Konferprov PWI Jawa Barat sendiri dijadwalkan berlangsung pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Steering Committee dipimpin Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.

Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

Dengan demikian, pelaksanaan konferensi tetap berada dalam koridor ketentuan organisasi.

“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakan sosialisasi lanjutan yang akan membahas lebih rinci seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov.

Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya penyelenggaraan dengan seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan, termasuk dukungan dari berbagai pihak, kebutuhan anggaran berhasil ditekan hingga sekitar Rp450 juta.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PWI kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.

Sebagai bagian dari efisiensi penyelenggaraan, panitia akan menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI.

Dalam mekanisme tersebut, untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri pun menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan merupakan keputusan baru yang dibuat panitia.

Karenanya, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat segera melakukan rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan hadir mewakili anggotanya pada Konferprov.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov yang akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Jawa Barat serta Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dimulai pada 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya diberikan masa perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026, sebelum seluruh dokumen bakal calon tersebut dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh PWI Pusat, maka para bakal calon baik Ketua PWI Jawa Barat maupun bakal calon Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026, sehingga seluruh calon memiliki kesempatan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai kabupaten/kota.

Selain tahapan pencalonan, panitia juga menaruh perhatian terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi terhadap data anggota masing-masing agar hak pilih seluruh anggota dapat terakomodasi.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi sehingga seluruh anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Konferprov.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Kebutuhan Teknis Konferprov Sudah Dipersiapkan

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, hingga sistem publikasi dan pelayanan peserta selama pelaksanaan Konferprov.

Menurut Roberto, panitia juga telah menyiapkan petugas di sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, administrasi peserta, serta kebutuhan koordinasi dengan PWI kabupaten/kota.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik. Persiapan akomodasi, ruang sidang, publikasi, serta pelayanan peserta terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Panitia juga akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai seluruh tahapan Konferprov kepada anggota PWI di seluruh Jawa Barat.

Melalui Sosialisasi Tahap I ini, Steering Committee dan Organizing Committee berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data anggota, proses pencalonan, hingga pelaksanaan konferensi.

Ditambahkannya, Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat persatuan insan pers, sekaligus melahirkan kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas, demokratis, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di masa depan.

Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi ke depan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).

Dalam pengantarnya, Zugito menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zugito.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat.

Ia menyebut tim telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.

Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun tim penyempurnaan PD/PRT terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Tim), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dua Perubahan Fundamental

Dalam rapat pleno tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental dalam amandemen PD/PRT PWI.

Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.

Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.