Ketua PWI Jawa Barat Terpilih, Tantan Sulthon Bukhawan, menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan profesionalitas wartawan dan berpotensi mencederai citra pers di tengah masyarakat.

“PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang mengaku sebagai wartawan tersebut. Perilaku seperti itu tidak dapat dibenarkan dan sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas seorang wartawan,” ujar Tantan.

Menurutnya, pekerjaan jurnalistik memiliki koridor etik dan hukum yang wajib dipatuhi. Kebebasan pers tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan intimidasi, ancaman, pemaksaan, apalagi kekerasan.

Tantan mengingatkan, wartawan selain dituntut memiliki kemampuan jurnalistik juga harus memahami serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Wartawan bukan profesi yang bebas melakukan apa saja atas nama kebebasan pers. Ada Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati, ada Undang-Undang Pers yang menjadi payung hukum, dan ada aturan hukum lainnya yang tetap berlaku bagi setiap warga negara,” katanya.

Kartu Pers Bukan Kekebalan Hukum

Tantan menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Namun, jaminan tersebut sekaligus disertai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Ia menilai identitas sebagai wartawan, kartu pers maupun atribut media tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari proses hukum apabila seseorang diduga melakukan pelanggaran.

“Kalau seseorang menggunakan identitas wartawan untuk mengintimidasi, mengancam, memaksa, atau melakukan tindakan kekerasan, itu bukan kegiatan jurnalistik. Jangan berlindung di balik profesi wartawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.

Karena itu, apabila dalam peristiwa di SDN 2 Sukaraja ditemukan dugaan tindak pidana, Tantan meminta persoalan tersebut ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Jangan sampai profesi wartawan dijadikan tameng. Kalau memang ada dugaan tindak pidana, tentu harus diproses berdasarkan hukum yang berlaku. UU Pers bukan kartu bebas hukum,” ucap Tantan.

Persoalan Jurnalistik Punya Mekanisme

Tantan juga mengingatkan wartawan agar menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik melalui mekanisme yang telah tersedia.

Menurutnya, ketika terdapat sengketa atau keberatan terhadap pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab, hak koreksi maupun mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada persoalan dengan narasumber atau pihak tertentu, gunakan mekanisme jurnalistik. Ada hak jawab, hak koreksi, ada mekanisme pengaduan ke Dewan Pers. Bukan dengan cara mengamuk, mengintimidasi atau melakukan kekerasan,” ujarnya.

Ia menilai tindakan oknum yang mengaku wartawan juga dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada insan pers secara keseluruhan.

Tantan khawatir perilaku satu orang kemudian dianggap sebagai gambaran seluruh wartawan, padahal banyak jurnalis menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berpegang pada kepentingan publik.

“Yang kami khawatirkan adalah perilaku satu oknum kemudian digeneralisasi menjadi wajah seluruh wartawan. Ini yang harus kita cegah,” katanya.

PWI Jabar Dukung Penegakan Hukum

PWI Jawa Barat, lanjut Tantan, mendukung aparat penegak hukum apabila dari peristiwa tersebut ditemukan adanya dugaan tindak pidana.

Ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum, tanpa memberikan perlakuan khusus berdasarkan pengakuan seseorang sebagai wartawan.

“Kami mendukung aparat penegak hukum untuk mengusutnya secara profesional dan sesuai ketentuan. Kalau ada unsur pidana, silakan diproses. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang bersangkutan mengaku sebagai wartawan,” tuturnya.

Tantan sekaligus mengimbau wartawan di Jawa Barat untuk menjaga kehormatan profesi dengan bekerja secara profesional, independen dan tetap memegang teguh Kode Etik Jurnalistik.

Menurutnya, sikap kritis dan keberanian dalam menjalankan tugas jurnalistik harus tetap dibarengi etika serta kepatuhan terhadap hukum.

“Jangan rusak profesi yang dibangun dengan integritas oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Wartawan harus kritis, tetapi bukan berarti boleh arogan. Wartawan harus berani, tetapi keberanian itu harus tetap berada dalam koridor etika dan hukum,” katanya.

Tantan menegaskan PWI Jawa Barat tidak akan membenarkan tindakan apa pun yang dapat mencoreng kehormatan profesi kewartawanan.

“Pesannya jelas, wartawan bukan preman. Kartu pers bukan kartu bebas hukum. Dan kebebasan pers bukan izin untuk melakukan intimidasi,” pungkasnya.

Salah satu tokoh pers senior, Zulmansyah Sekedang, menegaskan pentingnya semua pihak kembali pada fakta konstitusional dan tidak memanfaatkan kebingungan di tubuh organisasi demi kepentingan pribadi.

“Banyak wartawan di daerah tidak paham bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah diberhentikan sebagai anggota PWI, yang otomatis berhenti juga sebagai ketua umum, karena bukan lagi sebagai anggota PWI. Ini bukan opini, tapi hasil keputusan formal organisasi bermula dari kasus cash back dana UKW,” kata Zulmansyah, Minggu (15/6/2025).

Ringkasan Fakta Organisasi PWI:

1. Pemecatan HCB Dilakukan oleh Tiga Struktur Sah:
2. Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebagai pengadil etik tertinggi.
3. PWI Provinsi DKI Jakarta, sebagai tempat HCB terdaftar sebagai anggota.
4. Kongres Luar Biasa (KLB), sebagai forum tertinggi organisasi yang memutuskan pemecatan total.

Pelanggaran Etik Berat:

1. Pengakuan menerima “cashback” dari dana bantuan FH BUMN.
2. Menolak keputusan Dewan Kehormatan dan malah memecat pengurus DK.
3. Membentuk “DK tandingan” secara sepihak.
4. Mengklaim sebagai ketua umum dengan menyalahgunakan stempel dan lambang PWI.

Status Administratif:

1. Kemenkumham telah membekukan kepengurusan versi HCB.
2. Dewan Pers tidak lagi mengakui HCB sebagai Ketua Umum PWI dan melarangnya memakai fasilitas organisasi.

Edukasi Hukum untuk Wartawan:

1. SK Kemenkumham bukan jaminan sah kepemimpinan organisasi, apalagi jika secara etik dan keanggotaan sudah diberhentikan.
2. Putusan sela pengadilan bukanlah putusan final, dan tidak membatalkan hasil Kongres maupun keputusan Dewan Kehormatan.

“Wartawan harus paham bedanya administratif, etik, dan konstitusi organisasi. Jangan mudah percaya pada satu potong narasi,” imbuh Zulmansyah.

PWI Sedang Dalam Proses Rekonsiliasi

Sebagai upaya mengakhiri polemik, dua kubu PWI sudah menandatangani Kesepakatan Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Pers dan unsur perwakilan media.

“SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee) hasil kesepakatan telah mulai bekerja menyiapkan Kongres Persatuan PWI paling lambat 30 Agustus 2025. Ini jalan tengah yang legal dan bermartabat,” jelas Zulmansyah.

Imbauan kepada Seluruh Wartawan dan Media:

1. Cek fakta sebelum percaya klaim dari pihak mana pun.
2. Hargai keputusan organisasi dan hukum internal yang telah dijalankan sesuai mekanisme.
3. Dukung rekonsiliasi, bukan justru memperuncing konflik lewat klaim-klaim sepihak.

“PWI adalah milik seluruh wartawan Indonesia. Jangan dijadikan alat justifikasi segelintir orang. Mari jaga marwah dan profesionalisme kita,” tutup Zulmansyah.

Selama masa Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023, diperkirakan lebih dari 300 pertemuan akan terselenggara di Indonesia, baik dari Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi, maupun Pilar Sosial-Budaya. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut diprioritaskan untuk dilakukan secara fisik mengingat perkembangan situasi pandemi COVID-19 semakin membaik.

Selama beberapa dekade terakhir, dinamika di kawasan Asia Tenggara tengah mengalami transformasi. Banyak isu-isu di kawasan yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Peran wartawan dalam penyampaian pesan kepada masyarakat ASEAN pun menjadi salah satu hal penting, terlebih Indonesia akan menjadi President Confederation of ASEAN Journalist (CAJ) periode 2022 – 2024 yang dalam hal ini akan dijabat oleh Atal S Depari selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Indonesia secara resmi akan menerima jabatan tersebut dari Thailand dalam Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN atau General Assembly Confederation of ASEAN Journalist yang akan berlangsung di Bali dari 12-14 Oktober mendatang. Posisi Indonesia sendiri sebelumnya adalah Vice President CAJ.

“Dalam aturan CAJ, setelah dua tahun Thailand menjabat sebagai President CAJ maka Vice President CAJ yang saat ini dijabat oleh Indonesia otomatis menjadi President CAJ,” jelas Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari ketika baru mendarat di Bali, Senin (10/10).

Ditambahkannya, Kamboja akan menjadi President CAJ berikutnya untuk menggantikan Indonesia karena posisi Vice President CAJ periode 2022 – 2024 dijabat oleh Kamboja.

Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) atau Konfederasi Wartawan ASEAN didirikan di Jakarta tanggal 11 Maret 1975 oleh para utusan dari organisasi wartawan nasional negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara).

“Untuk itu, melalui kiprah para wartawan serta medianya di wilayah ini perlu dijalin kerjasama, konsultasi serta diwujudkan saling pengertian dan saling memahami antara warga atau masyarakat Asia Tenggara,” kata Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Dijelaskannya, pada awalnya pendiri CAJ hanya terdiri atas PWI (Indonesia), NUJM (Malaysia), NPC (Filipina), SNUJ (Singapura) dan CTJ (Thailand), namun kemudian menyusul VJA (Vietnam) dan LJA (Laos) pada bulan Maret 1996. Dan seiring berjalannya waktu, organisasi wartawan Myanmar dan Kamboja turut bergabung dalam wadah ini.

“Dengan diselenggarakannya kegiatan General Assembly CAJ di Bali ini diharapkan dapat ikut mendukung Presiden Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN sehingga dapat melakukan desiminasi pemberitaan di kawasan anggota negara ASEAN dan memajukan kehidupan jurnalisme serta meningkatkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab,” harap Atal S Depari didampingi Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.

Disamping itu, tambah Atal, melalui CAJ kita dapat mempererat hubungan internal para wartawan ASEAN dan antara wartawan ASEAN dengan organisasi wartawan di seluruh dunia.

“Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antarwarga ASEAN demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan sosial dan perdamaian serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ASEAN sehingga terjalin saling pengertian dan penghargaan yang lebih baik oleh masyarakat dunia,” ujar Ketua Umum PWI Pusat.

Para wartawan tersebut mengikuti seleksi untuk cabang olahraga catur, atletik, biliar, bulutangkis, bridge, futsal, tenis meja, dan tenis lapang.

Seleksi ini untuk menjaring wartawan yang berpotensi untuk menjadi anggota kontingen Jabar pada Porwanas Jawa Timur 2022.

Terkait hal tersebut, Ketua Umum PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat mengatakan, sejatinya Porwanas merupakan ajang silahturahmi wartawan Indonesia. Namun Jabar telah dua kali menjadi juara umum Porwanas.

Untuk itu, PWI Jabar akan berusaha untuk mempertahankan tradisi juara tersebut.

“Dengan segala keterbatasannya, Jabar akan berusaha memberikan yang terbaik,” kata Hilman saat membuka acara seleksi.

Menurut Hilman, seleksi ini juga bagian dari ikhtiar PWI Jabar untuk menyiapkan diri agat meraih hasil maksimal pada Porwanas 2022 mendatang.

Selain itu, imbuhnya, seleksi juga bagian dari regenerasi atlet. Karena ada sejumlah atlet Porwanas sebelumnya sudah tidak dapat memperkuat Jabar. Hal itu karena usia yang sudah tidak lagi memungkinkan, alasan kesehatan, dan ada juga atlet yang telah meninggal dunia.

“Jadi ini juga bagian dari regenerasi agar Jabar bisa terus memiliki atlet,” kata Hilman.

Perlu diketahui, seleksi digelar di sejumlah tempat. Di antaranya, futsal di lapangan Futsal 35 Jl. International School, biliar (Barcode Jalan Aceh), tenis meja (GOR Caruluk Gang Kujang Jalan AH Nasution Samping Kampus UIN Sunan Gunung Djati), tenis lapang (TVRI Jalan Cibaduyut), atletik (Lintasan Atletik Pajajaran Jalan Pajajaran).

Sedangkan bridge, catur, dan bulutangkis digelar di GOR PWI Jabar.

Hal itu di katakan Atal S Depari ketika menjadi salah satu nara sumber dalam webinar daring yang bertajuk ” Diseminasi Informasi di Era Pandemi Covid-19″, Minggu (21/6/2020).

“Saya sangat mengapresiasi wartawan sekarang ini yang bisa meyesuaikan dengan aturan protocol kesehatan saat meliput dan memberitakan informasi Covid-19, selaku Ketua Umum PWI Pusat saya terus mengingatkan agar para Wartawan untuk selalu mengutamakan kesehatan,jangan sampai protokol kesehatan itu diabaikan,” ujar Atal S Depari.

Selain mengapresiasi para Wartawan Atal S Depari juga mengingatkan agar di masa pandemi yang belum juga reda ini, Wartawan juga perlu beradaptasi dengan mengambil langkah langkah yang inovatif agar media pers bisa bertahan hidup.

” Saya sangat optimis ke depan ekonomi negri ini akan tumbuh lagi dan Kehidupan pers akan normal lagi,sehingga perusahaan pers juga dapat bertahan. sebab ketika ada media gulung tikar, maka jurnalisme hebat itu akan ikut hilang sehingga masyarakat justru hanya menerima informasi dari media sosial yang dianggap belum memiliki laporan yang kredibel.

Webinar yang diikuti hampir 200 orang peserta ini selain nenghadirkan Ketum PWI Pusat,hadir juga sebagai Pembicara Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin,Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid serta Staf Ahli Menkominfo Prof Henri Subiakto.

Hal itu di katakan Atal S Depari ketika menjadi salah satu nara sumber dalam webinar daring yang bertajuk ” Diseminasi Informasi di Era Pandemi Covid-19″, Minggu (21/6/2020).

“Saya sangat mengapresiasi wartawan sekarang ini yang bisa meyesuaikan dengan aturan protocol kesehatan saat meliput dan memberitakan informasi Covid-19, selaku Ketua Umum PWI Pusat saya terus mengingatkan agar para Wartawan untuk selalu mengutamakan kesehatan,jangan sampai protokol kesehatan itu diabaikan,” ujar Atal S Depari.

Selain mengapresiasi para Wartawan Atal S Depari juga mengingatkan agar di masa pandemi yang belum juga reda ini, Wartawan juga perlu beradaptasi dengan mengambil langkah langkah yang inovatif agar media pers bisa bertahan hidup.

” Saya sangat optimis ke depan ekonomi negri ini akan tumbuh lagi dan Kehidupan pers akan normal lagi,sehingga perusahaan pers juga dapat bertahan. sebab ketika ada media gulung tikar, maka jurnalisme hebat itu akan ikut hilang sehingga masyarakat justru hanya menerima informasi dari media sosial yang dianggap belum memiliki laporan yang kredibel.

Webinar yang diikuti hampir 200 orang peserta ini selain nenghadirkan Ketum PWI Pusat,hadir juga sebagai Pembicara Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin,Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid serta Staf Ahli Menkominfo Prof Henri Subiakto.