Seluruh portal tersebut ditargetkan aktif dan diluncurkan secara serentak pada 1 Oktober 2026.

Persiapan menuju peluncuran tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, serta sejumlah pengurus PWI Pusat.

Pengurus PWI daerah yang ditunjuk sebagai pengelola portal juga mengikuti rapat secara daring.

38 Portal PWI Daerah Masuk Tahap Aktivasi

Konsolidasi tersebut mencakup kesiapan jaringan website, aktivasi portal daerah, pengelolaan konten, produksi berita, serta pola koordinasi pemberitaan antara PWI Pusat dan PWI daerah.

Akhmad Munir mengatakan, persiapan jaringan website PWI telah memasuki tahap akhir.

Sebanyak 38 portal daerah telah disiapkan dan selanjutnya diarahkan untuk mulai aktif serta mengisi konten secara rutin menjelang peluncuran.

“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026,” kata Munir.

Menurut dia, keberadaan portal daerah tersebut diarahkan untuk membangun jaringan informasi PWI yang terhubung dari tingkat pusat hingga daerah.

Melalui jaringan tersebut, kegiatan organisasi, informasi jurnalistik, program peningkatan kompetensi wartawan, serta berbagai informasi dari daerah dapat memiliki ruang distribusi melalui ekosistem digital PWI.

PWI Daerah Diminta Mulai Produksi Konten

Menjelang peluncuran, masing-masing PWI daerah diminta segera mengaktifkan portal dan menunjuk person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan website.

PWI daerah juga didorong mulai membangun ritme produksi berita secara rutin sebelum peluncuran resmi.

“Jangan menunggu 1 Oktober. Saat grand launching nanti, seluruh mesin harus sudah hidup dan 38 portal daerah sudah bergerak bersama,” ujar Munir.

Langkah tersebut membuat peluncuran 1 Oktober tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum dimulainya aktivitas jaringan portal daerah secara serentak.

Konten Pusat dan Daerah Akan Saling Terhubung

PWI Pusat juga menyiapkan pola koordinasi konten antara portal daerah dan jaringan pusat.

Pengelola portal daerah dapat berkoordinasi dengan tim PWI Pusat untuk mendistribusikan informasi yang dinilai relevan melalui jaringan PWI.

Sebaliknya, informasi dari PWI Pusat diharapkan dapat menjangkau pembaca di daerah melalui portal masing-masing wilayah.

Dengan pola tersebut, portal daerah tidak hanya berfungsi sebagai kanal publikasi kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi informasi yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia.

Transformasi Digital Tidak Hanya Soal Website

Akhmad Munir menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital perlu berjalan bersama peningkatan kualitas konten dan profesionalisme wartawan.

“Transformasi digital bagi PWI bukan sekadar menghadirkan website. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini kita gunakan untuk memperkuat profesionalisme wartawan, memperluas distribusi informasi yang berkualitas, dan membangun kolaborasi antara PWI Pusat dan PWI Daerah,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah PWI Pusat sebelumnya yang menjadikan pengembangan website dan kanal digital sebagai bagian dari penguatan tata kelola komunikasi organisasi.

PWI sebelumnya juga telah membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap website serta mengembangkan podcast sebagai kanal digital organisasi.

PWI Channel Jadi Bagian dari Ekosistem Digital

Konsolidasi 38 portal daerah menjadi kelanjutan dari pengembangan kanal digital PWI Pusat.

Sebelumnya, PWI meluncurkan PWI Channel, sebuah kanal siniar yang membahas dunia pers, komunikasi publik, perkembangan teknologi informasi, serta isu strategis lainnya.

PWI Channel juga telah menghadirkan sejumlah narasumber.

Pada September 2026, misalnya, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) M. Qodari menjadi narasumber dalam salah satu episode PWI Channel yang membahas sinergi media dan penguatan ekosistem informasi nasional.

Kehadiran podcast dan portal daerah diarahkan untuk melengkapi kanal komunikasi PWI.

Portal daerah menjadi ruang publikasi informasi dan berita dari berbagai wilayah, sedangkan PWI Channel memperluas format komunikasi melalui audio visual dan diskusi dengan narasumber.

Peluncuran Ditargetkan Serentak 1 Oktober

Dengan persiapan yang memasuki tahap akhir, PWI Pusat menargetkan 38 portal daerah siap bergerak bersama pada 1 Oktober 2026.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital PWI yang sebelumnya telah mencakup pembaruan website PWI Pusat dan pengembangan kanal podcast.

PWI pada akhir 2025 juga menyebut pembangunan website baru sebagai bagian dari penataan sistem digital organisasi.

Bagi PWI, jaringan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan informasi antara pusat dan daerah sekaligus menyediakan kanal digital yang lebih terstruktur untuk publikasi kegiatan organisasi dan informasi jurnalistik dari berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, modal ventura tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan rintisan, tetapi juga dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, komunitas modal ventura, hingga perusahaan pasangan usaha.

“OJK sebagai regulator tentu punya otoritas dalam mendukung, men-support keberadaan Amvesindo (Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia) atau komunitas modal ventura ini agar bisa bersama-sama untuk bisa menjadi bagian yang turut menjadi ekosistem ekonomi di Indonesia,” kata Akhmad Munir.

Hal tersebut disampaikannya dalam Talkshow Jurnalistik bertema “Saatnya Perkuat Modal Ventura” yang digelar di Kantor PWI Pusat Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ia mengatakan penguatan industri modal ventura menjadi semakin penting di tengah kebutuhan startup dan UMKM terhadap akses permodalan.

Selain dukungan finansial, ekosistem modal ventura juga perlu diperkuat melalui jaringan usaha, tata kelola yang baik, serta pendampingan yang berkelanjutan.

“Banyak startup-startup kita, terutama dalam bagaimana membangun modal ventura sering kali kendalanya eksistensi terhadap permodalan, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi, sekaligus juga bagaimana modal ventura ini bisa memperkuat jaringannya, kemudian memperkuat tata kelolanya dan memperkuat ekosistem bisnisnya. Oleh karena itu, butuh support dari OJK,” ujarnya.

OJK Pastikan PMV Berizin Berada dalam Pengawasan

Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK Aulia Fadly menegaskan bahwa perusahaan modal ventura (PMV) yang telah memperoleh izin dan terdaftar berada dalam domain pengawasan OJK.

“Kalau yang legal, yang sudah memiliki izin dan terdaftar, itu menjadi domain kami untuk melakukan review dan pengawasan,” kata Aulia.

Menurut Aulia, pengawasan OJK terhadap perusahaan modal ventura telah dilakukan sejak tahap awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama.

Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, serta penelusuran latar belakang untuk menilai integritas dan kompetensi pengurus maupun pemegang saham pengendali.

Aulia menjelaskan, OJK juga telah menyiapkan regulasi dan mekanisme mitigasi untuk mencegah berbagai potensi penyimpangan dalam industri modal ventura.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan aturan di lapangan tetap menghadapi tantangan ketika terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum.

“Kalau peraturannya sudah kita buat, langkah-langkah mitigasinya sudah kita buat, tapi ada penyimpangan di jalan yang disebabkan oleh oknum, ini memang menjadi tantangan buat kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan ekonomi makro sekaligus Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, menilai penguatan pengawasan juga perlu memperhatikan posisi perusahaan pasangan usaha (PPU).

Menurut Suhartoko, PPU berpotensi berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan modal ventura yang memiliki kekuatan modal lebih besar.

“Jadi walaupun PMV itu selalu sudah memberitahukan risikonya, di sini PPU kita pada posisi yang lemah, maka pendampingan PPU-nya saya kira dari OJK harus menjadi lebih kuat,” kata Suhartoko.

Ia menilai pendampingan terhadap PPU penting untuk memastikan perusahaan penerima investasi memiliki perlindungan yang memadai dalam menjalankan hubungan bisnis dengan investor.

Penguatan pendampingan juga dinilai dapat membantu menciptakan hubungan investasi yang lebih sehat antara PMV dan PPU serta mendukung keberlanjutan perusahaan penerima investasi.

Pengawasan terhadap industri modal ventura tidak berhenti setelah perusahaan mendapatkan izin. Dalam ketentuan pengawasan sektor PVML, OJK menjalankan pengawasan langsung dan tidak langsung, pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta dapat menetapkan status pengawasan intensif maupun khusus.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK juga mencatat pemberian sanksi administratif kepada perusahaan modal ventura sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri dilakukan secara berkelanjutan selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

Talkshow tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Marthen Selamet Susanto, Bendahara Umum PWI Pusat Sumber Rajasa Ginting, Ketua Umum IKWI Indah Kirana, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

#HUMAS
#PWIPUSAT

Kegiatan berskala nasional ini menjadi agenda strategis yang diproyeksikan sebagai festival tahunan PWI sekaligus menandai dimulainya rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2027 yang akan dipusatkan di Provinsi Lampung pada April 2027.

Penyelenggaraan PWI Fest 2026 merupakan langkah organisasi dalam merespons perubahan besar industri media akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Melalui kegiatan ini, PWI ingin memperkuat kapasitas insan pers sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan masyarakat.

Ketua Panitia PWI Fest 2026, Auri Jaya, mengatakan festival ini mengusung dua tujuan utama, yakni meningkatkan kompetensi pekerja media dalam menghadapi transformasi digital serta menghadirkan ruang interaksi yang lebih luas antara insan pers dan masyarakat.

Menurutnya, PWI Fest akan menghadirkan workshop bersama narasumber dari berbagai platform digital global, seperti TikTok, Meta, dan Google, yang akan membahas perkembangan jurnalisme digital dan pemanfaatan AI dalam industri media.

“Selain menggelar workshop dengan pemateri dari platform-platform global seperti TikTok, Meta, dan Google, kita juga menggelar UMKM Festival. PWI Fest 2026 selain sebagai ajang untuk meng-upgrade kemampuan pekerja pers menyikapi perkembangan digital dan AI, tetapi juga sebagai arena untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat,” ujar Auri Jaya.

PWI Fest 2026 akan menghadirkan berbagai kegiatan yang menyasar kalangan jurnalis, editor, content creator, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.

Workshop Jurnalisme Digital dan AI dijadwalkan diikuti sekitar 250 hingga 500 wartawan, editor, dan content creator dengan materi meliputi Mobile Journalism (MoJo), Open Source Intelligence (OSINT), verifikasi data digital, serta keamanan siber bagi jurnalis.

Selain pelatihan, pengunjung juga akan disuguhkan UMKM Festival, kompetisi e-sports, serta panggung hiburan rakyat yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara PWI, pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan berbagai platform digital.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah industri media secara fundamental sehingga insan pers dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi.

Menurutnya, PWI Fest menjadi salah satu langkah konkret agar wartawan Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Perkembangan Artificial Intelligence dan ekosistem digital hari ini telah mengubah peta industri media secara fundamental. Pers Indonesia tidak boleh gagap, ragu, atau sekadar menjadi penonton. Melalui PWI Fest 2026, PWI mengambil langkah konkret untuk memastikan pekerja pers kita memiliki kapasitas, keterampilan teknis, dan pemahaman etis yang kuat agar mampu memimpin di era transformasi AI,” tegas Akhmad Munir.

Akhmad Munir menambahkan bahwa transformasi teknologi tidak boleh menjauhkan pers dari masyarakat.

Karena itu, PWI Fest dirancang bukan hanya sebagai forum pelatihan dan diskusi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang melibatkan berbagai elemen bangsa.

“Namun, transformasi teknologi tidak boleh mencabut pers dari akarnya. Pers yang kuat adalah pers yang tetap relevan dan menyatu dengan rakyat. Karena itu, PWI Fest tidak hanya kita desain sebagai ruang diskusi akademik atau pelatihan redaksi, tetapi juga sebagai ruang terbuka melalui UMKM Festival dan pesta rakyat. Ini adalah bentuk konsolidasi nasional antara masyarakat pers, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan platform global dalam membangun industri media Indonesia yang independen, adidaya secara ekonomi, serta terus bermanfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan PWI Fest 2026, PWI berharap tercipta ruang kolaborasi yang mampu memperkuat kompetensi insan pers, mendorong inovasi di era digital, sekaligus mempererat hubungan antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjelang peringatan Hari Pers Nasional 2027 di Provinsi Lampung.

PWI menyesalkan adanya pernyataan yang dianggap merendahkan profesi wartawan yang tengah menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
​

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tugas wartawan di lapangan adalah amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, meski narasumber memiliki hak untuk menjawab atau menolak pertanyaan, cara penyampaian yang merendahkan martabat profesi pers tidak dapat dibenarkan.

​”Siapa pun, termasuk advokat, harus menjaga etika komunikasi. Kami tidak mempersoalkan hak membela klien, namun pembelaan tersebut jangan sampai mencederai atau mengintimidasi wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

​PWI Pusat memandang bahwa advokat dan wartawan adalah dua pilar strategis dalam negara demokrasi.

Sinergi antara keduanya seharusnya dilandasi rasa saling menghormati, bukan dengan tindakan verbal yang menyudutkan salah satu pihak.

​Atas dasar itu, PWI mendesak Hotman Paris untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers.

Langkah ini dianggap perlu untuk meredam ketegangan serta menjaga hubungan profesional antar profesi agar tetap harmonis.

​Lebih jauh, Akhmad Munir mengingatkan kepada seluruh jurnalis Indonesia agar tidak surut semangat dalam meliput.

Ia menegaskan bahwa organisasi akan terus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum dan moral bagi wartawan yang mengalami intimidasi saat bertugas.

​”Pers yang merdeka adalah pers yang bekerja tanpa rasa takut. Kami akan terus berdiri di garis depan membela kehormatan profesi wartawan dari setiap tindakan yang merendahkan martabat,” tegas Munir.

​PWI juga mengajak seluruh pihak, baik pejabat publik maupun aparat penegak hukum, untuk bersama-sama menciptakan budaya komunikasi yang beretika.

Penghormatan terhadap wartawan adalah cerminan dari penghormatan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang.

Menyadari hal tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melakukan audiensi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menjajaki kerja sama strategis di bidang edukasi dan literasi guna memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

​Audiensi yang berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026 ini dihadiri oleh jajaran petinggi kedua organisasi.

Dari pihak AFPI, hadir Ketua Umum Entjik S. Djafar dan Ketua Bidang Humas Kuseryansyah.

Sementara dari PWI, dihadiri oleh Ketua Umum Ahkmad Munir, Bendahara Sumber Rajasa Ginting, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Hukum Jimmy Endey, Ketua Bidang Daerah Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Otto, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Amy Atmanto, Wabendum Badar Subur serta Kepala Sekretariat Wachyono.

​Dalam pertemuan tersebut, AFPI memaparkan sejumlah tantangan nyata yang dihadapi industri Pinjaman Daring (Pindar) saat ini.

Tantangan tersebut mulai dari isu reputasi, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai layanan fintech lending, maraknya pinjaman online ilegal, hingga dinamika regulasi dan persaingan usaha.

Media Sebagai Mitra Strategis Edukasi

​Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyampaikan bahwa media memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan digital.

​”Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujar Entjik.

​Bagi AFPI, peningkatan literasi ini bukan hanya untuk memperkenalkan manfaat layanan pendanaan digital, tetapi juga membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban pengguna, prinsip peminjaman yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga kesehatan finansial.

Optimalisasi Lewat Program “Safari Jurnalistik”

​Sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia yang menaungi lebih dari 40.000 anggota, PWI menyambut baik kolaborasi ini.

PWI yang aktif menyelenggarakan pendidikan, pelatihan jurnalistik, serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menilai bahwa kompetensi jurnalis sangat memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.

​Ketua Umum PWI, Achmad Munir, menegaskan, media bertanggung jawab menghadirkan informasi yang edukatif, termasuk terkait isu keuangan yang kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

​Salah satu langkah konkret yang diperkenalkan PWI dalam pertemuan ini adalah program Safari Jurnalistik, sebuah kegiatan edukasi dan literasi yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas jurnalis.

Melalui kolaborasi dengan AFPI, program Safari Jurnalistik ini berpotensi menjadi sarana efektif untuk memperluas pemahaman mengenai industri Pindar kepada insan pers di seluruh daerah.

​Rencana Penandatanganan MoU

​Sebagai bentuk komitmen nyata, AFPI dan PWI berencana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama program edukasi dan literasi di masa mendatang.

Kolaborasi kuat antara industri dan media ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi keuangan nasional.

Melalui informasi yang kredibel dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan semakin bijak memanfaatkan layanan keuangan digital, terhindar dari praktik ilegal, serta lebih cakap dalam mengambil keputusan finansial demi meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

Sertifikat dengan nomor IDM001424169 diserahkan secara resmi di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Diserahkan di Kantor PWI Pusat

Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menerima langsung sertifikat dari konsultan HAKI, Ryan Hartono dari Harmet & Co.

Proses ini turut disaksikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir.

Sempat Terkendala Kepemilikan

Indah Kirana mengungkapkan bahwa langkah pendaftaran ini menjadi sangat penting karena sebelumnya logo IKWI sempat didaftarkan oleh individu.

Menurutnya, jika logo dimiliki secara pribadi, organisasi berpotensi kehilangan hak penggunaan. Hal ini bisa menghambat aktivitas organisasi ke depan.

Jaminan Hukum 10 Tahun

Dengan terbitnya sertifikat ini, logo IKWI resmi terdaftar dan memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun ke depan.

IKWI juga berencana melakukan perpanjangan setelah masa berlaku habis guna menjaga legalitas aset organisasi.

Perkuat Program Organisasi

Legalitas logo ini menjadi fondasi penting bagi IKWI dalam menjalankan berbagai program kerja.

Dengan status hukum yang jelas, organisasi dapat lebih percaya diri menggunakan identitasnya tanpa khawatir klaim pihak lain.

PWI Sambut Positif

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir, menyambut baik keberhasilan ini.

Ia menyebut legalitas tersebut memastikan bahwa seluruh kegiatan IKWI yang berada di bawah naungan PWI dapat berjalan secara sah dan diakui.

Perkuat Identitas dan Legalitas

Dengan logo IKWI resmi terdaftar, organisasi kini tidak hanya mengamankan aset intelektual, tetapi juga memperkuat identitas dan fondasi hukum dalam menjalankan peran dan programnya ke depan.

Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi ke depan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).

Dalam pengantarnya, Zugito menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zugito.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat.

Ia menyebut tim telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.

Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun tim penyempurnaan PD/PRT terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Tim), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dua Perubahan Fundamental

Dalam rapat pleno tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental dalam amandemen PD/PRT PWI.

Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.

Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu.

Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.

Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

Keputusan Menkumham ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat.

Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.

“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid.

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch Bangun dkk.

Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif agar para wartawan bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.