Ketua PWI Jawa Barat Terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan profesionalitas wartawan dan berpotensi mencederai citra pers di tengah masyarakat.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang wartawan,” ujar Tantan.

Menurutnya, pekerjaan jurnalistik memiliki koridor etik dan hukum yang wajib dipatuhi. Kebebasan pers tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan intimidasi, ancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan.

Tantan mengingatkan, wartawan selain dituntut memiliki kemampuan jurnalistik juga harus memahami serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Wartawan bukan profesi yang bebas melakukan apa saja atas nama kebebasan pers. Ada Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati, ada Undang-Undang Pers yang menjadi payung hukum, dan ada aturan hukum lainnya yang tetap berlaku bagi setiap warga negara,” katanya.

Kartu Pers Bukan Kekebalan Hukum

Tantan menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Namun, jaminan tersebut sekaligus disertai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Ia menilai identitas sebagai wartawan, kartu pers maupun atribut media tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau seseorang menggunakan identitas wartawan untuk mengintimidasi, mengancam, memaksa, atau melakukan tindakan kekerasan, itu bukan kegiatan jurnalistik. Jangan berlindung di balik profesi wartawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.

Karena itu, apabila dalam peristiwa di SDN 2 Sukaraja ditemukan dugaan tindak pidana, Tantan meminta persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai profesi wartawan dijadikan tameng. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, tentu harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. UU Pers bukan kartu bebas hukum,” ucap Tantan.

Persoalan Jurnalistik Punya Mekanisme

Tantan juga mengingatkan wartawan agar menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik melalui mekanisme yang telah tersedia.

Menurutnya, ketika terdapat sengketa atau keberatan terhadap pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi maupun mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada persoalan dengan narasumber atau pihak tertentu, gunakan mekanisme jurnalistik. Ada hak jawab, hak koreksi, ada mekanisme pengaduan ke Dewan Pers. Bukan dengan cara mengamuk, mengintimidasi atau melakukan kekerasan,” ujarnya.

Ia menilai tindakan oknum yang mengaku wartawan juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada insan pers secara keseluruhan.

Tantan khawatir perilaku satu orang kemudian dianggap sebagai gambaran seluruh wartawan, padahal banyak jurnalis menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpegang pada kepentingan publik.

“Yang kami khawatirkan adalah perilaku satu oknum kemudian digeneralisasi menjadi wajah seluruh wartawan. Ini yang harus kita cegah,” katanya.

PWI Jabar Dukung Penegakan Hukum

PWI Jawa Barat, lanjut Tantan, mendukung aparat penegak hukum apabila dari peristiwa tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, tanpa memberikan perlakuan khusus berdasarkan pengakuan seseorang sebagai wartawan.

“Kami mendukung aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara profesional dan sesuai ketentuan. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan mengaku sebagai wartawan,” tuturnya.

Tantan sekaligus mengimbau wartawan di Jawa Barat untuk menjaga kehormatan profesi dengan bekerja secara profesional, independen dan tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, sikap kritis dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik harus tetap dibarengi etika serta kepatuhan terhadap hukum.

“Jangan rusak profesi yang dibangun dengan integritas oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Wartawan harus kritis, tetapi bukan berarti boleh arogan. Wartawan harus berani, tetapi keberanian itu harus tetap berada dalam koridor etika dan hukum,” katanya.

Tantan menegaskan PWI Jawa Barat tidak akan membenarkan tindakan apa pun yang dapat mencoreng kehormatan profesi kewartawanan.

“Pesannya jelas, wartawan bukan preman. Kartu pers bukan kartu bebas hukum. Dan kebebasan pers bukan izin untuk melakukan intimidasi,” pungkasnya.

Kunjungan tersebut diterima Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri bersama jajaran pengurus serta panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Jawa Barat.

Pertemuan membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kemitraan antara kepolisian dan insan pers, upaya melawan penyebaran hoaks, peningkatan kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga persiapan Konferprov PWI Jawa Barat.

Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri menyampaikan apresiasi atas hubungan kemitraan yang selama ini terjalin dengan Polda Jawa Barat. Menurutnya, sinergi tersebut perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat.

“Jawa Barat merupakan produsen hoaks terbesar, PWI Jawa Barat terus memeranginya. Kemitraan dengan Polda Jabar sangat strategis sehingga upaya kami semakin masif,” ujar Ahmad Syukri.

Selain persoalan hoaks, PWI Jawa Barat juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Polda Jawa Barat dalam penyelenggaraan UKW.

Menurut Ahmad Syukri, peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan ekosistem media. Ia menyebut dukungan Polri terhadap peningkatan kompetensi wartawan sebelumnya juga telah dibahas dalam pertemuan pimpinan Polri dengan PWI Pusat pada rangkaian Hari Pers Nasional 2026 di Banten.

“Polri mendukung pelaksanaan UKW untuk meningkatkan kompetensi wartawan. Kerja sama penyelenggaraan UKW sudah dilaksanakan di Polda Metro Jaya,” katanya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan menyampaikan salam dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto kepada jajaran PWI Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa Polda Jawa Barat berharap hubungan strategis dengan PWI dan para wartawan di Jawa Barat dapat terus diperkuat.

“Salam dari Bapak Kapolda Jabar. Beliau menitipkan pesan agar mempererat kemitraan strategis antara Polda Jabar dan anggota PWI seluruh Jabar,” ujar Hendra.

Hendra juga menyambut positif rencana pelaksanaan Konferprov PWI Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Agustus 2026 di Hotel Horison Ultima Bandung.

Menurutnya, Polda Jawa Barat mendukung pelaksanaan forum organisasi tersebut dan berharap prosesnya berjalan aman, lancar, serta menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin baik.

“PWI mitra kami, jelas kami mendukung pelaksanaan Konferprov. Semoga nantinya terpilih ketua yang amanah dan terbentuk kepengurusan yang bisa membawa Jawa Barat lebih baik lagi, terutama dalam pembangunan informasi,” katanya.

Hendra menegaskan dukungan tersebut tidak bergantung pada siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua PWI Jawa Barat. Ia berharap kepengurusan baru tetap melanjutkan kemitraan yang telah dibangun dengan Polda Jawa Barat.

“Siapa pun nanti yang terpilih, kami berharap bisa melanjutkan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Polda Jawa Barat. Kami sangat mendukung penyelenggaraan Konferprov PWI Jawa Barat. Kedatangan saya menjadi bukti dukungan tersebut,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendra juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme wartawan di tengah perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat membuat perusahaan media dan wartawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan platform digital.

“Di era digital seperti sekarang, kompetensi wartawan sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Ia mengatakan media saat ini tidak hanya dituntut menghasilkan berita melalui platform konvensional, tetapi juga mampu memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari distribusi informasi kepada masyarakat.

“Sekarang perusahaan media dituntut harus memiliki media sosial, karena memang informasi lewat media sosial lebih cepat diterima masyarakat,” katanya.

Namun, Hendra mengingatkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus tetap dibarengi dengan profesionalisme dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kalau media tidak berubah, ya ketinggalan. Dalam perubahan itu, profesionalisme menjadi harga mati,” imbuhnya.

Terkait persoalan hoaks, Hendra menyatakan Polda Jawa Barat mendukung langkah PWI dalam meningkatkan literasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Masyarakat perlu terus diliterasi dalam melawan hoaks ini. Kami mendukung PWI dan siap bekerja sama,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Konferprov PWI Jawa Barat, Zaenal Ihsan, menyampaikan bahwa Konferprov PWI Jawa Barat akan berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Konferprov tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi untuk mengakhiri masa kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2021–2026 sekaligus memilih Ketua PWI Jawa Barat untuk periode berikutnya.

“Mengakhiri masa kepengurusan PWI Jawa Barat periode 2021–2026, kami menyelenggarakan Konferprov yang salah satu agendanya adalah memilih Ketua PWI Jawa Barat,” ujar Ihsan.

Ia berharap dukungan Polda Jawa Barat dapat turut memastikan seluruh rangkaian Konferprov berjalan aman dan lancar.

“Kami berharap Polda Jabar mendukung kegiatan ini. Kelancaran dan kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan pihak kepolisian,” katanya.

Pertemuan PWI Jawa Barat dan Polda Jawa Barat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara institusi kepolisian dan organisasi profesi wartawan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, meningkatkan kompetensi jurnalistik, serta bersama-sama membangun ekosistem informasi yang sehat bagi masyarakat Jawa Barat.

Konferprov PWI Jawa Barat sendiri dijadwalkan berlangsung pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Steering Committee dipimpin Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.

Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

Dengan demikian, pelaksanaan konferensi tetap berada dalam koridor ketentuan organisasi.

“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakan sosialisasi lanjutan yang akan membahas lebih rinci seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov.

Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya penyelenggaraan dengan seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan, termasuk dukungan dari berbagai pihak, kebutuhan anggaran berhasil ditekan hingga sekitar Rp450 juta.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PWI kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.

Sebagai bagian dari efisiensi penyelenggaraan, panitia akan menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI.

Dalam mekanisme tersebut, untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri pun menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan merupakan keputusan baru yang dibuat panitia.

Karenanya, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat segera melakukan rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan hadir mewakili anggotanya pada Konferprov.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov yang akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Jawa Barat serta Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dimulai pada 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya diberikan masa perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026, sebelum seluruh dokumen bakal calon tersebut dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh PWI Pusat, maka para bakal calon baik Ketua PWI Jawa Barat maupun bakal calon Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026, sehingga seluruh calon memiliki kesempatan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai kabupaten/kota.

Selain tahapan pencalonan, panitia juga menaruh perhatian terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi terhadap data anggota masing-masing agar hak pilih seluruh anggota dapat terakomodasi.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi sehingga seluruh anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Konferprov.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Kebutuhan Teknis Konferprov Sudah Dipersiapkan

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, hingga sistem publikasi dan pelayanan peserta selama pelaksanaan Konferprov.

Menurut Roberto, panitia juga telah menyiapkan petugas di sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, administrasi peserta, serta kebutuhan koordinasi dengan PWI kabupaten/kota.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik. Persiapan akomodasi, ruang sidang, publikasi, serta pelayanan peserta terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Panitia juga akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai seluruh tahapan Konferprov kepada anggota PWI di seluruh Jawa Barat.

Melalui Sosialisasi Tahap I ini, Steering Committee dan Organizing Committee berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data anggota, proses pencalonan, hingga pelaksanaan konferensi.

Ditambahkannya, Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat persatuan insan pers, sekaligus melahirkan kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas, demokratis, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di masa depan.

Kesiapan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat berkunjung ke Kantor Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani No 262, Senin (24/11/2025).

Dalam perbicangan santai siang itu, Farhan yang diterima oleh Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan beserta jajaran pengurus, menyatakan akan mendukung pelaksanaan Konferensi sebagai agenda besar PWI Provinsi Jawa Barat.

“Hayu…siap, Kota Bandung jadi tuan rumah. Nanti kita sama-sama mencari sumber pendanaannya,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, PWI adalah mitra strategis Pemerintah Kota Bandung, dimana selama ini sudah terjalin sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Kota Bandung.

“Insyaallah saya siap mendukung,” kata Farhan dengan nada tegas.

Kesanggupan itu disambut antusias oleh Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri yang juga turut hadir dalam kunjungan itu.

Pria yang akrab di sapa Ari ini, nampak sumringah mendengar dukungan langsung dari Farhan.

“Alhamdulillah, ini diluar dugaan, saya sangat senang Pak Wali Kota menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan segalanya dapat berjalan lancar,” kata Ari.

Ia menilai, dukungan ini sebagai bentuk perhatian kepala daerah terhadap organisasi profesi khususnya PWI.

“Terima kasih Pak Wali Kota, kami sangat mengapresiasi dukungan ini. Kami akan segera melakukan langkah-langkah persiapan,” ujarnya.

Ia berharap hubungan kemitraan antara PWI dan Pemerintah Kota Bandung dapat terus terbina dengan baik.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung Zaenal Ihsan menambahkan, bahwa PWI khususnya Pokja Kota Bandung menekankan komitmennya dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis (Bandung UTAMA) melalui pemerintahan yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

“Sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Kota Bandung memang menjadi salah satu program kerja Pokja PWI Kota Bandung. Selain itu, kami juga akan turut ambil bagian dalam menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung,” kata Ihsan.

“Kita do’akan semoga konferensi PWI Jabar nanti berjalan dengan sukses dan lancar,” pungkas Ihsan.

Oleh karenanya peran pers sebagai pilar demokrasi menjadi sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan akurat.

Merespons hal itu, Maka PWI Provinsi Jawa Barat mengajak insan pers khususnya anggota PWI se Jawa Barat menyiarkan informasi yang akurat, berimbang dan tentu saja memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial.

“Tanggung jawab kita sebagai wartawan bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan perpecahan. Liputan yang kita hasilkan tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas sosial,” terang Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 3 September 2025.

Dalam surat dengan nomor surat 850/PWI-JB/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Hilman Hidayat beserta Sekretaris Tantan S. Bukhawan, PWI Jawa Barat mengimbau rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di seluruh Jawa Barat agar:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas liputan dengan kembali berpegang teguh pada kaidah jurnalistik. Pastikan setiap proses peliputan mengedepankan akurasi, objektivitas, dan keberimbangan.

Verifikasi fakta, konfirmasi dari berbagai sumber, dan penggunaan data yang valid harus menjadi prioritas utama. Hindari spekulasi, opini pribadi, atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

2. Utamakan Persatuan dan Keutuhan Bangsa. Penting bagi kita untuk selalu mengedepankan persatuan dalam setiap Iiputan. Pilihlah narasi yang membangun, bukan yang memecah belah.

Hindari judul atau konten yang provokatif, sensasional, atau berpotensi menyulut konflik antar kelompok. Tunjukkan bahwa jurnalisme yang kita pegang teguh adalah jurnalisme yang beretika, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik secara luas.

3. Mari kita bersama-sama mewujudkan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi bangsa. Dengan memegang teguh kaidah jurnalistik dan mengedepankan persatuan, kita dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan membuktikan bahwa media adalah pilar demokrasi yang kuat.

4. Junjung Tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

5. Hormati Privasi dan Hak Subjek Berita: Dalam meliput, kita wajib menghormati privasi individu. Jangan mempublikasikan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik, dan berikan perlindungan khusus kepada korban kekerasan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya.

“Mari kita berkarya dengan profesionalisme tinggi, dan hati nurani yang jernih,” pungkas Hilman. (*)

Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan sikap bersama usai acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat Jalan Wartawan II No. 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua PWI Kab/kota bersama sekretaris dan bendahara.

Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.

Dalam rakor itu terdapat 6 poin yang disepakati, yakni:

1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat.

2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat.

3. Menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu, yang memutuskan mendukung KLB.

4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun.

5. Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.

6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.

7. Mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.

“Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt,” kata Hilman.

Ia juga menyerukan, kepada seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota di Jabar, tetap bekerja seperti biasanya.

“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa,” ucap Hilman.

Sanksi Tegas

Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI Kabupten/kota juga mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.

“Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Nila Kusuma, ketua PWI Kabupaten Karawang yang diamini oleh semua ketua yang hadir.

“Silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan ke kami, nanti kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi, ” kata Hilman menimpali.

Kepengurusan PWI Jawa Barat secara tegas hanya mengakui Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

“Intinya, keberadaan atau ketiadaan surat yang mengatasnamakan Henry Ch Bangun sebagai Ketua PWI Pusat tidak memberikan dampak pada kami di PWI Jawa Barat. Kami telah mengambil keputusan berdasarkan rapat pleno, di mana PWI Jawa Barat menetapkan Zulmansyah Sakedang sebagai pimpinan hasil KLB 2024 yang berlangsung di Jakarta,” ungkap Hilman.

Hilman menjelaskan, penetapan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat merupakan keputusan resmi, bukan bersifat pribadi. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, serta ketua-ketua PWI di tingkat Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat pada bulan September 2024. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua PWI Pusat.

“Keputusan dari rapat pleno menjadi landasan bagi kepengurusan PWI Jawa Barat untuk menjalankan fungsi organisasi. Semua kegiatan dan administrasi organisasi sejauh ini berjalan lancar dan tidak terhambat,” lanjut Hilman.

“Bagi pengurus PWI Jawa Barat yang keraguan, silakan saja. Tentu akan ada konsekuensi sanksi dari PWI Pusat kelak. Hendry Ch telah salah alamat dalam menyikapi pembekuan PWI Jawa Barat versi KLB. Kami juga akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang berpindah haluan,” tambahnya.

Hilman memastikan semua pengurus PWI di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tetap kompak mendukung hasil rapat pleno yang mengakui Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Sebagian besar ketua PWI Kabupaten dan Kota di Jawa Barat juga menegaskan dukungan mereka terhadap kepemimpinan Zulmansyah dan Hilman Hidayat di PWI Jawa Barat. Hal ini mereka sampaikan di dalam grup WhatsApp Forum Ketua PWI se-Jawa Barat.

Sebagai contoh, Ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, menyatakan, “PWI Indramayu tetap solid dan mendukung keputusan di bawah pimpinan Ketua Hilman Hidayat.”

Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat, juga menambahkan, “Dukungan penuh, PWI Jawa Barat terus maju.”

Ketua PWI Sukabumi, Ikbal, menuliskan, “Sesuai komitmen bersama, ayo PWI Jabar terus bergerak!” Ketua PWI Cimahi pun menegaskan, “PWI Jabar harus maju terus!”

Pernyataan serupa juga datang dari ketua PWI di Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pernyataan tersebut disampaikan baik melalui grup WhatsApp maupun saat melakukan konfirmasi via telepon.

Di sisi lain, dalam rilis berita mengenai pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat disebutkan terdaftar dalam kepengurusan yang dipimpin Danang Danoroso, hasil bentukan Hendry, seperti H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, dan Nirwan Indra, yang menyatakan tidak tahu tentang pencatutan nama mereka.

“Saya tidak pernah dihubungi mengenai kesedian saya menjadi pengurus tersebut. Posisi saya tetap bersama kepengurusan PWI Jawa Barat di bawah pimpinan Hilman Hidayat,” ujar Nano.

Gyok Riswoto juga menyampaikan hal serupa, dengan tegas menolak ajakan tersebut yang diterimanya melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesannya, Gyok menyatakan ketidakminatannya untuk bergabung dan menghindari konflik. PWI Jawa Barat dalam waktu dekat berencana untuk mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk dalam kepengurusan yang dibentuk oleh Hendry Ch.

Hendry Ch Bangun, yang telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki hak atau wewenang untuk membuat keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk langkah membekukan kepengurusan daerah.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa klaim Hendry Ch Bangun untuk membekukan PWI Jawa Barat adalah tindakan yang ilegal dan tanpa dasar hukum.

PWI Jawa Barat tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat yang masih berstatus sebagai Ketua PWI Jawa Barat yang resmi.

“Hendry Ch Bangun telah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etika berat. Oleh sebab itu, semua keputusan atau tindakan yang ia ambil dengan nama PWI Pusat adalah ilegal,” ungkap Zulmansyah pada hari Minggu, 23 Maret.

Hendry Ch. Bangun menggunakan nama PWI Pusat untuk mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada tanggal 21 Maret 2025, dengan alasan bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak mengikuti aturan organisasi.

Namun, realitanya, Hilman Hidayat justru menjalankan tata kelola organisasi dengan sebaik-baiknya, mengikuti keputusan resmi PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah dipecat.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menegaskan bahwa pemecatan Hendry Ch Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekretaris Jenderal telah dilakukan melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik yang ada.

Pemecatan tersebut juga telah ditegaskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata yang diajukan Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan.

“Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dihormati. Tidak ada ruang bagi individu yang telah dipecat untuk kembali dan membuat keputusan yang dapat merusak struktur organisasi,” tegas Sasongko Tedjo.

Diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya mengeluarkan keputusan pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat terkait penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Meski demikian, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan pemecatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pada Rabu, 19 Maret 2025, pengadilan menolak gugatan tersebut, sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merugikan organisasi.

“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan membuat SK palsu atau mengambil keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI,” ujarnya.

Wina, yang juga seorang advokat, menekankan bahwa dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus daerah agar tetap berpegang pada aturan organisasi yang sah, dan tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal dari pihak-pihak yang tidak berwenang. ***

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, dihadiri pengurus PWI Jawa Barat, Ketua Dewan Kehormatan, Olan Sibarani, Ketua Dewan Penasehat, Firman Rahmat, dan seluruh Ketua/Sekretaris PWI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Pokja Wartawan Gedung Sate dan Kota Bandung.

Hilman Hidayat, menegaskan PWI Jawa Barat mendukung kepengurusan PWI Pusat versi Kongres Luar Biasa (KLB) PWI .

”Intinya kami tetap solid dan komitmen terhadap kesepakatan awal untuk mendukung kepengurusan versi KLB yang melahirkan kepemimpinan Zulmansyah Sekedang. Ini sudah menjadi keputusan bersama hasil rapat pleno yang kami gelar,” tegas Hilman usai rapat pleno.

Menurut Hilman, segala aktivitas organisasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Suka atau tidak suka, tegas Hilman, keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama hasil dengar pendapat pada rapat pleno.

“Seluruh peserta rapat, utamanya para Ketua/Sekretaris PWI se-Jawa Barat kami minta pendapatnya terkait konflik yang terjadi di kepengurusan PWI Pusat. Mereka telah menyampaikan aspirasinya dalam rapat dan sepakat akan menjalankan dan mengawal segala keputusan yang dikeluarkan Pengurus PWI Jawa Barat. Hasilnya, kita sepakat mendukung hasil KLB dengan kepemimpinan Zulmansyah Sekedang,” tegas Hilman.

Dalam rapat pleno, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Barat, Olan Sibarani menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan pengurus PWI Jawa Barat sudah semestinya dilakukan dan hasilnya sejalan dengan DK. “Kita mendukung apa yang telah menjadi keputusan bersama ini, yang jelas kita harus tetap menjunjung tinggi PDPRT organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI Jawa Barat, Firman Rahmat menyampaikan, segala keputusan rapat pleno harus ditaati seluruh anggota dan pengurus PWI se-Jawa barat.

”Konflik yang selama ini kita saksikan melahirkan banyak tafsir jika kita gali terus. Jawa Barat sudah menyepakati keputusan dalam ruang rapat pleno ini. Artinya, setelah keluar ruangan ini Jawa Barat bulat suaranya mendukung kepemimpinan Zulmansyah,”tegas pria yang akrab disapa Noe ini.

Dalam rapat pleno mengemuka berbagai tanggapan dari peserta rapat, utamanya dari para Ketua PWI se-Jawa Barat yang diminta langsung pendapatnya. Tidak ada satupun yang menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Hendry CH Bangun.

Hanya saja sebagian ada yang mengusulkan dan mendukung upaya rekonsiliasi yang terungkap saat pertemuan Zulmansyah Sakedang dan Hendry CH Bangun di Kantor Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) beberapa waktu lalu.

Usulan dan tanggapan para ketua PWI Kabupaten/Kota secara serentak menyatakan akan mengawal dan mendukung penuh apa-apa yang menjadi keputusan Pengurus PWI Jawa Barat.

Hingga akhirnya ditegaskan Hilman Hidayat, bahwa PWI Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

Pertemuan Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo bersama PWI Jabar tak hanya menjadi ajang silaturahmi, juga menjadi momen diskusi membahas berbagai perkembangan saat ini.

Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat yang datang didampingi jajaran pengurus harian seperti Sekretaris Umum, Tantan Sulthon Bukhawan, Bendahara, Ati Supriatin, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ahmad Syukri, Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Sandi Ferdiana, Wakil Ketua Bidang Syber, Roberto, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Dedi Suhaeri, Ketua SIWO, Briliant Awal serta Ketua PWI Kota Bandung, Herdiansyah pun larut dalam diskusi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo mengajak PWI sebagai organisasi profesi untuk sama-sama melawan berita bohong.

Pangdam juga mengajak, PWI Jawa Barat untuk turut peduli, menjaga dam merawat terhadap pengembangan berbagai potensi yang ada khususnya di Jawa Barat, baik itu potensi sumber daya alam, energi, seni budaya serta potensi lain yang berujung pada kuatnya ketahanan Indonesia.

“Ada banyak sekali potensi yang masih belum tergali secara maksimal. Ke depan semoga teman-teman di PWI Jawa Barat dapat terjun langsung menjadi bagian dalam penguatan-penguatan berbagai sektor baik itu ketahanan ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam tersebut, Pangdam III Siliwangi juga memaparkan berbagai kiprah dan inovasi yang selama ini telah dan tengah dilakukan khususnya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita ini TNI tentu saja sifatnya hanya pendamping. Tapi intinya, mari kita sama-sama bergerak bersama dan seirama dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi yang ujungnya tentu kita berbuat untuk ketahanan negeri tercinta NKRI,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat mengapresiasi dan mengaku bersyukur dapat bersilaturahmi. Hilman juga memaparkan berbagai program yang selama ini telah dilakukan PWI Jawa Barat.

“Kami tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Panglima yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi. Semoga silaturahmi itu dapat terus terjalin kuat di masa-masa mendatang,” ungkapnya.

Hilman juga berharap, kedepan PWI Jawa Barat dan Kodam III Siliwangi dapat terus bersinergi dalam sama-sama mengawal dan menjaga keutuhan NKRI.*