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, DP3A menghitung kasus lama dan kasus baru. “Artinya ada kasus yang tahun 2023 masih ditangani di tahun 2024,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), H. Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Selasa (31/12/2024).

Dalam layanan data administrasi kependudukan masyarakat, Disdukcapil Kota Bandung terus melakukan inovasi demi memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik.

Pelayanan yang diberikan Disdukcapil terhadap pemenuhan administrasi kependudukan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Disdukcapil Kota Bandung memiliki sejumlah pelayanan.

Mulai dari gerai satelit yang berada di empat lokasi, memberikan pelayanan secara mobile yang diberi nama Mepeling (Memberikan Layanan Keliling) sebanyak 8 unit, dan melalui aplikasi smartphone (ponsel pintar) Android.

Memberikan pelayanan yang lebih optimal, Disdukcapil menyediakan 2 unit mobil untuk menjemput bola ke masyarakat dalam melayani kepengurusan administrasi kependudukan khusus bagi lansia dan disabilitas.

Diharapkan setiap warga bisa mandiri dalam mengurus administrasi kependudukan, tanpa harus melalui perantara.

Pelayanan yang disediakan Disdukcapil sepenuhnya gratis atau tanpa biaya.

“Pelayanan gratis untuk segala jenis layanan, mulai dari pengurusan Surat lahir, akta lahir, KIA, KTP, hingga surat keterangan kematian,” pungkasnya.**