Salah satu tokoh pers senior, Zulmansyah Sekedang, menegaskan pentingnya semua pihak kembali pada fakta konstitusional dan tidak memanfaatkan kebingungan di tubuh organisasi demi kepentingan pribadi.

“Banyak wartawan di daerah tidak paham bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah diberhentikan sebagai anggota PWI, yang otomatis berhenti juga sebagai ketua umum, karena bukan lagi sebagai anggota PWI. Ini bukan opini, tapi hasil keputusan formal organisasi bermula dari kasus cash back dana UKW,” kata Zulmansyah, Minggu (15/6/2025).

Ringkasan Fakta Organisasi PWI:

1. Pemecatan HCB Dilakukan oleh Tiga Struktur Sah:
2. Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebagai pengadil etik tertinggi.
3. PWI Provinsi DKI Jakarta, sebagai tempat HCB terdaftar sebagai anggota.
4. Kongres Luar Biasa (KLB), sebagai forum tertinggi organisasi yang memutuskan pemecatan total.

Pelanggaran Etik Berat:

1. Pengakuan menerima “cashback” dari dana bantuan FH BUMN.
2. Menolak keputusan Dewan Kehormatan dan malah memecat pengurus DK.
3. Membentuk “DK tandingan” secara sepihak.
4. Mengklaim sebagai ketua umum dengan menyalahgunakan stempel dan lambang PWI.

Status Administratif:

1. Kemenkumham telah membekukan kepengurusan versi HCB.
2. Dewan Pers tidak lagi mengakui HCB sebagai Ketua Umum PWI dan melarangnya memakai fasilitas organisasi.

Edukasi Hukum untuk Wartawan:

1. SK Kemenkumham bukan jaminan sah kepemimpinan organisasi, apalagi jika secara etik dan keanggotaan sudah diberhentikan.
2. Putusan sela pengadilan bukanlah putusan final, dan tidak membatalkan hasil Kongres maupun keputusan Dewan Kehormatan.

“Wartawan harus paham bedanya administratif, etik, dan konstitusi organisasi. Jangan mudah percaya pada satu potong narasi,” imbuh Zulmansyah.

PWI Sedang Dalam Proses Rekonsiliasi

Sebagai upaya mengakhiri polemik, dua kubu PWI sudah menandatangani Kesepakatan Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Pers dan unsur perwakilan media.

“SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee) hasil kesepakatan telah mulai bekerja menyiapkan Kongres Persatuan PWI paling lambat 30 Agustus 2025. Ini jalan tengah yang legal dan bermartabat,” jelas Zulmansyah.

Imbauan kepada Seluruh Wartawan dan Media:

1. Cek fakta sebelum percaya klaim dari pihak mana pun.
2. Hargai keputusan organisasi dan hukum internal yang telah dijalankan sesuai mekanisme.
3. Dukung rekonsiliasi, bukan justru memperuncing konflik lewat klaim-klaim sepihak.

“PWI adalah milik seluruh wartawan Indonesia. Jangan dijadikan alat justifikasi segelintir orang. Mari jaga marwah dan profesionalisme kita,” tutup Zulmansyah.

Kepengurusan PWI Jawa Barat secara tegas hanya mengakui Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua Umum PWI Pusat.

“Intinya, keberadaan atau ketiadaan surat yang mengatasnamakan Henry Ch Bangun sebagai Ketua PWI Pusat tidak memberikan dampak pada kami di PWI Jawa Barat. Kami telah mengambil keputusan berdasarkan rapat pleno, di mana PWI Jawa Barat menetapkan Zulmansyah Sakedang sebagai pimpinan hasil KLB 2024 yang berlangsung di Jakarta,” ungkap Hilman.

Hilman menjelaskan, penetapan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat merupakan keputusan resmi, bukan bersifat pribadi. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, serta ketua-ketua PWI di tingkat Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat pada bulan September 2024. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai Ketua PWI Pusat.

“Keputusan dari rapat pleno menjadi landasan bagi kepengurusan PWI Jawa Barat untuk menjalankan fungsi organisasi. Semua kegiatan dan administrasi organisasi sejauh ini berjalan lancar dan tidak terhambat,” lanjut Hilman.

“Bagi pengurus PWI Jawa Barat yang keraguan, silakan saja. Tentu akan ada konsekuensi sanksi dari PWI Pusat kelak. Hendry Ch telah salah alamat dalam menyikapi pembekuan PWI Jawa Barat versi KLB. Kami juga akan memberikan sanksi tegas kepada mereka yang berpindah haluan,” tambahnya.

Hilman memastikan semua pengurus PWI di Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tetap kompak mendukung hasil rapat pleno yang mengakui Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Sebagian besar ketua PWI Kabupaten dan Kota di Jawa Barat juga menegaskan dukungan mereka terhadap kepemimpinan Zulmansyah dan Hilman Hidayat di PWI Jawa Barat. Hal ini mereka sampaikan di dalam grup WhatsApp Forum Ketua PWI se-Jawa Barat.

Sebagai contoh, Ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, menyatakan, “PWI Indramayu tetap solid dan mendukung keputusan di bawah pimpinan Ketua Hilman Hidayat.”

Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat, juga menambahkan, “Dukungan penuh, PWI Jawa Barat terus maju.”

Ketua PWI Sukabumi, Ikbal, menuliskan, “Sesuai komitmen bersama, ayo PWI Jabar terus bergerak!” Ketua PWI Cimahi pun menegaskan, “PWI Jabar harus maju terus!”

Pernyataan serupa juga datang dari ketua PWI di Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Pernyataan tersebut disampaikan baik melalui grup WhatsApp maupun saat melakukan konfirmasi via telepon.

Di sisi lain, dalam rilis berita mengenai pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat disebutkan terdaftar dalam kepengurusan yang dipimpin Danang Danoroso, hasil bentukan Hendry, seperti H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, dan Nirwan Indra, yang menyatakan tidak tahu tentang pencatutan nama mereka.

“Saya tidak pernah dihubungi mengenai kesedian saya menjadi pengurus tersebut. Posisi saya tetap bersama kepengurusan PWI Jawa Barat di bawah pimpinan Hilman Hidayat,” ujar Nano.

Gyok Riswoto juga menyampaikan hal serupa, dengan tegas menolak ajakan tersebut yang diterimanya melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesannya, Gyok menyatakan ketidakminatannya untuk bergabung dan menghindari konflik. PWI Jawa Barat dalam waktu dekat berencana untuk mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk dalam kepengurusan yang dibentuk oleh Hendry Ch.