Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan sikap bersama usai acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat Jalan Wartawan II No. 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua PWI Kab/kota bersama sekretaris dan bendahara.

Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.

Dalam rakor itu terdapat 6 poin yang disepakati, yakni:

1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat.

2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat.

3. Menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu, yang memutuskan mendukung KLB.

4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun.

5. Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.

6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.

7. Mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.

“Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt,” kata Hilman.

Ia juga menyerukan, kepada seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota di Jabar, tetap bekerja seperti biasanya.

“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa,” ucap Hilman.

Sanksi Tegas

Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI Kabupten/kota juga mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.

“Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Nila Kusuma, ketua PWI Kabupaten Karawang yang diamini oleh semua ketua yang hadir.

“Silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan ke kami, nanti kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi, ” kata Hilman menimpali.

“Agenda pertama dan utama adalah silaturahmi dan perkenalan antar pengurus yang diamanahkan formatur hasil KLB PWI sisa masa bakti 2023-2028,” ujar Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang kepada media.

Pada kesempatan itu, hadir antara lain Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Wakil Timbo Siahaan beserta jajaran, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Wakil Ketua Atal S Depari beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar Dhimam Abror dan Sekretaris Nurjaman Mochtar beserta jajaran.

Sedangkan pengurus harian yang hadir, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang, Sekretaris Jenderal Wina Armada Sukardi dan Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto. Juga hadir ketua-kedua bidang, ketua-ketua komisi, ketua-ketua departemen dan para direktur program.

Dalam rapat pleno perdana, ada 10 keputusan yang dihasilkan. Paling penting antara lain segera menempati kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers sebagaimana disarankan oleh Dewan Penasehat PWI Tribuana Said, Atal S Depari dan anggota DK PWI Banjar Chairuddin.

“Kepengurusan PWI hasil KLB adalah sah, legal dan sesuai konstitusi PD PRT PWI. Ayo segera kita tempati kantor PWI di lantai 4 Dewan Pers. Saya siap bersama-sama dengan pengurus PWI hasil KLB untuk menempati kantor PWI Pusat. Merdeka..” kata Atal S Depari, mantan Ketum PWI Pusat 2018-2023 memberi semangat.

Rapat pleno PWI Pusat juga menetapkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 tetap diselenggarakan di Provinsi Riau sesuai hasil Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI pada HPN 2024 lalu. Karena itu, PWI Provinsi Riau diamanahkan tetap berkomunikasi dengan pemerintah dan mitra di daerah.

Pengurus PWI Provinsi yang belum dilantik, seperti PWI DKI Jakarta, PWI Sumatera Barat dan PWI Papua Barat Daya, diharapkan segera menetapkan tanggal pelantikan untuk dikukuhkan dan dilantik PWI Pusat.

“Pengurus PWI Provinsi yang sah dan legal adalah hasil konferensi provinsi. Abaikan saja PWI plt-plt yang bukan hasil konferprov. Semuanya PWI plt-plt tidak sah dan ilegal. Tak perlu ditanggapi,” tegas Zulmansyah.

Begitu pun soal UKW mandiri yang akan diselenggarakan PWI Jabar, PWI Jatim dan PWI Jateng, diminta segera berkoordinasi dengan Direktur UKW PWI Pusat Aat Surya Safaat.

Ilham Bintang selaku Ketua Dewan Penasihat mengingatkan agar kepengurusan baru PWI Pusat agar menjaga etika, moralitas dan integritas profesi.

“Jangan sampai kasus cash back berulang. Buat malu PWI se-Indonesia. Wartawan harus menjaga etika dan perilakunya sesuai KEJ dan KPW PWI,” tegas Ilham Bintang.

Secara defakto, PWI hasil KLB sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga negara dan kementerian negara. Apalagi aktanya sudah terbit. Karena itu semua kegiatan seperti UKW, SJI, pelantikan pengurus dan perpanjangan KTA PWI segera dilakukan.

“Soal AHU dari kementerian Hukum dan HAM, tinggal menunggu waktu saja. Pada saatnya nanti Insyaa Allah akan kita dapatkan,” tandas Ilham.

Selain Ninik Rahayu, ikut menerima audensi PWI Pusat anggota Dewan Pers lainnya, yakni Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Yadi Hendriana dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli.

Pengurus PWI Pusat yang hadir Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, Anggota Dewan Kehormatan Banjar Chaeruddin dan Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, yang sekaligus Ketua Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) PWI.

Marah Sakti Siregar dalam audensi itu melaporkan pelaksanaan KLB PWI pada 18 Agustus lalu yang berlandaskan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 10 ayat 7 yang berbunyi: apabila Ketum PWI berhalangan tetap pelaksana tugas (Plt) dalam rapat pleno pengurus pusat.

Selanjutnya Plt menyiapkan KLB untuk memilih Ketum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yang baru selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

“Setelah terbitnya SK DK Nomor 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR tanggal 16 Juli 2024 tentang Pemberhentian Penuh Hendry Ch Bangun sebagai anggota PWI, yang dikuatkan dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor O1/BA.RPH/PWI-P/VII/2024 tanggal 17 Juli, maka sah HCB bukan lagi anggota PWI dan dengan demikian Ketum PWI Pusat dinyatakan berhalangan tetap sesuai PD PRT PWI sehingga digelarlah KLB untuk memilih Ketum PWI Pusat yang baru,” jelas Marah Sakti.

Dalam KLB PWI, hadir 20 utusan PWI Provinsi. Sesuai ketentuan PRT pasal 26 ayat 2 menyebutkan, kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi atau 26 utusan PWI Provinsi.

Ayat 3 menyebutkan, jika yang hadir kurang dari dua pertiga, kongres ditunda selambat-lambatnya tiga bulan dengan ketentuan kongres sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari dua pertiga jumlah provinsi.

“Pimpinan sidang saat itu sudah menunda persidangan selama lima menit saja. Kemudian membuka persidangan kembali sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Maka KLB sah, legal konstitusional sesuai dengan ketentuan PD PRT dan dilanjutkan. Akhirnya terpilih saudara Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum dan saudara Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI secara aklamasi,” ujar Marah Sakti.

Jadi pelaksanaa KLB PWI bukan lahir tiba-tiba. Tapi prosesnya sesuai mekanisme organisasi dan merujuk pada PD PRT PWI hasil Kongres XXV PWI di Bandung.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang menjelaskan, terbitnya sanksi terhadap HCB dan tiga pengurus PWI Pusat bermula dari masalah keuangan organisasi yang viral sekarang ini dengan istilah cash back.

Dimana uang organisasi senilai Rp1.080.000.000 diambil sebagai cash back untuk Forum Humas BUMN yang belakangan dibantah oleh FH BUMN dan HCB sendiri tidak mau atau tidak bisa menyebutkan nama penerima cash back tersebut. Sehingga diberikanlah sanksi organisasi.

Makanya, sebut Ilham Bintang, PWI dengan Ketum HCB sering disebut-sebut sebagai PWI Cash Back. Sementara PWI KLB dengan Ketum Zulmansyah Sekedang yang didukung mayoritas senior dan mayoritas PWI Provinsi disebut PWI yang “Menegakkan Integritas dan Marwah Organisasi.”

Setelah KLB, menurut Ilham Bintang, PWI cash back sudah tamat. PWI hasil KLB lah yang eksis dan diamanahkan untuk menjalankan roda organisasi. Untuk kembali menegakkan integritas wartawan dan marwah organisasi.

“Karena itu, kalau ada gagasan rekonsiliasi, itu hal yang baik untuk organisasi PWI. Mari kita semua anggota bergabung dengan PWI hasil KLB dan meninggalkan PWI cash back. Itu baru benar,” tegas Ilham Bintang.

Pada kesempatan itu, Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang juga menyampaikan soal penggunaan Kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, soal UKW mandiri yang akan digelar PWI Jatim dan PWI Jabar, serta hal-hal lain yang berkaitan antara PWI dengan Dewan Pers.

Sementara Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan terima kasih atas penjelasan pengurus PWI Pusat berkaitan dengan KLB dan dinamika di PWI. Terkait soal rekonsiliasi, DP tidak akan mencampuri dan sepenuhnya diserahkan kepada PWI.

Sedangkan soal pemakaian Kantor PWI Pusat dan pelaksanaan UKW PWI secara mandiri, DP secepatnya akan menggelar Rapat Pleno dan memberitahukan hasilnya.

“Khusus soal integritas wartawan, Dewan Pers sepenuhnya mendukung untuk ditegakkan,” tegas Ninik Rahayu.

Pemilihan tersebut diselenggarakan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PWI yang diadakan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, pada Minggu 18 Agustus 2024.

Pemilihan ini berlangsung di tengah situasi internal PWI yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan dan perbedaan pendapat di antara anggotanya.

Namun KLB ini melalui proses pemilihan yang berjalan dengan lancar dan penuh keharmonisan. Hanya ada satu calon yang maju dalam bursa pemilihan, yakni Zulmansyah Sekedang.

Dua calon lainnya, Ahmad Munir dan Rajab Ritonga, memilih untuk mundur dari pencalonan, menjadikan Zulmansyah sebagai satu-satunya kandidat yang layak untuk dipilih.

Dengan demikian, Zulmansyah terpilih secara aklamasi, menggantikan posisi Hendri CH Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PWI.

Kongres Luar Biasa ini tidak hanya berfokus pada pemilihan Ketua Umum PWI, tetapi juga dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI untuk sisa masa bakti.

Sasongko Tedjo pun terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DK PWI. Dengan terpilihnya duet Zulmansyah Sasongko ini, diharapkan PWI dapat semakin solid dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dan peran sentral PWI dalam mendukung kebebasan pers serta meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia.

Zulmansyah juga secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi jika di masa kepemimpinannya ditemukan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.

“Saya tidak akan melawan, saya siap disanksi jika melanggar,” ujar Zulmansyah.

Pernyataan ini disampaikan untuk menunjukkan komitmen Zulmansyah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk dirinya, yang kebal terhadap aturan organisasi.

Dengan sikap tegas ini, Zulmansyah berharap dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota PWI dalam menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

KLB kali ini dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan dalam tubuh PWI, terutama setelah adanya perselisihan internal yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Para peserta kongres yang sepakat bahwa kepemimpinan baru di bawah Zulmansyah harus mampu membawa perubahan positif dan memperkuat solidaritas di antara para wartawan. Dengan terpilihnya Zulmansyah secara aklamasi, harapan besar pun dipikulnya untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik dan lebih kuat.

Selain fokus pada pemulihan internal, Zulmansyah juga menekankan pentingnya peran PWI dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks. Dunia jurnalistik saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi digital, fenomena berita palsu (fake news), hingga ancaman terhadap kebebasan pers. Menurut Zulmansyah, PWI harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.

Ketua Panitia KLB Mara Sakti Siregar berterima kasih atas suksesnya acara ini dan bangga dengan hadirnya 21 Provinsi yang hadir dalam KLB. Dengan terpilihnya Zulmansyah sebagai Ketua Umum yang baru bisa memicu semangat kita untuk bersama sama mengembalikan PWI Ke jalan yang benar sesuai tema KLB kali ini “Menjaga Marwah Organisasi,Menegakkan Integritas Wartawan”

Tampak hadir sejumlah sesepuh PWI, Tribuana Said, Ilham Bintang, Wina Armada, Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Mirza Zulhadi, Nurjaman Mohctar dan sejumlah peninjau dari daerah.

Banyak Ketua PWI Provinsi bertanya; Kapan KLB? Bisakah KLB menyelesaikan masalah PWI? Haruskah KLB diusulkan 2/3 PWI Provinsi?

Jawaban saya antara lain begini. Kongres Luar Biasa (KLB) di PWI adalah legal, sah, dan diatur jelas dalam Pasal 14 ayat 2 Peraturan Dasar (PD) PWI. Isinya, “Organisasi dapat mengadakan KLB.”

Mengapa ada KLB? Dua penyebabnya. Diatur dalam dua pasal yang berbeda di Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, yakni pasal 10 ayat 7 dan pasal 28 ayat 1 dan 2.

Pasal 10 ayat 7 begini bunyinya: “Apabila Ketum berhalangan tetap, ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dalam Rapat Pleno pengurus pusat.

Selanjutnya, Plt menyiapkan KLB untuk memilih Ketum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.”

Sedangkan pasal 28 ayat 1 berbunyi: “KLB diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi dengan alasan ketua umum menjadi terdakwa kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.”

Ayat 2 berbunyi: “KLB hanya memilih Ketua Umum baru dan melanjutkan periode kepengurusan.”

Dari dua pasal itu, jelas KLB dapat dilaksanakan organisasi karena Ketum PWI berhalangan tetap dan/atau Ketum PWI menjadi terdakwa.

Bedanya adalah; KLB melalui PRT pasal 10 ayat 7 memilih Ketum PWI dan Ketua DK. Dua pejabat yang dipilih kembali dalam KLB. Sedangkan KLB melalui pasal 28, hanya seorang Ketum PWI saja yang dipilih kembali.

Beda lainnya adalah, KLB melalui PRT pasal 10 ayat 7 tidak memerlukan usulan 2/3 PWI Provinsi. Berapa pun PWI Provinsi ikut atau hadir, KLB boleh diselenggarakan. Sah.

Tetapi untuk lebih kuat legitimasinya, minimal 50 persen plus satu hadir di KLB. Sedangkan KLB melalui PRT pasal 28, jelas disebutkan harus diusulkan 2/3 PWI Provinsi.

Kondisi saat ini, PWI Pusat terbelah. Ada yang Pro-KLB, ada yang kontra-KLB dan ada yang tidak bersikap sama sekali atau kelompok netral.

Kelompok netral ini merasa kelompok pro-KLB maupun kontra-KLB adalah sahabat, sehingga lebih memilih diam dan tak ingin berkonflik.

Kelompok Pro-KLB, adalah DK PWI yang delapan orang, dipimpin Sasongko Tedjo sebagai Ketua dan Nurcholis MA Basyari sebagai Sekretaris.

DK berdelapan ini yang telah memutuskan pemberhentian penuh terhadap Hendry Ch Bangun (HCB) dari anggota PWI berdasarkan SK DK PWI Nomor: 50/SK-DK/PWI/VII/2024 yang kemudian diperkuat dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor: 01/BA.RPH/PWI.J/VII/2024.

Dengan demikian, HCB gugur sebagai anggota PWI, sekaligus tidak berwenang lagi menjadi Ketum PWI. Maka KLB harus segera diselenggarakan dengan alasan Ketum PWI Pusat berhalangan tetap.

Ikhwal pemberhentian HCB sebagai anggota PWI bukan mendadak dan tiba-tiba oleh DK PWI. Prosesnya panjang, berbulan-bulan.

Bermula dari akhir Desember 2023 lalu, dan pemicunya adalah uang cashback bantuan dana UKW (uji kompetensi wartawan) dari Forum Humas (FH) BUMN.

Ketum (waktu itu) HCB menyampaikan kepada DK PWI dalam rapat resmi, dana bantuan Rp6 miliar BUMN harus bayar cashback kepada orang BUMN.

Setelah ditelusuri, ternyata keterangan itu tidak benar. Cashback kepada staf BUMN hanya karangan saja, apalagi pihak FH BUMN kemudian secara resmi telah membantah pernyataan HCB dengan menyatakan tidak pernah meminta, apalagi menerima cashback.

Yang terbukti kemudian justru dana Rp1.080.000.000.- yang diambil sebagai cashback, dikembalikan ke rekening PWI oleh Sekjen PWI Pusat (waktu itu) Sayid Iskandarsyah dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp540 juta melalui transfer di Bank Mandiri. Lalu beberapa hari kemudian, pengembalian tahap kedua dengan jumlah sama Rp540 juta secara cash ke kantor PWI.

Pengembalian dana cashback ke kas organisasi itu merupakan salah satu dari tiga sanksi keputusan DK PWI Pusat yang telah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Dua sanksi lainnya, yaitu: memberi teguran keras kepada Ketum Hendry Ch Bangun dan merekomendasikan kepada Ketum memberhentikan Sekjen PWI Sayid Iskandarsyah; memberhentikan Wakil Bendahara Umum Mohammad Ihsan, dan memberhentikan Direktur UMKM Syarif Hidayatullah dari jabatan masing-masing.

DK PWI yang delapan ini solid, kompak bersatu ingin KLB segera dilaksanakan setelah memberhentikan HCB sebagai anggota PWI.

Keputusan ini didukung pula oleh banyak senior PWI yang berada di Dewan Penasihat PWI seperti Ketua Penasihat Ilham Bintang, Wakil Ketua Timbo Siahaan, Sekretaris Wina Armada Sukardi, dan lain-lain.

Sebaliknya, pada kelompok HCB yang kontra-KLB menyatakan keputusan DK PWI Pusat tidak sah, dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Dalam Rapat Pleno Pengurus Harian pada 23 Juli 2024 yang melahirkan Surat Edaran PWI Pusat Nomor: 554/PWI-P/LXXVIII/2024 yang ditanda-tangani HCB sebagai Ketum dan Iqbal Irsyad sebagai Sekjen, terdapat enam keputusan.

Di antara keputusan itu adalah menyatakan Surat Keputusan DK PWI Nomor 50 dan 53 tanggal 16 Juli 2024 tentang sanksi pemberhentian penuh HCB sebagai anggota PWI tidak sah, dan dengan demikian dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Aneh. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah PWI 78 tahun, keputusan “mahkamah” DK PWI dibatalkan oleh “eksekutif” melalui Rapat Pengurus Harian yang dipimpin oleh seseorang yang sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.

Apalagi dalam PRT PWI pasal 21 ayat 2 tegas disebutkan keputusan Dewan Kehormatan adalah final. Tidak bisa banding dan harus dilaksanakan.

Jika pun ingin membela diri, bisa saja dilakukan yang terkena sanksi pada saat forum kongres reguler. Bukan pada saat KLB.

Kelompok kontra-KLB juga menggembar-gemborkan KLB harus berdasarkan usulan 2/3 provinsi. Kalau tanpa usulan 2/3 PWI Provinsi maka KLB tidak sah.

Padahal, ada pasal lain menyebutkan KLB tidak perlu ada usul dari PWI provinsi lagi jika Ketum PWI sudah berhalangan tetap. Sudah dinyatakan gugur sebagai anggota.

Itulah KLB amanah PRT pasal 10 ayat 7 yang dipakai DK PWI dan Plt Ketum PWI untuk menggelar KLB dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan.

Perseteruan dua kelompok ini semakin kuat manakala kelompok yang dijatuhi sanksi organisasi oleh DK PWI berdasarkan PD PRT PWI membawa masalah ini ke ranah hukum, di luar mekanisme organisasi.

Mantan Sekjen Sayid Iskandarsyah misalnya, menggugat perdata delapan pengurus DK PWI, termasuk Bendahara Umum Marthen Slamet Susanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terdaftar dalam perkara Nomor: 395/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2024. Dalam gugatannya, Sayid Iskandarsyah sampai meminta ganti rugi sebesar Rp101 Miliar lebih. Wah.

Begitupun HCB yang sudah diberhentikan oleh DK PWI Pusat, telah melaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya dengan laporan Nomor: LP/B/2859/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.

Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, telah diperiksa di Polda Metro Jaya atas laporan pidana ini pada 25 Juli 2024 lalu.

Maka, semua ini harus diselesaikan. Silaturahmi, mediasi, telah gagal. Sekarang penentunya ada di pengurus PWI Provinsi sebagai pemilik suara. Sebab itulah, KLB harus segera digelar. KLB adalah solusi!

(Oleh: Zulmansyah Sekedang – Plt. Ketua Umum PWI Pusat)