JAKARTA, PWI KOTA BANDUNG — Usai diumumkan Mappilu langsung melakukan rapat perdana di ruang rapat sekretariat PWI Pusat dan secara virtual dengan beberapa pengurus yang tidak bisa hadir secara langsung.
Pada kesempatan tersebut Ketua Mappilu PWI Pusat, Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, Mappilu PWI adalah lembaga yang dibentuk PWI Pusat guna mengimplementasikan peran tugas PWI dalam tanggung jawab kebangsaan.
“Sudah saatnya PWI berperan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat,” ujar Suprapto didampingi Sekertaris Nurcholis MA Basyari dalam rapat perdana Mappilu PWI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2020).
Suprapto mengatakan, dengan resminya dilantik Mappilu PWI, maka sudah bisa melakukan tugas pemantauan di daerah yang akan melakukan pemilihan. Seluruh tahapan pemilu yang tidak lama lagi akan memasuki tahap pendaftaran dan kampanye sudah mulai di pantau.
Suprapto juga berharap agar PWI di daerah berperan aktif untuk memberikan kontrol dalam pelaksanaan pemilu, sehingga pemilu benar-benar jurdil dan berkualitas.
Sementara itu, Sekjen PWI Pusat, Mirza Zuhaldi yang juga Ketua Dewan Penasehat Mappilu Pusat menjelaskan, Mappilu PWI sangat strategis dalam mengontrol pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
“Ada beberapa isu strategis yang dihadapi sekarang, yang sebenarnya bisa menjadi bahan dalam melakukan tugas memantau Pemilu 2020, saat ini kita sedang mengkaji beberapa hal yang akan dilakukan Mapillu PWI kedepan nanti, di antaranya akan melakukan judicial review terkait undang undang Pemilu,” tutur Mirza.
Kekuatan Mappilu PWI, lanjutnya, karena man power atau yang bertugas memantau juga berprofesi wartawan, dengan demikian menjadi inheren yang juga melaksanakan tugas jurnalistik.
Mirza yakin Mappilu PWI menjadi kekuatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian pemilu berkualitas dan tentu bermartabat.
Adapun Struktur dan Susunan Pengurus Mappilu PWI Masa Bakti 2020-2025 terdiri dari :
Penanggung Jawab : Atal S Depari Dewan Penasihat/Etik
Ketua : Mirza Zulhadi
Sekretaris : Ervik Ari Susanto
Anggota: Nurjaman Mochtar dan Muhammad Nasir
Dewan Pakar.
Ketua : Ferry Kurnia Rizkiyansvah
Sekretaris : Dr. Hurriyah
Anggota :
Ahmad Munir
Dr Agus Sudibyo
Ali Nurdin SH
Pengurus Nasional
Ketua : Suprapto Sastro Atmojo
Sekretaris : Nurcholis MA Basyari
Bendahara : Dar Edi Yoga
Direktur Eksekutif : Bernadus Wilson Lumi
Wakil Direktur Eksekutif : Tubagus Adi
Divisi Pengawasan dan Pemantauan : Suradi, Eko Rahmawanto dan Naek Pangaribuan
Divisi Pendidikan, Sosialisasi, dan Pelatihan: Yusuf Susilo Hartono dan Frans Surdiasis
Divisi Informasi dan Dokumentasi : Mercys Charles Loho dan Toni Bramantoro
Divisi Logistik : Hendrata Yudha dan Gardi Gazarin
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum : Octap Riyadi SH dan M Wishnu Prio Wibisono SH MH.
Discussion about this post