Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.

Hendry Ch Bangun, yang telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki hak atau wewenang untuk membuat keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk langkah membekukan kepengurusan daerah.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa klaim Hendry Ch Bangun untuk membekukan PWI Jawa Barat adalah tindakan yang ilegal dan tanpa dasar hukum.

PWI Jawa Barat tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat yang masih berstatus sebagai Ketua PWI Jawa Barat yang resmi.

“Hendry Ch Bangun telah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etika berat. Oleh sebab itu, semua keputusan atau tindakan yang ia ambil dengan nama PWI Pusat adalah ilegal,” ungkap Zulmansyah pada hari Minggu, 23 Maret.

Hendry Ch. Bangun menggunakan nama PWI Pusat untuk mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada tanggal 21 Maret 2025, dengan alasan bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak mengikuti aturan organisasi.

Namun, realitanya, Hilman Hidayat justru menjalankan tata kelola organisasi dengan sebaik-baiknya, mengikuti keputusan resmi PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah dipecat.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menegaskan bahwa pemecatan Hendry Ch Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekretaris Jenderal telah dilakukan melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik yang ada.

Pemecatan tersebut juga telah ditegaskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata yang diajukan Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan.

“Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dihormati. Tidak ada ruang bagi individu yang telah dipecat untuk kembali dan membuat keputusan yang dapat merusak struktur organisasi,” tegas Sasongko Tedjo.

Diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya mengeluarkan keputusan pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat terkait penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Meski demikian, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan pemecatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pada Rabu, 19 Maret 2025, pengadilan menolak gugatan tersebut, sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merugikan organisasi.

“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan membuat SK palsu atau mengambil keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI,” ujarnya.

Wina, yang juga seorang advokat, menekankan bahwa dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus daerah agar tetap berpegang pada aturan organisasi yang sah, dan tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal dari pihak-pihak yang tidak berwenang. ***

Pemeriksaan empat pengurus teras PWI Pusat sebagai “saksi kunci” itu dijadwalkan berlangsung mulai hari Rabu (8 Januari 2025) sampai Jumat (10 Januari 2025) di Polda Metro Jaya.

Kasus penggelapan cashback dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW PWI) yang terjadi pada Desember 2023 hingga Februari 2024 ini diduga melanggar Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Penanganan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Hendri Bangun dan Sayyid Iskandar berdasarkan laporan dari H. Helmi Burman, anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

Kasus ini bermula dari penyelewengan dana hasil kerja sama antara PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN.

Laporan Helmi Burman menyebutkan bahwa dana sebesar Rp1,08 miliar diduga telah diselewengkan, termasuk penarikan tunai senilai Rp540 juta yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN.

Selain cashback, penyelewengan lainnya dana UKW yaitu aliran dana berupa fee atau komisi kepada oknum pengurus organisasi sebesar Rp.691 juta.

“Menurut penyidik Bareskrim, bukti yang disampaikan sejauh ini sudah cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran Pasal 372, 374, dan 378 KUHP,” ujar Helmi Burman pada Selasa (7/1/2025).

Laporan ini telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM.

Helmi juga telah menyerahkan berbagai alat bukti, seperti hasil investigasi internal DK PWI, dokumen resmi, dan bukti transaksi keuangan.

Pasal-pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman yang cukup berat.

Pasal 372 KUHP memiliki ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara, Pasal 374 KUHP hingga 5 tahun penjara, dan Pasal 378 KUHP hingga 4 tahun penjara.

Helmi menegaskan bahwa laporan ini bertujuan untuk menegakkan integritas organisasi, bukan semata-mata untuk menghukum.

“Kami hanya ingin membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik ( KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Peraturan Dasar Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Jika ada konsekuensi hukum, itu adalah risiko atas perbuatan mereka sendiri,” jelas Helmi.

“Gugatan ini sangat memprihatinkan. Silakan masyarakat menilai sendiri bagaimana tindakan ini mencerminkan integritas seorang wartawan,” tambah Helmi.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Pemanggilan saksi-saksi kunci merupakan bagian dari upaya untuk memastikan fakta-fakta terungkap dan keadilan ditegakkan.**

“Agenda pertama dan utama adalah silaturahmi dan perkenalan antar pengurus yang diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023-2028,” ujar Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang kepada media.

Pada kesempatan itu, hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Wakil Timbo Siahaan beserta jajaran, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Wakil Ketua Atal S Depari beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris Nurjaman Mochtar beserta jajaran.

Sedangkan pengurus harian yang hadir, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto. Juga hadir ketua-kedua bidang, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen dan para direktur program.

Dalam rapat pleno perdana, ada 10 keputusan yang dihasilkan. Paling penting antara lain segera menempati kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasehat PWI Tribuana Said, Atal S Depari dan anggota DK PWI Banjar Chairuddin.

“Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah, legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI. Ayo segera kita tempati kantor PWI di lantai 4 Dewan Pers. Saya siap bersama-sama dengan pengurus PWI hasil KLB untuk menempati kantor PWI Pusat. Merdeka..” kata Atal S Depari, mantan Ketum PWI Pusat 2018-2023 memberi semangat.

Rapat pleno PWI Pusat juga menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap diselenggarakan di Provinsi Riau sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. Karena itu, PWI Provinsi Riau diamanahkan tetap berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah.

Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan untuk dikukuhkan dan dilantik PWI Pusat.

“Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi provinsi. Abaikan saja PWI plt-plt yang bukan hasil konferprov. Semuanya PWI plt-plt tidak sah dan ilegal. Tak perlu ditanggapi,” tegas Zulmansyah.

Begitu pun soal UKW mandiri yang akan diselenggarakan PWI Jabar, PWI Jatim dan PWI Jateng, diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat.

Ilham Bintang selaku Ketua Dewan Penasihat mengingatkan agar kepengurusan baru PWI Pusat agar menjaga etika, moralitas dan integritas profesi.

“Jangan sampai kasus cash back berulang. Buat malu PWI se-Indonesia. Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai KEJ dan KPW PWI,” tegas Ilham Bintang.

Secara defakto, PWI hasil KLB sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga negara dan kementerian negara. Apalagi aktanya sudah terbit. Karena itu semua kegiatan seperti UKW, SJI, pelantikan pengurus dan perpanjangan KTA PWI segera dilakukan.

“Soal AHU dari kementerian Hukum dan HAM, tinggal menunggu waktu saja. Pada saatnya nanti Insyaa Allah akan kita dapatkan,” tandas Ilham.

“Panitia KLB PWI sudah ditetapkan dalam rapat bersama Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan. Mantan Ketua PWI DKI Jakarta, Bang Marah Sakti Siregar, yang juga Ketua Komisi Pendidikan PWI Pusat, diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana,” kata Zulmansyah Sekedang, Senin 12 Agustus 2024.

Tema KLB PWI yang diangkat adalah “Menjaga Marwah Organisasi dan Menegakkan Integritas Wartawan”, dan KLB PWI direncanakan akan berlangsung dalam satu hari atau maksimal dua hari.

Kata Zulmansyah, dengan diselenggarakannya KLB PWI, tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Plt Ketua Umum PWI yang diamanahkan Dewan Kehormatan selesai sudah.

Sesuai Surat Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 53 tanggal 16 Juli 2024 lalu, ada dua tugas yang diamanahkan kepada Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang setelah Hendry Ch Bangun (HCB) diberhentikan dari anggota PWI.

Dua tugas itu adalah menggelar Rapat Pleno Penunjukan Plt Ketum PWI, dan selanjutnya menggelar KLB PWI berdasarkan ketentuan PRT PWI Pasal 10 ayat 7.

“KLB PWI berdasarkan PRT PWI pasal 10 ayat 7 itu tidak memerlukan usulan dua pertiga PWI provinsi. Berapa pun PWI provinsi yang hadir, sah dan konstitusional KLB PWI,” tegas Zulmansyah, yang pernah menjabat Ketua PWI Riau dua periode.

Sementara itu, Ketua Pelaksana KLB PWI Marah Sakti Siregar menjelaskan, kepanitiaan KLB yang sudah terbentuk terdiri dari pengurus PWI Pusat, PWI DKI Jakarta, dan PWI Banten. Juga ada senior-senior wartawan mantan pengurus PWI Pusat.

Dalam KLB PWI, nantinya akan diundang ketua atau pengurus harian PWI provinsi sebagai peserta serta ketua atau anggota DKP sebagai peninjau.

Marah Sakti menegaskan, KLB PWI ini merupakan aspirasi banyak wartawan senior di Jakarta yang pernah menjadi pengurus PWI Pusat. Juga berdasarkan permintaan PWI provinsi seperti PWI Jatim, PWI Jabar, PWI Riau, PWI DKI, Jakarta dan lain-lain.

“Semua pihak ingin masalah di PWI selesai tuntas. KLB Inilah jawabannya. Karena itu diharapkan semua PWI provinsi sebagai mandataris pemilik suara, dapat hadir mengikuti KLB PWI,” tandas Marah Sakti.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan hutan mangrove memiliki sejumlah fungsi penting.

Salah satunya mampu mencegah abrasi laut. “Dari sisi fisik, mangrove berakar banyak dan batangnya kukuh mampu mencegah bahaya tsunami, ombak, dan abrasi laut,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya sekaligus membuka Workshop Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Kempinski Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (20/1).

Dia juga menjelaskan mangrove memiliki fungsi ekologi yaitu menjadi filter polusi air dan udara karena sifatnya yang bisa tumbuh pada kondisi tanah berlumpur dan mampu menyerap polusi dari udara.

“Mangrove sebagai habitat tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya,” ujar politikus Partai NasDem itu. Dia mengatakan mangrove memiliki fungsi ekonomi karena menghasilkan buah atau biji yang bisa dijadikan makanan atau minuman. Kulit batang dan daun mangrove juga bisa menjadi bahan baku pewarna batik.

Manfaat lainnya ialah hutan mangrove bisa dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi spot lokasi wisata alam. Menteri Siti mengungkapkan data Peta Mangrove Nasional (PMN) 2021 menunjukkan sebaran luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3,36 juta hektare.

Dia mengungkapkan, 2.6 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan dan 702 ribu hektare lainnya di luar Kawasan

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan, bangsa Indonesia punya tangggungjawab dan peran sangat penting mengawal perubahan iklim dunia menjadi lebih baik.

“Untuk kita tinggali dan wariskan ke anak cucu kita. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area sekitar 125 juta hektar yang didalamnya terdapat area hutan mangrove dan gambut,” jelas Atal.

Untuk itu kata Atal, fakta tersebut di atas menjadi salah satu alasan Panita Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2022 pada menggelar workshop tersebut untuk merumuskan komitmen bersama merehabilitasi mangrove.

“Untuk itu dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, akan kita gaungkan Gerakan Nasional Penyelamatan Mangrove yang salah satu kegiatannya adalah mengadakan workshop ini,” tutur Atal.

“Kami, insan pers Indonesia berharap, melalui kegiatan workshop ini, bisa dirumuskan komitmen dukungan percepatan rehabilitasi mangrove yang akan ditandatangani oleh Gubernur dari 9 (sembilan) Provinsi prioritas rehabilitasi mangrove pada puncak perayaan Hari Pers Nasional,” lanjut Atal menjelaskan dukungan PWI terhadap rehabilitasi mangrove.

Workshop ini juga menghadirkan pembicara antara lain,Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Dirjen PDAS Dyah Murtiningsih, Direktur Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, Denny Nugroho dari Universitas Diponegoro dan Nurjaman Mochtar dari PWI Pusat.

Dalam Workshop ini juga akan dilakukan Penyusunan Drat Kesepakatan bersama 9 Gubernur dalam Mendukung Percepatan Rehabilitasi Mangrove, Provinsi Sumatra Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat usai Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PWI Jawa Barat 2021-2026 di Aula Gedung Sate, Selasa 26 Oktober 2021.

Menurut Hilman, sesuai dengan semangat yang diusung dalam Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus perioode 2021-2026 “Sprit PWI Jawa Barat Menyongsong Tatanan Baru” ,  PWI Jabar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan.

“Meningkatkan kompetensi wartawan adalah semangat yang ingin kami terus gelorakan dan upayakan. Terlebih di tengah tantangan tatanan dunia baru yang membutuhkan pribadi- pribadi unggulan dan berdaya saing, ” ungkap Hilman.

Hal lain lanjut Hilman, yang juga akan menjadi fokus di kepengurusan baru adalah optimalisasi peran dan fungsi organisasi sebagai wadah profesi wartawan.

Hilman menambahkan,  Jawa Bara merupakan daerah berjuluk “Pabrik Konten” dengan segala kreativitasnya. Hal itu tentu menjadi tantangan besar, agar konten- konten yang tersaji bukan hoaks.

“Itulah tantangan besarnya yakni mendukung pabrik konten baik dari sarana dan infrastrukturnya maupun kompetensi pembuat konten dalam hal ini wartawan,” tandas Hilman.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari mengungkapkan, era disrupsi media telah membuat perusahaan pers seolah runtuh dan tergerus.  Hal itulah yang harus disikapi serius.

Ke depan menurut Atal, wartawan harus mampu bersaing di tengah gencarnya arus digitalisasi khusunya arus media sosial.

“Jadi tantangan wartawan saat ini harus mampu menjadi sosok multitalenta, menguasi berbagai platform informasi baik itu video, narasi serta berbagai keahlian lainnya,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Atal juga menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil yang terus mendorong peningkatan kompetensi wartawan, termasuk rencana mendorong Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi 1000 wartawan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengungkapkan, betapa pentingnya peran wartawan. Karenanya, jika wartawan di Jabar tidak berkompeten, maka dampaknya pun akan kurang baik. Untuk itu mendorong kompetensi wartawan juga menjadi sebuah keharusan.

“Untuk itu ke depan mari kita sama-sama mendorong agar semua wartawan di Jawa Barat dapat memiliki kompetensi,” ujarnya.

Perlu diketahui juga lanjut Kang Emil sapaan akrabnya Ridwan Kamil, terinspirasi dari sosok wartawan dan juga hasil interaksi dengan kalangan media, Jabar mampu melahirkan dua inovasi yakni lahirnya Jabar Saber Hoaks dan Jabar Quick Responce.

Unit kerja ini merupakan satu-satunya di Indonesia.

“Dua unit kerja yang ada di Jawa Barat ini adalah hasil interaksi dengan wartawan. Unit kerja Jabar Saber Hoaks tak lain sebagai upaya melawan hoaks. Maka di unit ini setiap hari mencari berita- berita hoaks.

Disamping mendorong kompetensi, Ridwan Kamil juga kembali menegaskan komitmennya untuk menyediakan perumahan khusus bagi wartawan.

” Kemarin sudah ada perumahan khusus untuk guru. Nah kedepan, saya ingin menyiapkan perumahan untuk wartawan khususnya anggota PWI dulu. Jadi nanti silahkan didata wartawan yang masih ngontrak, Insya Allah kita akan segera perjuangkan perumahan untuk wartawan,” tegas Emil.

Bersamaan dengan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Periode 2021-2026, PWI Jawa Barat juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil dan Ketua KONI Jabar, Ahmad Saefudin sebagai Sport Personality of The Year atas prestasi membawa Jawa Barat menjadi Juara Umum PON XX Papua 2021.

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus PWI Jabar, masa bakti 2021-2026 juga dihadiri sejumlah tamu undangan seperti Kajati Jabar, Forum Masyarakat Tionghoa Peduli, Bank Bjb dan Bjb Syariah, PT Pos Indonesia, Summarecon Bandung serta tamu undangan lain dari unsur Forkopimda Jabar.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin akan hadir dalam acara PWI Bermunajat yang berjudul “Mengetuk Pintu Langit” Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh juga dipastikan hadir.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zuhaldi memastikan Wakil Presiden KH Mar’uf Amin hadir dalam acara ini. Selain itu Dai kondang dari Sulawesi Selatan, Ustadz Das’ad Latief yang kental dengan slogan “Gas Pol” dalam setiap ceramahnya, sudah memastikan hadir memberikan tausiah .

Mirza mengungkapkan acara ini dilakukan karena rasa keprihatinan atas pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih terjadi di negeri tercinta yang dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa. Meskipun penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus terus dilakukan.

Tetapi untuk mengiringi perjuangan tersebut, pihaknya mengajak seluruh Wartawan dan pekerja Media untuk bersama sama bermunajat demi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia bahkan Dunia .

“Kita sedang dalam masa keprihatinan ditengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu sebagai hamba-Nya kita sudah sepantasnya berharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala agar wabah ini dapat segera berakhir. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan serta dihindarkan dari Virus Covid-19 ini,” tuturnya.

Untuk itu PWI Pusat mengundang segenap pengurus dan anggota PWI di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti acara tersebut.

Dalam acara ini juga akan ada kesaksian dari beberapa Wartawan Senior yang pernah terpapar Covid-19 dan bisa sembuh.

Bagi para peserta yang mengikuti acara ini PWI Pusat akan memberikan Sertifikat.

Peserta bisa bergabung secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings dengan Meeting ID: 865 7947 9599 dan Passcode: pwipusat

Menurut Ketua Umum PWI Atal S. Depari, selaku Penanggungjawab HPN 2021, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati / walikota yang peduli kebudayaan dan media literasi. Yang dipilih oleh tim juri yang terdiri dari wartawan senior, penulis, budayawan dan akademisi, dan pekerja seni-budaya.

Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, tambahkan, ke-10 bupati / walikota penerima anugerah, memiliki strategi, kinerja, dan kekuatan masing-masing, dalam pemajuan kebudayaan daerahnya, baik sebelum maupun pada saat pandemi. “Pada umumnya, mereka merawat warisan masa lalu, kemudian merawat, memanfaatkan, mengembangkan dan melindunginya, dengan berbagai regulasi. Selain itu mengembangkan dengan” bungkus “dan cara masa kini, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan demikian budaya lokal bisa menyumbangkan warna pada kebudayaan nasional, sekaligus global. “

Strategi dan Kinerja
Bagaimana strategi dan kinerja kebudayaan, masing- masing kepala daerah tersebut? Yusuf menjelaskan bahwa Bupati Banggai – Sulawesi Tengah H. Herwin Yatim menjadikan gerakan dan gaya hidup Pinasa sebagai muara perilaku hidup bersih, cinta lingkungan, dan tradisi yang terbarukan. Walikota Bogor – Jawa Barat Bima Arya Sugiarto dengan merevitalisasi filosofi kearifan lokal Sunda Sahitya Raksa Baraya membangun kota Bogor dalam kebersamaan etnis etnis hingga etnis, dengan dukungan media. Walikota Denpasar – Bali IB Rai Dharmawijaya Mantra memajukan kebudayaan di jantung pulau dewata dengan konsep Orange Economi, yang memadukan ekonomi kreatif dan budaya, dengan prinsip keseimbangan.

Bupati Majalengka-Jawa Barat H. Karna Sobahi mengubah stigma daerah pensiunan itu menjadi gemebyar seperti sekarang dengan semangat kearifan lokal Ngamumule Budaya, Ngawangun Majalengka Raharja. Walikota Mojokerto Jawa Timur Ika Puspitasari meski dengan anggaran kebudayaan yang kecil, tapi dengan Spirit Mojopahit yang besar, mampu menciptakan berbagai program yang menarik, sambil mengatasi berbagai tantangan, diantaranya penghacuran bangunan bersejarah untuk kepentingan komersial.

Walikota Parepare, Sulawesi Selatan HM Taufan Pawe meneguhkan kota pelabuhan itu dengan ikon baru sebagai Kota Cinta Sejati Habibie – Ainun, lengkap dengan aneka program hingga infra struktur pendukungnya. Walikota Tegal, Jawa Tengah H. Dedy Yon Supriyono dengan Jitak Jakwir, mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan masyarakat yang dedikatif, berkarakter, dan bermartabat.

Walikota Singkawang Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie mampu “mengorkestrasi” modal budaya leluhur Tidayu (Tionghoa, Dayak Melayu) dan perkembangan masa kini, untuk meraih kesejahteraan dalam keharmonisan. Bupati Sumedang, H.Dony Ahmad Munir, dengan roh Sumedanglarang, peningkatan nilai-nilai lama yang baik, dan meningkatkan nilai-nilai baru yang lebih baik, untuk menjawab tantangan masa kini. Walikota Semarang, Jawa Tengah H. Hendrar Prihadi menjaga keberagaman dalam kebersamaan, antara lain dengan menggunakan media massa / media sosial dan teknologi baru yang sedang tren, untuk mewujudkan kota perdagangan dan jasa, yang sejahtera.

Budaya Maya
Menguatkan strategi dan kinerja bupati walikota penerima penghargaan ini, menggunakan dua pendekatan: masa normal dan masa pandemi. Sementara itu, pada anugerah tahun sebelumnya, 2016 dan 2020, para bupati / walikota hanya menggunakan satu pendekatan, masa normal.

Pandemi Covid-19 yang tengah melanda umat manusia di seluruh muka bumi termasuk Indonesia, hingga saat ini hampir hampir, banyak sekali cara hidup (sebagai salah satu inti kebudayaan) yang terderupsi. Yang dulu ada sekarang hilang, lalu muncul hal-hal baru yang dulu tidak pernah terbayangkan. “Memang, pandemi telah memporak-porandakan kebudayaan lama yang berbasis dunia” nyata “(benda dan tak benda). Tapi pandemi pula yang telah mendorong umat manusia yang menciptakan dan menciptakan budaya baru,” maya “, berbasis teknologi dan kecerdasan buatan “, tandasnya.

Mencermati perkembangan yang ada, terutama yang menguatnya budaya maya yang akan mempengaruhi cara hidup manusia ini dan masa depan, Yusuf mengatakan bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2022 bakal dilakukakan pembaruan. Untuk itu, guna menjaring berbagai masukan, rencana pasca-HPN akan digelar “silaturahmi virtual” yang melibatkan penerima Anugerah Kebudayaan PWI 2016, 2020, dan 2021, budayawan, akademisi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya.

Info lebih lanjut bisa menghubungi
Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono 08128127458

Kepastian kehadiran presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, ketika menerima Audensi secara virtual Pengurus PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional 2021 Selasa, (2/2/2021)

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden akan mulai hadir dalam rangkaian HPN 2021 pada pukul 09.30 WIB. Pratikno juga berharap lewat momentum Hari Pers Nasional 2021 yang mengangkat Tema “Bangkit Dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan”, dirinya berharap pers sebagai salah satu pilar demokrasi bersama negara bisa mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi covid-19.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2021, Atal S.Depari melaporkan tentang kesiapan pelaksanaan HPN 2021 yang tahapannya sudah dimulai dari tanggal 4 Februari dengan menghadirkan serangkaian kegiatan seperti seminar, konvensi dan acara puncak yang dipusatkan di Ancol ini akan diikuti secara virtual ribuan wartawan anggota PWI dari seluruh Indonesia serta anggota organisasi konstituen Dewan Pers.

Dalam audensi virtual dengan Mensesneg, Atal S Depari di dampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Bendahara Umum Muhammad Ihsan, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat Dar Edi Yoga, Kesit B Handoyo, Merdy Sofiansyah dan Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho.