Pemeriksaan empat pengurus teras PWI Pusat sebagai “saksi kunci” itu dijadwalkan berlangsung mulai hari Rabu (8 Januari 2025) sampai Jumat (10 Januari 2025) di Polda Metro Jaya.

Kasus penggelapan cashback dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW PWI) yang terjadi pada Desember 2023 hingga Februari 2024 ini diduga melanggar Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 378 KUHP.

Penanganan polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Hendri Bangun dan Sayyid Iskandar berdasarkan laporan dari H. Helmi Burman, anggota Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

Kasus ini bermula dari penyelewengan dana hasil kerja sama antara PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN.

Laporan Helmi Burman menyebutkan bahwa dana sebesar Rp1,08 miliar diduga telah diselewengkan, termasuk penarikan tunai senilai Rp540 juta yang diklaim sebagai cashback untuk Forum Humas BUMN.

Selain cashback, penyelewengan lainnya dana UKW yaitu aliran dana berupa fee atau komisi kepada oknum pengurus organisasi sebesar Rp.691 juta.

“Menurut penyidik Bareskrim, bukti yang disampaikan sejauh ini sudah cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran Pasal 372, 374, dan 378 KUHP,” ujar Helmi Burman pada Selasa (7/1/2025).

Laporan ini telah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTL/269/VIII/2024/BARESKRIM.

Helmi juga telah menyerahkan berbagai alat bukti, seperti hasil investigasi internal DK PWI, dokumen resmi, dan bukti transaksi keuangan.

Pasal-pasal yang dituduhkan memiliki ancaman hukuman yang cukup berat.

Pasal 372 KUHP memiliki ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara, Pasal 374 KUHP hingga 5 tahun penjara, dan Pasal 378 KUHP hingga 4 tahun penjara.

Helmi menegaskan bahwa laporan ini bertujuan untuk menegakkan integritas organisasi, bukan semata-mata untuk menghukum.

“Kami hanya ingin membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik ( KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan Peraturan Dasar Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Jika ada konsekuensi hukum, itu adalah risiko atas perbuatan mereka sendiri,” jelas Helmi.

“Gugatan ini sangat memprihatinkan. Silakan masyarakat menilai sendiri bagaimana tindakan ini mencerminkan integritas seorang wartawan,” tambah Helmi.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

Pemanggilan saksi-saksi kunci merupakan bagian dari upaya untuk memastikan fakta-fakta terungkap dan keadilan ditegakkan.**

Pemeriksaan ini berlangsung pada Senin, 28 Oktober 2024, dan merupakan bagian dari tahap awal penyelidikan kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemeriksaan ini masih dalam tahap penyelidikan.

Ia menegaskan, penyelidik akan memeriksa lebih lanjut pihak terkait dari BUMN yang terlibat dalam penyaluran dana UKW ini.

“Kemarin saudara HCB telah dilakukan pemeriksaan hari Senin, 28 Oktober. Selanjutnya, penyelidik akan memeriksa dari pihak BUMN terkait MoU antara BUMN dengan PWI,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Penyelidikan ini difokuskan pada Memorandum of Understanding (MoU) antara PWI dan BUMN. MoU tersebut diduga menjadi dasar penyaluran dana UKW, yang kemudian memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Penyelidik berupaya mendalami berbagai aspek perjanjian ini untuk mengetahui apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau dana publik.

Lebih lanjut, Kabid Humas menyebutkan, saat ini tim penyelidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang relevan.

Proses pendalaman dilakukan secara bertahap dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Penyidik berharap, dengan adanya pemeriksaan ini, kebenaran mengenai dugaan penyimpangan dana bisa segera terungkap.

Langkah ini menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan pimpinan lembaga jurnalistik nasional dan institusi BUMN yang memiliki peran besar dalam pendanaan program kompetensi wartawan.

Kasus ini dinilai dapat berdampak pada kredibilitas PWI dan BUMN yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, transparansi dalam proses penyelidikan menjadi tuntutan banyak pihak.

Saat ini, penyidik Polda Metro Jaya masih dalam tahap verifikasi awal untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penyelidikan ini secara menyeluruh demi menjaga integritas institusi dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.

Jumlah ini terbanyak jika menilik penyelenggaraan UKW-UKW yang digelar pengurus PWI Provinsi di seluruh Indonesia. Namun dari kuantitas itu yang dinyatakan lulus sebagai wartawan berkompeten sebanyak 87 orang dan belum kompeten 8 orang.

Rinciannya terdiri dari peserta UKW jenjang Muda 78 orang, Madya 10 orang dan Utama 7 orang. Mereka langsung di tes oleh 18 orang penguji, yang merupakan wartawan senior dan telah memiliki legalitas formal dan jam terbang tinggi di dunia wartawan.

“Dari total 100 orang peserta UKW Muda, Madya dan Utama yang menyandang predikat wartawan kompeten berjumlah 87 orang, dan 8 orang dinyatakan belum lulus,” ujar salah seorang penguji UKW yang juga pengurus PWI Pusat, H Wawan dalam sambutannya, pada penutupan acara UKW di Grand Asrilia Hotel Convention dan Restaurant, Jl. Pelajar Pejuang 45, No 123 Bandung, Rabu 16/11/2022 sore.

Menurut dia, bagi peserta yang belum berhasil mengikuti uji kompetensi, dapat mengikuti pada momentum selanjutnya. Jadikan pelajaran UKW kali ini, untuk memperbaiki materi ujian pada seleksi berikutnya.

“Jangan berkecil hati bagi yang belum lulus, masih ada kesempatan lain. Dan bagi yang dinyatakan kompeten, jangan merasa besar hati pula. Jaga dan pedomani UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan kerja kerja jurnlistiknya sampai kapanpun,” katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan.

Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Tantan Sulton Bukhori menuturkan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik, baik jajaran penguji, peserta maupun panitia yang telah mensukseskan pelaksanaan UKW saat ini.

Dirinya pun mengucapkan permohonan maaf jika Ketua PWI Jawa Barat H Hilman Hidayat, tidak bisa hadir pada penutupan UKW perdana yang diinisiasi PWI Jabar dan Pemprov setempat.

“Insha Allah setelah di Bandung, program Roadshow 1000 UKW gratis ini, akan bergeser ke Kota Bogor. Menjangkau wilayah Bogor Raya, Cianjur, Sukabumi, dan daerah sekitarnya. Pelaksananya awal Desember 2022 mendatang,”kata Tantan.

Mengenai pelaksanaan UKW sendiri, sambung dia, memiliki segudang manfaat, baik bagi individu wartawan, perusahaan atau organisasi pers itu sendiri.

Karena secara tidak langsung, UKW ini dapat meningkatkan harkat dan martabat jurnalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pers.

“UKW ini sebagai forum utama untuk meningkatkan eksistensi wartawan yang kompeten. Ujian ini jelas, dapat meningkatkan nilai, marwah, kualitas dan pembeda bagi wartawan abal-abal yang selama ini menodai citra dan profesi wartawan yang mulia ini,” tegasnya.

Tantan pun mengajak para peserta UKW saat ini, untuk ikut bergabung dalam organisasi PWI yang merupakan organisasi pers tertua, diakui Dewan Pers dan kepengurusannya itu tersebar di seluruh penjuru tanah air.

“Dengan bergabung di PWI, banyak sekali manfaat yang akan diperoleh teman teman wartawan. Saya harapkan kesempatan dan momentum ini tidak disia-siakan,”harapnya.

Pada acara penutupan sendiri selain diisi dengan kegiatan sosialisasi dari Bank Indonesia, juga ada penuturan pesan dan kesan dari perwakilan peserta UKW di masing masing tingkatan. Baik Muda, Madya dan Utama. Hal itu seperti diungkapkan perwakilan dari peserta UKW Madya, Gingin.

Menurut redaktur salah satu media cetak ini, UKW ini mengingatkan kembali aktivitas rutin wartawan saat dirinya dulu memburu berita di lapangan.

Namun bagi peserta Madya, itu materinya mengingatkan kembali tentang pengetahuan beragam regulasi, baik UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

“Kesan dan pesannya banyak sekali. Selain membuat otak saya terkuras, karena harus menuntaskan materi uji dalam waktu cepat. Ini jelas pengalaman yang luar biasa,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan peserta lainnya Erna. Wanita berparas cantik ini mengaku, pengalaman pertamanya ini membuat dirinya harus mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran secara optimal. Kendati UKW ini merupakan aktivitas kesehariannya dalam mencari dan menulis berita.

“Beda sekali ya, antara ujian dan praktik di lapangan. Mungkin karena UKW ini diburu waktu, jadi ini cukup melelahkan saya. Tapi Alhamdulilah semua perjuangan ini berbuah manis, dan saya berhak menyandak predikat wartawan kompeten,”katanya sambil tersenyum manis dihadapan para peserta lainnya.

Diakhiri acara para peserta pun berfoto bersama dengan jajaran panitia. Usai itu, tidak sedikit pengalaman cerita yang diutarakan ke rekan rekan peserta lainnya, sambil berjalan pulang dari hotel menuju tempat asalnya masing-masing.

Mereka nampak sumringah, karena UKW yang berlangsung dua hari ini banyak meninggalkan pengalaman berharga. Terlebih penyelenggaraan ujian ini tidak dipungut biaya satu rupiah pun dari peserta. Padahal umumnya pendaftaran UKW ini memakan biaya yang tak sedikit.*

PWI secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers.

Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.

Demikian pernyataan Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan tetapi tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999, Jumat (26/8/2022).

“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” ujar Atal Sembiring Depari yang didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.

Lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers.

Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999-lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” kata Atal S Depari.

Atal menambahkan, uji kompetensi yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan.

Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahun (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik,” tambah Mirza Zulhadi.

Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” (*)

PWI KOTA BANDUNG — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke XXXVII (37) selama 2 hari, Selasa 15 September dan 16 September 2020, di Hotel Courtyard Marriot, Jalan Dago No. 33 Bandung.

Dari jumlah peserta 36 orang, hanya 2 orang yang dinyatakan belum kompeten atau gagal, dan 34 peserta lainnya dinyatakan kompeten. Pengumuman tersebut disampaikan Tim penguji UKW, Wawan Juwarna, saat acara penutupan, Rabu (16/9/2020).

“Bagi peserta yang belum kompeten jangan patah semangat, jadikan pelajaran untuk mengikuti UKW selanjutnya. Dan bagi yang berkompeten kami ucapkan selamat,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bandung, H. Hardiyansyah, mengapresiasi keberhasilan panitia UKW dan pengurus PWI Kota Bandung dalam pelaksanaan UKW ke-XXXVII ini.

“Terima kasih, para tim penguji, panitia UKW, pengurus PWI Kota Bandung dan para peserta UKW, serta para sponsor yang mensupport, sehingga UKW kali ini berlangsung dengan sukses,” ujar Andhy, sapaan akrab Hardiyansyah.

Untuk diketahui, Seminar dan UKW kali ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, bank bjb, bjb Syariah, PT. Pos Indonesia, Telkomsel dan Adira Finance.

Pada UKW kali ini, panitia penyelenggara membatasi peserta hingga sebanyak 36 wartawan terdiri dari berbagai media online, cetak dan elektronik hal ini dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan yang menginstruksikan agar peserta yang mengikuti sebanyak 50 persen.

Dikatakan Ketua Panitia Pelaksana UKW XXXVII, Miftahul Akmal, animo pendaftar sangat besar bahkan diakuinya pihaknya sebelumnya telah mencatat lebih dari 60 peserta yang mendaftar namun akhirnya dibatasi sebanyak 36 peserta.

“Sesuai aturan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, semua peserta kami lengkapi dengan APD dengan penerapan protokol kesehatan. Diantaranya disediakan masker, handsanitizer serta face shield serta tidak luput tiap peserta yang memasuki ruangan kami cek suhu tubuhnya. Begitupula social distancing kami jalankan dengan menjaga jarak tempat duduk satu dengan lainnya,” terangnya di Hotel Courtyard Marriott Jalan Dago No 33, Selasa (15/9/2020).

UKW yang digelar selama 2 hari sejak tanggal 15-16 September 2020 pun diakuinya adalah sebuah tantangan yang memotivasi pihaknya untuk tetap mensukseskan kegiatan walau dalam situasi pandemi. UKW sendiri sebelumnya dirangkai dengan acara seminar dengan mengusung tema “Cermat Memilih Investasi” dengan menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan serta Kabag Humas Setda Kota Bandung, Sonny Teguh Prasatya.

“UKW kali ini memang sungguh luar biasa, artinya dari sisi waktu, tenaga dan keterbatasan, alhamdulillah kita mampu menggelar seminar dan uji kompetensi wartawan XXXVII. Karena persiapan kegiatan ini sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, bahkan sejak Januari 2020 lalu,” jelasnya.

Panitia juga mengucapkan terimakasih atas support dan dukungan berbagai pihak diantaranya Pemkot Kota Bandung, Bank bjb, bjb syariah, Pos Indonesia, Telkomsel Area Jabar dan Adira Finance yang telah ikut membantu suksesnya kegiatan UKW ini.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat, Ketua PWI Kota Bandung H Hardiyansyah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, serta Kabag Humas Setda Kota Bandung, Sonny Teguh Prasatya, selain itu tampak pula pengurus PWI Jabar lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PWI Kota Bandung H. Hardiyansyah menyatakan adanya kegiatan UKW bertujuan agar wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalis lebih berkompeten dan profesional.

Bahkan, lanjutnya, di tengah pandemi yang dialami sekarang, PWI Kota Bandung dengan segala keterbatasan masih tetap eksis melaksanakan kegiatan UKW sebagai kegiatan rutin tahunan. Hal ini tidak terlepas dari support dari berbagai pihak termasuk support dukungan dari Pemkot Bandung yang dinilainya sudah cukup baik selama ini.

“Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini, dapat terus terjalin baik dan berkelanjutan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat memalarkan dalam penulisan berita kata demi kata harus dapat dipertanggungjawabkan, agar tidak terjadi fitnah, maka dengan digelarnya UKW ini sangat penting bagi wartawan agar dapat mengerti kode etik jurnalistik.
Dan disebutnya, salah satu terbaik dalam pelaksanaan UKW adalah Kota Bandung. Sebab, sambungnya ada skala prioritas agar seluruh anggota PWI Kota Bandung wajib mengikut UKW.

Sedang Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna memaparkan, media merupakan kekuatan yang sangat besar. Peran pers sangat vital.

“Kami sebagai pemerintah sangat merasakan, dunia juga sama, pandemi covid – 19, selalu menghiasi pemberitaan di tiap media,” terangnya. Seraya menjelaskan tepatnya mulai 7 Maret yang lalu, Kota Bandung dihantam pandemi.

“Anggaran kesehatan penanganan covid di kota Bandung mencapai 85 miliar. Selain itu, situasi saat ini juga naik lagi levelnya, namun kita tidak ambil lagi PSBB, karena pilihannya dipandang cukup sulit, sebab khawatir terjadi gejolak sosial. Maka untuk menjaga situasi tetap kondusif, peran media sangat diperlukan. Tanpa dukungan media juga, masyarakat akan kehilangan yang menjadi hak mereka,” papar Ema.

Dijelaskannya, melalui UKW diharapkan ada nilai tambah bagi awak media, dan tentu semakin profesional konten yang dihasilkan juga semakin bernilai, ke depan agar kemitraan dengan Pemkot bandung semakin erat,” pungkasnya.

Seminar dan UKW kali ini, berlangsung sangat baik serta mendapat support dari Pemkot Bandung, Bank bjb, bjbs, PT Pos Indonesia, Telkomsel dan Adira Finance.

JAKARTA, PWI Kota Bandung – Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, Rajab Ritonga mengatakan, PWI Pusat tidak pernah menyelenggarakan UKW di Jakarta pada tanggal 19-20 Oktober 2018 dan tidak pernah mendapat bantuan terkait Seragamikat Kompetensi Wartawan ke Dewan UKW tersebut.

Pernyataan Direktur UKW yang disampaikan dengan beredarnya Sertifikat Kompetensi UKW PWI yang dikeluarkan oleh lembaga uji coba PWI Pusat pada 19 November 2019, menandatangani Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

“Sertifikat itu dipastikan palsu, dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Silakan periksa di web Dewan Pers ”kata Rajab Ritonga.

Tanggal persetujuan sertifikat juga disetujui janggal, disetujui lebih setelah penyelenggaraan UKW.

Menurut Rajab, sebagian kejanggalan lainnya ditemui pada sertifikat itu sehingga mudah pihaknya memastikan kepalsuan sertifikat itu.

“Ketua Dewan Pers, sejak 21 Mei 2019 sudah dijabat Bapak Muhamad Nuh, bukan lagi Pak Adi Prasetyo,” kata Rajab.

Selain itu, tambahnya, logo PWI pada sertifikat itu juga palsu.

“Tidak sama dengan logo PWI yang sebenarnya,” kata Rajab sambil menambahkan, tindakan memalsukan sertifikat itu merupakan tindak pidana.

Pada kesempatan itu Rajab juga mengatakan, Lembaga UKW PWI Pusat tidak pernah mengadakan UKW secara virtual, karena materi uji UKW belum memungkinkan diujikan secara online. Pernyataan itu dia sampaikan tentang keberadaan informasi di suatu daerah telah dilakukan UKW online. (*)