Usai acara pelantikan kepengurusan PWI Sumbar periode 2022 – 2027, Ketua PWI Pusat, Atal S Depari berharap agar Basril Basyar, yang akrab disapa BB, dapat membawa perubahan bagi PWI Sumbar ke depannya.

“Kita melihat proses dan dinamika yang berjalan di Sumbar mulai dari Konferensi Provinsi hingga pelantikan saat ini. Memang ada jeda waktu enam bulan namun semua bisa kembali bersama pada hari ini,” kata Atal S Depari.

Ketua Umum PWI Pusat mengatakan setelah dilantik Basril Basyar sebagai Ketua PWI Sumbar serta pengurus lainnya agar dapat bersatu kembali.

“Mari bersama-sama kembali bangun PWI agar tetap berjaya. Adanya riak dan berbeda pandangan dalam organisasi itu hal biasa,” kata Atal.

Atal mengatakan Sumbar merupakan gudangnya wartawan dan setiap persoalan di sini tentu dapat diselesaikan dengan mufakat dan musyawarah secara sebai-baiknya.

“Kita ingin PWI Sumbar ini bekerja dan berkarya lebih baik ke depannya,” kata dia.

Menanggapi terkait pelantikan Basril Basyar, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Fachry Mohamad mengatakan bahwa semua proses terkait Konferensi Provinsi PWI Sumatera Barat dan hasil pemilihan yang dilakukan seluruh anggota biasa PWI dari 19 kabupaten dan kota se Sumatera Barat pada Juli 2022 lalu sudah selesai.

“Secara lembaga hasil pemilihan Calon Ketua PWI Sumatera Barat juga sudah ada dan telah diputuskan melalui rapat pengurus lengkap PWI Pusat,” kata Fachry.

Sementara itu Ketua PWI Sumbar Basril Basyar mengucapkan terima kasih semua pihak yang berupaya membawa PWI Sumbar lebih baik untuk masa mendatang.

“Kemarin ada riak itu biasa dalam organisasi, semua itu ada hikmahnya. Biduak lalu kiambang batauik. Mari kita bersama-sama membangun PWI lebih baik lagi. Yang lalu biarlah berlalu, mari kita bersama-sama menatap ke depan,” kata dia.

Pemred Mingguan Rakyat Sumbar ini mengatakan akan berupaya untuk membuat PWI lebih banyak lagi berkarya dan berperan dalam pembangunan daerah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus dan meminta PWI Sumbar mampu mengajak wartawan di Sumatera Barat dalam menjalankan kode etik jurnalistik.

“Kita juga meminta agar wartawan dapat terlibat membantu pemerintahan dalam melakukan pembangunan ke depan,” kata dia.

Pelantikan Pengurus PWI Sumbar itu dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Fachry Mohamad, Ketua Bidang Organisasi, Zulkifli Gani Ottoh dan Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Oktafriadi serta mantan Plt. Ketua PWI, Suprapto.

Selain itu hadir Ketua PWI Riau, Ketua PWI Sumut, Ketua PWI kabupaten/kota se-Sumbar serta puluhan wartawan di Sumatera Barat.

Basril Basyar terpilih sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2022-2027 setelah meraih suara terbanyak pada pemungutan suara pada Konferensi Provinsi (Konferprov) XII yang dilaksanakan pada 23 Juli 2022 di Aula Kantor Gubernur Sumbar.

Basril berhasil mengalahkan perolehan suara petahana Heranof Firdaus. Dari 179 orang anggota PWI menyalurkan hak suara, Basril Basyar berhasil mendulang 123 suara, sedang Heranof meraih 51 dan lima suara dinyatakan hangus.

Sementara itu, Zul Effendi terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dengan perolehan suara 104. Ia mengalahkan tiga calon lainnya yakni Zulnadi 29 suara, Gusfen Khairul 32 suara dan M. Khudri tiga suara serta sembilan suara dinyatakan hangus.

Keputusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri pengurus harian, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat PWI Pusat di kantor PWI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, , Kamis (4/8/2022).

Sebelumnya, konferensi PWI Sumbar telah memilih Basril Basyar sebagai Ketua baru periode 2022 – 2027. Namun kemudian timbul persoalan karena ketua terpilih masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni sebagai dosen di Fakultas Peternakan Universitas Andalas.

Hal itu dinilai Dewan Kehormatan melanggar Kode Perilaku Wartawan Pasal 16 Ayat 2 yang melarang ASN menjadi wartawan kecuali yang bekerja di lembaga pemerintah yang berkaitan dengan jurnalistik yakni LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN Antara.

“Karena belum bisa dilantik maka sementara PWI Sumbar akan dipimpin Plt,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Menurutnya, PWI Pusat menunggu sampai pengunduran Basril Basyar sebagai ASN dikukuhkan melalui Surat Keputusan dari instansi terkait.

Adapun batasan maksimalnya adalah enam bulan. Apabila sampai batas waktu tersebut status ASN belum bisa lepas maka akan diadakan konferensi ulang untuk memilih ketua baru.

Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang menegaskan langkah organisasi harus diambil demi menegakkan semua aturan yang ada di organisasi yakni Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

Pada rapat tersebut juga diputuskan untuk pelaksanaan konferensi Jambi akan disupervisi secara langsung oleh pengurus PWI Pusat.

Ketua Umum PWI Pusat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Penasihat sepakat untuk mengawal jalannya setiap konferensi di provinsi, termasuk Jambi agar tetap berpedoman pada PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

PD, PRT, KEJ dan KPW merupakan landasan hukum manajemen dan budaya organisasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan organisasi-manajemen secara integral dan menyeluruh, sebagai suatu upaya kolektif mewujudkan Tujuan dan Upaya PWI (Bab II Pasal 3 dan Pasal 4).

Dewan Penasehat PWI Pusat berpandangan bahwa dalam menegakkan disiplin organisasi, Pengurus PWI Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menerapkan prinsip reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

“Lakukan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan elemen2 organisasi dalam menerapkan seluruh ketentuan hukum, etika, dan norma organisasi tersebut sehingga dapat mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah dalam penyelenggaraan Konferensi Provinsi,” tegas Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Fachri Muhammad.

Sebagai organisasi profesi, masih kata Fachri, PWI mesti memelopori praktik demokrasi berbudaya yang dihidupkan oleh keseimbangan (harmoni) antara kecerdasan dan kearifan.

Karena itu, Fachri menegaskan, PWI tidak menolerir pragmatisme politik yang dicemari oleh cara-cara politicking dan apalagi politik transaksional.

“Senafas dengan hal tersebut, berlaku prinsip menyelesaikan semua masalah internal secara internal dengan asas musyawarah dan mufakat,” imbuhnya.