Pers sebagai pilar keempat memiliki banyak tanggung jawab, salah satunya menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi dan edukasi teraktual pada masyarakat, terutama di era derasnya arus digitalisasi industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, peran pers sangat penting untuk menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks, terutama terkait isu-isu pandemi.

“Di era industri 4.0 ini, pers juga menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks dan menjadi media informasi bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Mudah-mudahan Pemerintah Kota (Pemkot) dan pers bisa sama-sama bertumbuh semakin baik. Kami memberikan pelayanan publik pada masyarakat, lalu teman-teman media bisa memberikan berita yang baik dan valid pada masyarakat,” ujar Yana.

Ketua PWI Kota Bandung, Andi Hardiansyah juga mengakui, salah satu tantangan terberat di era digital ini adalah hoaks. Terlebih lagi, siapapun sekarang bisa mengambil peran sebagai ‘jurnalis’. Dari mulai masyarakat biasa sampai akun-akun media sosial yang sering mengunggah sebuah informasi, tapi belum jelas keabsahannya.

“Hoaks ini mudah berkembang melalui produk-produk digital nonjurnalistik. Mereka hanya mengejar clickers, likers, viewers dan lainnya. Sehingga, beritanya sudah muncul duluan. Padahal belum tentu valid,” ungkap Andi.

Pers yang berada dalam naungan media massa, bagi Andi, memiliki peran untuk memverifikasi info-info tersebut.

Andi menambahkan, kredibilitas sebuah media dan para pewartanya perlu diperhatikan dari hal terkecil seperti tertib admistrasi.

“Media massa yang kompeten itu harus sudah terverifikasi secara administrasi, seperti badan hukumnya terdaftar, dan para wartawannya juga tersertifikasi. Kita tiap tahun mengadakan uji kompetensi wartawan. Pengujinya dari Dewan Pers,” ujarnya.

Dengan tersertifikasinya para wartawan, maka proses kegiatan jurnalistik di lapangan pun akan lebih sesuai dengan kaidah dan fungsi. Salah satu fungsi pers yang disampaikan Andi adalah sebagai kontrol sosial.

“Kontrol sosial ini untuk menghindari masyarakat dari hoaks. Pers juga punya fungsi edukasi. Di masa pandemi ini kami menyampaikan info tentang virus Covid-19, varian barunya, bagaimana penanganan yang harus dilakukan, kapasitas rumah sakit yang disediakan pemerintah, dan lainnya,” papar Andi.

Meski, Andi mengakui, jika selama pandemi ini, pergerakan para jurnalis semakin terbatas. Belum lagi jika beberapa wartawan positif Covid-19, atau adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi jarak liputan para wartawan.

Namun, semua keterbatasan ini bisa mereka lewati dengan kolaborasi bersama rekan-rekan humas yang ada di pemkot, provinsi, dan tiap instansi.

“Support dari para mitra kerja dan pemerintah sangat membantu kami selama masa pandemi ini. Misalnya, dari pemkot memfasilitasi kita untuk vaksin, juga informasi-informasi detail dari humas yang membantu kami dalam membuat berita,” ucapnya.

Berbagi peran antarsektor dari pihak pers dengan pemerintah juga diakui Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Iqwan Sabba Romli.

Menurutnya, hal itu sangat membantu para jurnalis dalam menyampaikan berita. Apalagi di masa awal pandemi, sebagian besar kegiatan berubah menjadi online. Jurnalisme kehumasan sangat berperan dalam proses jurnalistik.

“Di saat TV lokal lockdown, tapi teman-teman tetap harus punya berita, sedangkan wartawan lainnya terpapar Covid-19. Kita cari formula melalui zoom meeting atau via virtual lainnya,” katanya.

“Kita juga cari solusinya apa yang bisa dikerjasamakan. Dan salah satunya melalui teman-teman jurnalis kehumasan ini. Perannya sangat membantu kami para wartawan lapangan,” ungkap Iqwan.

Salah satu tantangan terbesar bagi wartawan televisi, menurut Iqwan, adalah bagaimana untuk tetap menyajikan esensi berita terbaik meski pengambilan gambarnya kurang sesuai kaidah jurnalisme televisi.

“Di masa lockdown itu semuanya kan sulit ya akses ke mana pun. Kadang dapat sumber video dari masyarakat, tapi kurang bagus hasilnya. Ya, kami seberusaha mungkin tetap menyajikan esensi pemberitaannya yang valid, meski visualnya belum sesuai,” tuturnya.

Iqwan menjelaskan, era digitalisasi 4.0 ini juga bahkan mengubah kaidah jurnalisme televisi. Dulu, saat liputan, wartawan televisi harus menenteng kamera besar atau minimal kamera DSLR.

“Sekarang bahkan sudah masuk eranya mobile journalism. Pakai HP saja sudah bisa ambil berita. Namun, tetap harus ada pakem-pakem jurnalistik yang tetap dijalankan sesuai kaidahnya,” ujar Iqwan.

Jika ada pihak yang merongrong kinerja pers, itu sama saja menganggu kebebasan pers dan masyarakat. Disisi lain, jika pers tidak menjalankan fungsinya secara benar, juga menganggu kebebasan pers itu sendiri.

Hal tersebut sangat berpotensi bersingungan dengan hukum. Untuk itu kiranya perlu diberikan advokasi baik bagi kalangan pers atau pun masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua PWI Kota Bandung yang juga Ketua SMSI Jawa Barat, Hardiyansyah, SH., saat peringatan HPN tahun 2022 sekaligus deklarasi Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABKUM) Pers, Rabu (9/2/2022), disekretariat PWI Kota Bandung Jalan Ahmad Yani No. 262.

Hardiyansyah berpandangan, PWI Kota Bandung dan SMSI Jawa Barat punya kepentingan agar kebebasan pers tetap terjaga, salah satunya dengan menginisiasi sekaligus mendeklarasikan terbentuknya LABKUM Pers.

“Untuk itu, bertepatan dengan Hari Pers 9 Februari 2022, PWI Kota Bandung dan SMSI Jawa Barat menginisiasi sekaligus mendeklarasikan terbentuknya LABKUM Pers,” jelas, Hardiyansyah disaksikan team Labkum pers, anggota PWI Kota Bandung serta anggota SMSI Jawa Barat.

Direktur Labkum Pers, Asep Budianto, SE., SH., MH., C.L.A., C.T.L., Ketua PWI Kota Bandung yang juga Ketua SMSI Jabar H. Hardiyansyah, SH., dan Plt. Walikota Bandung Yana Mulyana saat gunting pita peresmian sekretariat Labkum Pers, Rabu (9/2/2022). (Foto: Amat Heryadin)

Deklarasi dan peresmian Labkum Pers, ditandai dengan gunting pita di sekretariat Labkum Pers serta pemotongan tumpeng oleh Plt. Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang diserahkan kepada Direktur Labkum Pers, Asep Budianto, SE., SH., MH., C.L.A., C.T.L.

Yana berharap, kehadiran Labkum Pers dapat menjaga marwah kebebasan pers sesuai cita-cita yang telah digariskan.

“Semoga kehadiran Labkum Pers yang pada hari ini (Rabu, 9 Februari 2022) dideklasikan bertepatan dengan Hari Pers Nasional dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selamat atas terbentuknya Labkum Pers dan selamat Hari Pers Nasional,” ujar Kang Yana.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Labkum Pers Asep Budianto menyebutkan tujuan dibentuknya Labkum Pers adalah untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum bagi pers yang tersangkut hukum.

Disisi lain, Labkum Pers juga siap untuk mengadvokasi pihak-pihak yang merasa terdampak oleh pers.

“Kami bersama team Labkum Pers, siap mendampingi, membela Pers dan mengadvokasi masyarakat,” ungkap Asep Budi.
Berikut susunan Labkum Pers:

DEWAN PENYANTUN
– H. Hardiyansyah, SH.,
– H. Dadan Tri Yudianto, SH., MH.,

DEWAN PENASIHAT
– Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.,
– Dr. H. Kamsul Hasan, S.H, M.H.,
– Dr. Theo Yusuf MS., SH., MH.

PENGURUS:
– DIREKTUR : Asep Budianto, SE., SH., M.H., C.L.A, C.T.L.
– SEKRETARIS : Eko Risanto, SH., M.H., C.L.A.,
– BENDAHARA : Art Tra Gusti, SH., M.H., C.L.A.,

TEAM LABKUM PERS
– Dadang Sukma Wijaya, SH., MH.,
– Makmur Jaya, S.Per., SH., MH.Kes
– Raymon F Siahaan, SH., M.H., C.L.A.,
– Tan Dede Edward, ST., SH., M.H.,
– Rizky Rismawan, SH., C.T.L., C.L.A
– Drs. Gatot Nirboyo, SH.,
– Iron Iktiar Simbolon, SH.,

Kejuaraan ini mengusung tema, tantangan media di tengah Pandemi Covid-19 , diperuntukan bagi para insan pers se-Jabar, yang bekerja baik di media nasional maupun lokal. (cetak, online, radio maupun televisi).

Artikel yang dilombakan harus terlebih dahulu dimuat di media masing masing atau media lain, dalam kurun waktu 25 Januari 2022- 28 Februari 2022. Jumlah karya yang dikirimkan setiap peserta maksimal 2 artikel.

Karya jurnalistik yang diikutkan sertakan merupakan lomba karya jurnalistik berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Peserta sendiri jangan lupa mengirimkan salinan/scan kartu pers, scan KTP, dan nomor telepon.

Karya jurnalistik dikirim melalui alamat email : lombajurnalistikpwijabar@gmail.com

Teknisnya, setiap peserta jangan lupa mencantumkan kategori tulisan dengan hurup KAPITAL dalam subjek email diikuti nama lengkap, nama media, tanggal dimuat.(Contoh : OPINI, Pulan, transjabar.com, Dimuat 21 Februari 2022).

Untuk informasi lebih lanjut atau narahubung Jejep Falahul Alam (085221599942) Gyok Riswoto (081222155500).

Dewan juri sendiri berasal dari kalangan profesional yaitu Ketua PWI Provinsi Jawa Barat. Praktisi pers, akademisi dan ahli pers.

Pemenang lomba sendiri akan diumumkan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) PWI Jawa Barat, Maret 2022 dan akun instagram @pwijawabarat

Keputusan dewan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani surat menyurat. Namun panitia berhak membatalkan pemenang, jika di kemudian hari ditemukan bukan karya asli. Hadiah maupun piagam penghargaan pun ditarik kembali.

Koordinator Lomba Karya Jurnalistik Jejep Falahul Alam menjelaskan, guna menjaga kenetralan saat dilakukan penjurian, panitia tidak akan memperlihatkan identitas kepesertaan dan medianya.

Maka dari itu, setiap peserta diharapkan mengirimkan karya tulisnya dalam format MS Word. Sedangkan bukti siaran dapat dikirimkan dalam format PDF atau JPG. “Tulisan lomba harus asli karya sendiri, bernilai, inovatif, inspiratif bermanfaat dan bukan plagiat,”tegasnya.

Mengenai kriteria penilian lomba artikel atau opini ini, lanjut dia, tulisan karya harus mampu memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Termasuk harus dapat memberikan gagasan atau ide-ide yang inspiratif sekaligus kritik yang membangun.

“Objektivitas, kedalaman dan kelengkapan materi itu pun menjadi bahan penilian dari dewan juri,”ucapnya.

Jejep menambahkan, tujuan utama dari penyelengaraan lomba karya jurnalistik ini, bukan hanya sekedar perlombaan yang pada umumnya dilakukan.

Namun yang terpenting, memberikan apresiasi atas gagasanya maupun karyanya, dalam menyikapi tantangan media di tengah Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan dua tahun ini.

“Kegiatan lomba menulis artikel ini dimaksudkan untuk memeriahkan HPN PWI Jabar tahun 2022. Tujuannya melestarikan budaya literasi, mengedukasi masyarakat, serta mengurai tantangan media di masa pandemi Covid-19, sekaligus memberikan solusi atas persoalan tersebut,” paparnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.

Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu. Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini,” tutur Atal.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain,Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Rakor ini membahas kesiapan Pemprov Sultra sebagai tuan rumah, termasuk penyampaian progres panitia pusat untuk menyukseskan agenda tahunan wartawan seluruh Indonesia ini.

Hadir secara virtual, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari bersama Sekjen Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Pusat Auri Jaya dan Pengurus lainya. Dari Kendari sebagai panitia lokal, hadir Sekprov Nur Endang Abbas yang juga ketua panitia tingkat Lokal, Kadis Pendidikan Asrun Lio sebagai sekretaris bersama Kadis Kominfo M. Ridwan Badallah, Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, dan beberapa pengurus PWI.

Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, memastikan Sultra sebagai tuan rumah perayaan HPN 2022, apapun kondisinya. Meskipun pandemi Covid-19 nanti belum berakhir sampai puncak HPN di Februari 2022, perayaan tetap dipusatkan di Kendari. Hanya bentuk acaranya akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Atal juga menyampaikan, kepanitiaan pusat sudah terbentuk. Sehingga panitia lokal juga harus segera dirampungkan. Sebab tahapan seharusnya sudah dapat berjalan.

“Sudah harus berjalan tahapan. Ada banyak kegiatan yang melibatkan publik dan institusi pemerintah. Ada seminar-seminar, bakti sosial, konvensi media, anugerah kebudayaan, lomba karya jurnalistik, dan kegiatan lainya. Ini harus dipersiapkan sejak sekarang,” jelas Atal.

Untuk menyukseskan itu, PWI pusat juga meminta Sekda Provinsi Sultra untuk mengsingkronkan dengan pihak pihak yang akan terlibat di daerah untuk koordinasi penyelenggaraan kegiatan dalam rangka HPN tersebut.

Sekprov Sultra, Nur Endang Abbas, menyatakan kesiapan menyukseskan HPN di Kendari. Apalagi Gubernur Ali Mazi sangat antusias menyambut kegiatan skala nasional yang selalu menghadirkan Presiden serta komponen dan Masyarakat Pers se Nusantara. Meski nanti penyelenggaraan ketat dengan protokol kesehatan, seperti wajib PCR dan vaksin.

“Kami sudah sering menjadi tuan rumah kegiatan nasional, insyaallah dengan pengalaman itu kita bisa menyukseskan penyelenggaraan HPN di Sultra,” ucap Nur Endang.

Optimisme suksesnya penyelenggaraan HPN di Sultra juga disampaikan Ketua Panitia Pusat, Auri Jaya. Dia mengaku lega karena tuan rumah sangat antusias menyambut agenda besar ini.

“Saya optimis dengan perjalanan HPN meskipun dalam situasi pandemi. Karena tuan rumah sangat bersemangat. Selanjutnya kita sudah harus segera susun rencana kegiatan,” kata Auri yang telah tiga tahun dipercaya menjadi ketua panitia pusat perayaan HPN.

Peserta rapat sepakat, panitia pusat dan lokal sudah saatnya gas full. Dimulai dengan koordinasi tim dalam rangka pelaksanaan tahapan HPN.