Rapat pleno ini merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif yang telah berlangsung sejak Senin, 12 Januari 2026.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi dan arah organisasi ke depan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh (Zugito).

Dalam pengantarnya, Zugito menegaskan bahwa penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang sangat penting bagi keberlanjutan organisasi di tengah dinamika dunia pers yang terus berkembang.

“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujar Zugito.

Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat.

Ia menyebut tim telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.

“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap berikutnya adalah perapihan draf dan sosialisasi kepada PWI provinsi untuk mendapatkan masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT diarahkan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.

Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.

“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” tegasnya.

Adapun tim penyempurnaan PD/PRT terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh (Ketua Tim), Nurcholis MA Basyari (Sekretaris), Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.

Dua Perubahan Fundamental

Dalam rapat pleno tersebut, mengemuka dua perubahan fundamental dalam amandemen PD/PRT PWI.

Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur, dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.

Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.

“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” ujar Zugito.

Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan bahwa hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.

“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” jelasnya.

Melalui proses ini, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut Ketua Mappilu PWI Pusat, Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, Mappilu PWI adalah lembaga yang dibentuk PWI Pusat guna mengimplementasikan peran tugas PWI dalam tanggung jawab kebangsaan.

“Sudah saatnya PWI berperan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat,” ujar Suprapto didampingi Sekertaris Nurcholis MA Basyari dalam rapat perdana Mappilu PWI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2020).

Suprapto mengatakan, dengan resminya dilantik Mappilu PWI, maka sudah bisa melakukan tugas pemantauan di daerah yang akan melakukan pemilihan. Seluruh tahapan pemilu yang tidak lama lagi akan memasuki tahap pendaftaran dan kampanye sudah mulai di pantau.

Suprapto juga berharap agar PWI di daerah berperan aktif untuk memberikan kontrol dalam pelaksanaan pemilu, sehingga pemilu benar-benar jurdil dan berkualitas.

Sementara itu, Sekjen PWI Pusat, Mirza Zuhaldi yang juga Ketua Dewan Penasehat Mappilu Pusat menjelaskan, Mappilu PWI sangat strategis dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

“Ada beberapa isu strategis yang dihadapi sekarang, yang sebenarnya bisa menjadi bahan dalam melakukan tugas memantau Pemilu 2020, saat ini kita sedang mengkaji beberapa hal yang akan dilakukan Mapillu PWI kedepan nanti, di antaranya akan melakukan judicial review terkait undang undang Pemilu,” tutur Mirza.

Kekuatan Mappilu PWI, lanjutnya, karena man power atau yang bertugas memantau juga berprofesi wartawan, dengan demikian menjadi inheren yang juga melaksanakan tugas jurnalistik.

Mirza yakin Mappilu PWI menjadi kekuatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian pemilu berkualitas dan tentu bermartabat.

Adapun Struktur dan Susunan Pengurus Mappilu PWI Masa Bakti 2020-2025 terdiri dari :

Penanggung Jawab : Atal S Depari Dewan Penasihat/Etik
Ketua : Mirza Zulhadi
Sekretaris : Ervik Ari Susanto
Anggota: Nurjaman Mochtar dan Muhammad Nasir
Dewan Pakar.
Ketua : Ferry Kurnia Rizkiyansvah
Sekretaris : Dr. Hurriyah
Anggota :
Ahmad Munir
Dr Agus Sudibyo
Ali Nurdin SH

Pengurus Nasional

Ketua : Suprapto Sastro Atmojo
Sekretaris : Nurcholis MA Basyari
Bendahara : Dar Edi Yoga

Direktur Eksekutif : Bernadus Wilson Lumi
Wakil Direktur Eksekutif : Tubagus Adi

Divisi Pengawasan dan Pemantauan : Suradi, Eko Rahmawanto dan Naek Pangaribuan

Divisi Pendidikan, Sosialisasi, dan Pelatihan: Yusuf Susilo Hartono dan Frans Surdiasis

Divisi Informasi dan Dokumentasi : Mercys Charles Loho dan Toni Bramantoro

Divisi Logistik : Hendrata Yudha dan Gardi Gazarin

Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum : Octap Riyadi SH dan M Wishnu Prio Wibisono SH MH.