Komitmen tersebut disampaikan PWI dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pertemuan membahas penyelenggaraan HPN 2027 sekaligus wacana perubahan tata kelola peringatan nasional insan pers tersebut.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan, PWI tetap menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN 2027 dengan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi dan elemen pers lainnya.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” ujar Munir.

Menurutnya, keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dapat diwujudkan melalui kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN 2027.

PWI Jelaskan Sejarah HPN

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi kepada Dewan Pers. Dokumen itu memuat penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah serta praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

Munir menjelaskan, sejarah HPN tidak dapat dipisahkan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari memiliki kaitan historis dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional kemudian dibahas dalam Kongres PWI di Padang pada 1978.

Selanjutnya, penetapan tersebut memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Munir.

Selama sekitar empat dekade, PWI menyebut penyelenggaraan HPN dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi hingga masyarakat.

Menurut PWI, praktik tersebut telah membentuk kontinuitas kelembagaan dalam penyelenggaraan HPN yang perlu menjadi pertimbangan apabila tata kelolanya hendak diperbarui.

PWI Terbuka pada Pembaruan Regulasi

PWI juga menyatakan memahami adanya pandangan mengenai perlunya pembaruan regulasi HPN.

Keppres Nomor 5 Tahun 1985 lahir sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku dan tidak mengatur secara eksplisit pihak yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan HPN.

Namun, PWI berpandangan kondisi tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mengubah praktik penyelenggaraan HPN secara sepihak.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI menilai hubungan antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers idealnya dibangun dalam semangat kemitraan untuk memperkuat kehidupan pers nasional.

Karena itu, rencana memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers dalam HPN dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan, bukan justru menjadi sumber pertentangan antarlembaga pers.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Sejumlah anggota Dewan Pers juga menyampaikan pandangan agar HPN 2027, apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI, dapat dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Pandangan tersebut mendapat respons positif dari PWI.

Munir menegaskan bahwa mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI dalam HPN tidak berarti menjadikan kegiatan tersebut eksklusif.

Menurutnya, HPN justru harus menjadi momentum yang mempertemukan seluruh elemen pers nasional.

“HPN adalah milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers,” tegasnya.

PWI pun menyatakan siap memperluas ruang kolaborasi dalam HPN 2027, termasuk dalam penyusunan agenda, kepanitiaan serta berbagai kegiatan yang akan digelar.

HPN 2027 Jadi Momentum Persatuan Pers

Pertemuan PWI dan Dewan Pers di Jakarta diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih terbuka.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus menghilangkan kontinuitas sejarah penyelenggaraan HPN yang selama ini dijalankan PWI.

PWI selanjutnya akan mempersiapkan HPN 2027 dengan semangat mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“Sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” kata Munir.

Dengan semangat tersebut, HPN 2027 di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi peringatan Hari Pers Nasional, tetapi juga ruang kolaborasi seluruh insan pers untuk memperkuat profesionalisme, persatuan dan kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam undangan resmi yang disampaikan oleh Panitia HPN 2025, kegiatan ini akan dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia, bersama para pengurusnya.

HPN 2025 dirancang dengan rangkaian agenda yang mencakup seminar, diskusi, dan konvensi nasional, di mana isu-isu strategis seperti peran media dalam pembangunan bangsa, kebebasan pers, dan tantangan etika jurnalistik akan menjadi topik utama.

Acara akan diawali dengan Welcome Dinner, yang dirancang sebagai ajang silaturahmi antara insan pers dengan para pemangku kepentingan.

Rangkaian kegiatan berikutnya akan meliputi seminar dan diskusi yang membahas isu-isu krusial seperti tantangan disrupsi digital dan peluang ekonomi kreatif berbasis media.

Salah satu agenda utama adalah Konvensi Nasional Media Massa, yang diharapkan menjadi forum strategis untuk merumuskan kebijakan dan langkah nyata dalam menghadapi dinamika industri media.

Puncak perayaan HPN 2025 dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2025, yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Kehadiran Presiden menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi.

Panitia HPN 2025 telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk memastikan kenyamanan para peserta.

Setiap PWI provinsi akan mendapatkan akomodasi berupa tiga kamar selama pelaksanaan acara, mulai dari tanggal 6 hingga 10 Februari 2025.

Selain itu, layanan transportasi lokal termasuk penjemputan dari Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju lokasi kegiatan juga telah disediakan.

Zulmansyah Sekedang, Penanggung Jawab HPN 2025, menyampaikan bahwa perayaan ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan juga kesempatan untuk memperkuat peran pers dalam membangun bangsa.

“HPN 2025 di Riau menjadi momentum penting untuk merayakan dedikasi insan pers sekaligus merumuskan peran strategis media dalam menjawab tantangan zaman,” ujar Zulmansyah Sekedang, di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

M. Selamet Susanto” Ketua Panitia HPN 2025 menjelaskan, dalam era digital yang penuh tantangan ini, pers menghadapi perubahan besar dalam cara informasi diproduksi, disampaikan, dan diterima oleh publik.

Oleh karena itu, HPN 2025 diharapkan menjadi forum diskusi strategis untuk merumuskan solusi yang relevan, serta mempertegas komitmen pers sebagai pilar demokrasi yang kredibel dan berintegritas.

“Saya berharap, HPN 2025 dapat menjadi inspirasi bagi para insan pers untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” jelas Marthen.

Informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat diperoleh melalui Sekretariat Panitia Pusat HPN 2025.

Panitia mengundang seluruh Ketua PWI Provinsi dan Ketua PWI Kabupaten/Kota untuk hadir bersama pengurusnya, di mana surat undangan pemberitaan awal sudah dikirim melalui pesan WhatsApp.

Informasi dan konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui kontak panitia, yaitu:
• Aliffia (0882-2017-0952)
• Wachyono (0822-6063-1287)

Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak, HPN 2025 diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan pers Indonesia.

Tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan bangsa melalui media yang bertanggung jawab. ***

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

“Seminar Pers nantinya akan kita rancang semacam ‘Seruan Medan’ lah, yang mengetengahkan pers Indonesia itu seperti apa, kedepan baiknya seperti apa. Selain itu akan ada seminar olahraga yang materinya tentang PON, dimana Medan dan Aceh menjadi tuan rumah. Nantinya kita bicarakan persiapan dua kota itu serta persiapan tempat pertadingannya, bagaimana. Itulah dua seminar yang utama,” ungkap Mirza Zulhadi usai rapat Panpel HPN di Kantor PWI Pusat, Senin (5/12).

Dikatakannya, selain itu, seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan HPN juga akan ada pameran pers.

“Pameran pers nantinya ditampilkan pers dari masa ke masa berujung pada Metaverse. Kita akan mencoba menggambarkan metaverse itu seperti apa sih, dunia virtual itu seperti apa. Nah selain itu, juga akan diadakan konvensi yang membicarakan masa depan dunia jurnalisme dan masa depan media. Itu dari Dewan Pers pematerinya,” ujar Mirza Zulhadi.

Mirza Zulhadi yang juga Sekjen PWI Pusat ini menjelaskan, selain seminar dan kovensi, ada yang baru diketengahkan di HPN 2023 Medan tersebut, yakni akan digelarnya pertemuan Confederation of ASEAN Journalist (CAJ).

“CAJ akan digelar di HPN 2023 nanti karena Presiden CAJ dari Indonesia, yakni Ketua PWI Pusat sendiri, Pak Atal S Depari. CAJ nanti akan melakukan dialog internasiol dengan mengundang nara sumber dari Eropa dan Amerika. Acara ini nantinya akan dilaksanakan secara daring dan tatap muka,” tutur Mirza Zulhadi.

HPN 2023 di Kota Medan, lanjut Mirza Zulhadi, juga akan diadakan bakti sosial, penanganan masalah stunting serta tur ke Danau Toba bagi peserta HPN 2023.

Namun tur ke Danau Toba bagi peserta HPN ini masih tentativ karena harus disesuaikan dengan jadwal,” kata Mirza Zulhadi.

Pendistribusian paket pangan dilaksanakan di dua tempat berbeda. Selain di Sekretariat PWI Kota Bandung, Jl. Ahmad Yani 262 (Stadion Sidolig) juga didistribusikan di Hotel Mercure Jl. Lengkong Besar, Regol, Kota Bandung.

Pendistribusian paket pangan gratis bagi para jurnalis di hotel Mercure dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana tugas (Plt.) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, Ketua PWI Kota Bandung, Hardiyansyah dan Branch Manager ACT Bandung Raya, Wina Siti Maesaroh, seusai acara “Bandung Menjawab” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung.

Ketua PWI Kota Bandung, Hardiyansyah mengapresiasi langkah ACT yang bisa andil dalam kegiatan HPN 2022. Paket pangan yang diberikan kepada para wartawan tentu cukup bermanfaat, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Pasalnya tidak sedikit juga wartawan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Tidak sedikit dari anggota PWI Kota Bandung juga terkena dampak oleh adanya pandemi Covid-19. Maka bantuan yang diberikan ACT sedikitnya dapat mengurangi beban para jurnalis,”kata Andi, sapaan akrab Hardiyansyah.

Andi menjelaskan, kolaborasi ACT dan PWI Kota Bandung sudah terjalin cukup lama. Namun demikian ia berharap hubungan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan tersebut dapat ditingkatkan lagi.

“Saya harap kolaborasi terus dijalin, bahkan ditingkatkan, sehingga betul-betul terjadi simbiosis mutualisma, hubungan yang saling menguntungkan bagi keduabelah pihak,” tandasnya.

Sementara itu Wina Siti Maesaroh, Branch Manager ACT Kota Bandung mengaku bersyukur dapat berpartisipasi dalam kegiatan HPN bersama PWI Kota Bandung dan Pemerintah kota Bandung dengan memberikan kadeudeuh (tanda sayang) berupa pangan gratis bagi para wartawan. Mengingat kegiatan itu sejalan dengan program ACT, yakni Bandung Lautan Dermawan (Balad).

Wina berharap ACT dapat terus berkolaborasi dengan para wartawan dan Pemkot Bandung dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan lain.

“Alhamdulillah ACT dapat turut berpartisipasi pada peringatan HPN bersama PWI Kota Bandung dan Pemkot Bandung. Semoga ACT, wartawan dan Pemkot Bandung bisa terus berkolaborasi dalam hal kemanusiaan”pungkas Wina

Kejuaraan ini mengusung tema, tantangan media di tengah Pandemi Covid-19 , diperuntukan bagi para insan pers se-Jabar, yang bekerja baik di media nasional maupun lokal. (cetak, online, radio maupun televisi).

Artikel yang dilombakan harus terlebih dahulu dimuat di media masing masing atau media lain, dalam kurun waktu 25 Januari 2022- 28 Februari 2022. Jumlah karya yang dikirimkan setiap peserta maksimal 2 artikel.

Karya jurnalistik yang diikutkan sertakan merupakan lomba karya jurnalistik berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Peserta sendiri jangan lupa mengirimkan salinan/scan kartu pers, scan KTP, dan nomor telepon.

Karya jurnalistik dikirim melalui alamat email : lombajurnalistikpwijabar@gmail.com

Teknisnya, setiap peserta jangan lupa mencantumkan kategori tulisan dengan hurup KAPITAL dalam subjek email diikuti nama lengkap, nama media, tanggal dimuat.(Contoh : OPINI, Pulan, transjabar.com, Dimuat 21 Februari 2022).

Untuk informasi lebih lanjut atau narahubung Jejep Falahul Alam (085221599942) Gyok Riswoto (081222155500).

Dewan juri sendiri berasal dari kalangan profesional yaitu Ketua PWI Provinsi Jawa Barat. Praktisi pers, akademisi dan ahli pers.

Pemenang lomba sendiri akan diumumkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Jawa Barat, Maret 2022 dan akun instagram @pwijawabarat

Keputusan dewan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani surat menyurat. Namun panitia berhak membatalkan pemenang, jika di kemudian hari ditemukan bukan karya asli. Hadiah maupun piagam penghargaan pun ditarik kembali.

Koordinator Lomba Karya Jurnalistik Jejep Falahul Alam menjelaskan, guna menjaga kenetralan saat dilakukan penjurian, panitia tidak akan memperlihatkan identitas kepesertaan dan medianya.

Maka dari itu, setiap peserta diharapkan mengirimkan karya tulisnya dalam format MS Word. Sedangkan bukti siaran dapat dikirimkan dalam format PDF atau JPG. “Tulisan lomba harus asli karya sendiri, bernilai, inovatif, inspiratif bermanfaat dan bukan plagiat,”tegasnya.

Mengenai kriteria penilian lomba artikel atau opini ini, lanjut dia, tulisan karya harus mampu memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Termasuk harus dapat memberikan gagasan atau ide-ide yang inspiratif sekaligus kritik yang membangun.

“Objektivitas, kedalaman dan kelengkapan materi itu pun menjadi bahan penilian dari dewan juri,”ucapnya.

Jejep menambahkan, tujuan utama dari penyelengaraan lomba karya jurnalistik ini, bukan hanya sekedar perlombaan yang pada umumnya dilakukan.

Namun yang terpenting, memberikan apresiasi atas gagasanya maupun karyanya, dalam menyikapi tantangan media di tengah Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan dua tahun ini.

“Kegiatan lomba menulis artikel ini dimaksudkan untuk memeriahkan HPN PWI Jabar tahun 2022. Tujuannya melestarikan budaya literasi, mengedukasi masyarakat, serta mengurai tantangan media di masa pandemi Covid-19, sekaligus memberikan solusi atas persoalan tersebut,” paparnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.

Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu. Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini,” tutur Atal.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain,Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Memorandum of Understanding (MoU) akan diteken pada Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Saya siap hadiri HPN di Kendari dan Siwo Pusat yang akan mensosialisasikan DBON saat Rakernas serta memberikan penghargaan kepada para inisiator olahraga nasional,” kata Menpora Zainudin Amali.

DBON sebagai perwujudan  Perpres No.86 Tahun 2021 sangat  diperlukan. Pasalnya,  Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON ini akan jalan dengan baik di daerah-daerah terutama di 10 sentra kalau melibatkan media sebagai fungsi kontrol.

“Kami siap kerjasama. Keterlibatan pers sangat penting untuk mengingatkan pemerintah daerah dalam tugas mereka tentang Perpres No.86 tahun 2021,” kata Zainudin Amali saat menerima PWI Pusat di ruang kerjanya di Senayan Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Menpora dalam pertemuan tersebut didampingi Deputi IV bidang pembinaan olahraga prestasi Chandra Bakti dan staf khusus Mahfudin Nigara. Sedangkan dari pihak PWI Pusat dipimpin langsung Ketua Umum Atal S Depari, Sekjen Mirza Zulhadi serta Ketua Siwo Pusat Gungde Ariwangsa dan sekretaris Suryansyah.

“Ini perintah presiden. Ada perintah untuk kepala daerah membuat tim kordinasi. Kalau saat ini belum mereka bentuk, berarti perlu diingatkan,” ujar Amali.

Lebih lanjut dikatakan jika pers berperan aktif mensosialisasikannya diharap informasi DBON dapat meresap dengan baik di insan olahraga Indonesia.

Dalam audiensi tersebut Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari menuturkan Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) bukan hanya wartawan profesional dibidang olahraga. Tapi juga sebagai stake holder yang mempunyai peran strategis dalam mengembangkan pembinaan olahraga nasional.

“Mereka bukan hanya ahli menulis berita olahraga, tapi juga sebagai salah satu stake holder yang mampu merangsang para atlet untuk berprestasi,” ujar Atal Depari.

Untuk lebih konkret dan mempertajam sosialisasi, Atal S Depari menyerahkan draf MoU yang nanti akan ditandatangani dalam rangkaian peringatan HPN di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Pak Menpora agar lebih konkrit akan pentingnya sosialisasi DBON, kami dari PWI khususnya SIWO menyampaikan draf MoU. Nanti melalui Bapak Deputi agar ditelaah dan final nanti ditandatangani dalam rangkaian HPN di Kendari,” kata Atal.

Lebih lanjut dikatakan nota kesepahaman bukan hanya mensosialisakan DBON ke seluruh perwakilan Siwo di 35 derah dari 34 provinsi. Tapi juga ada item-item lainnya yang tidak kalah penting.

Atal Depari menyebut ada rencana mewujudkan Pusat Informasi Olahraga Nasional Indonesia Raya (Pionir) yang bisa menjadi rujukan pengetahuan dan pemberitaan tentang perkembangan olahraga tanah air. Pun Indonesian talent scouting guna menunjang pencarian bibit berbakat dari 14 cabor prioritas DBON.

Rakor ini membahas kesiapan Pemprov Sultra sebagai tuan rumah, termasuk penyampaian progres panitia pusat untuk menyukseskan agenda tahunan wartawan seluruh Indonesia ini.

Hadir secara virtual, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama Sekjen Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Pusat Auri Jaya dan Pengurus lainya. Dari Kendari sebagai panitia lokal, hadir Sekprov Nur Endang Abbas yang juga ketua panitia tingkat Lokal, Kadis Pendidikan Asrun Lio sebagai sekretaris bersama Kadis Kominfo M. Ridwan Badallah, Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, dan beberapa pengurus PWI.

Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, memastikan Sultra sebagai tuan rumah perayaan HPN 2022, apapun kondisinya. Meskipun pandemi Covid-19 nanti belum berakhir sampai puncak HPN di Februari 2022, perayaan tetap dipusatkan di Kendari. Hanya bentuk acaranya akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Atal juga menyampaikan, kepanitiaan pusat sudah terbentuk. Sehingga panitia lokal juga harus segera dirampungkan. Sebab tahapan seharusnya sudah dapat berjalan.

“Sudah harus berjalan tahapan. Ada banyak kegiatan yang melibatkan publik dan institusi pemerintah. Ada seminar-seminar, bakti sosial, konvensi media, anugerah kebudayaan, lomba karya jurnalistik, dan kegiatan lainya. Ini harus dipersiapkan sejak sekarang,” jelas Atal.

Untuk menyukseskan itu, PWI pusat juga meminta Sekda Provinsi Sultra untuk mengsingkronkan dengan pihak pihak yang akan terlibat di daerah untuk koordinasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka HPN tersebut.

Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, menyatakan kesiapan menyukseskan HPN di Kendari. Apalagi Gubernur Ali Mazi sangat antusias menyambut kegiatan skala nasional yang selalu menghadirkan Presiden serta komponen dan Masyarakat Pers se Nusantara. Meski nanti penyelenggaraan ketat dengan protokol kesehatan, seperti wajib PCR dan vaksin.

“Kami sudah sering menjadi tuan rumah kegiatan nasional, insyaallah dengan pengalaman itu kita bisa menyukseskan penyelenggaraan HPN di Sultra,” ucap Nur Endang.

Optimisme suksesnya penyelenggaraan HPN di Sultra juga disampaikan Ketua Panitia Pusat, Auri Jaya. Dia mengaku lega karena tuan rumah sangat antusias menyambut agenda besar ini.

“Saya optimis dengan perjalanan HPN meskipun dalam situasi pandemi. Karena tuan rumah sangat bersemangat. Selanjutnya kita sudah harus segera susun rencana kegiatan,” kata Auri yang telah tiga tahun dipercaya menjadi ketua panitia pusat perayaan HPN.

Peserta rapat sepakat, panitia pusat dan lokal sudah saatnya gas full. Dimulai dengan koordinasi tim dalam rangka pelaksanaan tahapan HPN.

Donor darah rencananya akan dilaksanakan dimulai pukul 12.00 WIB sampai 16.00 WIB di Lantai 2 gedung PMI Kota Bandung Jln. Aceh.

Ketua PWI Kota Bandung Hardiyansyah menyebutkan kegiatan tersebut bukan baru kali ini saja dilakukan PWI Kota Bandung, namun merupakan kali kedua setelah HPN 2020 lalu.

“Ini merupakan yang kedua, dimana tahun lalu kita juga menggelar donor darah dengan PMI Kota Bandung yang diikuti sedikitnya 35-40 anggota PWI,” jelas Hardiyansyah, Selasa (02/03/2021) di Sekretariat PWI Kota Bandung Jl. Ahmad Yani 262, Bandung.

Menurutnya, darah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendesak disaat masyarakat membutuhkan. Karena itu, pihaknya selalu menekankan, untuk membantu masyarakat dalam hal ini donor darah, terlebih ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Donor darah merupakan wujud kepedulian PWI Kota Bandung terhadap sesama, terutama untuk membantu PMI dalam memenuhi ketersediaan darah,” ucapnya.

Selanjutnya Hardiyansyah mengimbau kepada seluruh anggota PWI Kota Bandung agar mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan, utamanya istirahat yang cukup.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung, Hardiyansyah menyampaikan hal itu saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Kota Bandung 2021, yang digelar diruang Tengah Balai Kota Bandung dan diintegrasikan secara virtual dengan petunjuk puncak HPN 2021 tingkat pusat bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, Unsur Forkopimda, Rektor Universitas Sangga Buana (USB) Bandung, Dr. Asep Effendi, SE., M.Si., PIA., CFrA., CRBC., Ketua STAIPI, Dr. Nurmawan, M.Ag., pengurus PWI Kota Bandung dan undangan lainnya.

Pada saat HPN 2021 ini, dilaksanakan juga penandatanganan MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PWI Kota Bandung dengan Universitas Sangga Buana (USB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Persis (STAIPI), yang diantara adalah beasiswa kuliah untuk anggota PWI Kota Bandung beserta keluarganya.

Melalui kerjasama tersebut, diharapkan anggota PWI Kota Bandung bisa mendapatkan ilmu dan memberikan wartawan yang profesional dalam menyampaikan program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

“Kolaborasi ini untuk meng-upgrade ilmu teman-teman anggota PWI Kota Bandung beserta keluarga. Dan yang ingin mendapatkan tambahan ilmu, bisa berkuliah di 2 perguruan tinggi secara gratis, ”ungkap Hardiyansyah.

Sebelum penandatanganan, Rektor Universitas Sangga Buana (USB) Bandung, Dr. Asep Effendi, SE., M.Si., PIA., CFrA., CRBC., Memaparkan bahwa kerja sama ini merupakan bukti kontribusi Universitas Sangga Buana terhadap Pemerintah Kota Bandung.

Rektor USB Dr. Asep Effendi berharap, sinergitas positif antara media dengan perguruan tinggi ini dapat membantu membuat program-program untuk Bandung lebih maju.

“Di kami ada program yang namanya Bakti Sangga Buana untuk anak negeri, inilah salah satu bukti kontribusi kami terhadap Pemkot Bandung yaitu berupa beasiswa untuk anak negeri,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua STAIPI, Dr. Nurmawan, M.Ag., yang menyambut baik kolaborasi bersama PWI Kota Bandung serta siap mengimplementasikan kerjasama yang saling menguatkan satu sama lain.

Sementara Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana, dalam konteksnya menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif wartawan kota Bandung dalam mengedukasi informasi dan mengedukasi masyarakat, khususnya dalam membantu pemerintah dalam pandemi Covid-19.

“Saya merasa bangga, keluarga besar PWI kota Bandung sangat aktif dalam penyebaran informasi dan pendidikan yang terkait dengan pandemi, yang mudah-mudahan konsisten hingga masalah ini benar-benar tuntas,” katanya.

Yana berharap berita peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 dapat menjadi momentum peran dan konsistensi wartawan dalam membantu penyebaran virus corona. Salah satunya dengan informasi yang menyeluruh tentang pandemi dan selalu mengajak masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan.

“Peringatan HPN 2021 harus menjadi momentum peningkatan peran dan konsistensi wartawan dalam membantu penyebaran virus corona, agar kehidupan warga kembali pulih seperti sediakala,” tambahnya.

MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, ditandatangani oleh Ketua PWI Kota Bandung H. Hardiyansyah, SH., Rektor USB Dr. Asep Effendi, SE., M.Si., PIA., CFrA., CRBC., Dan Ketua STAIPI, Dr. Nurmawan, M.Ag., dengan disaksikan oleh Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana, SE., MM., Dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Ade Supriadi, SE.