Konferprov PWI Jawa Barat sendiri dijadwalkan berlangsung pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, di Hotel Horison Ultima Bandung.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengurus, serta unsur Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

Steering Committee dipimpin Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri, sedangkan Organizing Committee diketuai Roberto Purba dengan Zaenal Ihsan sebagai Sekretaris OC.

Dalam paparannya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada 12–13 Agustus dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) yang berakhir pada 19 Agustus 2026.

Dengan demikian, pelaksanaan konferensi tetap berada dalam koridor ketentuan organisasi.

“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri, Sabtu 25 Juli 2026.

Menurutnya, sosialisasi ini menjadi tahap awal sebelum dilaksanakan sosialisasi lanjutan yang akan membahas lebih rinci seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov.

Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferprov tahun ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan biaya penyelenggaraan dengan seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai sekitar 816 orang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Namun, melalui berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan, termasuk dukungan dari berbagai pihak, kebutuhan anggaran berhasil ditekan hingga sekitar Rp450 juta.

“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas maupun tahapan organisasi yang harus dijalankan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh PWI kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen membantu menyukseskan penyelenggaraan Konferprov.

Sebagai bagian dari efisiensi penyelenggaraan, panitia akan menerapkan sistem mandat sebagaimana diatur dalam AD/ART PWI.

Dalam mekanisme tersebut, untuk organisasi dengan jumlah anggota antara 500 hingga 1.000 orang, satu peserta dapat membawa maksimal tiga mandat.

Ahmad Syukri pun menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya mengacu pada ketentuan organisasi dan bukan merupakan keputusan baru yang dibuat panitia.

Karenanya, panitia berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat segera melakukan rapat internal untuk menentukan delegasi yang akan hadir mewakili anggotanya pada Konferprov.

Dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan tahapan pelaksanaan Konferprov yang akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Jawa Barat serta Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat dimulai pada 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat.

Selanjutnya diberikan masa perbaikan administrasi pada 1–2 Agustus 2026, sebelum seluruh dokumen bakal calon tersebut dikirimkan ke PWI Pusat untuk proses verifikasi.

Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh PWI Pusat, maka para bakal calon baik Ketua PWI Jawa Barat maupun bakal calon Ketua Dewan Kehormatan (DK) Jawa Barat akan diumumkan menjelang pelaksanaan konferensi.

Panitia juga membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon sejak 27 Juli hingga 11 Agustus 2026, sehingga seluruh calon memiliki kesempatan menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada anggota PWI di berbagai kabupaten/kota.

Selain tahapan pencalonan, panitia juga menaruh perhatian terhadap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ahmad Syukri meminta seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi terhadap data anggota masing-masing agar hak pilih seluruh anggota dapat terakomodasi.

Bagi anggota yang masih dalam proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA), panitia memastikan akan memfasilitasi percepatan administrasi sehingga seluruh anggota yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Konferprov.

“Kami ingin memastikan tidak ada anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi hanya karena persoalan administrasi. Karena itu kami meminta seluruh daerah segera melakukan inventarisasi data anggotanya,” tegas Ahmad Syukri.

Kebutuhan Teknis Konferprov Sudah Dipersiapkan

Sementara itu, Ketua Organizing Committee Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan telah dipersiapkan, mulai dari pemesanan ballroom, akomodasi peserta, hingga sistem publikasi dan pelayanan peserta selama pelaksanaan Konferprov.

Menurut Roberto, panitia juga telah menyiapkan petugas di sekretariat untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, administrasi peserta, serta kebutuhan koordinasi dengan PWI kabupaten/kota.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov tersedia dengan baik. Persiapan akomodasi, ruang sidang, publikasi, serta pelayanan peserta terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan lancar,” ujarnya.

Panitia juga akan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi digital untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai seluruh tahapan Konferprov kepada anggota PWI di seluruh Jawa Barat.

Melalui Sosialisasi Tahap I ini, Steering Committee dan Organizing Committee berharap seluruh PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data anggota, proses pencalonan, hingga pelaksanaan konferensi.

Ditambahkannya, Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat persatuan insan pers, sekaligus melahirkan kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas, demokratis, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di masa depan.

Kesiapan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat berkunjung ke Kantor Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani No 262, Senin (24/11/2025).

Dalam perbicangan santai siang itu, Farhan yang diterima oleh Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan beserta jajaran pengurus, menyatakan akan mendukung pelaksanaan Konferensi sebagai agenda besar PWI Provinsi Jawa Barat.

“Hayu…siap, Kota Bandung jadi tuan rumah. Nanti kita sama-sama mencari sumber pendanaannya,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, PWI adalah mitra strategis Pemerintah Kota Bandung, dimana selama ini sudah terjalin sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Kota Bandung.

“Insyaallah saya siap mendukung,” kata Farhan dengan nada tegas.

Kesanggupan itu disambut antusias oleh Plt. Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri yang juga turut hadir dalam kunjungan itu.

Pria yang akrab di sapa Ari ini, nampak sumringah mendengar dukungan langsung dari Farhan.

“Alhamdulillah, ini diluar dugaan, saya sangat senang Pak Wali Kota menyatakan kesanggupannya menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan segalanya dapat berjalan lancar,” kata Ari.

Ia menilai, dukungan ini sebagai bentuk perhatian kepala daerah terhadap organisasi profesi khususnya PWI.

“Terima kasih Pak Wali Kota, kami sangat mengapresiasi dukungan ini. Kami akan segera melakukan langkah-langkah persiapan,” ujarnya.

Ia berharap hubungan kemitraan antara PWI dan Pemerintah Kota Bandung dapat terus terbina dengan baik.

Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung Zaenal Ihsan menambahkan, bahwa PWI khususnya Pokja Kota Bandung menekankan komitmennya dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis (Bandung UTAMA) melalui pemerintahan yang berorientasi melayani serta berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

“Sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan di Kota Bandung memang menjadi salah satu program kerja Pokja PWI Kota Bandung. Selain itu, kami juga akan turut ambil bagian dalam menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung,” kata Ihsan.

“Kita do’akan semoga konferensi PWI Jabar nanti berjalan dengan sukses dan lancar,” pungkas Ihsan.

Raker yang berlangsung di Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung, Jalan A. Yani No. 262, dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bandung M. Farhan yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Yayan A. Brilyana.

Dalam sambutannya, Yayan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung mendukung penuh rencana penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dijadwalkan Pokja PWI Kota Bandung pada 2026.

Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menjelaskan bahwa Raker membahas evaluasi kegiatan sepanjang tahun, arah program kerja tahun 2026, serta strategi penguatan organisasi. Ia menegaskan pentingnya UKW sebagai instrumen untuk memastikan jurnalis memiliki pemahaman kuat mengenai etika, hukum pers, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Ihsan juga menegaskan komitmen Pokja PWI Kota Bandung dalam mendukung Konferensi Daerah (Konferda) PWI Jawa Barat yang akan digelar pada 2026.

“Seluruh anggota khususnya Pokja PWI Kota Bandung siap mendukung penuh kelancaran dan kesuksesan agenda besar PWI Jawa Barat,” tandasnya.

Setelah Raker selesai, para anggota mengikuti Media Gathering di kawasan wisata Kampoeng Ciherang, Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

Kegiatan tersebut diisi agenda camping sebagai sarana membangun kebersamaan dan suasana kerja yang lebih akrab antar anggota.

Pada malam harinya, peserta menerima pemaparan dari Nono Mulyana, KSS Agroforest & Agrowisata KPH Sumedang Perum Perhutani, yang mewakili Kepala Administratur KPH Sumedang.

Ia menjelaskan peran KPH Sumedang dalam pengelolaan kawasan hutan seluas 36.737,68 hektare, termasuk kerja sama dengan masyarakat melalui program PHBM, Kemitraan Kehutanan (KKP), serta Pemanfaatan Kehutanan (KKPP).

Menurut Nono, pelibatan masyarakat merupakan kunci dalam mendorong kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan.

Pemaparan mengenai pengelolaan hutan pinus Ciherang dan aspek konservasi memberikan sudut pandang baru bagi para peserta mengenai pengelolaan lingkungan.

Keesokan harinya, diskusi Hukum Pers digelar di area perkemahan dengan suasana hutan yang sejuk. Direktur Labkum Pers Pokja PWI Kota Bandung, Prana Yogaswara, SH, menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan sesuai prosedur Undang-Undang Pers melalui Dewan Pers.

Ia mengingatkan bahwa membawa sengketa langsung ke ranah pidana atau UU ITE dapat berdampak pada kebebasan pers.

Ketua Pokja, Zaenal Ihsan, menambahkan pentingnya membedakan produk jurnalistik dengan konten media sosial agar tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan kasus di lapangan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan anggota berbagi pengalaman mengenai berbagai persoalan hukum yang kerap muncul dalam praktik jurnalistik.

Panitia kegiatan juga menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara tahun ini, di antaranya Pemkot Bandung, Bank bjb, Baznas Jawa Barat, bjb Syariah, Grand Cordela Hotel, BBSPJIBBT (B4T), MS Glow, Vilour, Star Group, Anata Salon, PT Sari Kaldu Nabati (SKN), Satlantas Polrestabes Bandung, serta Bekangdam III/Siliwangi.

Dalam pemilihan tersebut, Akhmad Munir meraih 52 suara, sementara pesaingnya Hendry CH Bangun mendapatkan 35 suara.

Disampaikan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi yang juga CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 merupakan momentum penting bagi penyelesaian konflik organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Dahlan Dahi merupakan sosok yang berperan besar dalam rekonsiliasi kedua pihak dalam konflik PWI.

Sosok Akhmad Munir sendiri bukan nama baru di dunia jurnalistik Indonesia.

Ia dikenal sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara sejak 12 April 2023, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-84/MBU/04/2023.

Sebelumnya, ia telah menempati berbagai posisi strategis di tubuh LKBN Antara maupun organisasi PWI.

Akhmad Munir lahir di Sumenep pada 15 Desember 1966.

Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran sebelum melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Saat ini, ia berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur.

Karier Munir dimulai dari dunia lokal ketika menjadi reporter Suara Akbar Jember.

Setelah itu, ia bergabung dengan LKBN Antara Biro Jawa Timur sebagai wartawan sekaligus redaktur.

Kinerjanya membuatnya dipercaya menduduki posisi Kepala Biro Antara Bengkulu dan kemudian Kepala Biro Jawa Timur.

Kariernya terus menanjak hingga menjabat sebagai Direktur Pemberitaan LKBN Antara pada 2018, sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Utama pada April 2023.

Selain aktif di dunia jurnalistik, Munir juga dikenal luas di lingkungan PWI.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Timur serta Ketua Bidang PWI Pusat sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025–2030.

Terpilihnya Akhmad Munir melalui kongres ini sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.

Kemenangan Bersama

Disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan bahwa kemenangan Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI diharapkan merupakan kemenangan bersama guna merajut kembali persatuan di tubuh organisasi profesi tertua di Indonesia

“Dinamika yang telah terjadi semoga membuahkan kematangan dalam menjalankan organisasi. Dan dengan kepemimpinan hasil kongres persatuan dapat menuntaskan segala problematika di tubuh PWI. Sebagai organisasi yang memiliki nama besar, kita dituntut bertanggungjawab untuk terus menjaga marwah organisasi,” jelasnya.

Tak ketinggalan Ihsan pun mengucapkan selamat kepada Akhmad Munir dengan harapan dapat membawa harapan ke arah lebih baik.

Serta mengapresiasi kinerja jajaran panitia kongres persatuan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga serta pikirannya guna sukses terselenggaranya kongres juga menghadirkan hasil yang terbaik.

Layanan ini diperuntukkan khususnya bagi warga Kota Bandung dan Kota Cimahi, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan solusi yang tepat bagi mereka yang mengalami kesulitan akibat pinjol.

Dalam pernyataannya, H. Fathi menjelaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan pengaduan atau laporan melalui akun media sosial Instagram pribadinya, @fathipd.

Selain itu, masyarakat juga dapat langsung berkunjung ke rumah aspirasi yang terletak di Jalan Karawitan Nomor 97, Kota Bandung, untuk mendapatkan penanganan yang lebih langsung dan personal.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh H. Fathi saat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung pada hari Kamis, 9 Januari 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota PWI serta anggota IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) Jawa Barat, yang menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pinjaman online.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan keuangan yang mereka alami.

“Rumah aspirasi buka 24 jam. Termasuk kaitannya dengan keluhan masalah pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Terkait pinjol, Fathi menjelaskan, masyarakat harus cermat dan bisa memisahkan mana pinjol ilegal dan pinjol legal atau pindar (pinjaman daring).

Salah satu tanda pinjol ilegal, kata Fathi, suka seenaknya dalam melakukan penagihan kepada debitur baik melalui telepon atau melalui penyebaran photo-photo debitur.

Begitu juga bagi pinjol legal, tidak bisa atau boleh seenaknya seperti tadi, sebab memiliki batasan.

Bukan cuma cara penagihan, Pinjol juga tidak boleh mengakses foto dan kontak debitur serta menyebarkan luaskan atau blasting message melalui pesan jejaring. Lewat WhatsApp (WA) maupun SMS.

“Karena kalau melewati batas bisa dicabut itu ijin-nya,” tegas politisi Partai Demokrat yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Jabar I (Kita Bandung-Cimahi).

Meski pinjol legal dan ilegal memiliki perbedaan, namun dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap bijak sebelum melakukan pengajuan pinjaman.

Bahkan Fathi juga menyarankan jika memang terdesak agar sebaiknya pinjaman dilakukan hanya untuk kebutuhan produktif.

Karena, lanjut Fathi, dirinya menilai bunga pinjaman yang diberlakukan di aplikasi pinjol atau pindar masih lebih besar dari bunga pinjaman badan keuangan atau bank.

Berkenaan dengan hal ini, dirinya yang saat ini duduk di Komisi XI DPR RI yang berfokus pada sektor keuangan, mendorong agar pinjol atau pindar menurunkan bunga pinjaman agar setara dengan bunga pinjaman bank.

“Saya yang paling sering teriak-teriak urusan dengan penurunan bunga pindar (pinjaman daring). Saya bilang bahwa bunga pindar tidak boleh jauh dari bunga bank,” ungkapnya.

Dirinya mengakui keberadaan pinjol atau pindar tidak mungkin dihilangkan.

Suka atau tidak suka, pinjol sudah memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat.

“Yang jadi masalah, pinjol atau pindar ini sekarang bunganya gak kira-kira. Inilah yang sedang kita lakukan, saya terus menerus menekankan bahwa pindar harus bunganya setara dengan bank,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, dirinya juga menyentil badan keuangan atau bank-bank di Indonesia.

Dirinya juga mendorong agar badan keuangan atau bank memberikan kemudahan akses keuangan dan permodalan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

Menurutnya, merebaknya praktek-praktek pembiayaan tidak resmi di tanah air salah satunya bisa disebabkan karena sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses pembiayaan dari badan keuangan atau bank.

“Saya beberapa Minggu yang lalu berdiskusi dengan salah satu bank pemerintah. Saya kira kalau misalnya pengusaha-pengusaha mikro ini kreditnya di bawah Rp10 juta, mendapatkan perlakuan assesment dengan kredit yang Rp1 miliar, itu tidak fair,” terangnya.

Hal itulah yang menjadi salah satu program kerja unggulan yang sedang diperjuangkannya, kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha ultra mikro.

Terkait risiko kredit macet, dirinya juga seakan membela pelaku UMKM.

Fathi mengatakan, bila memang terjadi kredit macet dari pelaku UMKM itu masih lebih baik daripada kreditur Corporate.

Sebab kredit macet pelaku UMKM, katanya, uangnya masih tetap beredar dan berputar di Indonesia.

Berbeda ketika kreditur Corporate, apakah bisa dipastikan uang yang dipinjam masih beredar di tanah air. Karena itu ia menyangsikan, sebab kemungkinan dana milik Corporate beredar di luar negeri.

Untuk itu, dirinya berharap program kerja yang sedang diperjuangkan saat ini mendapat dukungan dari kawan-kawan media dan jurnalis.

“Saya mohon dukungan dari temen-temen untuk amplifikasi program ini setelah program ini tersedia bagi masyarakat,” harapnya.

Menanggapi kunjungan kerja anggota DPR RI, H. Fathi, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan menyambut baik silaturahmi ini. Bahkan Ihsan juga berharap kunjungan ini bukan hanya pertemuan yang terakhir.

Menurutnya, apa yang menjadi aspirasi masyarakat selanjutnya akan menjadi pokok-pokok pikiran yang selanjutnya menghasilkan sesuatu yang bisa diharapkan dapat menjawab kebutuhan atau keluhan warga.

“Semoga pula ke depan Pokja PWI Kota Bandung sebagai wadah bagi para jurnalis di kota Bandung bisa bekerjasama lebih konkrit yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Bandung,” harapnya. (*)

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu para jurnalis meningkatkan kualitas penulisan mereka, sehingga karya-karya yang dihasilkan lebih mudah diakses oleh pembaca dan pengguna gadget di era digital saat ini.

Workshop tersebut diadakan sebelum konferensi, di mana para anggota Pokja PWI Kota Bandung mendapat kesempatan untuk belajar langsung dari Robby Sanjaya, seorang praktisi SEO dan Redaktur Jabarnews.com.

Materi yang disampaikan sangat relevan bagi para jurnalis, mengingat pentingnya SEO dalam menarik perhatian audiens di tengah lautan informasi yang ada di internet.

Acara konferensi kerja berlangsung di Graha Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung pada Kamis, 14 November 2024, dan dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, yang diwakili oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah, Hardiyansyah.

Kehadiran sejumlah pengurus PWI Jawa Barat lainnya menambah semarak acara tersebut.

Dalam sambutannya, Kang Andy, sapaan akrab Hardiyansyah, mengungkapkan rasa bangganya atas pelaksanaan rapat kerja ini.

Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan kekompakan yang terjalin antara pengurus dan anggota Pokja PWI Kota Bandung.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, rencana kerja yang dihasilkan bisa bermanfaat dan selaras dengan program yang telah ditetapkan oleh PWI Jawa Barat.

Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, juga menekankan pentingnya konferensi kerja ini sebagai ajang komunikasi dan pertukaran gagasan antara anggota dan pengurus.

Partisipasi aktif dari peserta diharapkan dapat memberikan input yang berharga dalam menyusun rencana kerja yang berkualitas ke depan.

Menatap Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025, salah satu program yang dihasilkan dalam konferensi ini adalah J-Fest (Jurnalis Festival).

Selain itu, Pokja PWI Kota Bandung juga membahas penigkatan kerjasama dengan mitra-mitra strategis yang ada di Kota Bandung.

Zaenal menegaskan pentingnya dukungan terhadap program-program unggulan pemerintah Kota Bandung, namun juga menekankan perlunya peran sosial kontrol dari insan pers untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa melalui workshop literasi digital ini, peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan SEO website yang berkualitas diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para jurnalis.

Dengan demikian, masyarakat di era digital dapat memperoleh informasi yang akurat dan informatif mengenai perkembangan yang terjadi di Kota Bandung.

Penyelenggaraan Rapat (konferensi) kerja Pokja PWI Kota Bandung 2024 dan Workshop Literasi Digital sukses digelar berkat dukungan dan kerjasama yang luar biasa dari pengurus dan anggota Pokja, serta pihak-pihak yang dengan antusias mensponsori kegiatan ini.

Kami sangat berterima kasih kepada bank bjb, PosIND, bank bjb Syariah, BAZNAS Jawa Barat, dan Perumda Tirtawening Kota Bandung yang telah berkontribusi dengan penuh semangat.

Partisipasi dari Kasatlantas Polrestabes Kota Bandung juga sangat berarti dan menambah warna dalam acara ini.

Semua kerjasama ini menunjukkan bahwa ketika kita bersatu, kita dapat mencapai tujuan bersama dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi milik semua yang terlibat. Mari kita terus tingkatkan sinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan positif di masa depan.

Akan tetapi dalam realisasinya catatan pada tahun 2023, pengumpulan zakat wilayah Jabar hanya terhimpun sebanyak 7 triliun.

Penghimpunan zakat tersebut, baik melalui Baznas Provinsi Jawa Barat langsung maupun terhimpun di beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah terdaftar dan terverifikasi Baznas.

Hal itu dikemukakan Wakil Ketua IV Baznas Jabar, Achmad Faisal saat penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Baznas Provinsi Jawa Barat dan Pokja PWI Kota Bandung, di Kantor Baznas Jabar, Jalan Soekarno Hatta – Batununggal Bandung, Rabu 21 Agustus 2024.

Menurut Achmad Faisal, penghimpunan zakat hingga sebesar 7 triliun itu berdasarkan data laporan yang masuk baik dari catatan Baznas Jabar maupun laporan dari LAZ lainnya.

Kendati demikian, diakui Achmad, besarnya potensi zakat di wilayah Jabar menurut pemetaan zakat bisa jadi para muzaki atau pemberi zakat menyalurkan secara perseorangan ataupun pada lembaga-lembaga zakat yang belum terverifikasi Baznas.

“Kami (Baznas Jabar) hanya menerima dan mencatat pada laporan yang masuk baik di Baznas maupun di LAZ-LAZ yang terdaftar. Sebab setiap LAZ akan melaporkan catatan penghimpunan zakatnya secara berkala ke Baznas. Dan tentunya itu yang menjadi perhitungan kami tentang kisaran zakat yang terhimpun,” terangnya.

Selebihnya, lanjut Achmad, zakat di Jabar merupakan potensi yang cukup besar dan tentunya membutuhkan kolaborasi aktif dan sinergitas dengan semua elemen masyarakat maupun organisasi kewartawanan dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat.

Lebih lanjut Achmad mengungkapkan tak sedikit pula Baznas Jabar senantiasa menyalurkan bantuan kepada mustahik atau warga sebagai pemanfaat.

“Dengan luasnya wilayah Jawa Barat serta banyak bantuan yang dilakukan Baznas Jabar baik bantuan sosial kepada warga secara perseorangan maupun bantuan sosial melalui lembaga. Sehingga dengan kerjasama ini tentunya diharapkan adanya sinergitas, program Baznas dapat terpublikasikan secara masif untuk kemudian masyarakat mengetahui program apa yang kami tengah laksanakan,” ungkapnya.

Disamping support publikasi dan pemberitaan, dukungan juga diberikan Baznas Jabar terhadap kegiatan-kegiatan atau program pendidikan, sosial dan keagamaan yang dilaksanakan Pokja PWI Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Ketua Pokja PWI Kota Bandung Zaenal Ihsan mengapresiasi kolaborasi dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara pihaknya dengan Baznas Jabar.

“Dengan MoU ini terbangun kesepakatan untuk berkolaborasi terkait saling support dan saling menguatkan program yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak,” ujarnya.

Berkas MoU sendiri ditandatangani Ketua Baznas Jabar Dr. H. Anang Jauharuddin., M.M.Pd. dan Ketua Pokja PWI Kota Bandung Zaenal Ihsan, S. Sos.

Hal itu disampaikan Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan saat bersama pengurus Pokja PWI Kota Bandung melakukan audiensi ke kantor Dispora Kota Bandung, Selasa (30/7/2024).

Audiensi Pokja PWI Kota Bandung diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Sekdispora) Kota Bandung, Sigit Iskandar yang didampingi Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kepemudaan, Gatot Presetyo serta Bidang Pembudayaan Olahraga, Lukman Taofik.

Sekretaris Dispora Kota Bandung, Sigit Iskandar menyambut baik kunjungan audiensi pengurus Pokja PWI Kota Bandung.

Dirinya berharap ke depan dapat membangun kerjasama dengan lembaga profesi kewartawanan, PWI Kota Bandung dalam membudayakan olahraga dan meningkatkan sumber daya Pemuda.

Sigit Iskandar mengatakan bahwa pada tahun 2025, Dispora Kota Bandung menargetkan dapat meningkatkan minat olahraga masyarakat mencapai angka 50 persen.

Untuk itu dibutuhkan dukungan sosialisasi dan literasi bagi masyarakat tentang pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Sementara untuk meningkatkan sumber daya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing serta mandiri, Sekdispora Kota Bandung memandang keberadaan media pers diperlukan sebagai praktisi media komunikasi dan informasi.

Di masa disrupsi media informasi saat ini, selain memiliki keterampilan dan berdaya saing, pemuda diharapkan mampu memiliki literasi informasi dan menguasai komunikasi yang baik.

“Untuk menjawab bonus demografi, kita ingin para pemuda di masa depan benar-benar menjadi bonus bukan bencana demografi,” ungkapnya.

Dalam mendukung program unggulan Dispora Kota Bandung untuk peningkatan sumber daya Pemuda yang berdaya saing dan mandiri, Pokja PWI Kota Bandung siap berkolaborasi melalui sejumlah program yang bisa disinergikan.

Salah satunya, program Cempor (Camp Entrepreneur Dispora) yang saat ini sedang digalakkan oleh Bidang Pembinaan Infrastruktur Kepemudaan (PIK).

Lewat program Cempor, Dispora Kota Bandung memberikan fasilitas dan pelatihan bagi anak muda usia 16-30 tahun untuk mengembangkan kreativitas khususnya dalam bidang wirausaha sehingga menciptakan pemuda mandiri berjiwa entrepreneur.

Cempor berfokus pada pengembangan infrastruktur kepemudaan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas hidup dan daya saing para entrepreneur muda dalam mengembangkan potensi bisnis dan wirausaha pemula.

Selain mendapatkan pelatihan dan pembinaan, salah satu benefit yang akan diperoleh pemuda yang tergabung dalam Cempor yakni investasi relasi. (*)

Demikian disampaikan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Andri Rusmana saat berkunjung ke Sekretariat Pokja PWI Kota Bandung, Jalan Jend Ahmad Yani, No 262, Kota Bandung, Selasa 23 Juli 2024.

Pada kunjungan kali ini, Andri Rusmana datang bersama rekan satu fraksi dari partai PKS, yakni Siti Marfuah S.S., S.Pd., M.Pd. yang saat ini sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Bandung.

“Masih banyak PR yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Kota Bandung, salah satu yang utama adalah soal meningkatkan pelayanan publik,” ujar Andri Rusmana di sela-sela kunjungan.

Pelayanan publik yang dimaksud, yakni kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial.

Untuk itu, melalui pertemuan silaturahmi kali ini, Andri Rusmana berharap media atau pers sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi bisa menjadi penyeimbang informasi tentang kondisi yang sebenarnya masyarakat saat ini serta ikut mensosialisasikan program yang sedang dijalankan pemerintah.

Menurutnya, persoalan mendasar di Kota Bandung bukan hanya kemacetan, banjir dan sampah. Tapi bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar setiap masyarakat Kota Bandung.

“Semoga ke depan Pokja PWI Kota Bandung sebagai organisasi profesi wartawan dapat meningkatkan sinergi dengan DPRD Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan sebagai salah satu dari tiga fungsi wakil rakyat, yakni pembentukan peraturan daerah dan anggaran,” tandas Andri.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan mengatakan PWI merupakan mitra pemerintahan baik di eksekutif dan legislatif. Sebagai mitra, Pokja PWI Kota Bandung siap bersinergi dengan pihak pemangku kebijakan, khususnya dengan DPRD Kota Bandung.

Zaenal Ihsan juga memaparkan sejumlah program kegiatan Pokja PWI Kota Bandung yang selama ini telah berjalan. Kang Ihsan-biasa disapa- menilai banyak program yang bisa disinergikan dengan DPRD Kota Bandung, khususnya dalam hal sosialisasi Perda hingga menjaring aspirasi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Zaenal Ihsan juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam menjalankan organisasi.

Untuk menjaga eksistensi dan kinerja, organisasi telah melakukan berbagai langkah guna meningkatkan kompetensi anggota. Mulai dari peningkatan SDM melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hingga memberikan akses kuliah gratis yang bekerjasama dengan perguruan tinggi.

“Tercapainya sejumlah program kegiatan hingga peningkatan SDM yang dilakukan, bukan berarti Pokja PWI Kota Bandung tidak membutuhkan dukungan dan support dalam menjalankan program organisasi,” kata Zaenal Ihsan.

Untuk itu, lewat pertemuan ini Zaenal Ihsan mewakili organisasi mengutarakan sejumlah aspirasi kepada Andri Rusmana sebagai wakil rakyat Kota Bandung.

Selain agar keberadaan PWI bermanfaat bagi masyarakat, organisasi juga memiliki tanggung jawab moral atas kesejahteraan anggotanya, pungkas kang Ihsan.

Pertemuan dan silaturahmi yang berjalan dalam suasana lebih santai ini, banyak hal yang dibahas dan dibicarakan. Mulai dari pembangunan Kota Bandung hingga tantangan Kota Bandung di masa mendatang.