PWI KOTA BANDUNG — Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari menerima kunjungan HE Jalal Mirzayev, Duta Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia (dan merangkap untuk Singapura, Filipina, dan Timor Leste) di Kantor PWI Pusat, Jakarta pada Jumat petang (19/3/2021).
“Kami membahas beberapa hal strategis dalam hal kerjasama antara PWI dengan Pemerintah Azerbaijan, ” kata Atal, yang pada kesempatan itu didampingi oleh Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman Mochtar, dan Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia Ahmed Kurnia.
Duta Besar Mirzayev dalam kunjungan itu didampingi oleh Konselor Kedubes Azerbaijan Ms. Gultakin Habibli dan staf lokal Kedubes Azerbaijan di Jakarta Ms. Annisa. “Kami berharap program kerja sama ini dapat mempererat hubungan antar kedua negara, khususnya di bidang media, ” ujar Duta Besar Mirzayev. Menurut dia, media adalah mitra strategis yang dapat menyampaikan informasi dari masing-masing negara secara komprehensif.
Pada kesempatan itu, Duta Besar Mirzayev menawarkan kerjasama dalam bentuk pertukaran kunjungan wartawan. “Kami akan mengundang sejumlah wartawan Indonesia untuk ke Azerbaijan. Malah, kami akan mendatangkan wartawan asal Azerbaijan ke Indonesia, ” katanya lagi.
Selain pertukaran kunjungan wartawan, Duta Besar Mirzayev juga mengajak PWI Pusat untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan acara Anugerah 880 tahun penyair asal Azerbaijan yaitu Nizami Ganjavi yang membuat kisah epik Laila Majnun, cerita cinta legendaris yang memengaruhi sejarah kesusastraan dunia. Penyair yang memiliki nama lengkap Jamaluddin Abu Muhammad Ilyas ini, lahir di kota Ganja yang saat ini masuk bagian Republik Azarbeijan.
Cerita Laila Majnun ini sangat dikenal di Indonesia, ” Namun banyak yang tidak tahu, pengarangnya berasal dari Azerbaijan, ” kata Duta Besar Mirzayev.
Dalam pertemuan itu disepakati akan dibuat lomba informasi tentang kisah Laila Majnun karya Nizam Ganjavi. “Kami akan mengundang para wartawan seluruh Indonesia untuk ikut lomba menulis esai ini. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik, ” kata Atal.
Jakarta, PWI Kota Bandung – Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021, bersama Presiden RI Joko Widodo, berani maupun memikat, Selasa (9/2/2021) pagi, salah satu mata acaranya adalah penyerahan trofi kepada 10 kepala daerah (bupati / walikota) ) penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat.
Menurut Ketua Umum PWI Atal S. Depari, selaku Penanggungjawab HPN 2021, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati / walikota yang peduli kebudayaan dan media literasi. Yang dipilih oleh tim juri yang terdiri dari wartawan senior, penulis, budayawan dan akademisi, dan pekerja seni-budaya.
Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, tambahkan, ke-10 bupati / walikota penerima anugerah, memiliki strategi, kinerja, dan kekuatan masing-masing, dalam pemajuan kebudayaan daerahnya, baik sebelum maupun pada saat pandemi. “Pada umumnya, mereka merawat warisan masa lalu, kemudian merawat, memanfaatkan, mengembangkan dan melindunginya, dengan berbagai regulasi. Selain itu mengembangkan dengan” bungkus “dan cara masa kini, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan demikian budaya lokal bisa menyumbangkan warna pada kebudayaan nasional, sekaligus global. “
Strategi dan Kinerja Bagaimana strategi dan kinerja kebudayaan, masing- masing kepala daerah tersebut? Yusuf menjelaskan bahwa Bupati Banggai – Sulawesi Tengah H. Herwin Yatim menjadikan gerakan dan gaya hidup Pinasa sebagai muara perilaku hidup bersih, cinta lingkungan, dan tradisi yang terbarukan. Walikota Bogor – Jawa Barat Bima Arya Sugiarto dengan merevitalisasi filosofi kearifan lokal Sunda Sahitya Raksa Baraya membangun kota Bogor dalam kebersamaan etnis etnis hingga etnis, dengan dukungan media. Walikota Denpasar – Bali IB Rai Dharmawijaya Mantra memajukan kebudayaan di jantung pulau dewata dengan konsep Orange Economi, yang memadukan ekonomi kreatif dan budaya, dengan prinsip keseimbangan.
Bupati Majalengka-Jawa Barat H. Karna Sobahi mengubah stigma daerah pensiunan itu menjadi gemebyar seperti sekarang dengan semangat kearifan lokal Ngamumule Budaya, Ngawangun Majalengka Raharja. Walikota Mojokerto Jawa Timur Ika Puspitasari meski dengan anggaran kebudayaan yang kecil, tapi dengan Spirit Mojopahit yang besar, mampu menciptakan berbagai program yang menarik, sambil mengatasi berbagai tantangan, diantaranya penghacuran bangunan bersejarah untuk kepentingan komersial.
Walikota Parepare, Sulawesi Selatan HM Taufan Pawe meneguhkan kota pelabuhan itu dengan ikon baru sebagai Kota Cinta Sejati Habibie – Ainun, lengkap dengan aneka program hingga infra struktur pendukungnya. Walikota Tegal, Jawa Tengah H. Dedy Yon Supriyono dengan Jitak Jakwir, mengembangkan budaya lokal sebagai kekuatan masyarakat yang dedikatif, berkarakter, dan bermartabat.
Walikota Singkawang Kalimantan Barat Tjhai Chui Mie mampu “mengorkestrasi” modal budaya leluhur Tidayu (Tionghoa, Dayak Melayu) dan perkembangan masa kini, untuk meraih kesejahteraan dalam keharmonisan. Bupati Sumedang, H.Dony Ahmad Munir, dengan roh Sumedanglarang, peningkatan nilai-nilai lama yang baik, dan meningkatkan nilai-nilai baru yang lebih baik, untuk menjawab tantangan masa kini. Walikota Semarang, Jawa Tengah H. Hendrar Prihadi menjaga keberagaman dalam kebersamaan, antara lain dengan menggunakan media massa / media sosial dan teknologi baru yang sedang tren, untuk mewujudkan kota perdagangan dan jasa, yang sejahtera.
Budaya Maya Menguatkan strategi dan kinerja bupati walikota penerima penghargaan ini, menggunakan dua pendekatan: masa normal dan masa pandemi. Sementara itu, pada anugerah tahun sebelumnya, 2016 dan 2020, para bupati / walikota hanya menggunakan satu pendekatan, masa normal.
Pandemi Covid-19 yang tengah melanda umat manusia di seluruh muka bumi termasuk Indonesia, hingga saat ini hampir hampir, banyak sekali cara hidup (sebagai salah satu inti kebudayaan) yang terderupsi. Yang dulu ada sekarang hilang, lalu muncul hal-hal baru yang dulu tidak pernah terbayangkan. “Memang, pandemi telah memporak-porandakan kebudayaan lama yang berbasis dunia” nyata “(benda dan tak benda). Tapi pandemi pula yang telah mendorong umat manusia yang menciptakan dan menciptakan budaya baru,” maya “, berbasis teknologi dan kecerdasan buatan “, tandasnya.
Mencermati perkembangan yang ada, terutama yang menguatnya budaya maya yang akan mempengaruhi cara hidup manusia ini dan masa depan, Yusuf mengatakan bahwa Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2022 bakal dilakukakan pembaruan. Untuk itu, guna menjaring berbagai masukan, rencana pasca-HPN akan digelar “silaturahmi virtual” yang melibatkan penerima Anugerah Kebudayaan PWI 2016, 2020, dan 2021, budayawan, akademisi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya.
Info lebih lanjut bisa menghubungi Pelaksana AK-PWI Yusuf Susilo Hartono 08128127458
Jakarta, PWI Kota Bandung — Keberadaan dan pengaruh media sosial (medsos) terhadap masyarakat Indonesia, sangat dahsyat. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa dan pengguna handphone 378 juta, internet dapat memberikan keuntungan, sekaligus kerugian. Tidak hanya sampai disitu, medsos dinilai dapat mengancam media mainstream.
“Tidak hanya media, kita juga bisa melihat pasar-pasar, market tradisional mengalami disrupsi yang perlu disikapi,” jelas Menkumham Yasonna Laoly saat menjadi Keynote Speaker di seminar bertajuk Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos, di Jakarta, Kamis (04/02/2021).
Menurutnya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun dibelahan dunia juga demikian. Dari total pengguna internet di Indonesia 170 juta, di antaranya pengguna media sosial.
“Pemerintah negara negara di dunia pusing mengelola medsos. Kami pernah bertemu antar pemimpin negara di Australia salah satunya membahas perkembangan medsos karena terkait terorisme,” terangnya seraya meminta media mainstream menjaga kualitas pemberitaan meski ditengah tantangan disrupsi media sosial.
Sementara Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari mengatakan, tekanan disrupsi media sosial terhadap media mainstream semakin kuat. Disrupsi ini muncul dengan semakin cepatnya penetrasi bisnis mereka melalui mesin pencari dan situs e-commerce yang memberi guncangan sangat besar pada media mainstream.
“Di tengah krisis karena pandemi ini, kehadiran disrupsi media social membuat media mainstream semakin terpukul. Jika keadaan ekonomi ini berlanjut saya tidak membayangkan apakah masih ada kemampuan media untuk hidup lebih lama,” pungkas Atal.
Salah satu penolong adalah kerjasama, seperti misalnya google dan facebook. Seminar tersebut merupakan rangkaian Hari Pers Nasional 2021.
JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG – Tahapan penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 memasuki babak akhir dan hadiah sejumlah pemenang.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari mengumumkan pemenang anugerah jurnalistik tertinggi dan paling bergengsi di Indonesia ini, dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, 2021 malam.
Atal S. Depari memandang para peraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2020 membuktikan bahwa banyak penulis yang menulis berkualitas.
“Karya-karya berkualitas yang bisa jadi juara. Jadi Anugerah Jurnalistik Adinegoro yang paling tinggi di pers nasional. Di Hari Pers Nasional selalu kita menyerahkan hadiah di depan presiden, cukup memberikan kan. Ada enam kategori,” ucap Atal S. Depari yang juga penanggung jawab HPN 2021. Proses penjurian berlangsung selama bulan Desember 2020 secara virtual mengingat situasi masih pandemi COVID-19.
Ada enam kategori yang dilombakan, yaitu liputan berkedalaman untuk media cetak; liputan berkedalaman untuk media siber; liputan berkedalaman untuk media televisi; liputan berkedalaman untuk media radio; berita foto untuk media cetak dan media siber; serta karikatur opini untuk media cetak dan media siber.
• Untuk Media Cetak dan Siber Kategori Media Cetak dimenangi Devy Ernis bersama Aisha Saidra dan Dini Pramita dari Majalah Tempo bertajuk “Jalan Pedang Dai Kampung” yang diterbitkan 27 Juli 2020.
“Isu kekinian, dekat dengan kita, pemahaman pemahaman yang lebih baik mengenai masalah,” komentar Ketua Dewan Juri Media Cetak wartawan senior Maria D. Andriana. Dua juri lainnya, wartawan kawakan Asro Kamal Rokan dan Ahmed Kurnia S.
Kategori Media Siber dimenangi Jonathan Pandapotan Purba dan Windi Wicaksono dari Liputan6.com berjudul “Vaksinasi, Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi COVID-19” yang diterbitkan 23 Oktober 2020.
Untuk pemenang kategori ini, Priyambodo RH selaku ketua dewan juri, memberi komentar singkatnya. “Reportase aktual, mendalam, multimedia-konvergensi,” ujarnya. Namun, ia juga memberi catatan penjurian, terutama yang membedakan antara konten web dan konten cetak.
“Konten cetak naratif dan santai, konten web harus langsung ke intinya,” jelas Priyambodo. Wartawan senior Antara ini mengingatkan, pembaca web selalu terburu-buru, berbeda dengan pembaca media cetak.
Dr.Artini dan Prof.Rajab Ritonga sebagai anggota Dewan Juri Media Siber sependapat. Secara umum karya Jonathan Pandapotan dan Windi tersebut berhasil menyampaikan pesan sesuai karakter media siber.
“Ada kebaharuan dan kekinian yang masih menjadi fenomena yang belum terselesaikan,” ujar Artini. Meski diakuinya, keterbatasan masih pada bahasa. “Media siber masih belum bisa lepas dari karakter media cetak,” katanya.
• Kategori Televisi dan Radio
Diraih Rivo Pahlevi Akbarsyah dan Eko Hamzah dari Trans 7, bertajuk “Bencana Alam di Tengah Pandemi” yang tayang pada 30 November 2020.
Dewan juri yang terdiri wartawan senior di bidang televisi (Nurjaman Mochtar, Imam Wahyudi, dan Immas Sunarya) sepakat bahwa topik yang dipilih Rivo bersama timnya betul-betul mempunyai nilai jurnalistik yang tinggi. Rivo seakan menyatu dengan venue dan suasana batin para korban bencana alam.
Ketiga juri memuji atmosfer venue tayangan itu terasa sangat kuat. Dari segi presentasi, meski di lokasi gelap dan sulit pun mampu disajikan prima. Begitu pula angle-angle gambarnya detail.
“Tidak ada rangkaian visual yang “jumping”. Pemilihan dan penempatan “sound bite” juga tepat. Saling mendukung antara script dan reportase lapangan. Salut buat editor, keren,” komentar tim juri Kategori Media Televisi.
Untuk kategori Radio dimenangkan Muhammad Aulia Rahman dari RRI Banjarmasin berjudul ” Nasalis Larvatus di Antara Konflik dan Kepunahan” yang disiarkan pada 30 November 2020. Tim juri kategori ini terdiri dari para tokoh radio, yaitu Errol Jonathans, Fachry Mohamad, dan Cahyono Adi.
“Peliputan bekantan ini sarat dengan informasi auditif yang dihimpun dari berbagai sumber dan investigasi lapangan,” komentar Ketua Dewan Juri Radio Errol Jonathans. “Efek theatre of mind bertambah kuat setelah tim produksi memasukkan beragam ambience, seperti suara bekantan, suara para narsumber utama, hingga deru mesin perahu klotok,” tambah Errol.
• Foto dan Karikatur
Oscar Motulo, Tagor Siagian, Reno Esnir – ketiganya fotografer andal di Indonesia – menjadi juri Kategori Foto Berita. Ketiganya memilih karya Totok Wijayanto dari Kompas bertajuk “Pemakaman Jenazah Korban Covid” sebagai pemenang kategori Foto Berita. Karya ini telah diterbitkan pada 28 Juli 2020.
“Tahun 2020 adalah tahun pandemi. Secara global Corona telah mencengkeram bahkan hingga di antartika. Foto pemakaman jenasah pasien Covid-19 yang dipetik malam 27 Juli 2020 ini adalah suatu imaji foto jurnalistik yang luar biasa,” komentar Oscar Motuloh, Ketua Dewan Juri Foto Berita.
Untuk Kategori Karikatur Opini, tim juri yang diketuai karikaturis senior Gatot Eko Cahyono memutuskan pemenangnya Muhammad Syaifuddin Ifoed dari Harian Indopos dengan tajuk “Dari Dulu Juga Sudah WFH” yang terbit 28 Maret 2020.
“Karya satir ini, tidak hanya bicara soal pandemi, tapi juga bicara persoalan kemiskinan yang melilit bangsa ini, yang belum juga bisa diberesin dari satu pesiden ke presiden berikutnya,” ujar anggota Dewan Juri Karikatur Opini, Yusuf Susilo Hartono.
Karya karikatur ini dalam penampilan visualnya, menurut Yusuf, sangat terasa kontrasnya. “Hasil permainan, dua bidang yang berlawanan,” sebutnya.
Anggota Dewan Juri Karikatur lain, Wina Armada – wartawan senior dan kolektor karya seni – menekankan bahwa kekuatan karikatur pemenang ini terletak pada tiga faktor utama. Pertama, mengandung ironi dengan humorostik tinggi, yakni antara kaum jelata dan kaum berpunya.
“Bagi kaum jelata sudah sejak awal selalu bekerja di rumah, dan bukan sejak adanya pandemi COVID-19. Anjuran untuk bekerja di rumah buat mereka menjadi sesuatu yang tak berarti apa-apa,” kata Wina.
Kedua, sebut Wina, karikatur ini mampu mengangkat tema yang sedang aktual di tengah masyarakat. “Dan ketiga, dari segi komposisi garis dan letak memiliki kekuatan menonjol,” urainya.
Keenam pemenang akan menerima hadiah @ Rp20 juta, trofi, dan piagam penghargaan dari PWI / Panitia HPN 2021 yang diserahkan di depan Presiden Joko Widodo pada acara puncak HPN 9 Februari 2021.
Jakarta, PWI Kota Bandung — Dalam pelaksanaan vaksin Covid-19 tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak mau di vaksin, yang ada hanya sanksi administratif bagi yang tidak mau di Vaksin. Demikian dikatakan Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat melakukan pertemuan Virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia dan Panitia Hari Pers Nasional Tahun 2021, Rabu, (13/1).
Menteri Yasonna mengatakan sanksi administratif ini sebenarnya agar dapat mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini yang semakin meningkat.
Yasona berharap melalui pers dapat menjelaskan kepada publik terkait Vaksinasi, bahwa tidak ada sanksi pidana, namun kedepanya jika hanya sebagian masyarakat divaksin maka tidak akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.
“Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang di vaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh,” ujar Yasonna Laoly.
Peringatan Hari Pers Nasional 2021, lanjut Yasonna, adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19.
Yasonna juga mengaskan, pers sangat membantu masyarakat karena jika ruang media mainstreem diisi dengan pesan-pesan positif dapat melawan pengaruh pengaruh hoax yang memenuhi medsos dalam menghadapi virus korona.
“Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19,” tegas Yasonna Laoly.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat sekaligus penanggung jawab HPN, Atal S Depari mrngungkapkan rasa terima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021, bahkan Ketua Umum PWI Pusat menyambut baik dengan adanya usulan satu sesi untuk Menteri Yasonna pada Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bagaimana bangkitnya Pers Indonesia ditengah pandemi dan disrupsi digital.
Dalam audensi Virtual ini turut hadir juga Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz, Ketua Bidang Daerah Akhmad Munir, Bendahara Umum PWI Muhammad Ihsan, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Wakil Bendahara Dar Edi Yoga, Wakil Sekertaris Kesit Budi Handoyo dan Humas HPN Mercys Charles Loho.
JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menerima 140 jacket alat pelindung diri (APD) yang disumbangkan oleh PT Sinar Harapan Media. Sumbangan tersebut diserahkan Selasa siang (5/01) di kantor PWI Pusat yang diterima oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari
Sumbangan jacket APD kepada PWI ini secara khusus diberikan untuk menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2021, 9 Februari mendatang dan persiapan persiapan penyelenggaraannya. HPN tahun ini yang masih di tengah ancaman pandemi Covid-19 akan dilangsungkan di Jakarta dengan puncak acaranya dipusatkan di Taman Impian Jaya Ancol.
“Acara peringatan HPN ini tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sumbangan jacket APD ini bisa memenuhi ketentuan itu”, ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari yang juga adalah Penanggung Jawab HPN 2021.
Dalam acara serah terima sumbangan APD tersebut dihadiri juga oleh Ketua Panitia HPN 2021, Auri Jaya,Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi,Pengurus IKWI Pusat & Pengurus PWI Pusat lainnya.
Sementara itu Direktur PT Sinar Harapan Media,Daud Sinjal mengatakan bantuan ini diberikan kepada PWI Pusat karena Wartawan merupakan ujung tombak dari pemberitaan apalagi di masa Pandemi saat ini.
“Semoga bantuan jaket APD ini bisa berfungsi untuk menangkal virus di masa pandemi bagi wartawan yang meliput di garda terdepan ” kata Daud Sinjal.
Jakarta, PWI Kota Bandung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengeluarkan catatan akhir tahun sebagai bentuk refleksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam rilis yang diterima redaksi, PWI menyoroti beberapa hal yang terjadi selama Tahun 2020 seperti merebaknya Covid-19 yang turut berimbas pada perusahaan pers dan para wartawan di Indonesia.
Pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kekerasan fisik kepada wartawan yang masih terjadi seperti pemukulan, pengeroyokan dan perampasan alat kerja serta penghapusan paksa hasil liputan, yang dilakukan aparat penegak hukum maupun peserta demo.
Dalam keterangan tertulisnya yang di tanda tangani oleh Ketua Umum Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi, PWI juga menyoroti terjadinya kekerasan baru pada era digital saat ini terhadpa wartawan seperti doxing yakni membuka data pribadi wartawan dan keluarganya di media sosial. PWI terus menghimbau pelaku yang merasa terganggu dengan karya jurnalistik, seharusnya menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Selain itu PWI menyesalkan terjadinya peretasan situs. Mereka yang tidak senang atas pemberitaan menggunakan hacker untuk membobol pertahanan website sebuah media atau meretas data pribadi wartawan. PWI berharap aparat hukum mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang lagi,” kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, Senin, (28/12)
PWI mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tetap menjaga kemerdekaan pers dengan berpedoman kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-udangan tentang pers lainnya, dalam menyelesaikan persoalan terkait kasus-kasus pers.
Selain itu melalui Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI melakukan survei kepada wartawan di 34provinsi di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian besar wartawan mendukung Pilkada serentak 2020, tetap berlangsung 9 Desember namun dengan sejumlah catatan, terutama terkait penegakan protokol kesehatan. Secara umum pelaksanaan pilkada juga dinilai berjalan dengan baik.
“PWI mengucapkan terima kasih kepada wartawan, perusahaan pers, dan semua komponen bangsa lainnya yang telah mengawal proses demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020 sehingga secara umum bisa berlangsung lancar, demokratis, sehat, dan berbudaya,” ujar Atal.
Ditegaskannya, media yang secara terus menerus mengingatkan para pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan, gerakan 3M, telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
PWI juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan pers yang tetap mempekerjakan wartawan meski dalam kondisi sulit. Kepada para wartawan, PWI berharap agar terus meningkatkan profesionalisme dan patuh menjalankan UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan.
Terakhir, dalam catatan akhir tahunnya, PWI menyerukan kepada semua pihak untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan kehidupan pers yang merupakan pilar demokrasi. Keberadaan pers sebagai fourth estate, kekuatan keempat, pada era demokrasi ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menyelamatkan kehidupan pers berarti ikut menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia demi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
YOGYAKARTA, PWI KOTA BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Konsolidasi Regional Kehumasan dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Pembangunan Infrastruktur PUPR tahun 2020 di Yogyakarta, Senin (26/10/2020).
Dalam kurun waktu 1 tahun yakni 2019-2020, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur diantaranya jalan tol sepanjang 526,4 km yang telah diresmikan, jalan perbatasan di NTT, Kalimantan dan Papua dengan total panjang 3.181,2 km, 3 jembatan panjang dan 1 underpass dengan total 4,9 km, empat bendungan selesai pada 2020 yang akan menambah tampungan air sebesar 214,67m3, 20 unit Rumah Susun yang telah diresmikan, dan 9 unit Rumah Khusus yang telah selesai.
“Semua capaian kerja tersebut tentunya harus dapat dikomunikasikan dengan baik sehingga publik dapat mengetahuinya dengan harapan memperoleh trust atau kepercayaan masyarakat. Hal ini penting agar pemerintah dapat menjalankan programnya dengan baik dan melakukan inovasi pelayanan publik dengan kualitas yang terus meningkat. Terlebih Kementerian PUPR merupakan salah satu Kementerian dengan APBN terbesar, sehingga kita harus terus meningkatkan pelayanan informasi dan kehumasan sebagai bentuk transparansi dan akuntanbilitas,” kata Endra dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR Dwi Purwantoro.
Dalam proses pembangunan, dikatakan Endra, komunikasi menjadi faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur. Namun dalam realita di lapangan, sering terjadi krisis komunikasi yang akan dihadapi oleh insan humas, terlebih di tengah arus informasi dan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan disinformasi serta hoaks.
“Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengingatkan kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk membenahi komunikasi publik di setiap Kementerian/Lembaga agar tidak memunculkan polemik di setiap kebijakan yang
dikeluarkan Pemerintah, seperti halnya yang terjadi pada saat pengesahan UU Cipta Kerja,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan penyelenggaraan acara tersebut dapat meningkatkan kemampuan para pelaksana tugas komunikasi publik di lingkungan Kementerian PUPR untuk mengolah data dan informasi publik serta meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Melalui konsolidasi ini kita juga berharap dapat membangun jejaring kerja/networking yang kuat dalam meningkatkan penyebar luasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat serta mengatasi krisis komunikasi bersama agar reputasi Kementerian PUPR semakin baik dan dukungan masyarakat semakin besar,” tuturnya.
Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari saat menyampaikan materi mengatakan, menjalin hubungan baik dengan media merupakan salah satu cara yang paling efektif menyampaikan pesan dengan jangkauan yang jauh. “Dengan komunikasi yang lancar, narasumber dapat menjalin hubungan yang baik, sehat dan profesional dengan wartawan untuk memberikan efek lancarnya informasi,” tuturnya.
Selain Ketum PWI Pusat Atal S Depari, Sekjen PWI Pusat Mirza Zuhaldi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar dan Merdi Sofiansyah menjadi pemateri dalam acara yang di Moderatori Dar Edi Yoga yang juga Wakil Bendahara Umum PWI Pusat ini.
Kegiatan konsolidasi yang diikuti secara tatap muka oleh 50 peserta yang mengikuti langsung dengan mengikuti protokol kesehatan ini,diikuti juga oleh 180 peserta secara daring dari perwakilan Balai Daerah Kementerian PUPR di Seluruh Indonesia yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pengelola Materi Informasi, Penelaah Publikasi, dan Perwakilan PWI Daerah Istimewa Yogyakarta yang di jadwalkan pada hari kedua pelaksanaan Konsolidasi.**
JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG– Kompetensi bagi perusahaan media seumpama urat nadi untuk keberlangsungan hidupnya. Di industri yang serba digital ini, kompetensi sangatlah penting. Tanpa kompetensi, media dapat salah tempat dan salah arah.
“Dalam industri media saat ini, dibutuhkan tidak hanya kecepatan tetapi juga yang paling penting adalah keakuratan dalam menyajikan berita,” jelas Presiden Komisaris Kumparan , Budiono Darsono saat menjadi pembicara dalam Safari Jurnalistik PWI kerjasama dengan PT. Astra International, dengan mengambil Topik ” Transformasi Media Digital & Kelangsungan Profesi Jurnalis ” Kamis (22/10) di Ruang Rapat Sekertariat PWI Pusat Lantai 4 Gedung Dewan Pers.
Wartawan senior yang juga salah satu pendiri Detik.com ini melanjutkan, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sangat penting dan wajib diikuti oleh wartawan hingga perusahaan media.
Perusahaan media harus terus mendorong para wartawannya mengasah diri. Serta berlomba dengan kemajuan teknologi agar bisa bertahan tetap independen dan mengikuti kemajuan zaman.
“Media memang takkan pernah mati, platformnya saja yang berubah, dulu cetak sekarang online nanti ke depan belum tahu apa lagi,” katanya lagi.
Ketua Umum PWI, Atal S Depari mengamini hal tersebut, baginya wartawan harus terus diasah kemampuannya demi menjaga kualitas pemberitaan media di Tanah Air. Salah satu wadah melatih kompetensi wartawan ialah mengikuti UKW.
Terkait acara Safari Jurnalistik ini, Atal S Depari mengaku lega sebab program yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir ini terus dipertahankan meski dalam situasi pandemi seperti sekarang ini.
Malahan dari dua kali kuliah safari jurnalistik yang dilakukan,kali ini pendaftarnya meningkat tajam,jika pada sekolah jurnalistik perdana pekan lalu terdapat tiga rausan orang pendaftar, kali ini terjadi dua kali lipat pendaftarnya menjadi enam ratusan peserta Wartawan yang barasal dari pelosok negri dari Sabang sampai Merauke.
“Kami juga berterima kasih kepada PT. Astra International yang sudah bersedia untuk turut terlibat dan bekerjasama dengan PWI untuk mengadakan Safari Jurnalistik ini, ” ujar Ketum PWI di dampingi Sekjen PWI pusat Mirza Zuhaldi dan Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia,Ahmed Kurnia usai acara.
PWI KOTA BANDUNG — Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambangi Mabes Polri, Senin (12/10/2020. Tujuannya membahas keselamatan wartawan saat meliput aksi demonstrasi di lapangan, serta mencegah terjadinya kekerasan terhadap para wartawan oleh aparat ke depannya.
Hal ini terkait dengan masih adanya wartawan yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker, Kamis (8/10/2020) lalu.
Dalam kesempatan itu PWI diwakili oleh Ketua Umumnya Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi dan Sekertaris PWI Jaya, Naek Pangaribuan.
Mereka diterima oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono.
Pada pertemuan itu, disepakati bahwa Polri akan kembali mensosialisasikan ke aparat di lapangan bahwa kerja wartawan dilindungi Undang-undang dan tidak boleh mengalami kekerasan serta intimidasi.
Meskipun sebenarnya hal ini sudah seringkali diinstruksikan ke aparat di lapangan.
“Artinya Polri juga wajib melindungi wartawan yang bekerja saat meliput aksi demonstrasi di lapangan,” kata Argo Yuwono.
Menurut Argo, pihaknya juga meminta wartawan di lapangan dilengkapi dengan tanda pengenal dan kartu identitas yang jelas.
“Karenanya ke depan kami akan membuat rompi khusus bagi wartawan di lapangan, agar dapat dikenali petugas. Sehingga tidak terjadi kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” ujar Argo.
Untuk penyediaan rompi bagi wartawan ini, kata Argo, akan dimulai nantinya bagi para wartawan di Mapolda Metro Jaya dan susul kota-kota besar di Indonesia.
“Selanjutnya secara bertahap di seluruh wartawan di semua Polda,” kata Argo.
Sementara itu Ketua PWI Atal S Depari mengatakan bahwa pada dasarnya Polri juga sepakat bahwa kinerja wartawan di lapangan adalah dilindungi Undang-undang serta dijamin tidak mengalami kekerasan.
Namun katanya di saat atau momen tertentu yang rusuh atau chaos saat aksi demonstrasi, keberadaan wartawan sangat menentukan untuk terhindar dari lapangan.
“Dalam teknis peliputan di lapangan saat aksi demonstrasi, wartawan idealnya berada di belakang aparat, agar terhindar dari kekerasan,” kata Atal.
Atau paling tidak, kata Atal, posisi wartawan adalah di samping antara aparat dan pendemo yang berhadapan.
“Jadi cerdaslah mengambil posisi. Jangan memaksakan diri menerobos ke depan, karena itu berpotensi mendapat kekerasan,” kata Atal.
Terkait rencana Polri yang akan menyediakan rompi khusus bagi wartawan yang meliput di lapangan, Atal sangat mendukungnya.
“Karena dengan begitu, aparat mengetahui bahwa seseorang itu adalah wartawan, dan bukan ancaman bagi mereka. Sehingga wartawan terhindar dari kekerasan,” kata Atal. *
