Oleh karenanya peran pers sebagai pilar demokrasi menjadi sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan akurat.

Merespons hal itu, Maka PWI Provinsi Jawa Barat mengajak insan pers khususnya anggota PWI se Jawa Barat menyiarkan informasi yang akurat, berimbang dan tentu saja memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial.

“Tanggung jawab kita sebagai wartawan bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan perpecahan. Liputan yang kita hasilkan tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik dan menjaga stabilitas sosial,” terang Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 3 September 2025.

Dalam surat dengan nomor surat 850/PWI-JB/IX/2025 yang ditandatangani Ketua Hilman Hidayat beserta Sekretaris Tantan S. Bukhawan, PWI Jawa Barat mengimbau rekan-rekan wartawan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di seluruh Jawa Barat agar:

1. Senantiasa meningkatkan kualitas liputan dengan kembali berpegang teguh pada kaidah jurnalistik. Pastikan setiap proses peliputan mengedepankan akurasi, objektivitas, dan keberimbangan.

Verifikasi fakta, konfirmasi dari berbagai sumber, dan penggunaan data yang valid harus menjadi prioritas utama. Hindari spekulasi, opini pribadi, atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

2. Utamakan Persatuan dan Keutuhan Bangsa. Penting bagi kita untuk selalu mengedepankan persatuan dalam setiap Iiputan. Pilihlah narasi yang membangun, bukan yang memecah belah.

Hindari judul atau konten yang provokatif, sensasional, atau berpotensi menyulut konflik antar kelompok. Tunjukkan bahwa jurnalisme yang kita pegang teguh adalah jurnalisme yang beretika, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan publik secara luas.

3. Mari kita bersama-sama mewujudkan jurnalisme yang profesional, berintegritas, dan bermanfaat bagi bangsa. Dengan memegang teguh kaidah jurnalistik dan mengedepankan persatuan, kita dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan membuktikan bahwa media adalah pilar demokrasi yang kuat.

4. Junjung Tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

5. Hormati Privasi dan Hak Subjek Berita: Dalam meliput, kita wajib menghormati privasi individu. Jangan mempublikasikan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik, dan berikan perlindungan khusus kepada korban kekerasan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya.

“Mari kita berkarya dengan profesionalisme tinggi, dan hati nurani yang jernih,” pungkas Hilman. (*)

Pokja PWI Kota Bandung memandang khususnya di Jawa Barat, dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) serta pembekuan kepengurusan dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat merupakan langkah yang berpotensi memicu konflik internal dan merusak marwah organisasi.

Sementara, rekonsiliasi PWI antara kubu Hendry C. Bangun Ketua Umum PWI Kongres Bandung bersama Zulmansyah Sekedang Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa tengah berproses berdasar Kesepakatan Jakarta yang ditandatangani kedua belah pihak belum lama ini. Dan akan segera menggelar kongres PWI selambat-lambatnya pada akhir Agustus tahun ini.

Dalam rapat rutin di Sekretariat PWI Kota Bandung, Kamis (12/6/2025), Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menyampaikan keprihatinannya atas pembekuan sepihak terhadap 10 kepengurusan PWI kota dan kabupaten di Jabar. Menurutnya, pengangkatan PLT yang menggantikan kepengurusan yang dibekukan diduga melanggar aturan organisasi.

Lebih memprihatinkan lagi, bersumber dari informasi bahwa sejumlah PLT yang diangkat disebutkan merupakan anggota PWI yang sudah tidak aktif atau kadaluarsa. Selain itu, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

Kota Bandung Tetap Solid
Menjelang Kongres PWI pada Agustus 2025, Ihsan mengkhawatirkan kondisi ini dapat memecah kestabilan organisasi. Ia menegaskan, Pokja PWI Kota Bandung berkomitmen menjaga soliditas dan mengajak seluruh pengurus dan anggotanya untuk tidak terpecah belah.

“Kami mengingatkan pihak-pihak yang berambisi agar tidak mengesampingkan aturan organisasi,” tegasnya.

Karenanya, Ihsan sapaan akrabnya, menekankan kepada seluruh anggota Pokja PWI Kota Bandung untuk tetap berpegang teguh pada mekanisme maupun aturan organisasi yang berlaku.

Serta memastikan pula, sebagai benteng utama bahwa Pokja PWI Kota Bandung harus tetap solid dan fatsun di bawah kepengurusan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat.

Kota Bandung Jadi Benteng Utama
Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Sukri (Arie).

Pada kesempatan itu Arie mengungkap secara gamblang ihwal serta terjadinya dualisme kepemimpinan PWI. Begitu pula langkah strategis yang dipersiapkan dalam mengawal pelaksanaan kongres pada Agustus mendatang.

Meski saat ini PWI Jabar diisi PLT versi Kongres Bandung, ia menegaskan bahwa Kota Bandung harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas kepengurusan.

“Penunjukan PLT di sejumlah daerah dilakukan tanpa proses yang sesuai. Mereka dianggap tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat,” tegasnya.

Pelanggaran Prosedur Keanggotaan
Arie pun menjelaskan, aturan PWI mensyaratkan calon anggota harus mengikuti Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) sebelum menjadi PWI Muda. Sementara untuk naik menjadi anggota biasa, wajib lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah dua tahun menjadi anggota muda.

“Pengangkatan anggota biasa hanya boleh dilakukan Ketua Umum PWI dengan syarat ketat, seperti prestasi jurnalistik bergengsi. Namun, yang terjadi justru pengangkatan tanpa memenuhi kriteria,” ujarnya.

Peringatan untuk Menjaga Marwah PWI
Rapat rutin tersebut kemudian dipungkas dengan dilakukannya pernyataan sikap bersama seluruh pengurua serta anggoya Pokja PWI Kota Bandung.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilai merusak tata kelola organisasi. Pokja PWI Kota Bandung mendesak semua pihak menaati regulasi dan menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh wartawan Jawa Barat.

Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan sikap bersama usai acara halal bihalal di aula PWI Jawa Barat Jalan Wartawan II No. 23, Lengkong, kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).

Selain pengurus Jawa Barat, juga hadir penasehat dan 20 ketua PWI Kab/kota bersama sekretaris dan bendahara.

Sedangkan ketua kabupaten/kota yang berhalangan hadir menyatakan turut mendukung keputusan rapat koordinasi (rakor) tersebut.

Dalam rakor itu terdapat 6 poin yang disepakati, yakni:

1. Tidak mengakui adanya pembekuan Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat.

2. Tidak mengakui adanya plt Ketua PWI Provinsi Jawa Barat.

3. Menyatakan patuh dan taat terhadap hasil keputusan pleno PWI Jawa Barat bersama PWI Kab/Kota pada 22 September 2024 lalu, yang memutuskan mendukung KLB.

4. Tetap solid dan menolak digelarnya KLB Provinsi yang akan dilakukan oleh plt bentukan Hendry CH Bangun.

5. Menyatakan tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai ketua PWI Provinsi Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai ketua umum.

6. Menyatakan tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai ketua DK Provinsi Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.

7. Mendorong dilakukan rekonsilisasi ulang untuk menyelesaikan polemik (dualisme) di tubuh PWI.

“Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Dan tidak terpengaruh dengan surat pembekuan Jawa Barat dan penunjukan plt,” kata Hilman.

Ia juga menyerukan, kepada seluruh ketua PWI Kabupaten/Kota di Jabar, tetap bekerja seperti biasanya.

“Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI Pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa,” ucap Hilman.

Sanksi Tegas

Sebelum rakor ditutup, para ketua PWI Kabupten/kota juga mendesak agar PWI Jabar memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang tidak patuh dan taat terhadap keputusan pleno PWI Jawa Barat.

“Kami minta ketua Jabar agar memberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan organisasi,” ucap Nila Kusuma, ketua PWI Kabupaten Karawang yang diamini oleh semua ketua yang hadir.

“Silahkan teman- teman di daerah menginventarisir anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan ke kami, nanti kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi, ” kata Hilman menimpali.