Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan sikap bersama usai acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat Jalan Wartawan II No. 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua PWI Kab/kota bersama sekretaris dan bendahara.

Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.

Dalam rakor itu terdapat 6 poin yang disepakati, yakni:

1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat.

2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat.

3. Menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu, yang memutuskan mendukung KLB.

4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun.

5. Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.

6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.

7. Mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.

“Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt,” kata Hilman.

Ia juga menyerukan, kepada seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota di Jabar, tetap bekerja seperti biasanya.

“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa,” ucap Hilman.

Sanksi Tegas

Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI Kabupten/kota juga mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.

“Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Nila Kusuma, ketua PWI Kabupaten Karawang yang diamini oleh semua ketua yang hadir.

“Silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan ke kami, nanti kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi, ” kata Hilman menimpali.

Kedatangan mereka untuk mendesak kubu Ketua Umum PWI versi Kongres Bandung, Hendry CH Bangun (HCB), agar segera mengosongkan kantor PWI Pusat sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 tertanggal 29 September 2024.

Ketegangan sempat terjadi antara kedua kubu, lantaran Hendry CH Bangun dianggap tidak mematuhi keputusan Dewan Pers yang menginstruksikan pengosongan kantor per 1 Oktober 2024. Ketegangan ini nyaris berujung pada adu fisik antara kedua kelompok di lokasi kantor PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Sekitar 40 anggota PWI dari kubu KLB Jakarta datang untuk memastikan bahwa kantor PWI Pusat sudah dikosongkan.

Mereka berpatokan pada surat keputusan Dewan Pers yang menegaskan agar kedua kubu yang berkonflik menghentikan segala aktivitas organisasi terhitung sejak 1 Oktober 2024.

Surat Keputusan Dewan Pers tersebut sudah ditempel di beberapa titik di Gedung Dewan Pers. Namun, hingga Selasa siang, Hendry CH Bangun masih bertahan di kantor PWI Pusat dan menolak meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas. Bahkan, ia menolak ketika diminta aparat kepolisian untuk keluar dari kantor.

Sebagai respons, kubu yang mendukung keputusan Dewan Pers mengambil langkah tegas dengan merantai dan menggembok pintu kantor PWI Pusat. Sebelum menggembok pintu, salah satu anggota PWI kubu HCB, Dadang Rahmat mengatakan di dalam sudah tidak ada orang.

Setelah itu mereka juga menyerahkan kunci gembok kepada petugas keamanan Gedung Dewan Pers sebagai bentuk nyata pelaksanaan perintah Dewan Pers.

Surat keputusan Dewan Pers, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, menyatakan bahwa kantor PWI Pusat dihentikan penggunaannya sementara waktu oleh kedua kubu. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas organisasi dan melindungi kepentingan seluruh anggota PWI yang sedang berkonflik.

Ketua Satgas Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat, Edison Siahaan, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Dewan Pers. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keutuhan organisasi dan mencegah eskalasi konflik.

Konflik internal di PWI Pusat ini berawal dari dugaan penggelapan dana hibah Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp6 miliar yang melibatkan Hendry CH Bangun.

Sebagai akibatnya, Dewan Kehormatan PWI memecat Hendry dari jabatannya, dan KLB di Jakarta menetapkan Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat secara aklamasi.

Selain Ninik Rahayu, ikut menerima audensi PWI Pusat anggota Dewan Pers lainnya, yakni Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers Yadi Hendriana dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Arif Zulkifli.

Pengurus PWI Pusat yang hadir Ketua Umum Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang, Anggota Dewan Kehormatan Banjar Chaeruddin dan Ketua Komisi Pendidikan Marah Sakti Siregar, yang sekaligus Ketua Panitia Kongres Luar Biasa (KLB) PWI.

Marah Sakti Siregar dalam audensi itu melaporkan pelaksanaan KLB PWI pada 18 Agustus lalu yang berlandaskan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI Pasal 10 ayat 7 yang berbunyi: apabila Ketum PWI berhalangan tetap pelaksana tugas (Plt) dalam rapat pleno pengurus pusat.

Selanjutnya Plt menyiapkan KLB untuk memilih Ketum dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yang baru selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

“Setelah terbitnya SK DK Nomor 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR tanggal 16 Juli 2024 tentang Pemberhentian Penuh Hendry Ch Bangun sebagai anggota PWI, yang dikuatkan dengan Berita Acara PWI DKI Jakarta Nomor O1/BA.RPH/PWI-P/VII/2024 tanggal 17 Juli, maka sah HCB bukan lagi anggota PWI dan dengan demikian Ketum PWI Pusat dinyatakan berhalangan tetap sesuai PD PRT PWI sehingga digelarlah KLB untuk memilih Ketum PWI Pusat yang baru,” jelas Marah Sakti.

Dalam KLB PWI, hadir 20 utusan PWI Provinsi. Sesuai ketentuan PRT pasal 26 ayat 2 menyebutkan, kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi atau 26 utusan PWI Provinsi.

Ayat 3 menyebutkan, jika yang hadir kurang dari dua pertiga, kongres ditunda selambat-lambatnya tiga bulan dengan ketentuan kongres sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari dua pertiga jumlah provinsi.

“Pimpinan sidang saat itu sudah menunda persidangan selama lima menit saja. Kemudian membuka persidangan kembali sesuai ketentuan pasal 26 ayat 2 dan ayat 3. Maka KLB sah, legal konstitusional sesuai dengan ketentuan PD PRT dan dilanjutkan. Akhirnya terpilih saudara Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum dan saudara Sasongko Tedjo sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI secara aklamasi,” ujar Marah Sakti.

Jadi pelaksanaa KLB PWI bukan lahir tiba-tiba. Tapi prosesnya sesuai mekanisme organisasi dan merujuk pada PD PRT PWI hasil Kongres XXV PWI di Bandung.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang menjelaskan, terbitnya sanksi terhadap HCB dan tiga pengurus PWI Pusat bermula dari masalah keuangan organisasi yang viral sekarang ini dengan istilah cash back.

Dimana uang organisasi senilai Rp1.080.000.000 diambil sebagai cash back untuk Forum Humas BUMN yang belakangan dibantah oleh FH BUMN dan HCB sendiri tidak mau atau tidak bisa menyebutkan nama penerima cash back tersebut. Sehingga diberikanlah sanksi organisasi.

Makanya, sebut Ilham Bintang, PWI dengan Ketum HCB sering disebut-sebut sebagai PWI Cash Back. Sementara PWI KLB dengan Ketum Zulmansyah Sekedang yang didukung mayoritas senior dan mayoritas PWI Provinsi disebut PWI yang “Menegakkan Integritas dan Marwah Organisasi.”

Setelah KLB, menurut Ilham Bintang, PWI cash back sudah tamat. PWI hasil KLB lah yang eksis dan diamanahkan untuk menjalankan roda organisasi. Untuk kembali menegakkan integritas wartawan dan marwah organisasi.

“Karena itu, kalau ada gagasan rekonsiliasi, itu hal yang baik untuk organisasi PWI. Mari kita semua anggota bergabung dengan PWI hasil KLB dan meninggalkan PWI cash back. Itu baru benar,” tegas Ilham Bintang.

Pada kesempatan itu, Ketum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang juga menyampaikan soal penggunaan Kantor PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, soal UKW mandiri yang akan digelar PWI Jatim dan PWI Jabar, serta hal-hal lain yang berkaitan antara PWI dengan Dewan Pers.

Sementara Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan terima kasih atas penjelasan pengurus PWI Pusat berkaitan dengan KLB dan dinamika di PWI. Terkait soal rekonsiliasi, DP tidak akan mencampuri dan sepenuhnya diserahkan kepada PWI.

Sedangkan soal pemakaian Kantor PWI Pusat dan pelaksanaan UKW PWI secara mandiri, DP secepatnya akan menggelar Rapat Pleno dan memberitahukan hasilnya.

“Khusus soal integritas wartawan, Dewan Pers sepenuhnya mendukung untuk ditegakkan,” tegas Ninik Rahayu.

Desakan untuk segera digelarnya KLB disampaikan segenap pengurus dan anggota PWI se-Bandung raya saat menggelar aksi dan menyuarakan aspirasi ke kantor sekretariat PWI Jabar, Jalan Wartawan, Kota Bandung, Jumat 19 Juli 2024.

Melalui aksi ini, pengurus dan anggota PWI se-Bandung Raya sepakat menyuarakan aspirasi yang dituangkan dalam pernyataan sikap.

Surat pernyataan sikap yang ditandatangani pengurus PWI se-Bandung raya diserahkan langsung ke pengurus PWI Jawa Barat.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh pengurus PWI di wilayah Bandung Raya. Antara lain, Pokja PWI Kota Bandung, Pokja PWI Gedung Sate, PWI Kabupaten Bandung, PWI Kota Cimahi dan PWI Kabupaten Bandung Barat.

Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, didampingi ketua pengurus daerah lainnya. Usai dibacakan secara deklarasi, surat pernyataan dan tuntutan diserahkan dan diterima langsung oleh Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat dan disaksikan pengurus lainnya.

Ada 4 tuntutan yang disuarakan anggota PWI se-Bandung raya, salah satu yang paling utama yakni mendesak agar segera dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB). Tuntutan ini disuarakan demi menyelamatkan Marwah organisasi profesi kewartawanan tertua di tanah air.

Melalui surat pernyataan dan aksi kali ini, anggota PWI se-Bandung raya menginginkan agar PWI tingkat provinsi Jawa Barat mengambil sikap bersama pengurus provinsi lain mendorong untuk segera dilakukan KLB.

Tak ingin kekisruhan yang terjadi di kepengurusan tingkat pusat berlarut-larut, antara Ketum PWI dan Dewan Kehormatan (DK) PWI.

Anggota PWI se-Bandung raya menginginkan agar Ketua Umum saat ini Hendry CH Bangun legowo mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu, dalam tuntutan yang disuarakan dalam aksi hari ini, anggota PWI se-Bandung raya mendesak DK PWI juga bersedia mundur secara terhormat demi menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan menyampaikan, lembaga atau organisasi PWI bukan lagi organisasi yang baru seumur jagung. PWI adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Untuk itu, kata Ihsan sapaan akrabnya, PWI secara kelembagaan telah mengakar hingga tiap pelosok negeri. Keberadaannya pun harus bisa mewarnai dengan fungsi dan peranannya sebagai lembaga yang diisi oleh masyarakat dipandang sebagai kalangan intelek.

“Maka sudah barang tentu, lembaga atau organisasi PWI harus memainkan perannya sebagai lembaga yang mempertontonkan keteladanan terlebih sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia,” ungkapnya.

Kita ketahui, lanjut Ihsan, tidak sedikit sosok pencerah, pembesar, pejuang pers yang lahir dari rahim PWI.

“Begitu pula sosok-sosok yang terlahir dengan semangat luar biasa memperjuangkan bagaimana lembaga PWI mampu menjadi satu kekuatan. Satu tekad, satu suara dengan tetap marwah lembaga terus senantiasa dijaga,” tuturnya.

Sebagai bagian dari PWI, anggota PWI se-Bandung raya melihat organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk antara lain untuk menegakkan harkat, martabat, dan integritas wartawan Indonesia, khususnya anggota PWI.

Pertama, Bahwa kejujuran dalam berorganisasi menjadi pijakan moral utama para anggota dan pengurus PWI. Kedua, bahwa filosofi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI pada hakikatnya mewajibkan anggota PWI menjaga harkat, martabat, dan integritas profesi dan menaati Undang-Undang Pers, Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), KEJ, dan KPW PWI serta disiplin organisasi.

Selanjutnya, bahwa KPW PWI disusun sebagai acuan dan panduan bagi anggota PWI guna mengambil embali yang perlu dihindari dan kembali yang perlu dilakukan dalam menjalankan profesi dan mengelola organisasi.

“Dan terakhir, bahwa Pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Kontitusi Organisasi PWI,” ucap Ihsan.

Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan anggota PWI se-Bandung raya bukan tanpa alasan, dengan terjadinya kekisruhan yang terjadi di pucuk kepengurusan PWI pusat antara Ketua Umum dan Dewan Kehormatan saat ini dampaknya dirasakan oleh anggota PWI di daerah.

“Perbuatan yang tidak patut dilakukan oknum di tingkat pusat, anggota di daerah seperti ikut menanggung dosa. Bahkan tidak sedikit pengurus di daerah ikut dicap miring oleh pihak lain, atas apa yang terjadi di pwi tingkat pusat,” ujar Dedi Rosadi, anggota PWI Kota Cimahi.

Berdasarkan PD-PRT PWI, BAB VII Kongres dan Konferensi Pasal 28 (PRT), syarat terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi seluruh Indonesia.

Berikut ini isi pernyataan sikap yang disampaikan anggota PWI se-Bandung raya sebagai bentuk upaya untuk menyelamatkan organisasi PWI:

1. Menuntut Ketua Umum PWI Hendry Ch. Bangun untuk mundur.
2. Bila perlu, Ketua Dewan Kehormatan (DK) pun untuk turut mundur.
3. Menuntut untuk secepatnya digelar Kongres Luar Biasa (KLB).
4. Mendorong PWI Provinsi Jawa Barat agar tidak berdiam diri dan untuk segera melakukan aksi menuntut digelarnya KLB bersama PWI di provinsi lainnya.