Hal tersebut disampaikan Kolonel Mahmuddin saat menjadi narasumber dalam Basa Basi Podcast yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).

Mengawali tahun 2026, Penerangan Kodam III/Siliwangi telah memulai langkah awal berupa roadshow kolaborasi dengan berbagai media dan organisasi pers di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Beberapa mitra yang telah dijajaki antara lain Pikiran Rakyat dan PWI.

“Ini langkah awal kami di Bandung. Harapannya, ke depan kolaborasi ini terus berkembang, menjadi ruang bertukar gagasan dan informasi yang konstruktif,” ujar Kolonel Mahmuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Kapendam III/Siliwangi menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM, baik bagi insan pers maupun personel Penerangan Kodam III/Siliwangi.

Menurutnya, sinergi yang erat dengan media akan menjadi sarana pembelajaran dua arah, terutama dalam meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik.

Sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipandang memiliki peran strategis dalam pembinaan jurnalistik.

“Kami masih terus belajar. Ke depan, kami berencana menghadirkan narasumber dari PWI atau praktisi media Jawa Barat untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada personel Pendam. Tujuannya agar kemampuan pengelolaan informasi semakin profesional dan mudah diterima masyarakat,” jelasnya.

Agenda Strategis Kodam III/Siliwangi Tahun 2026

Selain isu kolaborasi media, Kolonel Mahmuddin juga memaparkan sejumlah agenda penting Kodam III/Siliwangi sepanjang tahun 2026.

Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026, Pendam III/Siliwangi membuka ruang kolaborasi dengan insan pers dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan peringatan HPN.

Sementara itu, menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kodam III/Siliwangi akan menggelar program Safari Ramadhan, di mana Pangdam III/Siliwangi dijadwalkan mengunjungi masjid, pesantren, serta lembaga keagamaan di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih selama ini dikenal memiliki kedekatan kuat dengan lingkungan pesantren. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan fasih, sehingga oleh Kapendam III/Siliwangi dijuluki sebagai “Jenderal Santri.”

Di akhir paparannya, Kolonel Mahmuddin Abdillah menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai pilar edukasi, penyampai informasi, sekaligus penyedia hiburan bagi masyarakat.

“Edukasi, informasi, dan hiburan harus berjalan seimbang. Media punya peran besar dalam membentuk opini publik. Informasi yang benar harus disampaikan secara jujur dan berimbang, jangan sampai hoaks justru dianggap sebagai kebenaran,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menyambut baik kehadiran Kapendam III/Siliwangi dan berharap silaturahmi tersebut menjadi awal kerja sama jangka panjang.

“Banyak hal yang kami diskusikan, termasuk upaya saling menguatkan serta peluang kolaborasi program ke depan,” ujar Ihsan.

Ia menambahkan, podcast bersama Kapendam III/Siliwangi diharapkan dapat menjadi sarana edukasi publik mengenai peran dan kiprah Kodam III/Siliwangi, sekaligus memperkuat hubungan antara institusi TNI dan insan pers di Jawa Barat. (*)

Paparan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Selasa (20/1/2026).

Pada 2025, Bapenda menargetkan PAD sebesar Rp3,3 triliun.

Realisasinya mencapai Rp3,1 triliun. Capaian ini, menurut Gun Gun, merupakan kebahagiaan bersama seluruh pihak dan masyarakat Kota Bandung.

Realisasi PAD 2025 dipengaruhi positif oleh peralihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dari pajak provinsi menjadi pajak kabupaten/kota.

Kontribusi dari sektor ini sangat signifikan, menyumbang sekitar Rp800 miliar.

Di sisi lain, Bapenda mengelola berbagai jenis pajak daerah dengan kinerja beragam.

Pajak rumah makan menjadi primadona dengan realisasi mencengangkan hingga Rp433 miliar, melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp390 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari pajak hotel tercatat sebesar Rp389 miliar, masih di bawah capaian tahun 2024 yang Rp424 miliar.

Gun Gun menjelaskan, penurunan ini disebabkan oleh anjloknya tingkat hunian hotel di awal 2025, yang sempat menyentuh titik terendah 31% pada Maret.

“Biasanya tidak pernah di bawah 50%,” ujarnya.

Menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota secara agresif menggelar berbagai event untuk menarik kunjungan.

Upaya ini berhasil meningkatkan okupansi hotel hingga akhir tahun, meski rata-rata tahunan belum sepenuhnya pulih.

Strategi lain yang dijalankan Bapenda berfokus pada peningkatan pelayanan dan pemberian insentif.

Berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan instruksi Wali Kota, Bapenda menerbitkan kebijakan insentif fiskal. Salah satunya adalah pengurangan pokok dan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bersifat “berkriteria”.

“Acuan kerja kami adalah memberikan kemudahan dalam pelayanan sesuai regulasi dan tata kelola yang benar,” tegas Gun Gun.

Menanggapi masukan masyarakat di media sosial, Bapenda juga sedang mengkaji wacana pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu.

Namun, Gun Gun menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan tetap taat pada SOP dan regulasi yang berlaku.

Untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan pajak, khususnya dari kalangan pengusaha, Bapenda telah mengimplementasikan sistem integrasi laporan real-time.

Alat ini telah terpasang di sedikitnya 1.000 perusahaan di Kota Bandung.

Gun Gun juga menekankan bahwa capaian PAD tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk perangkat daerah, jajaran kewilayahan, dan media.

Sosialisasi program, menurutnya, menjadi kunci agar kebijakan dan layanan Bapenda dapat dipahami dengan maksimal oleh seluruh wajib pajak dan masyarakat Kota Bandung.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang senantiasa taat melaksanakan kewajibannya. Ini adalah capaian kita bersama,” pungkas Gun Gun Sumaryana.

Fakta tersebut diungkap Wakil Ketua I Baznas Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Ijang Faisal, saat menjadi narasumber dalam Basa Basi Podcast yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) PWI Kota Bandung, Senin (22/12/2025).

Menurut Ijang, selisih yang sangat lebar antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS menjadi tantangan serius, sekaligus peluang strategis untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Potensi ZIS di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun. Namun yang baru berhasil dihimpun oleh Baznas provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat sekitar Rp621 miliar. Angka itu bahkan setara hanya sebagian kecil dari potensi yang nilainya bisa menyamai APBD Jawa Barat,” ungkapnya.

Baznas dan Jaminan Legalitas Pengelolaan Dana Umat

Ijang menegaskan bahwa Baznas merupakan lembaga resmi negara yang memiliki landasan hukum kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Status tersebut, kata dia, menjadi jaminan bahwa seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

“Baznas adalah lembaga nonstruktural negara. Amanah kami jelas, mengelola zakat, infak, dan sedekah umat sesuai aturan dan prinsip syariah,” tegasnya.

Kemudahan Layanan dan Hak Salur Muzaki

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Baznas Jawa Barat terus menghadirkan inovasi layanan bagi para muzaki. Selain kemudahan pembayaran melalui kanal digital dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Baznas juga memberikan fleksibilitas dalam bentuk hak salur.

Muzaki yang telah menunaikan zakat dapat mengajukan permohonan agar zakatnya disalurkan kepada pihak atau program tertentu di lingkungannya. Baznas kemudian akan melakukan verifikasi agar penyaluran tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

“Semua tetap tercatat secara resmi dan akuntabel. Bahkan dalam kondisi tertentu, nilai bantuan yang disalurkan Baznas bisa lebih besar dari zakat yang dibayarkan muzaki,” jelas Ijang.

Literasi Zakat Masih Jadi Tantangan

Ijang menilai, rendahnya tingkat penghimpunan ZIS lebih disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat tentang zakat. Banyak umat Islam yang telah berzakat, namun menyalurkannya secara mandiri sehingga tidak tercatat dalam sistem nasional.

Selain itu, pemahaman bahwa zakat hanya bersifat konsumtif masih cukup mengakar.

“Zakat bukan hanya soal kewajiban kepada Allah (hablumminallah), tapi juga solusi sosial (hablumminannas) yang mampu mendorong kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Zakat Konsumtif hingga Produktif

Dalam pengelolaannya, Baznas Jawa Barat menyalurkan dana ZIS melalui dua pendekatan utama, yakni bantuan konsumtif dan zakat produktif.

Bantuan konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, penanganan kondisi darurat, serta respons kebencanaan. Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Program zakat produktif meliputi bantuan modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Tujuan akhir kami adalah mendorong mustahik agar naik kelas menjadi muzaki,” kata Ijang.

Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Daerah

Menutup paparannya, Ijang menegaskan bahwa zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan.

“Jika APBN dan APBD menjadi instrumen pembangunan negara, maka dana ZIS yang dikelola Baznas adalah instrumen sosial strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Hal itu disampaikan Uum Sumiati di Chanel Youtube Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, yang diupload pada Jumat (3/1/2025) petang.

DP3A kata Umi, adalah salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menangani dan menindaklanjuti aduan terjadinya tindak kekerasan pada anak, merupakan salah satu tugas perlindungan khusus anak dari DP3A Kota Bandung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA).

Adapun layanan UPTD PPA DP3A Kota Bandung meliputi: layanan pengaduan, layanan penjangkauan korban, layanan pengelolaan kasus, layanan penampungan sementara korban, layanan mediasi layanan pendampingan korban tindak kekerasan, khususnya pada perempuan dan anak.

Bagi warga yang ingin melaporkan, kata Uum, DP3A Kota Bandung menyediakan beragam jalur aduan.

Mulai dari Chat WhatsApp (0813-3330-1219), melalui Aplikasi SAPA 129, aplikasi Senandung Perdana dan atau bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA DP3A Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Tera, Bandung.

Ditambahkan Uum, selain melayani dan menindaklanjuti aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3A juga memiliki tugas yang tak kalah penting berkaitan dengan perlindungan anak yakni mewujudkan pemenuhan hak anak.

Menurut Uum, pemenuhan hak anak menjadi suatu hal yang harus bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota.

“Ujungnya adalah bagaimana suatu daerah dapat mewujudkan pemenuhan hak anak melalui kota layak anak,” ujarnya.

Sedangkan untuk mewujudkan kota layak anak, sambungnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam hal pembentukan kelembagaan maupun regulasi. Salah satu cluster dalam mewujudkan hak anak, dengan memastikan bahwa semua anak di Kota Bandung itu terdata dan memiliki akta kelahiran.

Uum mengatakan, berdasarkan data 5 tahun terakhir, pada tahun 2022 lalu tren angka laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandung ini selalu naik dan tertinggi di Jawa Barat.

“Tetapi di tahun 2023, dari sisi jumlah kasus yang muncul itu kalau digabungkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan. Meskipun penurunan itu baru terjadi pada kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pada kasus KDRT,” ungkapnya.

Namun, lanjut Uum, tren kasus kekerasan terhadap anak masih naik di tahun 2023. “Bahkan di 2024 hampir 40 kasus turun juga di kasus kekerasan terhadap perempuan, tapi untuk kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 tren nya masih naik,” jelasnya.

Untuk angka penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, DP3A menghitung kasus lama dan kasus baru. “Artinya ada kasus yang tahun 2023 masih ditangani di tahun 2024,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), H. Tatang Muhtar, S.Sos., M.Si saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Selasa (31/12/2024).

Dalam layanan data administrasi kependudukan masyarakat, Disdukcapil Kota Bandung terus melakukan inovasi demi memberikan pelayanan yang cepat dan terbaik.

Pelayanan yang diberikan Disdukcapil terhadap pemenuhan administrasi kependudukan masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

Disdukcapil Kota Bandung memiliki sejumlah pelayanan.

Mulai dari gerai satelit yang berada di empat lokasi, memberikan pelayanan secara mobile yang diberi nama Mepeling (Memberikan Layanan Keliling) sebanyak 8 unit, dan melalui aplikasi smartphone (ponsel pintar) Android.

Memberikan pelayanan yang lebih optimal, Disdukcapil menyediakan 2 unit mobil untuk menjemput bola ke masyarakat dalam melayani kepengurusan administrasi kependudukan khusus bagi lansia dan disabilitas.

Diharapkan setiap warga bisa mandiri dalam mengurus administrasi kependudukan, tanpa harus melalui perantara.

Pelayanan yang disediakan Disdukcapil sepenuhnya gratis atau tanpa biaya.

“Pelayanan gratis untuk segala jenis layanan, mulai dari pengurusan Surat lahir, akta lahir, KIA, KTP, hingga surat keterangan kematian,” pungkasnya.**

Dengan rekam jejak yang mengesankan dalam dunia politik, Kang Haru merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kota Bandung.

Dalam Basa Basi Podcast, Kang Haru mengungkapkan visi dan misinya untuk Bandung ke depan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi kota.

Menurutnya, dialog yang terbuka dan konstruktif adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kang Haru berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi warga dan menciptakan program-program yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

Kang Haru juga menekankan perlunya inovasi dalam pemerintahan untuk menghadapi tantangan zaman.

“Dalam era digital saat ini, pemerintah harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transparansi”, ucap kang Haru saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast di sekretariat Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 262, Bandung, Jumat (27/09/2024).

Kang Haru berharap dapat menciptakan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga suara rakyat benar-benar terdengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil.

Melalui Basa Basi Podcast, Kang Haru mengajak masyarakat Bandung untuk bersama-sama membangun kota yang lebih baik, dengan mengedepankan gotong royong dan saling mendukung satu sama lain.

Dengan pengalamannya yang kaya dan komitmennya yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, Kang Haru Suandharu berharap dapat menjadi pilihan yang tepat bagi warga Bandung dalam pemilihan wali kota mendatang.

Dengan semangat persahabatan dan kebersamaan, harapan akan masa depan Bandung yang lebih baik dapat terwujud, Kang Haru percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, segala tantangan yang ada bisa dihadapi dan diubah menjadi peluang untuk kemajuan Kota Bandung.

“Kota Bandung, yang dikenal sebagai kota kreatif, kini tengah berjuang untuk memperkuat identitasnya sebagai pusat kreativitas di Indonesia dan dunia. Dalam menyambut masa depan, para pemimpin kota, termasuk calon Wali Kota Bandung, Kang Dhani, berkomitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang tidak hanya kreatif, tetapi juga maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan semangat menuju Indonesia Emas pada tahun 2045,” jelasnya.

Melalui tagline “HADE”, yang berarti baik, Bandung ingin menunjukkan bahwa kota ini tidak hanya baik dalam hal kreatifitas, tetapi juga dalam hal pelayanan dan keramahan. Visi untuk menjadi kota kreatif dunia yang maju, agamis, sejahtera, dan berkelanjutan adalah langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan di Bandung berkontribusi pada tujuan yang lebih besar.

Kang Haru menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program pemerintah yang telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat, salah satu fokus utamanya yaitu Universal Health Coverage (UHC), yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama mereka yang belum terdaftar dalam program BPJS.

Kang Haru mengingatkan bahwa meski ada wacana untuk tidak menganggarkan program UHC, perjuangan untuk mempertahankannya terus dilakukan.

Ia menegaskan, UHC sangat dibutuhkan, terutama bagi mereka yang saat ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan.

Dalam pengamatannya di daerah Coblong Kota bandung, ia melihat betapa banyaknya warga yang sangat terbantu oleh UHC, terutama mereka yang belum memiliki asuransi kesehatan.

“Makanya salah satu jargon kita adalah menyambungkan kehadiran kota Bandung dengan berbagai program baik dari para pemimpin kita. Dengan semangat yang tinggi dan keinginan untuk berinovasi, Bandung siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Kota ini tidak hanya ingin menjadi kota yang dikenal karena kreativitas, tetapi juga menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Keberhasilan Bandung dalam mengejar visinya akan menjadi inspirasi bagi kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama, menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan,” tukasnya.

Diakuinya, ia ingin menggerakkan seluruh elemen untuk bersama-sama ‘Ngadandanan Bandung’, yang dapat diartikan, melanjutkan dan meningkatkan program yang sudah baik dan membenahi persoalan yang kerap dan masih terjadi di Kota Bandung.

Salah satu persoalan yang kerap dikeluhkan warga dan terjadi di setiap tahun, yakni soal pendidikan, terutama saat memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Bagi calon Wali Kota Bandung di Pilkada 2024 ini, meningkatkan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas merupakan isu strategis yang menjadi salah satu prioritas dan perhatian.

“Saya juga bahkan mendengar bagaimana kegalauan orang tua tentang zonasi sekolah. Jadi kita ingin ada program-program, termasuk di dalamnya bahwa pendidikan ini adalah mensetarakan,” ujar Dandan saat menjadi narasumber Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, No. 262, Bandung, Rabu 2 Oktober 2024.

Menurutnya, zonasi dalam PPDB itu tidak harus hanya diperuntukan di sekolah negeri. Zonasi itu sebenarnya sudah pemberian dari pemerintah pusat dan itu sudah menjadi program.

“Tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah kota harus bisa mengisi kekosongan, kekurangan dari zonasi ini,” ucapnya.

Dirinya tidak ingin ada orang tua siswa yang merasa diberatkan dan terbebani saat anaknya hanya masuk ke sekolah swasta dan tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

“Kita harus bikin lagi ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) daerah. Khusus juga untuk sekolah swasta. Masyarakat juga merasa, ya okelah (bila anaknya harus masuk sekolah swasta),” ungkapnya.

Bila melihat realita satuan pendidikan di Kota Bandung, Dandan menyebut jumlah sekolah di setiap kecamatan di Kota Bandung belum merata. Bila memang harus membangun sekolah baru, itu juga akan dihadapkan terhadap kesiapan penunjang pendidikannya.

“Mungkin bisa sekarang membangun sekolah baru, tetapi kan membangun itu tidak segawayah (gegabah). Kalau misalkan membangun harus mencari tenaga pendidiknya , administrasinya seperti apa, sarana dan prasarananya,” jelasnya.

“Tapi kalau memang bisa mengadakan sekolah negeri (yang baru), ya kenapa enggak. Duit rakyat jang (untuk) rakyat,” tegasnya.

Tapi menurutnya, keberadaan sekolah swasta bisa menjadi pilihan dalam menyediakan pemerataan pendidikan bagi warga Kota Bandung.

“Sekolah swasta bisa murah dengan dibantu oleh pemerintah Kota Bandung. Itu bisa mengobati kegundahan orang tua,” tuturnya.

Bila dirinya dipercaya dan terpilih menjadi Wali Kota Bandung periode 2025-2030, terkait isu pemerataan pendidikan yang berkualitas, sebagai pemerintah Kota Bandung akan menyiapkan kewenangan yang sesuai dan berupaya mendorong pemerintah provinsi terkait satuan pendidikan tingkat SMA/SMK.

Terkait pelibatan sekolah swasta dalam meningkatkan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi warga Kota Bandung, dirinya akan bertemu dengan perhimpunan sekolah swasta.

“Kita akan ketemu dengan para stakeholder di sekolah-sekolah swasta. Apa sih handicap-handicap-nya. Kita duduk bareng, jangan sampai ada perbedaan-perbedaan antara (sekolah) negeri dan swasta yang jauh dan jomplang,” pungkasnya.

Bagi Dandan, penyelesaian peningkatan akses pemerataan pendidikan yang berkualitas jadi salah satu dari 11 poin Komitmen yang akan dikerjakan oleh Paslon Dandan-Arif bila memenangkan Pilkada 2024 Kota Bandung.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, Eiger berkomitmen untuk tidak hanya menjadi produsen produk outdoor yang berkualitas, tetapi juga sebagai pelopor dalam inovasi yang ramah lingkungan.

Gerakan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan, di mana Eiger berupaya untuk mengurangi jejak ekologis mereka di setiap tahap proses produksi.

Salah satu langkah awal yang diambil Eiger dalam gerakan Eiger Green adalah pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan.

Dalam setiap produk yang dihasilkan, Eiger berusaha menggunakan material yang tidak hanya tahan lama, tetapi juga berkelanjutan.

Misalnya, penggunaan bahan daur ulang dalam proses pembuatan produk seperti tas, jaket, dan perlengkapan camping.

Dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sumber yang terbarukan atau yang telah didaur ulang, Eiger berkontribusi dalam mengurangi limbah yang dihasilkan dari industri fashion dan perlengkapan outdoor.

Hal itu diungkapkan Shulhan Syamsur Rijal, selaku Public Relation (PR) Eiger Adventure saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast di sekretariat Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.262, Bandung, Jumat (27/09/2024).

Menurut Rijal-sapaan akrabnya-, bila melihat kondisi dan kekhawatiran terkait isu lingkungan saat ini, banyak ditemukan permasalahan lingkungan.

Mulai dari perubahan iklim, polusi udara, penurunan kualitas air dan tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, juga limbah plastik.

Khusus limbah atau sampah plastik, Rijal mengaku miris bila alam yang seharusnya bisa memberikan inspirasi dan ide serta udara segar bagi manusia, tapi justru malah alamnya dalam kondisi tercemar.

“Bagaimana kita menikmati alamnya kalau alamnya rusak, kalau alamnya kotor?. Kan kita ingin keluar rumah ingin mencari sebuah ide, ketenangan atau feedback yng baik buat badan kita dari alam,” tuturnya.

“Tapi kalau kita naik gunung, gunungnya kotor, hutannya kotor (tercemar) tidak terawat ya yang rugi kan kita sendiri. Makanya kita Eiger, membuat gerakan kolektif dengan Eigrian untuk bersama-sama kita bisa memulai dari hal-hal yang paling kecil untuk menjaga tempat kita berkegiatan di alam bebas,” jelas Rijal.

“Akhirnya munculah sebuah label tag dari Eiger Green. Asal usulnya lebih ke barang-barang Eiger yang dilabeli Eiger Green itu terbuat dari material produk daur ulang,” imbuhnya.

Karena, kata Rijal, Eiger Adventure memiliki tujuan utama dan visi misinya adalah sebesar mungkin kebermanfaatan buat manusia dan lingkungan.

Komitmen untuk terlibat dan berkontribusi dalam menjaga lingkungan, kata Rijal, Eiger menemukan momentum saat terjadinya pandemi di sekitar tahun 2021.

Sebagai perusahaan privat atau non publik, PT. Eigerindo Multi Produk sejak 2021 merilis ESG (Environmental, Social and Governance) Report atau laporan keberlanjutan, dari seluruh produk yang Eiger produksi hanya 4% (persen) terbuat dari material terbarukan (ramah lingkungan).

“Tahun ini sudah tahun ketiga, laporan keberlanjutan tahun ini, jumlah barang Eiger yang terbuat dari haban atau material terbarukan dari bahan daur ulang, kurang lebihnya sekitar 20-21 persen,” jelas Rijal.

Tindakan lain selain dari pengembangan produk, Eiger sudah memiliki dua prototype atau dua langkah nyata yang dilakukan di gunung di Indonesia, salah satunya di Gunung Kembang, Wonosobo.

Eiger Adventure ikut terlibat dalam pengelolaan Gunung Kembang atau mengelola bersama pengelola setempat. Lewat Gunung Kembang, Eiger Adventure mengkampanyekan agar gunung-gunung di Indonesia bersih dari sampah.

Di Gunung Kembang, Eiger Adventure dan pengelola setempat telah menjalankan sistem yang ketat bagi pendaki yang datang.

“Sejak awal gunung ini sudah bersih, karena pengelola sudah punya sistem, punya aturan bahwa pendaki harus membawa turun (kembali) sampah, itu wajib. Tapi yng paling penting, bagaimana caranya agar sampah tidak naik ke atas,” jelas Rijal.

“Misalkan kita bawa mie instan, cemilan (berkemasan plastik), makanan ini dipindahkan ke (wadah) kemasan makanan (bersih) yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi pendaki ke atas tanpa membawa sampah,” imbuhnya.

Sistem aturan ketat yang diterapkan di gunung Kembang sejak awal ini, menjadikan gunung Kembang diakui sebagai gunung paling bersih di Indonesia.

“Gunung Kembang via jalur Blembem (Desa Damarkasiyan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah) sudah dinobatkan oleh kementerian pariwisata dan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) sebagai gunung terbersih di Indonesia,” ungkapnya.

Selain menjaga kelestarian lingkungan di alam bebas, Eiger Adventure juga saat ini sedang menjalankan program untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan.

Dua outlet atau toko Eiger Adventure di Kota Bandung saat ini menyediakan satu buah mesin besar yang dinamakan RVM (Reverse Vending Machine) seperti mesin ATM yang bisa ubah sampah menjadi rupiah.

“Dengan menyetorkan botol plastik dihargai rupiah. Rupiahnya masuk ke mana, masuk ke poin yang di-connect sama akun Eiger Club. Poin itu setelah terkumpul bisa buat beli barang sesuai jumlah barang yang disetorkan,” terang Rijal.

“Mesin itu ada di toko (Eiger) Cihampelas dan di Jalan Sumatera. Itu salah satu cara kita buat mengurangi sampah plastik,” ujarnya.

Saat ini per tahun 2023, Eiger Adventure telah hadir 265 toko di 37 Kabupaten dan Kota di Indonesia dan 4 outlet luar negeri (3 di Malaysia, 1 di Swiss).

Eiger Adventure saat ini tak hanya menyediakan produk perlengkapan outdoor, tapi menyediakan beragam pilihan lain, yakni Eiger Women dan Eiger Kids.

Berikut ini rincian jumlah Produk Eiger Adventure yang diproduksi menggunakan Material Terbarukan: 2021: 4% material terbarukan; Tahun 2022: 14% material terbarukan (1.254.528 produk); tahun 2022 sebanyak 21% material terbarukan (1.858.130 produk).

Menurut Andri Gunawan, yang merupakan politisi dari PDI Perjuangan, hal itu berbanding terbalik dengan anggaran untuk pelayanan pada masyarakat.

“Kita itu harus mikirin sekarang bagaimana over head cost kita itu rendah tetapi service cost kita bisa naik. Jadi hal-hal yang bersifat seremonial sudahi-lah,” ujarnya saat menjadi narasumber di Basa Basi Podcast PWI Kota Bandung, Senin 26 Agustus 2024.

Untuk itu, lanjut Andri, pertama-tama dibutuhkan intervensi dari pengelola kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini.

Menurutnya, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harus memulai dari tingkat PAUD.

“Saya mau PAUD kita semua memiliki standar pengajaran dan standar pelayanan yang sama, pemerintah harus intervensi. APBD kita itu Rp7,4 triliun, tapi masa harus terus-terusan habis untuk urusan studi banding,” ungkapnya.

“Terus masa terus-terusan dipake untuk peresmian kantor anu-lah, dengan seragam yang sama, snack dan juga panggung segala macem. Nah kita mau ngapain,” sentil Andri.

Andri menambahkan, untuk mempersiapkan SDM Kota Bandung menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan road map yang jelas. Dirinya memandang hal itu sudah ada, namun sayang tidak didukung dengan anggaran yang serius.

Salah satu program yang dinilai baik, yakni Cempor, program yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung.

“Saya sudah melihat upaya ini ada. Di Dispora ada program yang namanya Cempor. Kalau yang jelek kita maki kalau yang bagus ya kita puji,” ujarnya.

“Cempor ini, anak-anak dikumpulin dikasih soft skill. Dikasih kemampuan fotografi, video segala macem. Hanya saja anggarannya dalam satu tahun cuma Rp1 miliar, sementara perjalanan dinas kita anggarkan dalam setahun lebih dari Rp100 miliar, untuk belanja Mamin (makan minum) overhead cost itu Rp100 miliar lebih,” imbuhnya.

“Sementara program bagus hanya dikasih satu miliar setahun. Kalau saya buka data APBD barangkali mengerikan lah, saya takut ada demo lagi berjilid-jilid,” tuturnya.

Karenanya, Andri yang hingga kini masih menjabat Ketua Karang Taruna Kota Bandung ini menegaskan bahwa kondisi seperti itu masih terjadi.

“Maksudnya, itulah pesan yang mau kita sampaikan,” tegasnya.

Dirinya blak-blakan mengaku, ke depan bila menjadi anggota dewan secara ekonomi bukannya tumbuh ke atas tapi justru harus ke bawah. Singkatnya, harus ada manfaat yang lebih besar manakala bisa mengawal ruang-ruang kebijakan yang bisa dirasakan orang banyak.

“Jujur aja, secara materi jadi anggota dewan itu gajinya kecil, barangkali hanya seperempat dari apa yang saya dapat sebagai pengusaha. Tapi dari ruang pengabdian, dari ruang apa yang bisa kita lakukan buat orang banyak ini yang menarik,” pungkasnya.