Jakarta, PWI Kota Bandung — Dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak mau di vaksin, yang ada hanya sanksi administratif bagi yang tidak mau di Vaksin. Demikian dikatakan Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat melakukan pertemuan Virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dan Panitia Hari Pers Nasional Tahun 2021, Rabu, (13/1).

Menteri Yasonna mengatakan sanksi administratif ini sebenarnya agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini yang semakin meningkat.

Yasona berharap melalui pers dapat menjelaskan kepada publik terkait Vaksinasi, bahwa tidak ada sanksi pidana, namun kedepanya jika hanya sebagian masyarakat divaksin maka tidak akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.

“Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang di vaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh,” ujar Yasonna Laoly.

Peringatan Hari Pers Nasional 2021, lanjut Yasonna, adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.

Yasonna juga mengaskan, pers sangat membantu masyarakat karena jika ruang media mainstreem diisi dengan pesan-pesan positif dapat melawan pengaruh pengaruh hoax yang memenuhi medsos dalam menghadapi virus korona.

“Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19,” tegas Yasonna Laoly.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus penanggung jawab HPN, Atal S Depari mrngungkapkan rasa terima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021, bahkan Ketua Umum PWI Pusat menyambut baik dengan adanya usulan satu sesi  untuk Menteri Yasonna pada  Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bagaimana bangkitnya Pers Indonesia ditengah pandemi dan disrupsi digital.

Dalam audensi Virtual ini turut hadir juga Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz, Ketua Bidang Daerah Akhmad Munir, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Wakil Bendahara Dar Edi Yoga, Wakil Sekertaris Kesit Budi Handoyo dan Humas HPN Mercys Charles Loho.

Kali ini kedatangan tim Panitia HPN 2021, untuk berkoordinasi dengan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Pemprov DKI Jakarta, guna menindaklanjuti komitmen dari gubernur Anies Baswedan, sebagai tuan rumah peringatan HPN 2021, Ferbuari mendatang.

Perwakilan Panitia Pusat HPN 2021 yang hadir terdiri dari, Ketua Panitia, Auri Jaya, Wakil Ketua Panitia, Sayid Iskandarsyah, Sekretaris Panitia, Dar Edi Yoga, Wakil Sekretaris, Kesit Budi Handoyo, Bendahara, M Ihsan dan Wakil Ketua Bidang Acara, Tb. Adhi.

Kepala dinas Kominfotik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, memimpin pertemuan bersama Ketua Panitia HPN Auri Jaya.

Auri Jaya menjelaskan, HPN 2021 sebelumnya sudah diputuskan diselenggarakan di Kendari, Sultra. Namun, karena pandemi Covid-19, peringatan HPN 2021 dialihkan ke Ibu Kota negara.

“Kami berterima kasih atas langkah dari Gubernur Anies Baswedan yang menyambut baik penunjukkan DKI Jakarta tersebut. Apresiasi beliau tunjukkan dengan langsung menetapkan Ancol sebagai pusat peringatan HPN 2021,” kata Auri.

Untuk itu, kami akan bergerak cepat untuk mempersiakan acara ini bisa sukses, rencana launching kita akan lakukan bulan oktober mendatang, dan memeriahkan acara rangkaian kegiatan HPN 2021 lebih massif, panitia HPN bakal melibatkan artis serta influencer.

“HPN 2021 akan melibatkan kalangan Artis/Abang None Jakarta dan Youtuber sebagai duta HPN,” tambah Auri yang tahun sebelumnya juga menjabat ketua panitia HPN.

Atika Nur Rahmania menyebut mendukung penuh acara peringatan HPN 2021, sebab akan menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi DKI Jakarta dan nasional di tengah pandemi.

Dirinya pun mengusulkan agar hal itu sekaligus menjadi tema besar dari peringatan HPN 2021.

“Isu-isu mengenai kesehatan dan pemulihan ekonomi inilah yang harus dielaborasi dan dikolaborasikan, dari panitia pusat dan mitranya di Pemprov DKI Jakarta,” jelas Atika.

Kadis Kominfotik juga menyebut perlu dibuat report plan dan hibrid plan. Serta, dibentuk tim kecil yang melibatkan kedua belah pihak. Apalagi, untuk pelaksanaan HPN 2021 itu, tentunya diperlukan dana dari APBD DKI Jakarta.

Selain dihadiri tim dari Pusat HPN, pertemuan ini juga diikuti melalui zoom meeting oleh perwakilan dari perangkat Pemprov, Pengelola Ancol, wartawan dan anggota PWI.

Pada kesempatan itu, pihak perseroan Ancol turut menyampaikan kesiapannya menjadi ‘tuan rumah’ dari peringatan puncak HPN 2021.