Pertama, Hendry bersama rekan-rekannya masih menguasai kantor PWI Pusat di lantai 4 Dewan Pers secara tidak sah. Seharusnya, kantor tersebut sudah dalam pengelolaan ketua pelaksana tugas Ketua Umum, Zulhamsyah Sekadang.

“Saat ini kami masih menghindari bentrok fisik lebih dahulu. Pada waktu yang tepat pasti kami ambil alih,” tutur Zulmansyah.

Selain itu, Hendry Ch Bangun juga masih menggunakan kop surat PWI Pusat, meskipun sudah diberhentikan karena kasus korupsi uang bantuan BUMN sebesar Rp6 miliar.

“Orang yang sudah dipecat keanggotaannya dari PWI tidak boleh memakai kop dan dokumen PWI. Itu ilegal,” kata Ketua Dewan Penasihat, Ilham Bintang.

Lebih lanjut, Hendry masih merasa dirinya memiliki kekuasaan di PWI, dan berupaya memecat seluruh Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat serta menggantikannya dengan yang lain. Pada Senin (5/8), Hendry bahkan mengumumkan penggantian seluruh anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat, meskipun dirinya sudah bukan anggota PWI lagi.

“Mana bisa orang yang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI punya hak mengatur dan bahkan memecat lagi para pengurus PWI yang sah. Di dalam konstitusi organisasi PWI, lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi sampai pemberhentian keanggotaan secara penuh adalah Dewan Kehormatan,” tambah Ilham Bintang.

Ilham Bintang, mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI selama dua periode, menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI adalah sah dan legal.

Keputusan tersebut diambil oleh Ketua Dewan Kehormatan yang namanya masih terdaftar di akta Dirjen AHU, dan Sekretaris Dewan Kehormatan yang resmi.

Selain itu, Pengurus PWI Provinsi PWI Jaya, tempat keanggotaan Hendry terdaftar, juga telah mencabut keanggotaannya.

Dengan pencabutan keanggotaannya, Hendry Ch Bangun sudah tidak memiliki nomor anggota PWI lagi.

“Hendry sudah bukan anggota PWI, apalagi sebagai pengurus,” tegas Ilham Bintang.

Mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum PWI setelah dipecat adalah pelanggaran hukum. Plt. Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah, telah mengirim surat ke berbagai mitra PWI agar untuk sementara tidak melakukan kerja sama dengan mantan Ketua Umum PWI yang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana Hendry Ch Bangun, meskipun sudah dipecat, masih terus berupaya mempertahankan kekuasaannya di PWI dengan cara-cara yang dinilai ilegal oleh pihak organisasi. Langkah-langkah hukum dan organisasi terus diambil untuk memastikan bahwa aturan PWI dijalankan dengan benar dan sah.

Kali ini kedatangan tim Panitia HPN 2021, untuk berkoordinasi dengan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Pemprov DKI Jakarta, guna menindaklanjuti komitmen dari gubernur Anies Baswedan, sebagai tuan rumah peringatan HPN 2021, Ferbuari mendatang.

Perwakilan Panitia Pusat HPN 2021 yang hadir terdiri dari, Ketua Panitia, Auri Jaya, Wakil Ketua Panitia, Sayid Iskandarsyah, Sekretaris Panitia, Dar Edi Yoga, Wakil Sekretaris, Kesit Budi Handoyo, Bendahara, M Ihsan dan Wakil Ketua Bidang Acara, Tb. Adhi.

Kepala dinas Kominfotik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, memimpin pertemuan bersama Ketua Panitia HPN Auri Jaya.

Auri Jaya menjelaskan, HPN 2021 sebelumnya sudah diputuskan diselenggarakan di Kendari, Sultra. Namun, karena pandemi Covid-19, peringatan HPN 2021 dialihkan ke Ibu Kota negara.

“Kami berterima kasih atas langkah dari Gubernur Anies Baswedan yang menyambut baik penunjukkan DKI Jakarta tersebut. Apresiasi beliau tunjukkan dengan langsung menetapkan Ancol sebagai pusat peringatan HPN 2021,” kata Auri.

Untuk itu, kami akan bergerak cepat untuk mempersiakan acara ini bisa sukses, rencana launching kita akan lakukan bulan oktober mendatang, dan memeriahkan acara rangkaian kegiatan HPN 2021 lebih massif, panitia HPN bakal melibatkan artis serta influencer.

“HPN 2021 akan melibatkan kalangan Artis/Abang None Jakarta dan Youtuber sebagai duta HPN,” tambah Auri yang tahun sebelumnya juga menjabat ketua panitia HPN.

Atika Nur Rahmania menyebut mendukung penuh acara peringatan HPN 2021, sebab akan menjadi momentum untuk pemulihan ekonomi DKI Jakarta dan nasional di tengah pandemi.

Dirinya pun mengusulkan agar hal itu sekaligus menjadi tema besar dari peringatan HPN 2021.

“Isu-isu mengenai kesehatan dan pemulihan ekonomi inilah yang harus dielaborasi dan dikolaborasikan, dari panitia pusat dan mitranya di Pemprov DKI Jakarta,” jelas Atika.

Kadis Kominfotik juga menyebut perlu dibuat report plan dan hibrid plan. Serta, dibentuk tim kecil yang melibatkan kedua belah pihak. Apalagi, untuk pelaksanaan HPN 2021 itu, tentunya diperlukan dana dari APBD DKI Jakarta.

Selain dihadiri tim dari Pusat HPN, pertemuan ini juga diikuti melalui zoom meeting oleh perwakilan dari perangkat Pemprov, Pengelola Ancol, wartawan dan anggota PWI.

Pada kesempatan itu, pihak perseroan Ancol turut menyampaikan kesiapannya menjadi ‘tuan rumah’ dari peringatan puncak HPN 2021.