Kegiatan sosial yang telah berjalan selama delapan tahun ini semakin spesial dengan dukungan berbagai unsur pimpinan Kota Bandung.

Semula kegiatan tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama Komandan Kodim (Dandim) 0618 Bandung, Letkol Inf Robil S.

Dalam program PWI Berbagi Kebaikan, rencananya Wali Kota Bandung dan Dandim 0618 turut terjun langsung bersama para jurnalis yang tergabung dalam Pokja PWI Kota Bandung untuk membagikan takjil kepada warga dan pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepat di depan Stadion Sidolig, Kota Bandung.

Namun karena adanya agenda mendadak, Wali Kota Bandung tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.

Melalui sambungan seluler, ia menyampaikan permohonan maaf kepada panitia dan peserta kegiatan.

Menurut Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, Wali Kota Bandung saat itu masih terjebak kemacetan di kawasan Halim, Jakarta sekitar pukul 16.45 WIB.

Setibanya di Bandung, ia juga harus mendampingi kunjungan Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yang sedang melakukan kegiatan di Kota Bandung.

Meski tanpa kehadiran orang nomor satu di Kota Bandung, kegiatan berbagi takjil tetap berlangsung meriah dan penuh kebersamaan.

Hal tersebut semakin terasa dengan kehadiran Dandim 0618 Bandung, Letkol Inf Robil S, yang ikut turun langsung membagikan takjil kepada para pengendara yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, mengaku bahagia atas dukungan berbagai pihak dalam kegiatan sosial tersebut.

“Pokja PWI Kota Bandung merasa bahagia atas kehadiran Pak Dandim pada kegiatan PWI Berbagi kali ini. Tentu ini sebuah hal yang patut diapresiasi sebab support dalam menebar kebaikan adalah tanggung jawab bersama, terlebih menghadirkan kepedulian dan sikap empati terhadap sesama di bulan suci Ramadan,” ujar Ihsan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, di antaranya Bank BJB dan Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat (BAZNAS Jabar), Perumda Tirtawening Kota Bandung, Kawani dan Anata .

Dukungan juga datang dari Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung, serta Sekretaris Jenderal PWI Jawa Barat.

Sementara itu, Dandim 0618 Bandung Letkol Inf Robil S mengapresiasi kegiatan sosial yang digagas para wartawan Kota Bandung tersebut.

Menurutnya, profesi jurnalis memiliki peran penting tidak hanya dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam perjalanan sejarah bangsa.

Ia mencontohkan peran fotografer legendaris seperti Frans Mendur yang bersama rekan-rekannya di Indonesia Press Photo Service (IPPHOS) telah mengabadikan berbagai momen penting perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Bukan hal yang baru, justru salah satu yang ikut memperjuangkan kemerdekaan adalah rekan-rekan jurnalis atau wartawan. Jika dulu tidak ada Mendur Bersaudara, mungkin kita tidak bisa melihat foto-foto perjuangan zaman dulu,” ujar Letkol Robil.

Ia menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan bagian dari dokumentasi sejarah bangsa yang sangat penting. Menurutnya, sinergi antara TNI dan insan pers juga sangat diperlukan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Demikian pula kami di bidang keamanan, baik TNI maupun Polri, tanpa bantuan rekan-rekan media kami tidak bisa mencapai hasil yang maksimal,” ungkapnya.

Letkol Robil berharap hubungan baik antara TNI dan insan media dapat terus terjalin, sehingga berbagai program dan kegiatan yang dilakukan aparat kewilayahan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Di akhir sambutannya, ia juga menyampaikan apresiasi atas undangan berbuka puasa bersama yang digelar Pokja PWI Kota Bandung.

“Ke depan kita bisa saling berbincang, saling bertukar pikiran. Ngopi-ngopi santai, kalau sudah tidak puasa lagi. Kalau sekarang mah enggak boleh, takut batal,” kelakarnya yang disambut tawa para tamu undangan.

Kegiatan berbagi takjil dan buka puasa bersama ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara TNI dan insan pers di Kota Bandung, sekaligus menebarkan semangat kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

Fakta tersebut diungkap Wakil Ketua I Baznas Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Ijang Faisal, saat menjadi narasumber dalam Basa Basi Podcast yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) PWI Kota Bandung, Senin (22/12/2025).

Menurut Ijang, selisih yang sangat lebar antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS menjadi tantangan serius, sekaligus peluang strategis untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Potensi ZIS di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun. Namun yang baru berhasil dihimpun oleh Baznas provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat sekitar Rp621 miliar. Angka itu bahkan setara hanya sebagian kecil dari potensi yang nilainya bisa menyamai APBD Jawa Barat,” ungkapnya.

Baznas dan Jaminan Legalitas Pengelolaan Dana Umat

Ijang menegaskan bahwa Baznas merupakan lembaga resmi negara yang memiliki landasan hukum kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berada di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Status tersebut, kata dia, menjadi jaminan bahwa seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.

“Baznas adalah lembaga nonstruktural negara. Amanah kami jelas, mengelola zakat, infak, dan sedekah umat sesuai aturan dan prinsip syariah,” tegasnya.

Kemudahan Layanan dan Hak Salur Muzaki

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Baznas Jawa Barat terus menghadirkan inovasi layanan bagi para muzaki. Selain kemudahan pembayaran melalui kanal digital dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Baznas juga memberikan fleksibilitas dalam bentuk hak salur.

Muzaki yang telah menunaikan zakat dapat mengajukan permohonan agar zakatnya disalurkan kepada pihak atau program tertentu di lingkungannya. Baznas kemudian akan melakukan verifikasi agar penyaluran tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

“Semua tetap tercatat secara resmi dan akuntabel. Bahkan dalam kondisi tertentu, nilai bantuan yang disalurkan Baznas bisa lebih besar dari zakat yang dibayarkan muzaki,” jelas Ijang.

Literasi Zakat Masih Jadi Tantangan

Ijang menilai, rendahnya tingkat penghimpunan ZIS lebih disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat tentang zakat. Banyak umat Islam yang telah berzakat, namun menyalurkannya secara mandiri sehingga tidak tercatat dalam sistem nasional.

Selain itu, pemahaman bahwa zakat hanya bersifat konsumtif masih cukup mengakar.

“Zakat bukan hanya soal kewajiban kepada Allah (hablumminallah), tapi juga solusi sosial (hablumminannas) yang mampu mendorong kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Zakat Konsumtif hingga Produktif

Dalam pengelolaannya, Baznas Jawa Barat menyalurkan dana ZIS melalui dua pendekatan utama, yakni bantuan konsumtif dan zakat produktif.

Bantuan konsumtif difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, penanganan kondisi darurat, serta respons kebencanaan. Sementara itu, zakat produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Program zakat produktif meliputi bantuan modal usaha mikro, beasiswa pendidikan, serta dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Tujuan akhir kami adalah mendorong mustahik agar naik kelas menjadi muzaki,” kata Ijang.

Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Daerah

Menutup paparannya, Ijang menegaskan bahwa zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan.

“Jika APBN dan APBD menjadi instrumen pembangunan negara, maka dana ZIS yang dikelola Baznas adalah instrumen sosial strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)