Sertifikat dengan nomor IDM001424169 diserahkan secara resmi di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Diserahkan di Kantor PWI Pusat

Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menerima langsung sertifikat dari konsultan HAKI, Ryan Hartono dari Harmet & Co.

Proses ini turut disaksikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir.

Sempat Terkendala Kepemilikan

Indah Kirana mengungkapkan bahwa langkah pendaftaran ini menjadi sangat penting karena sebelumnya logo IKWI sempat didaftarkan oleh individu.

Menurutnya, jika logo dimiliki secara pribadi, organisasi berpotensi kehilangan hak penggunaan. Hal ini bisa menghambat aktivitas organisasi ke depan.

Jaminan Hukum 10 Tahun

Dengan terbitnya sertifikat ini, logo IKWI resmi terdaftar dan memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun ke depan.

IKWI juga berencana melakukan perpanjangan setelah masa berlaku habis guna menjaga legalitas aset organisasi.

Perkuat Program Organisasi

Legalitas logo ini menjadi fondasi penting bagi IKWI dalam menjalankan berbagai program kerja.

Dengan status hukum yang jelas, organisasi dapat lebih percaya diri menggunakan identitasnya tanpa khawatir klaim pihak lain.

PWI Sambut Positif

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir, menyambut baik keberhasilan ini.

Ia menyebut legalitas tersebut memastikan bahwa seluruh kegiatan IKWI yang berada di bawah naungan PWI dapat berjalan secara sah dan diakui.

Perkuat Identitas dan Legalitas

Dengan logo IKWI resmi terdaftar, organisasi kini tidak hanya mengamankan aset intelektual, tetapi juga memperkuat identitas dan fondasi hukum dalam menjalankan peran dan programnya ke depan.

Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi ke depan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).

Dalam pengantarnya, Zugito menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zugito.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat.

Ia menyebut tim telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.

Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun tim penyempurnaan PD/PRT terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Tim), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dua Perubahan Fundamental

Dalam rapat pleno tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental dalam amandemen PD/PRT PWI.

Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.

Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid.

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch Bangun dkk.

Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif agar para wartawan bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.

Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/6/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Dahlan Dahi, mediator konflik PWI.

Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju Kongres Persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus tahun ini, sesuai Kesepakatan Jakarta.

“Dengan lengkapnya panitia Kongres Persatuan PWI, maka SC dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan Kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” kata Hendry.

“Dengan sudah disepakatinya panitia kongres, semoga niat kita bersama untuk persatuan PWI kembali, dimudahkan dan dilancarkan. Saya mendoakan semua panitia SC dan OC yang sudah diberikan amanah bekerja kompak, rukun, sukses, selalu sehat dan tetap berpedoman kepada konstitusi PD PRT PWI,” kata Zulmansyah.

Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang mewakili unsur “netral”.

Dengan demikian, struktur SC menjadi lengkap, terdiri atas tujuh nama. Masing-masing tiga nama dari PWI Kongres Bandung dan tiga nama dari PWI KLB, plus satu nama dari unsur netral.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.

Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

SK PWI mengenai Pembentukan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen).

Berikut susunan lengkap Panitia Kongres Persatuan:

SC

Ketua: Zulkifli Gani Ottoh
Wakil Ketua: Atal S Depari
Sekretaris: IGMB Dwikora Putra
Anggota:
1. Zacky Antoni
2. Wina Armada Sukardi
3. Lutfil Hakim
4. Totok Suryanto

OC

Ketua: Marthen Selamet Susanto
Wakil Ketua: Raja Parlindungan Pane
Sekretaris: Tb Adhi
Wakil Sekretaris: Firdaus Komar

Bidang Persidangan:
1. Haris Sadikin
2. Sarjono

Bidang Pendanaan:
1. Muhammad Nasir
2. Musrifah

Bidang Akomodasi:
1. Sarwani
2. Kadirah

Bidang Transportasi:
1. Herwan Febriansyah
2. Mercys Charles Loho

Langkah ini diambil setelah Hendry Ch Bangun dan pendukungnya terus menolak keputusan Dewan Pers No.1103/DP/K/IX/2024, tanggal 29 September 2024, yang melarang mereka berkantor di lokasi tersebut mulai 1 Oktober 2024, hingga kisruh di tubuh PWI terselesaikan.

Sebelumnya, Hendry Ch Bangun bersama Moh Nasir dan kelompoknya bertahan di kantor PWI Pusat hingga larut malam pada Selasa (1/10), meskipun sudah ada instruksi untuk segera mengosongkan ruangan.

Larangan tersebut dikeluarkan Dewan Pers sebagai langkah menjaga kondusifitas di tengah perselisihan internal PWI yang tengah berlangsung.

Aksi dukungan terhadap putusan Dewan Pers datang dari sekitar 150 wartawan yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Banten, Riau, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta.

Mereka mendatangi lantai 4 Gedung Dewan Pers selama dua hari berturut-turut untuk mendesak pengosongan kantor yang masih ditempati Hendry Ch Bangun.

Para wartawan ini menunjukkan militansi dalam menegakkan aturan organisasi sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Desakan ini sejalan dengan keputusan Dewan Kehormatan PWI yang memberhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI.

Pemberhentian tersebut terkait penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp 1,7 miliar dari total Rp 6 miliar yang diberikan oleh BUMN dan pelanggaran AD-PRT PWI lainnya. Pelanggaran ini menjadi alasan kuat bagi Dewan Pers untuk mengambil tindakan tegas.

Terhadap penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp 1,7 miliar dari total Rp 6 miliar yang diberikan oleh BUMN, dikenal dana cashback, kasusnya tengah diusut Polda Metro Jaya.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi sebelum kasusnya naik ke tahap penyidikan.

Meski jumlah wartawan yang hadir bervariasi, sekitar 150 orang pada hari Senin dan 54 orang pada hari Selasa, mereka tetap mengedepankan etika dan tidak memaksa masuk ke kantor PWI.

Mereka menghormati surat edaran Dewan Pers yang melarang kedua kubu di PWI untuk berkantor di lantai 4 guna menjaga situasi tetap kondusif.

Para wartawan yang hadir mengecam tindakan Hendry Ch Bangun sebagai bentuk pengabaian terhadap otoritas Dewan Pers.

Mereka berharap agar keputusan ini segera dilaksanakan demi menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan yang berlaku.

Sejumlah pemberitaan soal “penyekapan” atau “pengurungan” HCB dan M Nasir, penuh dengan manipulasi fakta dan kebohongan publik yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat.

Dalam klarifikasinya, Ketua Umum PWI Pusat periode 2024-2029, Zulmansyah Sekedang menyebut bahwa Hendry telah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan (SK) Dewan Pers, yang merupakan institusi tertinggi dalam dunia pers di Indonesia.

“HCB secara resmi telah diberhentikan dari PWI oleh Dewan Kehormatan PWI karena diduga terlibat dalam kasus skandal keuangan organisasi yang sering disebut kasus cash back” jelas Zulmansyah di Jakarta, Rabu (2/10).

Pemberhentian ini dilakukan sesuai dengan aturan PD, PRT dan KPW PWI, dan seluruh pihak diharapkan menghormati keputusan Dewan Kehormatan PWI tersebut.

Namun, HCB justru mengabaikan dan melawan keputusan DK PWI dan menyebarkan narasi yang keliru di hadapan publik, terutama di kalangan anggota PWI.

“HCB selalu menyebutkan Keputusan DK PWI tidak sah. Menyebutkan dirinya adalah pengurus yang sah sesuai AHU Kemenkumham. Padahal dalam AHU Kemenkumham tersebut, ada juga nama Pak Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI yang memberhentikan HCB. Itu juga menjadikan dasar Dewan Pers menerbitkan SK agar HCB meninggalkan lantai 4 Gedung Dewan Pers,” jelas Zulmansyah.

Setelah terbit SK Dewan Pers tersebut, sekitar 150 wartawan dari PWI DKI Jakarta, PWI Babel, PWI Banten, PWI Riau, PWI Sumatera Barat dan PWI Jawa Barat, menyatakan mendukung SK Dewan Pers dan bersama-sama ingin mengosongkan lantai 4 Gedung Dewan Pers.

Ada juga satpam Dewan Pers dan pihak kepolisian dari Polrestabes Jakarta Pusat hadir di lantai 4.

Faktanya, saat akan dikosongkan, HCB dan M Nasir menolak keluar ruangan untuk meninggalkan lantai 4.

Bahkan berulang-ulang sudah dinegosiasikan memilih tetap bertahan, sampai akhirnya lantai 4 dikunci gembok oleh pengurus PWI dari daerah, disaksikan satpam dan juga pengurus PWI Pusat versi HCB.

“Fakta lain yang perlu diluruskan adalah tidak ada preman hadir di lantai 4. Semuanya adalah wartawan yang Pro PWI berintegritas dan anti cash back, yang juga mendukung keputusan Dewan Pers,” ujar Zulmansyah.

Ketua Dewan Penasehat PWI Ilham Bintang, menambahkan, berdasarkan informasi dari saksi di lokasi, HCB tidak terkunci hari itu, melainkan secara sadar menolak untuk keluar dari kantor meskipun sudah ada permintaan resmi dari pihak berwenang.

“Pada hari itu, kantor PWI memang tidak boleh digunakan oleh pihak manapun atas arahan (surat) Dewan Pers, namun Hendry memilih untuk bertahan di dalam,” ujar Ilham Bintang, Rabu (2/10).

Selain itu, Ilham juga mengungkapkan bahwa wartawan yang datang ke kantor PWI saat itu bukan untuk memprovokasi, melainkan untuk menegakkan aturan dan SK Dewan Pers.

Wartawan yang merupakan anggota PWI dari DKI Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Sumbar dan Jawa Barat telah mengetahui bahwa HCB sudah diberhentikan dan hadir untuk memastikan aturan organisasi dijalankan.

Ini merupakan bagian dari upaya untukmenegakkan PD PRT PWI, menjaga integritas organisasi PWI serta dunia pers di Indonesia.

Ilham menuturkan kronologi lengkap dari peristiwa tersebut disampaikan langsung oleh saksi yang berada di tempat, keduanya anggota PWI yakni Adnan NS dan Edison Siahaan, menyaksikan secara langsung bagaimana situasi berkembang.

“Mereka memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana HCB menolak meninggalkan kantor meskipun sudah ada permintaan dari aparat keamanan,” terang Ilham Bintang.

Lebih lanjut, PWI Pusat kini mematuhi proses penggembokan kantor PWI dari Dewan Pers yang dilakukan dengan pengawalan penuh dari pihak kepolisian.

Pihak PWI juga memperingatkan bahwa jika Hendry melaporkan kejadian ini ke polisi dengan narasi yang salah, hal itu dapat dianggap sebagai laporan palsu yang memiliki konsekuensi hukum serius.

“Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada klaim yang tidak berdasar dan tetap berpegang pada fakta yang ada. PWI menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan kebenaran dan menjaga integritas dunia pers di Indonesia,” ujar Zulmansyah.

Sebelumnya, mantan Ketum PWI HCB telah diberhentikan dari pengurus PWI setelah diduga terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana bantuan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI BUMN senilai Rp1,7 miliar dari total Rp6 miliar.

Kasus ini telah dilaporkan oleh wartawan PWI Edison Siahaan dan HM Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) ke Bareskrim Mabes Polri.

Juga sudah dilaporkan oleh anggota DK PWI Pusat Helmi Burman ke kepolisian.

Kasus yang dikenal sebagai “PWI Gate” atau “Kasus Cash Back” ini mendorong Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang diketuai oleh Sasongko Tedjo mengeluarkan surat pemberhentian penuh terhadap HCB yang diikuti PWI Provinsi DKI Jakarta dengan mencabut keanggotaan HCB sesuai aturan PD PRT PWI.

Kedatangan mereka untuk mendesak kubu Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung, Hendry CH Bangun (HCB), agar segera mengosongkan kantor PWI Pusat sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 tertanggal 29 September 2024.

Ketegangan sempat terjadi antara kedua kubu, lantaran Hendry CH Bangun dianggap tidak mematuhi keputusan Dewan Pers yang menginstruksikan pengosongan kantor per 1 Oktober 2024. Ketegangan ini nyaris berujung pada adu fisik antara kedua kelompok di lokasi kantor PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sekitar 40 anggota PWI dari kubu KLB Jakarta datang untuk memastikan bahwa kantor PWI Pusat sudah dikosongkan.

Mereka berpatokan pada surat keputusan Dewan Pers yang menegaskan agar kedua kubu yang berkonflik menghentikan segala aktivitas organisasi terhitung sejak 1 Oktober 2024.

Surat Keputusan Dewan Pers tersebut sudah ditempel di beberapa titik di Gedung Dewan Pers. Namun, hingga Selasa siang, Hendry CH Bangun masih bertahan di kantor PWI Pusat dan menolak meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas. Bahkan, ia menolak ketika diminta aparat kepolisian untuk keluar dari kantor.

Sebagai respons, kubu yang mendukung keputusan Dewan Pers mengambil langkah tegas dengan merantai dan menggembok pintu kantor PWI Pusat. Sebelum menggembok pintu, salah satu anggota PWI kubu HCB, Dadang Rahmat mengatakan di dalam sudah tidak ada orang.

Setelah itu mereka juga menyerahkan kunci gembok kepada petugas keamanan Gedung Dewan Pers sebagai bentuk nyata pelaksanaan perintah Dewan Pers.

Surat keputusan Dewan Pers, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, menyatakan bahwa kantor PWI Pusat dihentikan penggunaannya sementara waktu oleh kedua kubu. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas organisasi dan melindungi kepentingan seluruh anggota PWI yang sedang berkonflik.

Ketua Satgas Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keutuhan organisasi dan mencegah eskalasi konflik.

Konflik internal di PWI Pusat ini berawal dari dugaan penggelapan dana hibah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp6 miliar yang melibatkan Hendry CH Bangun.

Sebagai akibatnya, Dewan Kehormatan PWI memecat Hendry dari jabatannya, dan KLB di Jakarta menetapkan Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat secara aklamasi.

Selain Ninik Rahayu, ikut menerima audensi PWI Pusat anggota Dewan Pers lainnya, yakni Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Yadi Hendriana dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli.

Pengurus PWI Pusat yang hadir Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, Anggota Dewan Kehormatan Banjar Chaeruddin dan Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, yang sekaligus Ketua Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) PWI.

Marah Sakti Siregar dalam audensi itu melaporkan pelaksanaan KLB PWI pada 18 Agustus lalu yang berlandaskan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 10 ayat 7 yang berbunyi: apabila Ketum PWI berhalangan tetap pelaksana tugas (Plt) dalam rapat pleno pengurus pusat.

Selanjutnya Plt menyiapkan KLB untuk memilih Ketum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yang baru selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

“Setelah terbitnya SK DK Nomor 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR tanggal 16 Juli 2024 tentang Pemberhentian Penuh Hendry Ch Bangun sebagai anggota PWI, yang dikuatkan dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor O1/BA.RPH/PWI-P/VII/2024 tanggal 17 Juli, maka sah HCB bukan lagi anggota PWI dan dengan demikian Ketum PWI Pusat dinyatakan berhalangan tetap sesuai PD PRT PWI sehingga digelarlah KLB untuk memilih Ketum PWI Pusat yang baru,” jelas Marah Sakti.

Dalam KLB PWI, hadir 20 utusan PWI Provinsi. Sesuai ketentuan PRT pasal 26 ayat 2 menyebutkan, kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi atau 26 utusan PWI Provinsi.

Ayat 3 menyebutkan, jika yang hadir kurang dari dua pertiga, kongres ditunda selambat-lambatnya tiga bulan dengan ketentuan kongres sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari dua pertiga jumlah provinsi.

“Pimpinan sidang saat itu sudah menunda persidangan selama lima menit saja. Kemudian membuka persidangan kembali sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Maka KLB sah, legal konstitusional sesuai dengan ketentuan PD PRT dan dilanjutkan. Akhirnya terpilih saudara Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum dan saudara Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI secara aklamasi,” ujar Marah Sakti.

Jadi pelaksanaa KLB PWI bukan lahir tiba-tiba. Tapi prosesnya sesuai mekanisme organisasi dan merujuk pada PD PRT PWI hasil Kongres XXV PWI di Bandung.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang menjelaskan, terbitnya sanksi terhadap HCB dan tiga pengurus PWI Pusat bermula dari masalah keuangan organisasi yang viral sekarang ini dengan istilah cash back.

Dimana uang organisasi senilai Rp1.080.000.000 diambil sebagai cash back untuk Forum Humas BUMN yang belakangan dibantah oleh FH BUMN dan HCB sendiri tidak mau atau tidak bisa menyebutkan nama penerima cash back tersebut. Sehingga diberikanlah sanksi organisasi.

Makanya, sebut Ilham Bintang, PWI dengan Ketum HCB sering disebut-sebut sebagai PWI Cash Back. Sementara PWI KLB dengan Ketum Zulmansyah Sekedang yang didukung mayoritas senior dan mayoritas PWI Provinsi disebut PWI yang “Menegakkan Integritas dan Marwah Organisasi.”

Setelah KLB, menurut Ilham Bintang, PWI cash back sudah tamat. PWI hasil KLB lah yang eksis dan diamanahkan untuk menjalankan roda organisasi. Untuk kembali menegakkan integritas wartawan dan marwah organisasi.

“Karena itu, kalau ada gagasan rekonsiliasi, itu hal yang baik untuk organisasi PWI. Mari kita semua anggota bergabung dengan PWI hasil KLB dan meninggalkan PWI cash back. Itu baru benar,” tegas Ilham Bintang.

Pada kesempatan itu, Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang juga menyampaikan soal penggunaan Kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, soal UKW mandiri yang akan digelar PWI Jatim dan PWI Jabar, serta hal-hal lain yang berkaitan antara PWI dengan Dewan Pers.

Sementara Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan terima kasih atas penjelasan pengurus PWI Pusat berkaitan dengan KLB dan dinamika di PWI. Terkait soal rekonsiliasi, DP tidak akan mencampuri dan sepenuhnya diserahkan kepada PWI.

Sedangkan soal pemakaian Kantor PWI Pusat dan pelaksanaan UKW PWI secara mandiri, DP secepatnya akan menggelar Rapat Pleno dan memberitahukan hasilnya.

“Khusus soal integritas wartawan, Dewan Pers sepenuhnya mendukung untuk ditegakkan,” tegas Ninik Rahayu.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari selaku penanggung jawab HPN 2023 bersama Ketua Panitia Pelaksananya, Mirza Zulhadi, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para mitra sponsor yang telah mendukung pelaksanaan rangkaian HPN 2023 dari tanggal 7-12 Februari 2023.

“Saya bangga dan sangat berterima kasih kepada para mitra sposor yang telah memberikan dukungan yang begitu maksimal pada perhelatan HPN 2023,” kata Atal S. Depari.

Atal S. Depari menguraikan peran besar Pemerintah Provinsi Sumut yang menjadikan HPN kali ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan meriah, dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajaran Menteri kabinet Indonesia Maju, Kapolri, Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL, Ketua MPR RI, dan pejabat tinggi negara lainnya serta para duta besar negara sahabat.

“Atas nama Panitia Pusat HPN 2023 dan juga secara pribadi saya memberi apresiasi yang tinggi untuk Gubernur dan tentu penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, PWI Pusat, Dewan Pers , serta organisasi Konstituen Dewan Pers, PWI Sumut, PWI daerah se-Indonesia, dan tentunya insan pers di seluruh Tanah Air serta masyarakat umum atas terlaksananya Hari Pers Nasional 2023 yang telah berjalan dengan lancar dan sukses,” ucap Atal S. Depari.

Atal juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada para sponsor yang selalu mendukung Hari Pers Nasional dari tahun ke tahun, juga para donatur, dan semua pihak lainnya yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga kegiatan HPN bisa berjalan dengan lancar dan sukses.

Berikut ini daftar mitra sponsor yang telah mendukung dan partisipasi dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional 2023 Sumatera Utara:

1. PT Astra International Tbk

2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS)

3. PT Agincourt Resources

4. PT Artha Graha Group (Artha Graha Network, Artha Graha Peduli, Gulavit)

5. Djarum Foundation

6. PT Bank Negara Indonesia (Persero)

7. PT Bank Central Asia Tbk

8. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

9. PT Freeport Indonesia

10. PT PLN (Persero)

11. Indika Foundation

12. Triputra Group

13. PT Pertamina (Persero)

14. MNC Group

15. PT Gajah Tunggal Tbk

16. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

17. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

18. Bank Indonesia

19. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

20. PT Sugar Group Companies

21. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

22. Perum BULOG

23. PT Bukit Asam Tbk

24. MIND ID

25. Sinar Mas Land

26. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

27. PT Telekomunikasi Selular

28. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)

29. PT Jasa Raharja (Persero)

30. Harian Kompas

31. PT Asuransi Kredit Indonesia

32. Kementerian Pertanian RI

33. PT Mahkota Group Tbk

34. PT Pupuk Indonesia (Persero)

35. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

36. PT Kereta Api Indonesia (Persero)

37. Juragan99

38. PT Jaminan Kredit Indonesia

39. PT Indofood Sukses Makmur Tbk

40. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

41. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

42. PT Pos Indonesia (Persero)

43. PT Angkasa Pura I

44. PT Angkasa Pura II

45. BPJS Ketenagakerjaan

46. BPJS Kesehatan

47. PT Phapros Tbk

48. PT Aneka Tambang Tbk

49. PT Perkebunan Nusantara II

50. PT Perkebunan Nusantara IV

51. PT Bio Farma (Persero)

52. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

53. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

54. Pemerintah Kabupaten Kendal

55. PT Nestle Indonesia