Sertifikat dengan nomor IDM001424169 diserahkan secara resmi di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Diserahkan di Kantor PWI Pusat

Ketua Umum IKWI Pusat, Indah Kirana, menerima langsung sertifikat dari konsultan HAKI, Ryan Hartono dari Harmet & Co.

Proses ini turut disaksikan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir.

Sempat Terkendala Kepemilikan

Indah Kirana mengungkapkan bahwa langkah pendaftaran ini menjadi sangat penting karena sebelumnya logo IKWI sempat didaftarkan oleh individu.

Menurutnya, jika logo dimiliki secara pribadi, organisasi berpotensi kehilangan hak penggunaan. Hal ini bisa menghambat aktivitas organisasi ke depan.

Jaminan Hukum 10 Tahun

Dengan terbitnya sertifikat ini, logo IKWI resmi terdaftar dan memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun ke depan.

IKWI juga berencana melakukan perpanjangan setelah masa berlaku habis guna menjaga legalitas aset organisasi.

Perkuat Program Organisasi

Legalitas logo ini menjadi fondasi penting bagi IKWI dalam menjalankan berbagai program kerja.

Dengan status hukum yang jelas, organisasi dapat lebih percaya diri menggunakan identitasnya tanpa khawatir klaim pihak lain.

PWI Sambut Positif

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Ahmad Munir, menyambut baik keberhasilan ini.

Ia menyebut legalitas tersebut memastikan bahwa seluruh kegiatan IKWI yang berada di bawah naungan PWI dapat berjalan secara sah dan diakui.

Perkuat Identitas dan Legalitas

Dengan logo IKWI resmi terdaftar, organisasi kini tidak hanya mengamankan aset intelektual, tetapi juga memperkuat identitas dan fondasi hukum dalam menjalankan peran dan programnya ke depan.

Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi ke depan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).

Dalam pengantarnya, Zugito menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zugito.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat.

Ia menyebut tim telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.

Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun tim penyempurnaan PD/PRT terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Tim), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dua Perubahan Fundamental

Dalam rapat pleno tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental dalam amandemen PD/PRT PWI.

Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.

Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Kominfo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu.

Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

“Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

Dengan keluarnya disposisi dari Menkumham, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.

Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

“Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

Keputusan Menkumham ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat.

Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.

“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yg profesional dan berkualitas,” kata Menteri Komdigi saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua DK terpilih Atal S Depari, Rabu.

Didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya, Menkomdigi, berpesan agar PWI betul betul bersatu perlu merangkul kepengurusan Hendry Ch Bangun.

“Masukkan Pak Hendry (Ch Bangun). Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” pesan Meutya Hafid.

Menkomdigi mengaku senang Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar, sehingga mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang sudah terjadi hampir dua tahun ini.

Selama dua tahun ini, PWI ramai diperbincangkan karena perpecahan antara PWI hasil Kongres Bandung 2023 dan PWI Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.

Setelah hampir dua tahun, kedua kubu akhirnya bersepakat mengadakan Kongres Persatuan dengan dukungan Kemenkomdigi dan tokoh pers Dahlan Dahi.

Pada Kongres Persatuan PWI di Cikarang, Bekasi, 29-30 Agustus 2025, terpilih secara demokratis Dirut LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI dan Atal S Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI periode 2025-2030.

Menjawab harapan Menkomdigi, Munir menyatakan, kepengurusan baru nanti tetap mengakomodir kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung Hendry Ch Bangun dkk.

Nama Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur.

Munir melaporkan, formatur saat ini berusaha secepatnya menyelesaikan susunan personil kepengurusan PWI yang baru untuk segera mengurus mendapatkan AHU dari Kemenkum.

Direncanakan pelantikan pengurus akan di dilangsungkan di Museum Pers Nasional di Solo, akhir September mendatang.

Pada kesempatan itu juga, Menteri Komdigi menyatakan siap berkalaborasi dengan PWI dalam rangka turut menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif agar para wartawan bekerja profesional dengan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.

Adapun audiensi dilakukan sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Kongres Persatuan yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 30 Agustus 2025.

Sebelum bertemu Menkum Supratman Andi Agtas, panitia Kongres Persatuan PWI diterima oleh Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Menkum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi sama-sama menjanjikan akan hadir di Kongres Persatuan PWI.

Dalam pertemuan dengan Menkum, Supratman Andi Agtas menyampaikan harapan besar pemerintah terhadap proses konsolidasi yang tengah berlangsung di tubuh PWI.

Menkum menjelaskan, peran PWI sangat strategis, khususnya sebagai mitra penting pemerintah dalam menyampaikan berbagai program kepada publik.

“Pak Presiden titip ke saya bagaimana PWI harus solid. Pemerintah berharap agar PWI ini bersatu karena sebagai wadah sosialisasi program pemerintah sekaligus pilar demokrasi kita,” ujar Menkum.

Ia juga menyambut baik inisiatif rekonsiliasi yang tengah ditempuh melalui forum kongres ini dan berjanji akan hadir.

“Saya menyambut baik proses islah PWI. Akhirnya menemukan solusi, tinggal formalitasnya. Insya Allah saya akan hadir pada 30 Agustus nanti,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Zulkifli Gani Ottoh berterima kasih atas kesediaan Menteri menerima Panitia dan ia juga berharap kongres nantinya tak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menandai babak baru PWI yang lebih utuh, kuat, dan bermartabat sebagai pilar keempat demokrasi Indonesia.

Kongres ini mengusung tema “Bangkit dan Bersatu”, sebagai cerminan semangat baru bagi seluruh elemen PWI untuk meninggalkan perbedaan dan melangkah maju dalam satu barisan yang solid.

Ketua Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan PWI 2025, Marthen Selamet Susanto, mengatakan bahwa kunjungan ke Menkum menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sinergi dan legitimasi terhadap proses penyatuan yang sedang berlangsung.

“Kita ingin memastikan bahwa proses menuju kongres ini terbuka, demokratis, dan melibatkan seluruh unsur,” ujarnya.

Wakil Ketua Organizing Committee (OC), Raja Parlindungan Pane, menambahkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kepanitiaan hadir dalam semangat kekeluargaan dan persahabatan yang telah terjalin sejak lama.

“Jadi ini kita semua bersahabat, sama-sama sejak dulu di PWI juga. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Kongres Persatuan ini tidak ada lagi konflik, dan teman-teman di daerah juga bisa kembali bergandengan tangan,” ucapnya.

Di kesempatan sama, Anggota Dewan Pers yang juga merupakan anggota SC, Totok Suryanto, berharap kepala negara bisa hadir dalam kongres PWI ini.

“Kami berharap saat kongres persatuan itu Pak Presiden Prabowo ada waktu untuk hadir,” kata Totok, yang memediasi pertemuan dengan Kapuspen TNI dan Menkum.

Pertemuan dengan Menkum ini dihadiri oleh jajaran panitia dan dewan pengarah. Dari unsur SC, hadir Ketua Zulkifli Gani Ottoh.

Sementara dari unsur OC, hadir Ketua Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, Sekretaris Tb Adhi, lalu Muhammad Nasir dan Musrifah yang bertugas di bidang pendanaan serta Mercys Charles Loho.

Tak ketinggalan hadir juga dua kubu PWI Zulmansyah Sekedang dan Muhammad Iqbal Irsyad yang hadir mewakili Hendry Bangun.

Sementara Menteri Hukum didampingi oleh Stafsus Menteri Yadi Hendriana dan M.Noor Korompot.

Dalam audiensi dengan Kepala Pusat Penerangan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, panitia Kongres Persatuan secara lisan menyampaikan undangan dan penjelasan mengenai tema serta tujuan dari Kongres Persatuan PWI 2025.

Kunjungan ini menandai komitmen panitia untuk membuka komunikasi seluas-luasnya dengan berbagai elemen negara dalam rangka memastikan Kongres Persatuan PWI 2025 berjalan dalam semangat rekonsiliasi, keterbukaan, dan kebersamaan.

Hendry Ch Bangun, yang telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki hak atau wewenang untuk membuat keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk langkah membekukan kepengurusan daerah.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa klaim Hendry Ch Bangun untuk membekukan PWI Jawa Barat adalah tindakan yang ilegal dan tanpa dasar hukum.

PWI Jawa Barat tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat yang masih berstatus sebagai Ketua PWI Jawa Barat yang resmi.

“Hendry Ch Bangun telah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etika berat. Oleh sebab itu, semua keputusan atau tindakan yang ia ambil dengan nama PWI Pusat adalah ilegal,” ungkap Zulmansyah pada hari Minggu, 23 Maret.

Hendry Ch. Bangun menggunakan nama PWI Pusat untuk mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada tanggal 21 Maret 2025, dengan alasan bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak mengikuti aturan organisasi.

Namun, realitanya, Hilman Hidayat justru menjalankan tata kelola organisasi dengan sebaik-baiknya, mengikuti keputusan resmi PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah dipecat.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menegaskan bahwa pemecatan Hendry Ch Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekretaris Jenderal telah dilakukan melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik yang ada.

Pemecatan tersebut juga telah ditegaskan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata yang diajukan Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan.

“Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dihormati. Tidak ada ruang bagi individu yang telah dipecat untuk kembali dan membuat keputusan yang dapat merusak struktur organisasi,” tegas Sasongko Tedjo.

Diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya mengeluarkan keputusan pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etika berat terkait penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Meski demikian, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan pemecatan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pada Rabu, 19 Maret 2025, pengadilan menolak gugatan tersebut, sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merugikan organisasi.

“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan membuat SK palsu atau mengambil keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI,” ujarnya.

Wina, yang juga seorang advokat, menekankan bahwa dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus daerah agar tetap berpegang pada aturan organisasi yang sah, dan tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal dari pihak-pihak yang tidak berwenang. ***

Pemeriksaan empat pengurus teras PWI Pusat sebagai “saksi kunci” itu dijadwalkan berlangsung mulai hari Rabu (8 Januari 2025) sampai Jumat (10 Januari 2025) di Polda Metro Jaya.

Kasus penggelapan cashback dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW PWI) yang terjadi pada Desember 2023 hingga Februari 2024 ini diduga melanggar Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Penanganan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Hendri Bangun dan Sayyid Iskandar berdasarkan laporan dari H. Helmi Burman, anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

Kasus ini bermula dari penyelewengan dana hasil kerja sama antara PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN.

Laporan Helmi Burman menyebutkan bahwa dana sebesar Rp1,08 miliar diduga telah diselewengkan, termasuk penarikan tunai senilai Rp540 juta yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN.

Selain cashback, penyelewengan lainnya dana UKW yaitu aliran dana berupa fee atau komisi kepada oknum pengurus organisasi sebesar Rp.691 juta.

“Menurut penyidik Bareskrim, bukti yang disampaikan sejauh ini sudah cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran Pasal 372, 374, dan 378 KUHP,” ujar Helmi Burman pada Selasa (7/1/2025).

Laporan ini telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM.

Helmi juga telah menyerahkan berbagai alat bukti, seperti hasil investigasi internal DK PWI, dokumen resmi, dan bukti transaksi keuangan.

Pasal-pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman yang cukup berat.

Pasal 372 KUHP memiliki ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara, Pasal 374 KUHP hingga 5 tahun penjara, dan Pasal 378 KUHP hingga 4 tahun penjara.

Helmi menegaskan bahwa laporan ini bertujuan untuk menegakkan integritas organisasi, bukan semata-mata untuk menghukum.

“Kami hanya ingin membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik ( KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Peraturan Dasar Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Jika ada konsekuensi hukum, itu adalah risiko atas perbuatan mereka sendiri,” jelas Helmi.

“Gugatan ini sangat memprihatinkan. Silakan masyarakat menilai sendiri bagaimana tindakan ini mencerminkan integritas seorang wartawan,” tambah Helmi.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Pemanggilan saksi-saksi kunci merupakan bagian dari upaya untuk memastikan fakta-fakta terungkap dan keadilan ditegakkan.**

Langkah ini diambil setelah Hendry Ch Bangun dan pendukungnya terus menolak keputusan Dewan Pers No.1103/DP/K/IX/2024, tanggal 29 September 2024, yang melarang mereka berkantor di lokasi tersebut mulai 1 Oktober 2024, hingga kisruh di tubuh PWI terselesaikan.

Sebelumnya, Hendry Ch Bangun bersama Moh Nasir dan kelompoknya bertahan di kantor PWI Pusat hingga larut malam pada Selasa (1/10), meskipun sudah ada instruksi untuk segera mengosongkan ruangan.

Larangan tersebut dikeluarkan Dewan Pers sebagai langkah menjaga kondusifitas di tengah perselisihan internal PWI yang tengah berlangsung.

Aksi dukungan terhadap putusan Dewan Pers datang dari sekitar 150 wartawan yang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Banten, Riau, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta.

Mereka mendatangi lantai 4 Gedung Dewan Pers selama dua hari berturut-turut untuk mendesak pengosongan kantor yang masih ditempati Hendry Ch Bangun.

Para wartawan ini menunjukkan militansi dalam menegakkan aturan organisasi sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

Desakan ini sejalan dengan keputusan Dewan Kehormatan PWI yang memberhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI.

Pemberhentian tersebut terkait penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp 1,7 miliar dari total Rp 6 miliar yang diberikan oleh BUMN dan pelanggaran AD-PRT PWI lainnya. Pelanggaran ini menjadi alasan kuat bagi Dewan Pers untuk mengambil tindakan tegas.

Terhadap penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) senilai Rp 1,7 miliar dari total Rp 6 miliar yang diberikan oleh BUMN, dikenal dana cashback, kasusnya tengah diusut Polda Metro Jaya.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi sebelum kasusnya naik ke tahap penyidikan.

Meski jumlah wartawan yang hadir bervariasi, sekitar 150 orang pada hari Senin dan 54 orang pada hari Selasa, mereka tetap mengedepankan etika dan tidak memaksa masuk ke kantor PWI.

Mereka menghormati surat edaran Dewan Pers yang melarang kedua kubu di PWI untuk berkantor di lantai 4 guna menjaga situasi tetap kondusif.

Para wartawan yang hadir mengecam tindakan Hendry Ch Bangun sebagai bentuk pengabaian terhadap otoritas Dewan Pers.

Mereka berharap agar keputusan ini segera dilaksanakan demi menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan yang berlaku.

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat, dihadiri pengurus PWI Jawa Barat, Ketua Dewan Kehormatan, Olan Sibarani, Ketua Dewan Penasehat, Firman Rahmat, dan seluruh Ketua/Sekretaris PWI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Pokja Wartawan Gedung Sate dan Kota Bandung.

Hilman Hidayat, menegaskan PWI Jawa Barat mendukung kepengurusan PWI Pusat versi Kongres Luar Biasa (KLB) PWI .

”Intinya kami tetap solid dan komitmen terhadap kesepakatan awal untuk mendukung kepengurusan versi KLB yang melahirkan kepemimpinan Zulmansyah Sekedang. Ini sudah menjadi keputusan bersama hasil rapat pleno yang kami gelar,” tegas Hilman usai rapat pleno.

Menurut Hilman, segala aktivitas organisasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Suka atau tidak suka, tegas Hilman, keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama hasil dengar pendapat pada rapat pleno.

“Seluruh peserta rapat, utamanya para Ketua/Sekretaris PWI se-Jawa Barat kami minta pendapatnya terkait konflik yang terjadi di kepengurusan PWI Pusat. Mereka telah menyampaikan aspirasinya dalam rapat dan sepakat akan menjalankan dan mengawal segala keputusan yang dikeluarkan Pengurus PWI Jawa Barat. Hasilnya, kita sepakat mendukung hasil KLB dengan kepemimpinan Zulmansyah Sekedang,” tegas Hilman.

Dalam rapat pleno, Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Barat, Olan Sibarani menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan pengurus PWI Jawa Barat sudah semestinya dilakukan dan hasilnya sejalan dengan DK. “Kita mendukung apa yang telah menjadi keputusan bersama ini, yang jelas kita harus tetap menjunjung tinggi PDPRT organisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI Jawa Barat, Firman Rahmat menyampaikan, segala keputusan rapat pleno harus ditaati seluruh anggota dan pengurus PWI se-Jawa barat.

”Konflik yang selama ini kita saksikan melahirkan banyak tafsir jika kita gali terus. Jawa Barat sudah menyepakati keputusan dalam ruang rapat pleno ini. Artinya, setelah keluar ruangan ini Jawa Barat bulat suaranya mendukung kepemimpinan Zulmansyah,”tegas pria yang akrab disapa Noe ini.

Dalam rapat pleno mengemuka berbagai tanggapan dari peserta rapat, utamanya dari para Ketua PWI se-Jawa Barat yang diminta langsung pendapatnya. Tidak ada satupun yang menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Hendry CH Bangun.

Hanya saja sebagian ada yang mengusulkan dan mendukung upaya rekonsiliasi yang terungkap saat pertemuan Zulmansyah Sakedang dan Hendry CH Bangun di Kantor Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) beberapa waktu lalu.

Usulan dan tanggapan para ketua PWI Kabupaten/Kota secara serentak menyatakan akan mengawal dan mendukung penuh apa-apa yang menjadi keputusan Pengurus PWI Jawa Barat.

Hingga akhirnya ditegaskan Hilman Hidayat, bahwa PWI Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat.