Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen atau sekitar 3,5 persen di atas target yang ditetapkan, yakni 77,5 persen.  Ini di atas partisipasi Pemilu sebelumnya pada 2014, tingkat partisipasi pemilih 70 persen untuk Pilpres dan 75 persen untuk Pileg. Tingginya tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator Pemilu berjalan sukses dan proses demokrasi berjalan lancer.  

Dalam pandangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terlepas dari peran pers nasional.  Pers indonesia secara umum mampu menetralisir epidemi hoaks politik yang melanda masyarakat. Bahkan sejumlah media arus utama online menyediakan rubrik khusus untuk mengecek apakah sebuah informasi itu hoaks atau sesuai fakta. Selain itu, pers lebih fokus ke pemberitaan tentang visi misi dan program para kandidat, baik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon anggota legislatif.

Meski demikian, harus diakui pesta demokrasi lima tahunan itu juga meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Keterbelahan sebagian pemilih karena hanya dua pasang calon, sedikit banyak berdampak pada dunia pers. Independensi media banyak dipersoalkan publik. Beberapa media cenderung berpihak pada salah satu kandidat. Berita-berita atau informasi yang disuguhkan cenderung membangun citra positif kandidat tertentu dan cenderung merugikan atau membangun citra negatif candidat lainnya.

Di samping itu, profesionalisme pers juga mendapat perhatian serius. Beberapa media kurang hati-hati pada informasi yang berbau hoaks. Bukannya menghindar, alih alih justru turut menyebarluaskannya. Termasuk media arus utama sering kali tidak melakukan tiga prinsip utama jurnalistik, klarifikasi, konfirmasi, dan verifikasi. Informasi yang bernada hoaks langsung disiarkan di media berbasis jurnalistik secara ramai-ramai. Contohnya kasus Ratna Sarumpaet, belakangan diketahui adalah hoax.

Tahun 2020 adalah juga tahun politik. Akan diselenggarakan 270 pilkada di seluruh Indonesia. Diharapkan kelemahan-kelemahan sebagaimana disebutkan di atas tidak terulang. Media tidak boleh partisan. Media jangan ikut menyebarkan hoaks. Media harus kembali kepada jatidirinya dan tetap menjaga independensi news room dan bekerja secara profesional  dengan melakukan uji informasi melalui konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi.

Wartawan juga jangan sampai ikut-ikutan menjadi tim sukses dalam pilkada atau bahkan terjun dalam politik praktis. Hal ini akan sangat mengganggu independensi media dan kepercayaan publik. Pers lokal harus bisa menjaga indepedensi dan profesionalismenya dalam pilkada tahun 2020.

Kekerasan Terhadap Wartawan

Terkait kekerasan terhadap wartawan, baik yang dilakukan oleh aparat negara, organisasi massa, maupun warga masyarakat, juga masih saja terjadi. Kekerasan tersebut tidak hanya berupa fisik seperti penganiayaan atau pemukulan, tetapi juga teror. Sekadar contoh, seorang wartawan di Aceh rumahnya dibakar orang tak dikenal, sebagian kantor PWI Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, juga sempat dibakar, dan kantor redaksi sebuah harian di Bogor, Jawa Barat, diserbu simpatisan partai politik tertentu.

Penegakan hukum terkait kasus yang melibatkan wartawan juga belum sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan MoU antara Kapolri dan Ketua Dewan Pers nomor 2/DP/MOU/2/2017-II-2017 yang ditandatangani pada 9 Februari 2017.

Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf C UU Pers disebutkan Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Pertimbangan atas pengaduan  masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C adalah yang berkaitan dengan hak jawab, hak koreksi, dan dengan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam MoU Kapolri dan Ketua Dewan Pers di antaranya disebutkan,  apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan Pers maka penyelesaiannya mendahulukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain. Di samping itu, apabila Polri  menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan Pers dalam proses penyelidikan dan penyidik berkonsultasi dengan Dewan Pers

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa pers tidak semuanya diproses sesuai UU Pers dan MoU tersebut. Di sejumlah daerah, polisi  sebagai penerima pengaduan  masyarakat atas pemberitaan, langsung memproses menggunakan UU non Pers, misalnya UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP.

Sekadar contoh adalah kasus yang terjadi pada Januari 2019. Koran Jawa Post dilaporkan pimpinan klub sepak bola di Surabaya atas dugaan fitnah dan pecemaran nama baik sebagaimana diatur pasal 310, 311 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena membuat berita yang dianggap merugikannya.

Selain itu, PWI mengimbau agar perusahaan pers tetap memperhatikan kesejahteraan wartawan. Meskipun secara bisnis hampir sebagian besar revenue industri pers dalam posisi menurun drastis, hak-hak karyawan (wartawan) sebagai pekerja secara normatif harus tetap dipenuhi.

PWI akan terus meningkatkan profesionalisme wartawan anggotanya dengan pelatihan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pelatihan kompetensi teknis wartawan pada era konvergensi media.  

Selamat tahun baru dan semoga 2020 akan lebih baik.

Jakarta, 29 Desember 2019

Persatuan Wartawan Indonesia

Atal S Depari, Ketua Umum

Mirza Zulhadi, Sekjen

Dewan Juri terdiri dari Nungki Kusumastuti, yang kita kenal sebagai penari, artis film, Dosen Institut Kesenian Jakarta, selaku ketua merangkap anggota. Ninok Leksono (Kompas/Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Agus Dermawan T (pengamat seni-budaya, penulis buku),  Atal S.Depari (Ketua Umum PWI Pusat) dan Yusuf Susilo Hartono (pelukis, wartawan senior, Pengurus PWI Pusat), sebagai anggota.

Menurut Yusuf Susilo Hartono, acara ini digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Ke-10 Bupati/Walikota  ini dipilih dari 19 Bupati dan 11 Walikota dari 18 provinsi yang mengirim proposal. ” Penilaiannya menitik beratkan pada aspek bentuk dan isi proposal.  Meliputi tata visual dan bahasa. Juga teknik penyajian, yang terdiri dari pilihan judul/program, profil daerah dan bupati/walikota, pemanfaatan media massa/sosial, landasan peraturan daerah, kebijakan program dan strategi inovasi, serta aspek pendukung berupa SDM, anggaran, hingga infra struktur,” tandasnya.

Adapun ke 10- Bupati/Walikota tersebut, mewakili tiga kategori : daerah/ kota yang ada di dalam/dekat wilayah ibu kota Negara RI; daerah/ kota yang berada/dekat ibu kota provinsi; dan daerah/kota yang jauh dari ibu kota provinsi.

Ke-10 Bupati/Walikota tersebut,  masing-masing  Walikota Tangsel, Banten, Airin Rachmi Diany; Walikota Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ibnu Sina ; Walikota  Ambon, Maluku, Richard Louhenapessy; Bupati  Tubaba, Lampung, Umar Ahmad; Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, Danny Missy; Bupati Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Soekirman; Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan Hj. Indah Putri Indriani; Bupati Gunung Kidul, DI Yogyakarta Hj. Badingah;  Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan Anang Syakhfiani; dan Walikota  Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, AS Tamrin.

Menurut Yusuf, mereka akan diundang ke Jakarta, tanggal 8-9 Januari 2020, untuk presentasi di depan Dewan Juri dan tanya jawab pendalaman proposal. Sebagai babak akhir, sebelum menerima penghargaan ini pada acara puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Februari 2020. (*)

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, selaku pihak pertama dan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor, selaku pihak kedua. Surat perjanjian kerja sama HPN itu dibawa ke Jakarta oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalsel, Kurnadiansyah, sekaligus menjadi saksi penandatangan perjanjian HPN tersebut.

Turut hadir pada acara itu, Kepala Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Akhmad Zakhrani, dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan Biro Humas Pemprov Kalsel. Sedang pihak pertama, Atal S Depari, didampingi Ketua Panitia Pelaksana HPN 2020, Auri Jaya dan Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat PWI Pusat, M. Nasir.

Dalam perjanjian itu kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam semua proses penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan HPN 2020.

Kurnadiansyah berharap, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama HPN, kedua belah pihak dapat segera menindak lanjuti persiapan HPN dengan mitra-mitra terkait.

“Secara teknis pelaksanaannya, perlu dibicarakan bersama. Kami tunggu kapan panitia pusat bisa datang ke Kalsel,” kata Kurnadiansyah.

Atal juga menyatakan akan secepatnya melakukan periapan bersama tim panitia pusat dan daerah dalam mengkonkretkan berbagai kagiatan seperti konvensi, seminar, bakti sosial kesehatan dan lain-lainnya.

“Dalam waktu dekat, tim panitia akan melakukan koordinasi ke Kalsel. HPN pasti berlangsung di sana,” kata Atal optimis.

Sedang Auri Jaya mengatakan, dengan segera menyiapkan tim panitia yang akan berangkat ke Kalsel. (Ris)

Kedatangan PWI sendiri selain bersilahturahmi juga memberikan ucapan selamat atas penunjukan kembali Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

“Selamat atas penunjukan kembali Pak Budi sebagai Menteri di tempat yang sama yakni sebagai Menteri Perhubungan,” ucap Atal S Depari mengawali pembicaraan.

Selain itu, tambah Atal, PWI juga menyampaikan beberapa hal terkait acara HPN, dimana Pemprov Kalsel sebagai tuan rumah sangat membutuhkan dukungan dari Kemenhub terkait berbagai fasilitas pembangunan di daerah Kalsel, misalnya untuk transportasi serta percepatan sarana penunjang lainya. 

“Pembangunan infrastruktur di sana juga tentu akan terus berkembang. Jadi kami sangat berharap agar HPN 2020 mampu memberi kontribusi pada citra Kalsel yang kini sudah lebih baik dengan akan diadakannya HPN yang merupakan Event Nasional Tahunan,” jelas Atal S Depari  yang didampingi Sekertaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zuhaldi,Ketua Panitia HPN 2020 Auri Jaya, Ketua Bidang Pendidikan PWI Nurjaman Mochtar, Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga dan Humas HPN Mercys Charles Loho.

Sementara itu Mentri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hengki Angkasawan menyambut baik kunjungan PWI Pusat dan Panitia HPN 2020.

“Hari Pers ini adalah momentum untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan serta pembangunan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan tentu melalui program pemerintah Kemenhub juga siap menunjang Kesuksesan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin Kalsel ,” kata Budi Karya.

Dengan sumber daya alam kalsel seperti penghasil Batubara seperti sawit dan berbagai potensi lainya, menurut Menhub akan berperan cukup vital bagi perekonomian di pusat pemerintahan nanti.

“Saya mengusulkan agar acara puncak Hari Pers Nasional 2020 dipusatkan di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sekaligus dirangkaikan dengan Peresmian Bandara,” ujar Budi Karya.

Budi Karya juga akan segera berkoordinasi dengan Kementrian PUPR dan beberapa pihak terkait untuk mempercantik fasilitas jalan serta penunjang lainya di ibukota Kalsel, agar ketika pelaksanaan HPN Februari 2020 semuanya sudah bisa selesai dikerjakan.(**)