Pemeriksaan empat pengurus teras PWI Pusat sebagai “saksi kunci” itu dijadwalkan berlangsung mulai hari Rabu (8 Januari 2025) sampai Jumat (10 Januari 2025) di Polda Metro Jaya.

Kasus penggelapan cashback dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW PWI) yang terjadi pada Desember 2023 hingga Februari 2024 ini diduga melanggar Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Penanganan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Hendri Bangun dan Sayyid Iskandar berdasarkan laporan dari H. Helmi Burman, anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

Kasus ini bermula dari penyelewengan dana hasil kerja sama antara PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN.

Laporan Helmi Burman menyebutkan bahwa dana sebesar Rp1,08 miliar diduga telah diselewengkan, termasuk penarikan tunai senilai Rp540 juta yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN.

Selain cashback, penyelewengan lainnya dana UKW yaitu aliran dana berupa fee atau komisi kepada oknum pengurus organisasi sebesar Rp.691 juta.

“Menurut penyidik Bareskrim, bukti yang disampaikan sejauh ini sudah cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran Pasal 372, 374, dan 378 KUHP,” ujar Helmi Burman pada Selasa (7/1/2025).

Laporan ini telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM.

Helmi juga telah menyerahkan berbagai alat bukti, seperti hasil investigasi internal DK PWI, dokumen resmi, dan bukti transaksi keuangan.

Pasal-pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman yang cukup berat.

Pasal 372 KUHP memiliki ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara, Pasal 374 KUHP hingga 5 tahun penjara, dan Pasal 378 KUHP hingga 4 tahun penjara.

Helmi menegaskan bahwa laporan ini bertujuan untuk menegakkan integritas organisasi, bukan semata-mata untuk menghukum.

“Kami hanya ingin membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik ( KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Peraturan Dasar Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Jika ada konsekuensi hukum, itu adalah risiko atas perbuatan mereka sendiri,” jelas Helmi.

“Gugatan ini sangat memprihatinkan. Silakan masyarakat menilai sendiri bagaimana tindakan ini mencerminkan integritas seorang wartawan,” tambah Helmi.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Pemanggilan saksi-saksi kunci merupakan bagian dari upaya untuk memastikan fakta-fakta terungkap dan keadilan ditegakkan.**

Pemilihan tersebut diselenggarakan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PWI yang diadakan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, pada Minggu 18 Agustus 2024.

Pemilihan ini berlangsung di tengah situasi internal PWI yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan dan perbedaan pendapat di antara anggotanya.

Namun KLB ini melalui proses pemilihan yang berjalan dengan lancar dan penuh keharmonisan. Hanya ada satu calon yang maju dalam bursa pemilihan, yakni Zulmansyah Sekedang.

Dua calon lainnya, Ahmad Munir dan Rajab Ritonga, memilih untuk mundur dari pencalonan, menjadikan Zulmansyah sebagai satu-satunya kandidat yang layak untuk dipilih.

Dengan demikian, Zulmansyah terpilih secara aklamasi, menggantikan posisi Hendri CH Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PWI.

Kongres Luar Biasa ini tidak hanya berfokus pada pemilihan Ketua Umum PWI, tetapi juga dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI untuk sisa masa bakti.

Sasongko Tedjo pun terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DK PWI. Dengan terpilihnya duet Zulmansyah Sasongko ini, diharapkan PWI dapat semakin solid dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dan peran sentral PWI dalam mendukung kebebasan pers serta meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Zulmansyah juga secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi jika di masa kepemimpinannya ditemukan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.

“Saya tidak akan melawan, saya siap disanksi jika melanggar,” ujar Zulmansyah.

Pernyataan ini disampaikan untuk menunjukkan komitmen Zulmansyah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk dirinya, yang kebal terhadap aturan organisasi.

Dengan sikap tegas ini, Zulmansyah berharap dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota PWI dalam menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

KLB kali ini dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan dalam tubuh PWI, terutama setelah adanya perselisihan internal yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Para peserta kongres yang sepakat bahwa kepemimpinan baru di bawah Zulmansyah harus mampu membawa perubahan positif dan memperkuat solidaritas di antara para wartawan. Dengan terpilihnya Zulmansyah secara aklamasi, harapan besar pun dipikulnya untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik dan lebih kuat.

Selain fokus pada pemulihan internal, Zulmansyah juga menekankan pentingnya peran PWI dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks. Dunia jurnalistik saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi digital, fenomena berita palsu (fake news), hingga ancaman terhadap kebebasan pers. Menurut Zulmansyah, PWI harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.

Ketua Panitia KLB Mara Sakti Siregar berterima kasih atas suksesnya acara ini dan bangga dengan hadirnya 21 Provinsi yang hadir dalam KLB. Dengan terpilihnya Zulmansyah sebagai Ketua Umum yang baru bisa memicu semangat kita untuk bersama sama mengembalikan PWI Ke jalan yang benar sesuai tema KLB kali ini “Menjaga Marwah Organisasi,Menegakkan Integritas Wartawan”

Tampak hadir sejumlah sesepuh PWI, Tribuana Said, Ilham Bintang, Wina Armada, Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Mirza Zulhadi, Nurjaman Mohctar dan sejumlah peninjau dari daerah.